REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) terus berkomitmen menguatkan literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat Indonesia, di tengah pesatnya digitalisasi ekonomi dan layanan keuangan. Melalui aksi ‘Kuatkan Literasi Dan Inklusi Keuangan Untuk Kesejahteran’ atau KLIK, BI bersinergi bersama stakeholders optimistis mampu menciptakan financial well-being masyarakat.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, perkembangan tingkat literasi dan keuangan di Indonesia mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Meski begitu, capaiannya masih perlu terus ditingkatkan.

Data hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025 dengan cakupan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) mencatatkan tingkat inklusi keuangan nasional sebesar 92,74 persen, sedangkan tingkat literasinya baru mencapai 66,64 persen.

“Tingkat literasi perlu kita naikkan karena targetnya adalah 98 persen pada 2045, sebagaimana dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045,” kata Perry dalam agenda launching ‘Aksi KLIK dan ‘Aku Bisa Sejahtera’ di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Perry menyinggung berbagai persoalan yang ada, seperti kejahatan-kejahatan digital (scam) dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Penguatan literasi dinilai menjadi kunci untuk melindungi masyarakat dari persoalan-persoalan tersebut.

“Karena literasi dan inklusi keuangan juga nanti ujung-ujungnya adalah perlindungan konsumen. Sehingga lewat aksi KLIK ini, BI mengajak untuk sinergi bersama-sama meningkatkan literasi dan inklusi keuangan,” ujarnya.

Perry menuturkan, BI terus melakukan penguatan literasi dan inklusi melalui akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, seperti memasifkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Bank Indonesia Fast Payment (BI-Fast).

BI mencatat pertumbuhan QRIS mencapai 131,47 persen (yoy) per Januari 2026. Jumlah pengguna QRIS telah tembus 60 juta users, mayoritas pengguna adalah UMKM. Adapun volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-Fast tercatat telah mencapai 455 juta transaksi dengan nilai transaksi mencapai Rp 1.176 triliun.

“Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran perlu terus diimbagi dengan penguatan literasi keuangan khususnya digital. Financial well-being khususnya bagi UMKM atau ekonomi kerakyatan menjadi penting melalui sinergi pembayaran ekonomi yang berkelanjutan, akses pembiayaan produktif, maupun peningkatan literasi keuangan termasuk juga perlindungan konsumen. Itu merupakan langkah-langkah bersama,” jelasnya.

Langkah-langkah tersebut diimplementasikan lewat aksi ‘KLIK’ dengan ‘Gerakan Aku Bisa Sejahtera’ yakni gerakan akses keuangan melalui business matching dan literasi untuk kesejahteraan keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pedagang online mengaku kesulitan bersaing dengan barang-barang yang berasal dari impor di platform e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, hingga Lazada.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan 90% produk e-commerce masih impor.

Salah satu penjual e-commerce Aldo (30), yang memiliki toko di berbagai platform, mengungkapkan penjualannya mengalami penurunan drastis seiring membanjirnya produk impor dan meningkatnya persaingan dari toko luar negeri, khususnya dari China.

“Seller asing yang buka akun di MP [market Place] Indonesia untuk menangin pasar, produksi barang di China,” ujar Aldo saat diwawancarai Bisnis, Sabtu (7/2/2026).

Penjual yang telah bergelut selama delapan tahun di dunia e-commerce tersebut menilai, untuk dapat bertahan di tengah persaingan saat ini, seller dituntut memiliki modal finansial yang kuat. Hal itu diperlukan untuk memproduksi barang dalam jumlah besar agar mampu bersaing dari sisi harga dengan produk impor yang dijual sangat murah.

Selain itu, Aldo bersama komunitas seller lainnya juga menyoroti praktik cloning produk dari basis data produk terlaris di Indonesia. Cloning produk dimaksud adalah pemanfaatan data produk laris di dalam negeri yang kemudian diolah dan diproduksi kembali di negara asal marketplace untuk menguasai pasar Indonesia.

“Memang produknya tidak sama persis, tapi yang jadi masalah itu harga jualnya,” jelas Aldo.

Para penjual berharap memperoleh keuntungan dari selisih antara harga jual dan harga pokok penjualan (HPP). Namun, HPP di Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan negara lain, terutama negara yang mendapat dukungan kuat dari pemerintahnya untuk menembus pasar global, seperti China, Vietnam, dan Filipina.

“Seller di Indonesia sudah pasti kalah saing kalau bicara harga jual dengan negara-negara tersebut,” katanya.

Menurut Aldo, titik permasalahan yang dirasakan penjual adalah persaingan harga yang berada di bawah standar. Di tengah kondisi tersebut konsumen cenderung memilih produk yang murah dan berkualitas, sehingga banyak penjual lokal mengalami penurunan pendapatan bahkan terpaksa gulung tikar.

Saat ini, penjual e-commerce juga menghadapi tekanan akibat kenaikan harga bahan baku yang sebagian besar masih bergantung pada impor, seperti bahan baku tekstil. kondisi ini seharusnya mendorong kenaikan harga jual produk ke konsumen.

Namun kenyataannya, harga barang jadi justru terus tertekan akibat ketatnya persaingan dan membanjirnya produk impor murah di pasar domestik.

Selain itu, Aldo juga menyoroti maraknya konten di media sosial yang mengajak masyarakat untuk melakukan impor dengan iming-iming keuntungan besar. Menurutnya, tren tersebut sering kali berujung pada penjualan kelas edukasi impor, yang pada akhirnya justru dapat memperburuk kondisi ekonomi nasional.

Aldo berharap pemerintah dapat memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, agar mampu menembus pasar ekspor dan memperkuat perekonomian nasional.

Merujuk pada artikel Bisnis sebelumnya, data Kementerian UMKM mengungkapkan sekitar 90% produk yang beredar di platform e-commerce masih didominasi barang impor berharga murah, termasuk pakaian bekas impor yang dijual Rp600.000 per 20 pcs serta produk jadi dengan harga tidak wajar, seperti kerudung Rp6.997 per pcs dan kemeja Rp20.000 per pcs.

Di sisi lain, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2025 masih didominasi skema mikro sebesar 69,8%. Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas nasional baru mencapai 15,7% dan partisipasi Indonesia dalam global value chain masih rendah di level 4,1%.

Kondisi tersebut terjadi di tengah struktur UMKM nasional yang 99,71% didominasi usaha mikro, sehingga menjadi tantangan besar dalam memperkuat daya saing produk dalam negeri di pasar domestik. (Nur Amalina)

Jakarta: Sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan dan pengembangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, Kredit Pintar menyelenggarakan program edukasi. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kredit Pintar dengan komunitas Sahabat UMKM.

Melalui Kelas Pintar Bersama, kegiatan One Day Training dengan komunitas Sahabat UMKM tema “Kiat Sukses Mendapatkan Modal Usaha” berlangsung di Artivator Space, Depok, Jawa Barat, pada Rabu, 26 November 2025.

Brand Manager Kredit Pintar, Puji Sukaryadi menyampaikan bahwa kolaborasi bersama Sahabat UMKM melalui kegiatan One Day Training ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para pelaku UMKM mengenai strategi mendapatkan modal usaha, pengelolaan finansial, serta akses pembiayaan yang aman dan terpercaya.

“Pelatihan ini juga menjadi bagian dari komitmen Kredit Pintar dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya para pegiat usaha lokal,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 November 2025.

Sementara itu, Sahabat UMKM sebagai mitra kolaborasi menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kredit Pintar yang secara konsisten memberikan program edukasi dan peningkatan kapasitas bagi para pelaku usaha mikro dan kecil.

“Program One Day Training ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peserta, memperluas wawasan, serta membuka peluang bagi UMKM Depok untuk mendapatkan akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha mereka,” ujar CEO & Founder PT Kreasi Dewe Indonesia, Dewi Astuti.

Dewi membuka pandangan para peserta, bagaimana agar pinjaman modal dapat dijadikan ‘kendaraan’ untuk mencapai tujuan. “Bagi saya, pinjaman modal sangat membantu untuk momentum masuk market baru, ekspansi kapasitas produksi, menjawab permintaan yang meningkat, menyambut peluang besar yang tak bisa ditunda. Bukan untuk menambal masalah, tapi untuk mempercepat peluang,” jelas Dewi.

Tak hanya itu, Dewi mengatakan bahwa UMKM juga harus berupaya agar ‘layak dibiayai’. “Dalam arti, pelaku UMKM terlihat layak dibiayai jika laporan keuangan rapi, alur produksi jelas, permintaan stabil, reputasi owner baik, manajemen stok terukur, perencanaan bisnis realistis, punya rekam jejak positif.

“Pelaku usahanya meyakinkan, bukan sekadar usahanya,” ungkap Dewi.

One Day Training - Kelas Pintar Bersama yang merupakan persembahan dari Kredit Pintar turut menghadirkan narasumber yang juga berkomitmen membantu UMKM dalam membangun profil usaha, yaitu Tiffany Octaviana selaku Head of Business dari SME Bureau, Credit Bureau Indonesia.

Dalam sesi diskusi, Tiffany merespon pertanyaan peserta mengenai pentingnya UMKM untuk berbadan usaha, baik PT atau CV.

“Ini adalah salah satu faktor penting untuk UMKM siap naik kelas, yaitu tertib administrasi, terlebih jika ingin masuk ke pasar yang lebih luas dengan potensi bisnis lebih besar, seperti B2B, supermarket, resto dan cafe. Berbadan usaha saja tidak cukup, kita juga harus membangun profil usaha dan menjaga reputasi kredit usaha kita,” ujar dia.

Para narasumber memberikan perspektif dan wawasan mendalam mengenai peluang, tantangan, serta strategi yang dapat diterapkan UMKM dalam mengakses pembiayaan usaha. Peserta juga mendapatkan panduan praktis dalam menjaga kesehatan kredit, mempersiapkan dokumen usaha, hingga memanfaatkan teknologi finansial secara bijak.

Head of Business Strategy Kredit Pintar, M. Ary Mulyono, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya Kredit Pintar untuk memberdayakan UMKM di seluruh Indonesia.

“Kami percaya bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Melalui pelatihan seperti ini, kami ingin memberikan dukungan nyata berupa edukasi dan akses informasi agar pelaku UMKM dapat berkembang, mendapatkan modal dengan lebih mudah, serta mampu meningkatkan daya saing usaha mereka," ujar dia.

Kredit Pintar sebagai platform penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terkemuka di Indonesia yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sepanjang tahun 2022 hingga Oktober 2025, melalui program Kelas Pintar Bersama telah menjangkau 3.150 anggota masyarakat di 42 kota yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali dan Kalimantan.

“Jumlah ini akan terus bertambah seiring komitmen Kredit Pintar dalam menyediakan edukasi yang merata, memperluas inklusi keuangan, serta membekali masyarakat dengan pengetahuan untuk mengambil keputusan finansial yang cerdas, aman, dan berkelanjutan di era digital,” ujar Puji Sukaryadi, Brand Manager Kredit Pintar.

Melalui Kelas Pintar Bersama, Kredit Pintar berkomitmen untuk tidak hanya memperkenalkan dan menghadirkan layanan keuangan digital, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang lebih melek finansial dan siap menghadapi tantangan ekonomi masa depan.

Berkaitan dengan panyaluran pinjaman, sepanjang tahun 2024 lalu Kredit Pintar telah membukukan penyaluran pinjaman hingga lebih dari Rp 8,8 triliun. Sementara itu, sejak berdiri pada tahun 2017, total akumulasi pinjaman yang telah disalurkan oleh Kredit Pintar hingga saat ini yaitu mencapai angka lebih dari Rp 58,8 triliun

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(KIE)