Bisnis.com, JAKARTA — PT Mandiri Utama Finance (MUF) menilai adopsi sepeda motor listrik di sektor logistik dan transportasi berbasis aplikasi masih menghadapi berbagai tantangan meski pemerintah telah menggelontorkan sejumlah insentif. Perusahaan pembiayaan itu mendorong kolaborasi regulator, industri pembiayaan, produsen kendaraan, dan platform digital untuk mempercepat transisi kendaraan roda dua listrik.
Plt. Direktur Utama PT Mandiri Utama Finance Dapot Parasian Sukoco Sinaga mengatakan permintaan pembiayaan sepeda motor listrik hingga kini belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, termasuk setelah terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang layanan pos komersial yang mendorong penerapan logistik hijau nasional.
“Kalau ditanya apakah sudah ada kenaikan dari sisi demand, menurut kami di bisnis pembiayaan tidak signifikan. Ini masih menjadi PR besar bagi kami karena sebenarnya roda dua merupakan bisnis yang sangat menarik,” ujar Dapot dalam diskusi BIG Strategic Forum 2026 di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Menurut Dapot, kondisi tersebut sejalan dengan hasil studi implementasi logistik hijau yang menunjukkan bahwa kendaraan listrik memiliki biaya operasional lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Namun, tingginya biaya akuisisi awal masih menjadi hambatan utama bagi pengemudi maupun kurir untuk beralih ke kendaraan listrik.
Studi tersebut mencatat total cost of ownership (TCO) sepeda motor listrik sekitar 27% lebih rendah dibandingkan sepeda motor berbahan bakar bensin. Meski demikian, penghematan biaya operasional dinilai belum cukup untuk mengompensasi harga pembelian kendaraan listrik yang lebih tinggi.
Berdasarkan kajian tersebut, dibutuhkan insentif yang mampu menutup kesenjangan pembiayaan antara Rp15 juta hingga Rp23 juta agar transisi kendaraan listrik menjadi lebih menarik bagi pengemudi dan kurir. Selain subsidi harga, dukungan pembiayaan juga menjadi salah satu insentif yang paling diharapkan oleh pelaku di lapangan.
Dapot menilai tantangan utama saat ini bukan hanya persoalan harga kendaraan, tetapi juga manfaat ekonomi yang belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Menurut dia, insentif bagi sepeda motor listrik masih kalah menarik dibandingkan insentif yang diterima pengguna mobil listrik, seperti kemudahan akses di kawasan ganjil-genap dan tarif pajak yang lebih rendah.
“Insentif-insentifnya harus lebih mendarat lagi, lebih melihat bagaimana orang melihat motor EV itu lebih favorable daripada motor ICE,” katanya.
MUF memandang sektor logistik sebagai pintu masuk paling realistis untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik nasional. Hal itu sejalan dengan hasil penelitian yang menempatkan layanan pengiriman instan (on-demand) dan perusahaan logistik pihak ketiga (3PL) sebagai segmen yang paling siap untuk dielektrifikasi karena sebagian besar armadanya menggunakan sepeda motor.
Untuk mendukung upaya tersebut, MUF berencana berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, dan pelaku industri kendaraan listrik guna mencari model pembiayaan yang dapat mempercepat konversi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.
Menurut Dapot, pendekatan berbasis ekosistem akan lebih efektif dibandingkan menyasar konsumen ritel secara individual. Platform ride-hailing seperti Grab dan Gojek dinilai dapat menjadi sasaran utama program transisi kendaraan listrik karena memiliki jutaan mitra pengemudi.
“Daripada bicara retail, mungkin lebih baik masuk ke penyedia jasa itu yang sekali buku bisa 10.000 motor, 15.000 motor, atau 20.000 motor,” ujarnya.
Selain platform digital, MUF juga melihat peluang elektrifikasi kendaraan operasional di lingkungan badan usaha milik negara, termasuk kendaraan roda dua yang digunakan petugas pencatat meter listrik dan kendaraan operasional di kawasan perkebunan milik negara.
Dapot menilai langkah tersebut dapat menjadi katalis awal percepatan implementasi logistik hijau yang didorong pemerintah melalui Permen Komdigi Nomor 8 Tahun 2025. Regulasi tersebut menempatkan penggunaan moda transportasi rendah karbon sebagai salah satu pilar pengembangan logistik hijau nasional.
Dalam jangka panjang, menurut dia, pengembangan kendaraan listrik juga sejalan dengan agenda transformasi digital pemerintah yang menempatkan ekonomi digital dan inovasi berkelanjutan sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing nasional.
“Dengan skema pembiayaan yang tepat, kita bukan hanya mengurangi emisi, tetapi juga bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” kata Dapot.