Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mendorong revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM guna memperkuat perlindungan, pemberdayaan, dan daya saing pelaku usaha di tengah transformasi ekonomi dan perkembangan teknologi.

Dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, Maman mengatakan regulasi yang selama ini menjadi landasan pemberdayaan UMKM perlu disesuaikan dengan tantangan zaman, mengingat pendekatan konvensional dinilai tidak lagi memadai untuk mengelola puluhan juta pelaku UMKM di Indonesia.

"Kementerian UMKM tidak mungkin mengelola 57 juta UMKM dengan pendekatan konvensional. Karena itu, revisi Undang-Undang UMKM diperlukan sebagai langkah untuk melindungi, memberdayakan, dan meningkatkan daya saing UMKM," kata Maman dikutip dari keterangan persnya.

Menurut dia, berbagai ketentuan mengenai UMKM saat ini tersebar dalam sejumlah regulasi dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kondisi tersebut disebut kerap menimbulkan perbedaan pendekatan dalam pembinaan dan pemberdayaan UMKM.

Oleh karena itu, revisi Undang-Undang UMKM diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan agar lebih efektif dan terintegrasi.

UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Meski demikian, Maman menilai regulasi tersebut masih perlu diperbarui agar selaras dengan perkembangan teknologi dan dinamika usaha saat ini.

Maman mengungkapkan Kementerian UMKM tengah menyiapkan revisi UU UMKM yang akan mencakup berbagai aspek, antara lain penguatan sistem pemberdayaan UMKM, pengembangan sistem satu data, pengaturan ekonomi digital dan platformmarketplace (lokapasar), hingga bantuan serta perlindungan hukum.

Ia menambahkan aspek perlindungan menjadi perhatian penting karena jutaan pelaku UMKM di berbagai daerah masih rentan menghadapi berbagai praktik yang merugikan usaha mereka.

"Jutaan UMKM tersebar di seluruh Indonesia. Mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk praktik pungutan liar dan premanisme, namun sering kali tidak memiliki saluran pengaduan yang memadai,” ujarnya.

Ia menyebut revisi UU UMKM juga akan mengatur penguatan kemitraan strategis dan integrasi UMKM ke dalam rantai pasok, perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat dan masuknya produk impor murah.

Maman juga menyoroti pentingnya revisi UU UMKM di tengah tantangan yang dihadapi para pelaku usaha dalam ekosistem perdagangan digital.

Meningkatnya aktivitas usaha melalui platformmarketplace, menurutnya, perlu diimbangi dengan regulasi yang mampu menciptakan hubungan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM.

"Undang-Undang UMKM yang ada saat ini belum mengatur sanksi yang mengikat. Ke depan, perlu ada instrumen yang mampu memastikan seluruh pihak menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi, memberdayakan, dan meningkatkan daya saing UMKM," kata Maman.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Industri baja dinilai memegang peran krusial dalam ambisi Indonesia mengejar pertumbuhan ekonomi 8% melalui industrialisasi. Namun di tengah meningkatnya kebutuhan baja domestik, industri ini justru menghadapi tekanan berat akibat banjir impor murah hingga rendahnya daya saing biaya produksi.

Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, baja bukan sekadar salah satu subsektor manufaktur, melainkan fondasi utama bagi hampir seluruh industri strategis nasional. Muai dari konstruksi, otomotif, galangan kapal, alat berat, infrastruktur hingga pertahanan sangat bergantung pada kekuatan industri baja domestik.

“Hampir tidak ada negara industri besar yang berhasil tumbuh tanpa industri baja yang kuat. Jepang, Korea Selatan, dan China menunjukkan pola yang sama. Industrialisasi mereka selalu diawali penguatan industri hulunya, terutama baja,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Kamis (29/5/2026).

Dia menjelaskan, kondisi industri baja nasional saat ini cukup ironis. Di tengah meningkatnya kebutuhan baja akibat pembangunan infrastruktur, program tiga juta rumah, serta pengembangan kawasan industri, sejumlah pabrik baja nasional justru mulai menghentikan operasional.

Kondisi tersebut katanya menunjukkan kontradiksi dalam agenda industrialisasi nasional. Saat permintaan tumbuh, kapasitas produksi dalam negeri justru melemah sehingga ketergantungan terhadap impor semakin besar.

Yusuf menjelaskan, salah satu persoalan utama industri baja nasional adalah belum terintegrasinya rantai produksi hingga produk baja berkualitas tinggi seperti hot rolled coil (HRC) dan cold rolled coil (CRC) premium. Padahal, kebutuhan baja spesifikasi tinggi terus meningkat seiring perkembangan industri otomotif, alat berat, hingga manufaktur presisi.

Dia menjelaskan, baja untuk industri strategis membutuhkan standar teknis yang jauh lebih kompleks, mulai dari kandungan logam yang presisi, ketebalan yang konsisten, hingga kualitas permukaan yang stabil. Produksi baja jenis tersebut membutuhkan teknologi tungku dan proses rolling yang canggih serta investasi besar.

“Selama ini sebagian besar kapasitas baja nasional masih terkonsentrasi pada produk standar untuk kebutuhan konstruksi umum. Untuk grade tertentu seperti HRC alloy yang digunakan industri otomotif dan manufaktur presisi, impor masih sulit dihindari,” katanya.

Selain persoalan teknologi, industri baja domestik juga menghadapi tekanan struktural dari produsen global seperti China, Korea Selatan, dan India. Yusuf menyampaikan, skala produksi menjadi faktor utama yang membuat harga baja impor jauh lebih kompetitif dibandingkan produk lokal.

China, misalnya, memproduksi baja mendekati satu miliar ton per tahun sehingga mampu menciptakan efisiensi biaya produksi dalam skala besar. Sebagian kecil saja dari produksi China yang masuk ke Indonesia, disebut sudah mampu melampaui kapasitas produksi baja nasional.

Di sisi lain, produsen baja domestik masih dibebani tingginya harga gas industri serta mahalnya biaya logistik antarwilayah. Kondisi tersebut membuat industri baja nasional kalah efisien sejak awal dibandingkan kompetitor luar negeri.

“Ketika permintaan domestik di China melemah, kelebihan produksinya kemudian dibanjirkan ke pasar ekspor dengan harga sangat murah. Inilah yang memicu dugaan praktik dumping dan membuat pasar baja Indonesia sangat rentan,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri mebel dan kerajinan Indonesia tengah menghadapi tekanan berlapis di tahun 2026.

Di satu sisi, kenaikan harga energi mendorong biaya produksi dan logistik melonjak. Di sisi lain, banjir produk impor murah, terutama dari China menekan pasar domestik.

Namun di tengah situasi tersebut, pelaku industri masih melihat peluang, khususnya dari pasar ekspor yang tetap tumbuh meski moderat.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur, menggambarkan kondisi ini sebagai fase penuh tekanan, namun belum kehilangan harapan.

Sobur menegaskan bahwa kenaikan harga energi menjadi pemicu utama tekanan industri saat ini.

“Kalau mau jujur, pasti tekanan. Dampak dari energi yang naik ini ke mana-mana. Yang paling menonjol ke industri kami itu ke logistik,” kata Sobur dalam wawancara dengan Kompas.com di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Kenaikan biaya tidak hanya dirasakan pada pengiriman ekspor, tetapi juga distribusi domestik, mulai dari antar pulau hingga dari pabrik ke pelabuhan.

Selain itu, industri mebel juga masih bergantung pada bahan baku impor tertentu.

“Beberapa komponen masih harus impor. Misalnya bahan finishing, engsel, kunci, dan fitting. Kalau itu naik, ya otomatis biaya produksi ikut naik,” jelasnya.

Selain tekanan biaya, pasar dalam negeri juga menghadapi tantangan serius akibat derasnya produk impor murah yang masuk melalui platform digital.

“Market dalam negeri pun tertekan. Bukan karena tidak tersedia barang lokal, tapi karena produk impor masuk seperti air bah lewat platform online,” kata Sobur.

Ia menjelaskan, konsumen cenderung memilih produk yang lebih murah dan mudah diakses, meskipun kualitasnya lebih rendah.

“Barang-barang itu mungkin bukan kayu solid, kualitasnya di bawah kita. Tapi karena murah dan cepat sampai, itu yang dipilih. Market-nya besar sekali, cafe, restoran, dan banyak sektor lain,” ujarnya.

Di tengah lemahnya pasar domestik, industri mebel Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor, terutama ke Amerika Serikat.

“Sekarang ini ekspor kita memang tumbuh, tapi moderat. Mayoritas masih ke Amerika, sekitar 54–56 persen. Bahkan bisa naik sampai 60 persen,” ungkap Sobur.

Risiko ketergantungan pada pasar AS

Namun, ketergantungan ini juga menjadi risiko besar.

Jika pasar Amerika terganggu, dampaknya akan langsung terasa ke industri dalam negeri.

“Kalau pasar Amerika terganggu, baru itu dampaknya besar. Karena kita sudah sangat bergantung,” katanya.

Meski demikian, ia menilai konflik di Timur Tengah belum terlalu berdampak signifikan karena porsinya masih kecil, di bawah 4 persen dari total ekspor.

Untuk mengurangi ketergantungan, HIMKI mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan lain seperti Eropa dan Timur Tengah.

Salah satu peluang datang dari perjanjian dagang dengan Uni Eropa.

“Ada angin segar dari perjanjian IEU-CEPA. Tarif kita bisa jadi nol, ini membuka ruang besar ke Eropa,” jelas Sobur.

Selain itu, pasar non-tradisional seperti kawasan Teluk (GCC), Afrika, India, hingga negara-negara BRICS juga mulai dilirik, meskipun masih menghadapi tantangan geopolitik.

Di dalam negeri, Sobur menyoroti persoalan regulasi yang dinilai masih rumit dan tidak sinkron antar kementerian.

“Masalahnya bukan aturan tidak ada, tapi koordinasinya tidak rapi. Kementerian satu dengan yang lain sering tidak sinkron,” ujarnya.

KOMPAS.COM /KIKI SAFITRI Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur

“UMKM kita itu masih rentan. Mereka menghadapi regulasi yang rumit sekali, biaya tinggi, dan akses pasar yang terbatas,” tambahnya.

Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan berbagai insentif, termasuk dukungan pembiayaan melalui Lembaga Pembiayaan Investasi (LPI). Namun, penyerapan dana tersebut masih belum optimal.

“Ada komitmen Rp 2 triliun untuk industri mebel. Tapi serapannya tidak gampang. Banyak faktor kelayakan yang harus dipenuhi,” kata Sobur.

Masih ada peluang

Di tengah berbagai tantangan, Sobur menegaskan bahwa industri mebel Indonesia masih memiliki peluang besar untuk bertahan dan berkembang.

Kuncinya, menurut dia, ada pada pembenahan regulasi dan penguatan industri dalam negeri.

“Pertama, regulasi harus direpihkan, lebih memihak industri dalam negeri. Kedua, insentif harus diperkuat supaya kita bisa bersaing,” tegasnya.

Ia juga mengusulkan langkah-langkah strategis seperti pengendalian impor ilegal, peningkatan kandungan lokal (TKDN), hingga kebijakan logistik untuk menekan arus barang impor.

“Tekanan pasti ada. Tapi peluang juga masih besar. Tinggal bagaimana kita berbenah,” sebut Sobur.

IDXChannel - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengatakan penyebab utama pelaku UMKM sulit naik kelas bukan terletak pada akses pembiayaan maupun pelatihan, melainkan persoalan pasar yang dibanjiri barang impor ilegal.

Menurutnya, dari sisi pembiayaan, pemerintah telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada sektor UMKM. Dia menyebutkan bahwa akses pembiayaan bagi UMKM saat ini telah mencapai Rp1.600 triliun, meningkat signifikan dibandingkan 20 tahun lalu.

"Saya mau bilang bahwa, kalau dari sisi pembiayaan, akses pembiayaan tidak ada isu, sudah meningkat," kata Maman saat media gathering di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026).

Maman menilai persoalan utama berada pada sisi pasar. Dia menggambarkan kondisi pasar domestik saat ini dipenuhi barang impor ilegal yang membuat produk UMKM sulit bersaing. Meski pelaku UMKM sudah mendapatkan dukungan modal dan pelatihan, mereka tetap kesulitan menjual produknya karena pasar telah dibanjiri barang impor murah dari China.

"Pasar Indonesia ini becek, kotor, dan jorok. Jadi sebagus apapun kita bantu UMKM hari ini, contoh misalnya kita bantu pembiayaan kepada mereka. Kita support apapun pelatihan kepada mereka. Mereka bisa produksi, tapi mereka nggak bisa jual barang," ujarnya.

Maman juga menyoroti praktik under-invoicing dalam aktivitas perdagangan internasional. Dia mencontohkan adanya ketidaksesuaian data antara nilai impor yang tercatat di Indonesia dengan data ekspor dari China.

"Yang menjadi masalah ini adalah barang-barang ilegal impor yang masuk, yang tidak terdapat itu. Itu yang disebut oleh Pak Presiden, under-invoicing. Data impor di tempat kita masuk, barang-barang impor ini, itu 100. Tapi dari China, yang tercatat barang ekspor ini itu 900. Berarti ada 800 yang nggak tercatat," kata Maman.

Selisih data tersebut menunjukkan adanya barang impor ilegal yang masuk ke pasar domestik. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada penerimaan negara dari sektor bea masuk, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial karena menghimpit pelaku usaha dalam negeri.

"Itu membanjiri produk domestik kita, pasar domestik kita. Akhirnya apa? Problem. Ya bukan hanya sekadar dari problem pendapatan negara dari impor. Enggak. Saya selalu bilang, ini sudah masuk problem sosial," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghentian praktik yang merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di platform e-commerce.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan langkah pemerintah menghentikan praktik merugikan UMKM dilakukan sesuai arahan Kepala Negara RI. Menurut Maman, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menindak praktik under invoicing yang masuk kategori ilegal.

“Kalau dalam beberapa pesan dari Pak Presiden catatan under invoicing. Jadi semua catatan-catatan yang tidak teresmi itu masuk ke dalam secara ilegal,” kata Maman saat ditemui di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/206).

Terlebih, Maman menyebut besarnya dampak praktik merugikan UMKM yang menyebabkan banyak usaha berisiko gulung tikar.

“Dampaknya bukan masalah usahanya bangkrut, [tetapi] dampak sosial, dampak keluarga. Dan saya pikir udah kemana-mana impact-nya. Jadi saya pikir yuk sudah saatnya kita setop permainan ini,” ujarnya.

Adapun, Maman menyebut pemerintah saat ini tengah melakukan pembicaraan dengan platform e-commerce maupun saluran offline untuk menertibkan praktik yang merugikan UMKM.

“Pak Presiden sudah tegas memberikan perintah kepada kita untuk menyudahi praktik-praktik yang merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah kita,” tuturnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan sebanyak 90% produk yang beredar di e-commerce adalah produk impor dengan harga sangat murah. Kondisi ini membuat produk lokal kesulitan bersaing di pasar digital.

Temmy menuturkan derasnya produk impor berharga murah telah mendistorsi pasar domestik dan mempersempit ruang usaha bagi UMKM.

“Kalau pasarnya tidak dilindungi, kita akan kalah bersaing dengan produk-produk luar. Ini faktanya kita temukan bahwa masih 90%, khususnya di e-commerce, 90% produk yang beredar di e-commerce adalah produk impor dengan harga yang sangat murah,” ujar Temmy dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang UMKM dan Kewirausahaan 2026 di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Kamis (5/2/2026).

Berdasarkan pemantauan Kementerian UMKM, produk impor masih membanjiri berbagai platform e-commerce seperti TikTok hingga Shopee.

Per 14 Januari 2026, terpantau adanya penjualan ballpress pakaian bekas impor dengan harga Rp600.000 untuk 20 pieces (pcs). Selain itu, ditemukan pula pakaian jadi dengan harga yang tidak wajar, seperti kerudung seharga Rp6.997 per potong dan kemeja yang dijual Rp20.000 per potong.

Dia menyebut, masuknya produk impor dengan harga sangat murah tidak hanya melalui jalur laut, tetapi juga lewat darat dan udara, sehingga berpotensi mengganggu mekanisme pasar.

Menurut Temmy, kondisi ini sejalan dengan hasil survei Kementerian UMKM yang menunjukkan konsumen Indonesia di e-commerce masih memilih produk berdasarkan dua faktor utama, yaitu harga dan kualitas, tanpa mempertimbangkan asal negara.

“Preferensi konsumen kita di Indonesia ini untuk membeli produk khususnya di e-commerce hanya ada dua, harga dan kualitas, tanpa mempedulikan negara asal barang tersebut. Yang penting pokoknya harga yang murah, barangnya bagus, dari mana tidak peduli,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) buka suara ihwal pengungkapan kasus dugaan impor ilegal dan tiruan (KW) yang melibatkan perusahaan kargo PT Blueray Cargo.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut pengungkapan kasus ini menjawab keresahan yang selama ini dirasakan oleh pelaku UMKM di Tanah Air.

Maman menilai, kasus Blueray Cargo harus menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menunjukkan keberpihakan nyata dalam melindungi dan meningkatkan daya saing UMKM.

“Saya berharap momentum ini [penangkapan Blueray Cargo] bisa dijadikan sebagai sebuah momentum keseriusan kita semua untuk berpihak melindungi serta mendorong peningkatan daya saing kepada UMKM kita di seluruh Indonesia,” kata Maman saat ditemui di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, dukungan pembiayaan yang telah diberikan perbankan tidak berdampak optimal akibat pasar yang dipenuhi barang impor ilegal berharga murah. Kondisi tersebut terjadi akibat pasar yang dipenuhi barang ilegal sehingga membuat iklim usaha menjadi tidak sehat dan produk UMKM sulit bersaing.

“Kenapa kotor dan becek? Karena tadi dipenuhi dengan barang-barang yang tadi ilegal, barang-barang yang impor dari China dengan harga yang sangat luar biasa murah, akhirnya UMKM kita mati,” terangnya.

Menurutnya, sejumlah persoalan tersebut menyebabkan banyak pelaku UMKM terpuruk hingga usahanya gulung tikar. Padahal, Maman menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan berbagai insentif serta kemudahan akses pembiayaan kepada pemain UMKM.

“Akhirnya kita saling menuduh, pemerintah sudah memberikan semua akses insentif kepada UMKM, tetapi pada saat UMKM itu mau produksi, sudah produksi barang, nggak bisa dijual, nggak laku di market. Maka dari itu saya selalu bilang bahwa problem-nya yang paling utama itu adalah maraknya impor-impor barang-barang dari China,” terangnya.

Dalam catatan Bisnis, Menteri UMKM Maman menyebut banjir barang impor ilegal di Indonesia bukan berasal dari mafia impor, melainkan dari perusahaan ekspedisi dan kargo barang.

“Saya sekarang di Bisnis Indonesia pertama kali saya bilang, ini bukan mafia impor nih yang bermain ini, tetapi perusahaan-perusahaan ekspedisi dan kargo barang,” ungkap Maman dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Maman menyebut pemerintah harus segera mengecek sederet perusahaan ekspedisi dan kargo barang yang memuat barang ilegal.

“Jadi ini saya mau sampaikan di dalam forum ini, jadi sekarang saatnya kita membidik itu, periksa itu, dan cek itu perusahaan-perusahaan ekspedisi dan kargo-kargo barang itu. Mereka itu yang memasukkan barang-barang itu dengan luar biasa banyaknya masuk,” ungkapnya.

Dia menyebut marakanya barang impor ilegal itu bisa terlihat dari platform TikTok, yang memasok barang-barang white label. “Itu semuanya mereka semuanya stok di gudang luar biasa, barang-barang white label masuk nggak dibatasi,” tuturnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pemberian suap kepada oknum Bea dan Cukai, termasuk menelusuri para importir yang menggunakan jasa PT Blueray Cargo (PT BR).

Perkara ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (4/2/2026). OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap guna meloloskan barang impor tanpa melalui pemeriksaan fisik secara menyeluruh.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka, yakni Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024–Januari 2026 Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono, Kepala Seksi Intelijen Orlando Hamonangan, serta pemilik PT Blueray Cargo John Field, Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR Andri, dan Manajer Operasional PT BR Dedy Kurniawan.

KPK mengungkapkan bahwa pada Oktober 2025, Orlando, Sisprian, John, Andri, dan Dedy diduga merancang skema untuk meloloskan barang impor. Orlando disebut memerintahkan Filar, pegawai Ditjen Bea dan Cukai, untuk mengatur parameter jalur merah dengan menyesuaikan rule set pada angka 70%.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa barang yang masuk melalui jalur merah seharusnya menjalani pemeriksaan fisik secara ketat oleh petugas.

Selanjutnya, data rule set tersebut dikirim dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai untuk dimasukkan ke dalam mesin targeting.

Pengaturan tersebut diduga membuat barang impor milik PT BR dapat masuk tanpa pemeriksaan fisik, sehingga membuka celah masuknya barang ilegal ke Indonesia.

KPK menduga praktik pengondisian jalur merah ini dilakukan melalui beberapa pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di Ditjen Bea dan Cukai sepanjang Desember 2025–Februari 2026 di sejumlah lokasi.

Selain itu, KPK juga mengungkap adanya penyewaan rumah aman (safe house) oleh oknum pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan uang dan emas. Penerimaan uang tersebut diduga dilakukan secara rutin setiap bulan dengan total nilai mencapai sekitar Rp7 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan sejumlah regulasi baru untuk melindungi pelaku UMKM di tengah maraknya barang impor murah yang masuk melalui platform e-commerce, seperti Shopee—TikTok Cs.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah tidak hanya mengandalkan penindakan hukum terhadap praktik bermasalah di sektor logistik, tetapi juga akan menyiapkan aturan khusus yang berfokus pada perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM.

“Kalau yang ini kan yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum kan adalah menindak oknum-oknum. Saya tidak mengatakan semua perusahaan kargo ya, tetapi oknum-oknum ya. Itu kita berharap berjalan. Itu adalah bagian dari perlindungan,” kata Maman saat ditemui di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).

Selain penindakan, Maman memastikan pemerintah akan mengambil langkah lanjutan melalui kebijakan regulatif. Sayangnya, dia enggan membeberkan detail aturan yang tengah disiapkan tersebut.

“Tapi nanti kita akan siapkan juga aturan, seperti apa aturannya, sabar, tunggu nanti kita akan bicarakan,” ujarnya.

Maman menuturkan saat ini Kementerian UMKM bersama sejumlah kementerian lain tengah mempersiapkan berbagai aturan dan mekanisme yang bertujuan memberikan perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing UMKM nasional. Dia menjelaskan fokus kebijakan tersebut tidak akan masuk ke ranah teknis perdagangan digital.

“Kami dari kementerian UMKM bersama-sama dengan kementerian lainnya sedang mempersiapkan beberapa aturan, mekanisme untuk memberikan perlindungan dan peningkatan daya saing. Jadi kata kuncinya adalah perlindungan dan peningkatan daya saing,” jelasnya.

Dalam pengaturan biaya admin di platform e-commerce, Maman menyebut bahwa pembahasan masih berlangsung dan belum dapat disampaikan ke publik.

Maman menjelaskan pembahasan aturan tersebut dilakukan secara internal lintas kementerian, melibatkan Kementerian UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Keuangan.

“Itu tadi saya bilang, kita lagi mau bicara, kata kuncinya memberikan perlindungan dan peningkatan daya saing. Nah ini sekarang, kita lagi bicarain, saya belum berani bicara terlalu jauh,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan pihaknya tengah melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 (Permendag 31/2023), yang mengatur perdagangan elektronik atau e-commerce, termasuk pengaturan biaya administrasi (admin fee) pada platform seperti Shopee dan Tokopedia.

Permendag 31/2023 sendiri mencakup pengaturan mengenai Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, serta Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menegaskan e-commerce berada di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan. Revisi peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia di pasar digital.

“Kami memang sedang melakukan kajian dan sedang merevisi terkait dengan Permendag 31. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar barang-barang yang dihasilkan oleh UMKM di Indonesia itu bisa memiliki daya saing di e-commerce,” kata Iqbal saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Meskipun larangan impor barang bernilai di bawah US$100 relatif efektif, lanjut dia, praktik penyimpangan masih terjadi di lapangan. Untuk itu, Kemendag tengah meninjau kembali aturan tersebut agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan tetap mendukung daya saing produk UMKM.

“Ada beberapa norma yang akan kami atur, yang tujuan utamanya adalah bagaimana barang-barang yang diproduksi oleh UMKM di Indonesia itu bisa berdaya saing yang baik di e-commerce kita,” jelasnya.

Selain itu, Kemendag juga mempertimbangkan pengaturan biaya administrasi di platform e-commerce agar produk UMKM bisa bersaing dengan barang impor.

“Misalnya, kosmetik Indonesia itu harganya tuh bisa lebih bagus dengan kosmetik yang non-Indonesia, di e-commerce, atau sepatu, celana, atau jilbab,” tambah Iqbal.

Iqbal menambahkan bahwa pembahasan revisi Permendag 31/2023 telah dimulai sejak akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026, dan pemerintah menargetkan penyelesaian revisi ini secepat mungkin.

“Ya namanya target tuh ASAP. Tapi kalau ada target dari pemerintah kan 1 tahun anggaran kan. Tetapi kan kita gak mau ini satu tahun baru selesai. Kalau bisa lebih cepat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Barang yang berasal dari luar negeri atau impor masih banyak ditemui di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain sebagainya. Data Kementerian UMKM bahkan menyebut 90% barang di platform dagang el merupakan barang impor.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengungkap produk impor murah masih membanjiri e-commerce. Berdasarkan pemantauan per 14 Januari 2026, ditemukan penjualan ballpress pakaian bekas impor Rp600.000 per 20 pcs, kerudung Rp6.997 per pcs, hingga kemeja Rp20.000 per pcs.

Menurut Temmy, derasnya produk impor murah telah mendistorsi pasar domestik, diperparah preferensi konsumen yang hanya mempertimbangkan harga dan kualitas tanpa memperhatikan asal negara produk.

“Preferensi konsumen kita di Indonesia ini untuk membeli produk khususnya di e-commerce hanya ada dua, harga dan kualitas, tanpa memperdulikan negara asal barang tersebut. Yang penting pokoknya harga yang murah, barangnya bagus, dari mana tidak peduli,” kata Temmy beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura menilai dominasi produk impor di e-commerce bukan semata persoalan platform digital, melainkan cerminan dari lemahnya kapasitas produksi dalam negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar.

“Memang produk kita bukan negara produsen. Banyak sekali barang-barang yang kita butuhkan adalah hasil barang-barang impor. Otomatis, barang yang ada di marketplace pasti barang impor,” kata Tesar kepada Bisnis Senin (9/2/2026).

Tesar menjelaskan, apabila Indonesia telah menjadi negara produsen yakni mampu memproduksi mainan atau barang elektronik sendiri maka produk yang beredar di marketplace bisa didominasi barang lokal. Namun, karena kapasitas produksi tersebut belum dimiliki, pasar dalam negeri masih sangat bergantung pada produk impor. Karena itu, dia menilai persoalan dominasi barang impor bukan terletak pada marketplace, melainkan pada keterbatasan industri nasional.

Dia juga menilai dominasi produk impor tidak hanya terjadi di e-commerce, tetapi sudah terlihat di pasar konvensional. Menurutnya, di luar produk makanan yang masih menjadi unggulan lokal, banyak produk lain di pasar offline yang kini didominasi barang impor sehingga daya saing produk dalam negeri melemah.

Lebih lanjut, Tesar berpandangan pembatasan produk impor di e-commerce bukan solusi karena justru akan membuat platform kehilangan daya tarik. Tanpa kehadiran produk impor, menurut dia, e-commerce akan kehilangan variasi barang yang dibutuhkan konsumen dan menjadi kurang menarik.

Tesar menekankan akar persoalan berada pada belum kuatnya ekosistem industri nasional untuk menghasilkan produk unggulan yang bisa bersaing di pasar domestik.

“Ini adalah PR bersama. Kementerian perindustrian, UMKM, kreatif, dll. Kita itu harus membuat produk apa sih yang kita bisa create. Menjadi produk unggulan. Sehingga benar-benar produk kita bisa masuk ke pasar lokal kita sendiri. Atau kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” katanya.

Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai dominasi produk impor di e-commerce merupakan persoalan lama yang hingga kini belum terselesaikan.

Menurut dia, tingginya porsi produk impor di e-commerce tidak lepas dari perilaku konsumen yang masih sangat berorientasi pada harga.

“Faktornya lagi-lagi masyarakat yang masih memilih barang impor karena harga lebih murah. Kita tidak bisa pungkiri bahwa konsumen kita masih price oriented consumer,” kata Huda kepada Bisnis pada Jumat (6/2/2026).

Huda mengatakan harga menjadi faktor penentu dalam pembelian barang. Selain itu, dia melihat adanya kekosongan kebijakan terkait pengaturan barang impor di e-commerce.

Dia mengatakan pihaknya selalu mengusulkan adanya produk tagging di platform e-commerce untuk memberitahukan kepada konsumen asal barang tersebut.

Huda mengatakan, hingga saat ini belum ada aturan yang mewajibkan platform e-commerce menampilkan informasi asal barang secara jelas dan terstandar.

“Pengenaan tagging origin of product yang sampai saat ini belum ada aturan soal ini,” katanya.

Huda menjelaskan tagging barang berfungsi untuk pendataan barang impor, barang lokal, maupun barang merek lokal yang diproduksi di dalam negeri. Tanpa sistem tersebut, lanjut dia, pemerintah akan kesulitan merumuskan kebijakan terkait barang impor di e-commerce.

Dengan adanya sistem penandaan itu, Huda menilai Indonesia dapat menerapkan kebijakan pembatasan atau perlakuan berbeda terhadap produk impor.

“Platform/toko harus menyediakan minimal 50% etalasenya untuk produk lokal. Itu bisa dilakukan asalkan kita punya tagging. Tapi sampai sekarang nampaknya belum mau mereka,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura menilai dominasi produk impor di e-commerce bukan semata persoalan platform digital, melainkan cerminan dari lemahnya kapasitas produksi dalam negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar.

Pernyataan itu merespons temuan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menyebut 90% produk di e-commerce seperti Shopee hingga TikTok masih didominasi barang impor berharga murah.

“Memang produk kita bukan negara produsen. Banyak sekali barang-barang yang kita butuhkan adalah hasil barang-barang impor. Otomatis, barang yang ada di marketplace pasti barang impor,” kata Tesar kepada Bisnis pada Senin (9/2/2026).

Tesar menjelaskan, apabila Indonesia telah menjadi negara produsen yakni mampu memproduksi mainan atau barang elektronik sendiri maka produk yang beredar di marketplace bisa didominasi barang lokal. Namun, karena kapasitas produksi tersebut belum dimiliki, pasar dalam negeri masih sangat bergantung pada produk impor. Karena itu, dia menilai persoalan dominasi barang impor bukan terletak pada marketplace, melainkan pada keterbatasan industri nasional.

Dia juga menilai dominasi produk impor tidak hanya terjadi di e-commerce, tetapi sudah terlihat di pasar konvensional. Menurutnya, di luar produk makanan yang masih menjadi unggulan lokal, banyak produk lain di pasar offline yang kini didominasi barang impor sehingga daya saing produk dalam negeri melemah.

Lebih lanjut, Tesar berpandangan pembatasan produk impor di e-commerce bukan solusi karena justru akan membuat platform kehilangan daya tarik. Tanpa kehadiran produk impor, menurut dia, e-commerce akan kehilangan variasi barang yang dibutuhkan konsumen dan menjadi kurang menarik.

Tesar menekankan akar persoalan berada pada belum kuatnya ekosistem industri nasional untuk menghasilkan produk unggulan yang bisa bersaing di pasar domestik.

“Ini adalah PR bersama. Kementerian perindustrian, UMKM, kreatif, dll. Kita itu harus membuat produk apa sih yang kita bisa create. Menjadi produk unggulan. Sehingga benar-benar produk kita bisa masuk ke pasar lokal kita sendiri. Atau kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” katanya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengungkap produk impor murah masih membanjiri e-commerce. Berdasarkan pemantauan per 14 Januari 2026, ditemukan penjualan ballpress pakaian bekas impor Rp600.000 per 20 pcs, kerudung Rp6.997 per pcs, hingga kemeja Rp20.000 per pcs.

Menurut Temmy, derasnya produk impor murah telah mendistorsi pasar domestik, diperparah preferensi konsumen yang hanya mempertimbangkan harga dan kualitas tanpa memperhatikan asal negara produk.

“Preferensi konsumen kita di Indonesia ini untuk membeli produk khususnya di e-commerce hanya ada dua, harga dan kualitas, tanpa memperdulikan negara asal barang tersebut. Yang penting pokoknya harga yang murah, barangnya bagus, dari mana tidak peduli.”

Dia menambahkan, UMKM juga masih menghadapi kendala pembiayaan, mulai dari riwayat kredit di SLIK, keterbatasan agunan, hingga suku bunga kredit. Data SIKP 2025 menunjukkan penyaluran KUR masih didominasi skema mikro 69,8%, kecil 30%, dan super mikro 0,2%. Kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas juga baru 15,7%, dengan partisipasi global value chain 4,1%.

“Kalau kita bilang produk barang negeri harus menjadi tuan rumah, itu tugas terbesar saat ini,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai fenomena barang impor murah yang masuk ke Indonesia dan diperdagangkan di platforme-commerceseperti Shopee—TikTok Cs dapat menggerus daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Data Kementerian UMKM menunjukkan 90% produk di e-commerce merupakan impor dengan harga sangat murah. Per 14 Januari 2026, Kementerian UMKM menemukan banjir produk impor di TikTok hingga Shopee, mulai dari penjualan ballpress pakaian bekas impor yang dibanderol Rp600.000 per 20 pcs, kerudung Rp6.997 per pcs, hingga kemeja Rp20.000 per pcs.

Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengatakan fenomena ini merupakan persoalan lama yang hingga kini belum terselesaikan.

“Fakta bahwa 90% produk die-commercemerupakan produk impor merupakan fakta lama yang memang belum terselesaikan, hingga saat ini,” kata Huda kepadaBisnis, Minggu (8/2/2026).

Menurut Huda, kondisi ini disebabkan lantaran sebagian besar konsumen Indonesia masih memilih produk impor sebab harga yang lebih murah. Selain itu, Huda menyebut kekosongan kebijakan terkait barang impor die-commercemembuat produk lokal semakin terdesak.

“Barang impor diperlakukan sama dengan barang lokal die-commerce. Padahal ada dugaan praktik dumping yang dilakukan oleh pihak eksportir [negara] dengan subsidi ekspor,” ujarnya.

Huda mengatakan, jika situasi ini terus berlangsung, produk UMKM lokal akan semakin terpinggirkan dan ruang die-commercesemakin terbatas. Menurutnya, pedagang lebih diuntungkan menjual barang impor, sehingga produsen lokal berpotensi beralih menjadi penjual barang impor.

“Bagi produsen, mereka akan beralih menjadi pedagang barang impor. Akhirnya produsen lokal kita akan gulung tikar,” terangnya.

Celios menyarankan agare-commercemenerapkantaggingasal produk agar konsumen tahu apakah barang itu impor, lokal, atau merek lokal yang diproduksi di dalam negeri. Huda mengatakan, saat ini belum ada aturan yang mengatur sistem tersebut.

“Dengantagging, sebenarnya kita bisa melalukan kebijakan diskriminasi produk impor misalkan, atau pembatasan. Platform/toko harus menyediakan minimal 50% etalasenya untuk produk lokal, itu bisa dilakukan asalkan kita punyatagging,” jelasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menuturkan derasnya produk impor berharga murah telah mendistorsi pasar domestik dan mempersempit ruang usaha bagi UMKM.

“Kalau pasarnya tidak dilindungi, kita akan kalah bersaing dengan produk-produk luar. Ini faktanya kita temukan bahwa masih 90%, khususnya die-commerce, 90% produk yang beredar die-commerceadalah produk impor dengan harga yang sangat murah,” kata Temmy dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang UMKM dan Kewirausahaan 2026 di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Kamis (5/2/2026).

Temmy menilai kondisi tersebut membuat produk UMKM yang selama ini menjadi andalan perekonomian semakin sulit bersaing, terutama dalam hal harga.

Terlebih, dia menjelaskan masuknya produk impor tidak hanya melalui jalur laut, melainkan juga jalur darat dan udara dengan harga yang sangat rendah, sehingga berpotensi mengganggu keseimbangan pasar.

Lebih lanjut, Temmy mengatakan bahwa kondisi ini sejalan dengan hasil survei Kementerian UMKM yang menunjukkan preferensi konsumen Indonesia die-commercemasih didominasi oleh dua faktor utama, yakni harga dan kualitas, tanpa memperhatikan asal negara produk.

“Preferensi konsumen kita di Indonesia ini untuk membeli produk khususnya die-commercehanya ada dua, harga dan kualitas, tanpa memperdulikan negara asal barang tersebut. Yang penting pokoknya harga yang murah, barangnya bagus, dari mana tidak peduli,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pedagang online mengaku kesulitan bersaing dengan barang-barang yang berasal dari impor di platform e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, hingga Lazada.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan 90% produk e-commerce masih impor.

Salah satu penjual e-commerce Aldo (30), yang memiliki toko di berbagai platform, mengungkapkan penjualannya mengalami penurunan drastis seiring membanjirnya produk impor dan meningkatnya persaingan dari toko luar negeri, khususnya dari China.

“Seller asing yang buka akun di MP [market Place] Indonesia untuk menangin pasar, produksi barang di China,” ujar Aldo saat diwawancarai Bisnis, Sabtu (7/2/2026).

Penjual yang telah bergelut selama delapan tahun di dunia e-commerce tersebut menilai, untuk dapat bertahan di tengah persaingan saat ini, seller dituntut memiliki modal finansial yang kuat. Hal itu diperlukan untuk memproduksi barang dalam jumlah besar agar mampu bersaing dari sisi harga dengan produk impor yang dijual sangat murah.

Selain itu, Aldo bersama komunitas seller lainnya juga menyoroti praktik cloning produk dari basis data produk terlaris di Indonesia. Cloning produk dimaksud adalah pemanfaatan data produk laris di dalam negeri yang kemudian diolah dan diproduksi kembali di negara asal marketplace untuk menguasai pasar Indonesia.

“Memang produknya tidak sama persis, tapi yang jadi masalah itu harga jualnya,” jelas Aldo.

Para penjual berharap memperoleh keuntungan dari selisih antara harga jual dan harga pokok penjualan (HPP). Namun, HPP di Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan negara lain, terutama negara yang mendapat dukungan kuat dari pemerintahnya untuk menembus pasar global, seperti China, Vietnam, dan Filipina.

“Seller di Indonesia sudah pasti kalah saing kalau bicara harga jual dengan negara-negara tersebut,” katanya.

Menurut Aldo, titik permasalahan yang dirasakan penjual adalah persaingan harga yang berada di bawah standar. Di tengah kondisi tersebut konsumen cenderung memilih produk yang murah dan berkualitas, sehingga banyak penjual lokal mengalami penurunan pendapatan bahkan terpaksa gulung tikar.

Saat ini, penjual e-commerce juga menghadapi tekanan akibat kenaikan harga bahan baku yang sebagian besar masih bergantung pada impor, seperti bahan baku tekstil. kondisi ini seharusnya mendorong kenaikan harga jual produk ke konsumen.

Namun kenyataannya, harga barang jadi justru terus tertekan akibat ketatnya persaingan dan membanjirnya produk impor murah di pasar domestik.

Selain itu, Aldo juga menyoroti maraknya konten di media sosial yang mengajak masyarakat untuk melakukan impor dengan iming-iming keuntungan besar. Menurutnya, tren tersebut sering kali berujung pada penjualan kelas edukasi impor, yang pada akhirnya justru dapat memperburuk kondisi ekonomi nasional.

Aldo berharap pemerintah dapat memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, agar mampu menembus pasar ekspor dan memperkuat perekonomian nasional.

Merujuk pada artikel Bisnis sebelumnya, data Kementerian UMKM mengungkapkan sekitar 90% produk yang beredar di platform e-commerce masih didominasi barang impor berharga murah, termasuk pakaian bekas impor yang dijual Rp600.000 per 20 pcs serta produk jadi dengan harga tidak wajar, seperti kerudung Rp6.997 per pcs dan kemeja Rp20.000 per pcs.

Di sisi lain, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2025 masih didominasi skema mikro sebesar 69,8%. Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas nasional baru mencapai 15,7% dan partisipasi Indonesia dalam global value chain masih rendah di level 4,1%.

Kondisi tersebut terjadi di tengah struktur UMKM nasional yang 99,71% didominasi usaha mikro, sehingga menjadi tantangan besar dalam memperkuat daya saing produk dalam negeri di pasar domestik. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) menyebut, industri baja nasional yang berupaya memerangi barang impor murah justru harus dihadapkan dengan upaya kriminalisasi oleh pihak importir tertentu.

Hal ini bermula ketika pengusaha baja nasional mengajukan laporan dumping atas produk hot rolled coil (HRC) kepada Komite Antidumping Indonesia (KADI). Setelah melalui proses investigasi KADI memutuskan menerapkan tarif antidumping 17,5% atas produk tersebut.

Direktur Utama KRAS Akbar Djohan mengatakan, pihaknya dan pengusaha baja nasional mengaku lega dan menjadikan langkah KADI tersebut sebagai momentum penguatan pasar domestik dari impor baja murah.

"Namun, sayangnya lembaga negara KADI dikriminalisasi oleh importir yang bersangkutan sehingga KADI dilaporkan ke polisi. Kami dipanggil beberapa produsen HRC dalam negeri juga diproses kepolisian," kata Akbar dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Rabu (4/2/2026).

Untuk itu, pelaku usaha meminta dukungan dan kehadiran negara untuk mengupayakan kedaulatan baja nasional. Industri baja nasional tetap mendesak penerapan BMAD maupun bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) produk baja.

Tak hanya itu, Krakatau Steel juga berharap agar BUMN produsen besi dan baja ini menjadi one stop services untuk pemenuhan kebutuhan baja seluruh proyek strategis nasional (PSN).

Lebih lanjut, Akbar juga menyoroti pentingnya transformasi tata niaga impor besi dan baja dengan menjaga keseimbangan supply dan demand, serta pengaturan importasi yang selaras dengan kebutuhan nasional. Hal ini juga perlu diiringi dengan penerapan TKDN dan peluasan SNI wajib.

Kebutuhan transformasi perbaikan industri baja ini sejalan dengan prospek kebutuhan baja di Indonesia yang disebut akan terus meningkat. Bahkan, dalam 3 tahun terakhir terjadi peningkatan hingga 5,3% dari 13 juta ton pada 2022 menjadi 17 juta ton pada 2025.

"Kami memprediksikan bisa mencapai 17 juta ton dan bahkan di 10 tahun ke depan bisa mencapai 31 juta ton," tuturnya.

Sayangnya, utilisasi daripada kapasitas industri baja nasional rata-rata di angka 53%. Hal ini disebabkan serbuan produk impor baja murah dari China.

Adapun, impor baja Indonesia mencapai 40%-55% dari kebutuhan baja nasional, ekuivalen dengan Rp80 triliun per tahun. Potensi tersebut yang mestinya menjadi 'kue' untuk industri baja nasional.