REPUBLIKA.CO.ID, KARIMUN — Badan Karantina Indonesia (Barantin) mengungkap dugaan penyelundupan beras yang terorganisasi melalui jalur perairan Kepulauan Riau setelah aparat mengamankan 1.000 ton beras tanpa dokumen karantina di Tanjung Balai Karimun. Perkara tersebut masih dikembangkan untuk menelusuri jaringan serta pola pemasukan komoditas ilegal ke wilayah Indonesia.

Kementerian Pertanian sebelumnya menilai temuan tersebut bukan kasus tunggal, melainkan bagian dari lalu lintas ilegal komoditas pangan yang berpotensi mengganggu sistem produksi nasional. Penindakan dilakukan saat Kepala Barantin Sahat Manaor Panggabean mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam kunjungan kerja ke Karimun, Senin (19/1/2026).

Barang bukti hasil penindakan kini diamankan di Kantor Bea dan Cukai Kepulauan Riau. Aparat juga menahan sejumlah komoditas lain yang masuk tanpa memenuhi persyaratan karantina, meliputi bawang merah, cabai kering, gula, dan bawang putih. Seluruh temuan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sahat menyampaikan penindakan di Karimun menegaskan peran karantina sebagai garda awal pengamanan pangan nasional. “Penegakan ketentuan karantina tidak berhenti pada aspek hukum, tetapi melindungi petani dan pelaku usaha yang patuh, serta menjaga keberlanjutan sistem pangan nasional,” ujarnya di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Dalam peninjauan lapangan, Kepala Barantin dan Menteri Pertanian turut menelaah modus pemasukan beras tanpa dokumen bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Pemerintah memandang jalur laut Kepulauan Riau sebagai titik rawan yang membutuhkan pengawasan berlapis dan konsisten.

Temuan 1.000 ton beras tersebut memperkuat indikasi praktik terstruktur, mengingat volume yang besar serta keberagaman komoditas yang ditahan. Aparat memperluas pendalaman perkara untuk memastikan rantai pasok ilegal dan pihak-pihak yang terlibat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan dampak serius lalu lintas ilegal terhadap produksi dan kesejahteraan petani. “Tindak tegas, usut hingga ke akarnya. Ini akan mengganggu swasembada kita. Jangan sampai terjadi kembali,” kata tokoh asal Sulawesi Selatan tersebut.

Pemerintah menilai beras tanpa dokumen karantina membawa risiko biosekuriti, termasuk potensi masuknya hama dan penyakit yang dapat memengaruhi keamanan pangan nasional. Risiko ini menjadi dasar penguatan pengawasan di pintu-pintu masuk perairan.

Barantin juga mengapresiasi sinergi lintas instansi dalam operasi pengamanan, mulai dari Bea dan Cukai, aparat penegak hukum, TNI AL, Polair, hingga pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut dinilai krusial untuk menutup celah penyelundupan di wilayah perbatasan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan rincian muatan diduga ilegal yang diamankan aparat di Pelabuhan Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau. Ia menyebut barang-barang tersebut masuk melalui tiga kapal yang beroperasi di perairan sekitar kota itu.

Rizal menjelaskan total barang selundupan mencakup 40,4 ton beras, 4,5 ton gula pasir, 2,4 ton minyak goreng, 900 liter susu, 600 kilogram tepung terigu, 240 unit parfum, 360 unit mi impor, serta 30 dus makanan beku (frozen food). Seluruh temuan itu berasal dari operasi yang dilakukan Kodim Batam.

“Kapalnya itu namanya KM Permata Pembangunan yang pertama, yang kedua KM Sampurna 03, yang ketiga KM Rezky Dilaut,” kata Dirut Bulog saat ditemui di kediaman Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Temuan tersebut, jelas Rizal, diperoleh setelah aparat menerima informasi mengenai pergerakan kapal yang merapat ke Pelabuhan Sengkuang pada malam hari. Aparat keamanan kemudian bergerak melakukan pemeriksaan dan mendapati seluruh muatan tidak dilengkapi dokumen resmi. Pemeriksaan lapangan juga mencatat adanya pola masuknya barang campuran, mulai dari beras hingga produk olahan.

“Itu di Pelabuhan Sengkuang, Batam. Itu di Kota Batam. Yang menangkap Kodim Batam,” ujarnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan penindakan barang selundupan ini dapat berlangsung cepat berkat koordinasi antara aparat pusat dan daerah. Ia menerangkan langkah tangkap-muat dilakukan setelah ia berkomunikasi dengan Pangdam Kepri, Kapolda Kepri, gubernur, wali kota setempat, TNI AL, Bulog, dan Satgas Pangan.

Menurut Amran, laporan masyarakat yang masuk melalui kanal “Lapor Pak Amran” menjadi pemicu awal operasi tersebut. Dari informasi yang diterima pada Senin (24/11/2025) malam WIB, aparat bergerak hingga sekitar tengah malam dan menemukan muatan sesuai rincian di atas.

“Begitu laporan masuk, kami langsung konfirmasi dan komunikasi dengan Pak Pangdam Kepri, Kapolda, gubernur, wali kota, TNI AL, Bulog, dan aparat daerah. Kami ucapkan terima kasih karena bertindak cepat mengamankan 40 ton beras dan minyak goreng,” tutur Mentan.

Amran mengapresiasi masyarakat yang memberikan laporan lengkap beserta bukti visual. Ia memastikan identitas pelapor akan dijaga dan seluruh laporan terkait sektor pertanian ditangani sesuai prosedur.

Pemerintah akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas, termasuk menelusuri pelaku dan jalur penyelundupan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan beras hingga gula impor ilegal telah ditindak sebelum bersandar di Batam, Kepulauan Riau, sebagai komitmen pemerintah menjaga kedaulatan pangan.

Amran mengatakan pihaknya menunjukkan tindakan tegas terhadap masuknya beras ilegal, setelah sebelumnya menyegel 250 ton beras ilegal di Sabang, Aceh, kini pihaknya bersama pihak terkait lainnya menyegel 40,4 ton beras ilegal di Batam.

"Kapal yang membawa beras itu bahkan belum sempat bersandar penuh di Pelabuhan Tanjung Sengkuang ketika aparat sudah bergerak mengamankan seluruh muatan tersebut pada Senin (24/11) malam," kata Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Dia menyebutkan barang ilegal yang diamankan tidak hanya beras, tetapi juga komoditas lain berupa 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, 240 botol parfum, 360 bungkus mi impor, serta 30 dus produk frozen food.

Ia menjelaskan laporan awal diterima pada Senin (24/11), usai menjelang malam melalui kanal "Lapor Pak Amran".

Begitu laporan masuk, Mentan Amran langsung menghubungi Pangdam Kepulauan Riau (Kepri), Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, serta Dandim Batam untuk meminta aparat bergerak cepat. Berkat koordinasi tersebut, seluruh barang ilegal langsung diamankan setibanya di pelabuhan.

Dia menyebutkan terdapat lima anak buah kapal (ABK) yang saat ini sedang diperiksa aparat. Seluruh beras ilegal tersebut masih dalam kondisi disegel sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

Lebih lanjut Amran menegaskan isu itu bukan dilihat pada jumlah 40 tonnya, melainkan dampak psikologis dan ekonomi yang dapat menghancurkan semangat 115 juta petani padi di Indonesia.

“Bayangkan jika petani saat ini sedang semangat tanam tiba-tiba impor, bisa pusing 115 juta petani kita nanti," ujar Amran pula.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto saat ini telah mengeluarkan 19 deregulasi besar untuk mempermudah petani, mulai dari penurunan harga pupuk sebesar 20 persen, kenaikan volume subsidi pupuk dua kali lipat, bantuan alsintan, hingga dukungan modal petani. Kondisi itu membuat motivasi petani sedang berada pada titik tertinggi.

Ia menegaskan stok beras nasional saat ini dalam kondisi sangat aman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton dan stok Bulog telah mencapai 3,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Karena itu, impor ilegal bukan saja tidak diperlukan, tetapi juga berbahaya bagi kepercayaan dan kesejahteraan petani.

“Kalau mereka (petani) demotivasi dan tidak berproduksi, dampaknya kita akan import lagi,“ kata Amran menegaskan.

Amran menilai, jika petani mendengar beras impor tetap masuk ketika mereka sedang menanam, maka yang rusak bukan hanya harga, tetapi mental mereka. Karena itu, pemerintah harus hadir tegas.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pangdam, kapolda, wali kota, gubernur, dandim, Bea Cukai, dan aparat penegak hukum yang bergerak cepat.

"Pemerintah akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas, termasuk menelusuri pelaku dan jalur penyelundupan," ujar Amran.

Mentan juga mengingatkan pemerintah telah menyampaikan di forum internasional bahwa Indonesia menargetkan tidak ada impor beras pada 2025 dan sedang menuju swasembada tahun ini.

“Ini bukan soal regulasi semata, tetapi menyangkut harga diri bangsa dan nasib petani kita. Negara tidak boleh diam,” katanya pula.

Lebih lanjut Amran menuturkan, meskipun Batam merupakan free trade zone atau kawasan perdagangan bebas, hal itu tidak berarti barang dapat keluar masuk secara bebas tanpa memperhatikan kebijakan nasional.

Dia mengatakan mekanisme kawasan bebas, tetap harus menghormati kebijakan pangan pusat, terutama karena beras merupakan komoditas strategis nasional yang sensitif dan menyangkut stabilitas produksi dalam negeri.

Ia menambahkan, penindakan tegas akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pangan nasional, melindungi petani, dan memastikan tidak ada celah bagi masuknya beras ilegal ke Indonesia.

Mentan kembali mengajak masyarakat melaporkan setiap potensi pelanggaran melalui kanal Lapor Pak Amran di nomor 0823-1110-9390 sebagai bentuk partisipasi publik dalam menjaga kedaulatan pangan bangsa.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman siap menindak oknum yang memasukkan beras ilegal melalui jalur tikus.

Pasalnya, praktik tersebut dinilai merugikan jutaan petani dan mengancam target swasembada nasional. Ia menegaskan meskipun jumlah beras yang masuk terlihat kecil, dampaknya dapat memicu ketidakstabilan di sektor pertanian.

"Jadi, ini kelihatan kuantumnya kecil tapi dampaknya besar. Pertama, petani padi kita 115 juta, kemudian petani tebu kita itu jutaan. Baru saja harga gula, ini gula produksi kita tidak bisa keluar. Karena banjir, gula. Nah, ini salah satunya penyebabnya, ada jalur tikus," ujar Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (25/11).

Ia menambahkan hal serupa juga berpengaruh pada komoditas minyak goreng, yang melibatkan lebih dari 10 juta petani dalam rantai produksinya. Menurutnya, barang ilegal yang masuk dapat mengurangi kepercayaan petani dan menurunkan motivasi mereka untuk berproduksi.

Amran mengingat pengalaman 2023-2024 ketika Indonesia mengimpor lebih dari 7 juta ton beras.

Ia mengatakan situasi itu tidak boleh terulang, terlebih Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan wilayah Indonesia tidak lagi membuka ruang untuk impor beras.

"Sekali lagi, ini tidak boleh terulang, apalagi Bapak Presiden sudah sampaikan, tidak ada impor di wilayah Republik Indonesia impor beras," ucapnya.

Terkait antisipasi masuknya beras ilegal melalui jalur tikus, Amran menyampaikan pemerintah akan fokus pada langkah penindakan terhadap setiap pelanggaran.

Ia menjelaskan untuk wilayah-wilayah khusus seperti Sabang dan Batam, koordinasi lintas daerah terus dilakukan agar kebijakan nasional dapat diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia.

"Kalau jalur tikus, (antisipasinya) penindakan. Jalur tikus, penindakan. Kalau daerah-daerah apa namanya, kawasan, itu seperti Sabang dengan Batam, itu kita komunikasi. Kenapa? Ada kebijakan nasional yang harus diikuti seluruh Indonesia," katanya.

Ia menambahkan impor tetap dimungkinkan bagi komoditas defisit seperti kedelai, namun untuk beras pemerintah memprioritaskan produksi dalam negeri.

Ia menilai dampak masuknya barang ilegal terhadap psikologi petani sangat besar, meski volumenya kecil.

"Jadi dampaknya, meskipun hanya 1 liter atau 10 ton, 1 ton atau 1 juta, itu sama secara psikologis kepada petani. Petani kita ini lebih dari 100 juta, dan itu harus kita jaga bersama," tutur Amran.

Ia kembali menyampaikan bahwa Prabowo menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada pada 2025.

Amran menegaskan perlindungan terhadap petani menjadi prioritas, mengingat mereka menghadapi beban produksi yang besar. Ia menjelaskan petani padi, gula, hingga sawit bekerja dengan nilai usaha yang tinggi, sehingga pemerintah perlu menjaga kondisi psikologis dan motivasi mereka agar tidak terganggu oleh masuknya komoditas ilegal.

"Karena ada petani yang berjuang 115 juta, itu petani padi. Belum gula yang tadi, kemudian petani sawit. Nah, ini secara psikologi kita lindungi," ujarnya.

Ia memahami status Batam sebagai free trade zone, namun menekankan bahwa wilayah tersebut tetap berada dalam yurisdiksi Indonesia dan sensitif terhadap pergerakan komoditas pangan.

Selain penindakan, Amran menguraikan upaya pemerintah memperkuat produksi dalam negeri melalui cetak sawah di berbagai daerah, termasuk di Batam dan Kepulauan Riau.

Ia menyebut mimpi pemerintah adalah mencapai swasembada karbohidrat, pangan, dan protein di seluruh pulau.

Amran menambahkan Aceh saat ini surplus 871 ribu ton beras dan pemerintah menyiapkan bantuan hampir Rp10 triliun pada tahun depan untuk mengembangkan komoditas unggulan seperti kopi dan kelapa di berbagai daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan kegeraman karena adanya 250 ton beras impor ilegal masuk ke Indonesia melalui Sabang, Aceh.

“Ada beras di Sabang, kami marah betul kok bisa masuk 250 ton semua masuk gak ada izinnya. Saya bilang ditangkap tuh, Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) sudah bergerak,” katanya dalam agenda Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Periode 2025–2030 di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Baru-baru ini, Mentan menyampaikan bahwa satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang, Aceh, disegel karena melakukan impor beras sebanyak 250 ton secara ilegal tanpa persetujuan pemerintah pusat. Beras asal Thailand tersebut tiba di Indonesia pada 16 November 2025, tetapi saat itu komoditas tersebut belum dilakukan pembongkaran.

Kemudian, pada 22 November, beras itu dibongkar dan dibawa ke gudang perusahaan tersebut. Beras ratusan ton itu diimpor oleh perusahaan berinisial PT MSG.

Mentan menyoroti kejanggalan proses impor karena rapat koordinasi di Jakarta baru dilakukan pada 14 November, sedangkan izin impor dari Thailand telah terbit sebelumnya sehingga menunjukkan indikasi perencanaan matang.

Menurut Amran, salah satu penyebab munculnya kasus impor di Sabang adalah keberadaan kawasan Sabang dengan status free trade zone (kawasan bebas bea masuk), namun tetap tidak boleh melakukan impor karena bertentangan dengan kebijakan nasional yang mengedepankan kedaulatan pangan.

Senada, Zulhas menyampaikan bahwa adanya beras impor ilegal yang masuk melalui Sabang tidak diperlukan mengingat kebutuhan komoditas itu sudah terpenuhi dari dalam negeri.

Tercatat, produksi beras Indonesia mencapai 34,7 juta ton berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), naik 13,47 persen dibandingkan tahun 2024.

Selain itu, tahun ini Indonesia tidak sama sekali melakukan impor beras, berbeda dibanding tahun lalu yang mencapai 4,5 juta ton.

Dengan kenaikan produksi beras, lanjutnya, berkonsekuensi pula terhadap peningkatan pendapatan petani.

“Pak Prabowo, Pak Presiden ingin membuktikan kepada rakyat kalau kita (melakukan kerja secara) benar itu ada hasilnya. Itu (produksi beras) naiknya 13,54 persen, naik produktivitasnya,” ungkap Zulhas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menanggapi temuan impor beras 250 ton secara ilegal di Sabang, Aceh.

"Kemarin, sudah ditangani ya, sudah ditangani. Pak Amran (Menteri Pertanian Amran Sulaiman) juga sudah (menjelaskan)," kata Mendag Budi saat ditemui di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Pria yang juga akrab disapa Busan itu menilai, impor beras tidak diperlukan karena stok beras dalam negeri masih banyak dan bahkan surplus.

"Arahan Presiden (Prabowo Subianto) kan kita memang tidak impor, karena kita surplus. Di dalam negeri masih banyak, kenapa harus impor?" ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang, Aceh, disegel karena melakukan impor beras sebanyak 250 ton secara ilegal, tanpa ada persetujuan pemerintah pusat.

"Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi, langsung kami telepon Kapolda (Aceh). Kemudian, Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel," kata Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

Mentan menyampaikan beras asal Thailand tersebut tiba di Indonesia pada 16 November 2025, namun saat itu beras tersebut belum dilakukan pembongkaran. Kemudian, pada 22 November beras itu lalu dibongkar, lalu dibawa ke gudang perusahaan tersebut. Beras ratusan ton tersebut diimpor oleh perusahaan berinisial PT MSG.

Menurutnya, kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor saat stok nasional melimpah harus dipatuhi seluruh pihak, sehingga tindakan tegas terhadap pelanggaran menjadi kewajiban demi menjaga kehormatan bangsa.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama menegaskan tidak pernah memberikan izin terhadap masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Sabang, Aceh.

"Impor beras ilegal yang pasti kita enggak mengizinkan itu. Makanya, ketika barang itu masuk, langsung disegel," kata Djaka seusai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Djaka menjelaskan bahwa impor tersebut sebelumnya mendapat izin dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang.

Namun, selama tidak ada restu dari pemerintah pusat, Bea Cukai bertugas memastikan beras itu tidak beredar di tengah masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan kerja sama Kementerian Pertanian, TNI, dan Polri yang menyita 40,4 ton beras dan 2,04 ton minyak goreng ilegal di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Amran menyebut puluhan ton komoditas tersebut masuk ke Indonesia ketika pemerintah menerapkan kebijakan swasembada pangan dan menutup keran impor beras.

“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh aparat pemerintah yang bertindak cepat dan mengamankan beras 40 ton, juga minyak goreng,” kata Amran saat ditemui di kediamannya, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2025).

Selain beras dan minyak goreng, pemerintah menyita 4,5 ton gula pasir, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, 240 pieces parfume, 360 pieces mie impor, dan 30 dus frozen food.

Puluhan ton bahan pangan tersebut diambil dari tiga kapal yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Sengkuang pada Senin (24/11/2025) malam.

Informasi sementara menyebut bahan pangan itu diduga berasal dari negara tetangga. Laporan masuk lewat Lapor Pak Amran mengenai tiga kapal dengan muatan bahan pangan yang akan memasuki Batam.

“Ini, jadi kami yang terima laporan,” ujar Amran.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu menilai penindakan ini penting karena pemerintah telah mencapai swasembada pangan. Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan berupaya melindungi asa 115 juta petani yang memproduksi kebutuhan pangan nasional.

“Yang kita harus jaga adalah semangat petani kita untuk tanam. Jangan sampai petani kita ada 115 juta orang, 29 juta KK, itu demotivasi,” tutur Amran.

Sebelum penindakan di Batam, Kementan juga mengungkap impor beras ilegal di Sabang, Aceh sebanyak 250 ton. Beras tersebut masuk ke Indonesia dan disimpan di gudang PT Multazam Sabang Group.

Kegiatan impor itu dinilai melanggar aturan dan perintah Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor beras.

"Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasannya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon ke Polda, Kabareskrim, Pak Pandam, langsung disegel ini berasnya enggak boleh keluar," kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menanggapi temuan impor beras 250 ton secara ilegal di Sabang, Aceh.

"Kemarin, sudah ditangani ya, sudah ditangani. Pak Amran (Menteri Pertanian Amran Sulaiman) juga sudah (menjelaskan)," kata Mendag Budi saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Pria yang juga akrab disapa Busan itu menilai, impor beras tidak diperlukan karena stok beras dalam negeri masih banyak dan bahkan surplus.

"Arahan Presiden (Prabowo Subianto) kan kita memang tidak impor, karena kita surplus. Di dalam negeri masih banyak, kenapa harus impor?" ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang, Aceh, disegel karena melakukan impor beras sebanyak 250 ton secara ilegal, tanpa ada persetujuan pemerintah pusat.

"Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi, langsung kami telepon Kapolda (Aceh). Kemudian, Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel," kata Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

Mentan menyampaikan beras asal Thailand tersebut tiba di Indonesia pada 16 November 2025, namun saat itu beras tersebut belum dilakukan pembongkaran.

Kemudian, pada 22 November beras itu lalu dibongkar, lalu dibawa ke gudang perusahaan tersebut.

Beras ratusan ton tersebut diimpor oleh perusahaan berinisial PT MSG.

Menurutnya, kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor saat stok nasional melimpah harus dipatuhi seluruh pihak, sehingga tindakan tegas terhadap pelanggaran menjadi kewajiban demi menjaga kehormatan bangsa.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama menegaskan tidak pernah memberikan izin terhadap masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Sabang, Aceh.

"Impor beras ilegal yang pasti kita enggak mengizinkan itu. Makanya, ketika barang itu masuk, langsung disegel," kata Djaka seusai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Djaka menjelaskan bahwa impor tersebut sebelumnya mendapat izin dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang.

Namun, selama tidak ada restu dari pemerintah pusat, Bea Cukai bertugas memastikan beras itu tidak beredar di tengah masyarakat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membeberkan motif di balik aksi oknum yang memasukkan 250 ton beras impor ilegal dari Thailand melalui Sabang, Aceh.

Ia menyebut upaya tersebut dilakukan karena mengejar keuntungan dari harga beras luar negeri yang tengah anjlok dan memanfaatkan celah aturan kawasan perdagangan bebas di Sabang.

"Itu ada di kawasan Sabang. Itu ada regulasi di dalam salah satu regulasi pasalnya adalah Free Trade Zone. Nah, tetapi itu harus diperhatikan tidak boleh bertentangan kebijakan pusat," ujar Amran di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (24/11).

Amran menegaskan secara nasional Indonesia tidak membuka keran impor karena stok beras dalam negeri mencukupi.

"Target ke kami adalah 32 juta ton. Tetapi hasilnya 34,7 juta ton. Itu di atas target. Apa sih artinya kalau 250 ton? Itu hanya mengganggu secara politik," katanya.

Ia meminta agar praktik kebijakan yang merugikan ketahanan pangan seperti masa lalu tidak kembali terulang.

"Janganlah, (praktik) serakahnomics diulang," ucapnya.

Amran menjelaskan turunnya harga beras internasional menjadi pemicu utama oknum mencoba memasukkan beras ilegal.

"Iya tujuannya cari untung. Karena luar negeri itu harga lagi jatuh. Dulu US$650 per ton. Sekarang US$340 per ton. Hampir separuh," ujarnya.

Penurunan harga terjadi setelah Indonesia menghentikan impor dalam dua tahun terakhir, padahal sebelumnya impor Indonesia mencapai 7 juta ton, sehingga negara lain berupaya melobi agar Indonesia kembali membeli.

"Tetapi tekad kita adalah swasembada," tambahnya.

Ia menilai volume 250 ton tersebut tidak berdampak terhadap pasokan nasional. Namun, aksi tersebut tetap harus ditindak tegas karena berpotensi mengganggu stabilitas dan membuka peluang penyimpangan.

"Kalau ada itu 250 ton, enggak ada artinya. Kecil banget. Cuma mengganggu saja. Sedangkan kita 1 liter pun enggak boleh masuk di Indonesia," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya menyegel gudang PT Multazam Sabang Group setelah menerima laporan bahwa 250 ton beras masuk ke Sabang tanpa persetujuan pusat.

Laporan diterima Minggu (23/11) siang dan Amran segera berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk menghentikan aktivitas di lokasi dan memastikan beras tidak keluar dari gudang. Pemerintah juga memerintahkan investigasi untuk menelusuri seluruh pihak yang terlibat.

Kementan menduga impor tersebut telah direncanakan karena izin ekspor dari Thailand diketahui telah terbit sebelum rapat lintas kementerian berlangsung di Jakarta pada 14 November.

Selain Sabang, dugaan pemasukan beras ilegal di Batam juga tengah diverifikasi.

Pemerintah menegaskan akan menindak semua bentuk pemasukan beras ilegal, sesuai dengan arahan Prabowo tidak ada satu pun beras impor yang boleh masuk selama stok dalam negeri mencukupi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menegaskan tidak pernah memberikan izin terhadap masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Sabang, Aceh.

"Impor beras ilegal yang pasti kita enggak mengizinkan itu. Makanya ketika barang itu masuk, langsung disegel," kata Djaka usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Djaka menjelaskan bahwa impor tersebut sebelumnya mendapat izin dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang. Namun, selama tidak ada restu dari pemerintah pusat, Bea Cukai bertugas memastikan beras itu tidak beredar di tengah masyarakat.

"Kalau beras itu kan dari BPKS Sabang itu mengizinkan, ya. Kita menjaga di ujungnya, jangan sampai itu merembes kepada masyarakat sehingga ketika dari pusat tidak mengizinkan, ya kita segel sekarang," jelasnya.

Penyegelan fisik terhadap beras sudah dilakukan oleh kepolisian.

"Kemarin itu disegel sama polisi, ya. Pihak kepolisian yang segel pasti akan diusut siapa-siapa aja yang terlibat," kata Djaka, memastikan seluruh pihak terkait akan diperiksa.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya impor ilegal ratusan ton beras asal Thailand oleh perusahaan berinisial PT MSG.

Beras tersebut tiba pada 16 November 2025, kemudian dibongkar dan dipindahkan ke gudang pada 22 November tanpa persetujuan otoritas pusat.

Amran menyebut penyegelan dilakukan segera setelah ia menerima laporan. Ia bahkan menghentikan perawatan medis untuk memastikan tindakan cepat berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan larangan impor di tengah stok nasional yang melimpah.

"Bapak Presiden sudah menyampaikan tidak boleh impor karena stok kita banyak. Seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah panglima tertinggi," tegasnya.

Ia menilai impor ilegal tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai semangat kemandirian pangan.

Penegak hukum diminta mengusut tuntas aktor yang terlibat, termasuk dugaan perencanaan impor yang sudah dilakukan sebelum rapat koordinasi resmi digelar pada 14 November.

Amran menegaskan keputusan pengadilan nantinya akan menentukan nasib beras ilegal itu, namun sementara ini pemerintah memastikan beras tidak boleh keluar hingga seluruh proses penyelidikan diselesaikan.

Begitu laporan masuk, saya langsung menelepon Gubernur Aceh untuk memastikan semuanya bergerak cepat. Tidak boleh ada toleransi untuk tindakan ilegal seperti ini. Kalau tidak ada izin impor, titik,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan, sebelum proses penyegelan 250 ton beras impor ilegal di Sabang, pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

“Begitu laporan masuk, saya langsung menelepon Gubernur Aceh untuk memastikan semuanya bergerak cepat. Tidak boleh ada toleransi untuk tindakan ilegal seperti ini. Kalau tidak ada izin impor, titik," kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan, pemerintah bergerak cepat menindak laporan masuknya 250 ton beras ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh.

Sebelum proses penyegelan dilakukan aparat, Amran mengaku telah melakukan koordinasi langsung dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk memastikan langkah-langkah penindakan berjalan solid dan terkoordinasi.

Ia menjelaskan, laporan awal menunjukkan ada masuknya beras impor secara ilegal tanpa izin pemerintah.

Tindakan itu bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang telah menyatakan Indonesia tidak membutuhkan impor beras karena stok nasional berada pada posisi terbaik dalam sejarah.

Setelah memastikan informasi awal, Amran langsung melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam Iskandar Muda, hingga Menteri Perdagangan.

Dia menuturkan hasil verifikasi memastikan tidak ada izin impor yang dikeluarkan pemerintah pusat. Dengan dasar itu, aparat kepolisian langsung melakukan penyegelan 250 ton beras yang masuk secara ilegal tersebut.

"Negara harus hadir tegas. Ini menyangkut kehormatan bangsa, kepatuhan pada instruksi Presiden, dan perlindungan terhadap 160 juta petani kita,” kata Mentan.

Mentan Amran menambahkan stok beras nasional berada dalam kondisi sangat aman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia mencapai 34,7 juta ton, angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, stok beras pemerintah di Bulog mencapai 3,8 juta ton, capaian tertinggi sepanjang sejarah lembaga tersebut.

Secara regional, Aceh juga tercatat dalam kondisi surplus. Neraca pangan provinsi menunjukkan ketersediaan 1,35 juta ton dengan kebutuhan 667,7 ribu ton, sehingga surplus mencapai 871,4 ribu ton. Adapun Sabang sendiri juga surplus 970 ton, dengan ketersediaan 5.911 ton dan kebutuhan 4.940 ton.

Dengan kondisi ini, Mentan menegaskan bahwa alasan untuk melakukan impor tidak dapat dibenarkan.

“Stok kita aman. Aceh surplus, Sabang surplus, nasional juga surplus. Jadi kalau ada pihak yang tetap nekat memasukkan beras ilegal, itu jelas bukan urusan kebutuhan. itu pelanggaran. Dan negara akan bertindak tegas,” tegasnya.

Selain itu, Mentan mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan terkait kasus itu. Salah satu temuan penting adalah risalah rapat koordinasi di Jakarta pada 14 November 2025 yang menunjukkan bahwa permohonan impor telah ditolak oleh pejabat terkait.

Namun, izin dari negara asal, Thailand, justru sudah terbit lebih dulu, sebuah indikasi kuat bahwa ada tindakan yang disengaja dan tidak sesuai prosedur.

Mentan Amran memastikan pemerintah akan menuntaskan kasus itu. Aparat telah diperintahkan untuk menelusuri alur barang, perusahaan yang terlibat, serta kemungkinan adanya jaringan serupa di wilayah lain, termasuk Batam.

“Kami umumkan kasus ini agar menjadi peringatan keras. Jangan coba-coba bermain dengan pangan nasional. Negara hadir, dan kita tidak akan kompromi,” ujar Amran.

Pemerintah menegaskan pula seluruh proses penindakan akan dikawal hingga tuntas dan tidak ada satu pun beras ilegal yang boleh memasuki pasar domestik.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah bergerak cepat menindak laporan masuknya 250 ton beras ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan sebelum proses penyegelan dilakukan aparat, ia telah melakukan koordinasi langsung dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk memastikan langkah-langkah penindakan berjalan solid dan terkoordinasi.

Mentan Amran menjelaskan laporan awal menunjukkan adanya masuknya beras impor secara ilegal tanpa izin pemerintah. Tindakan ini bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan Indonesia tidak membutuhkan impor beras karena stok nasional berada pada posisi terbaik dalam sejarah.

Setelah memastikan informasi awal, Amran langsung melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam Iskandar Muda, hingga Menteri Perdagangan. Hasil verifikasi memastikan tidak ada izin impor yang dikeluarkan pemerintah pusat. Dengan dasar itu, aparat kepolisian langsung melakukan penyegelan 250 ton beras yang masuk secara ilegal tersebut.

“Begitu laporan masuk, saya langsung menelepon Gubernur Aceh untuk memastikan semuanya bergerak cepat. Tidak boleh ada toleransi untuk tindakan ilegal seperti ini. Kalau tidak ada izin impor, titik. Negara harus hadir tegas. Ini menyangkut kehormatan bangsa, kepatuhan pada instruksi Presiden, dan perlindungan terhadap 160 juta petani kita,” kata Amran.

Amran menambahkan stok beras nasional berada dalam kondisi sangat aman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia mencapai 34,7 juta ton, angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, stok beras pemerintah di Bulog mencapai 3,8 juta ton, capaian tertinggi sepanjang sejarah lembaga tersebut.

Secara regional, Aceh juga tercatat dalam kondisi surplus. Neraca pangan provinsi menunjukkan ketersediaan 1,35 juta ton dengan kebutuhan 667,7 ribu ton, sehingga surplus mencapai 871,4 ribu ton. Adapun Sabang sendiri juga surplus 970 ton, dengan ketersediaan 5.911 ton dan kebutuhan 4.940 ton.

Dengan kondisi ini, Mentan Amran menegaskan alasan untuk melakukan impor tidak dapat dibenarkan. “Stok kita aman. Aceh surplus, Sabang surplus, nasional juga surplus. Jadi kalau ada pihak yang tetap nekat memasukkan beras ilegal, itu jelas bukan urusan kebutuhan. itu pelanggaran. Dan negara akan bertindak tegas,” kata dia.

Amran mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan terkait kasus ini. Salah satu temuan penting adalah risalah rapat koordinasi di Jakarta pada 14 November 2025 yang menunjukkan bahwa permohonan impor telah ditolak oleh pejabat terkait. Namun, izin dari negara asal, Thailand, justru sudah terbit lebih dulu. Ini adalah sebuah indikasi kuat bahwa ada tindakan yang disengaja dan tidak sesuai prosedur.

Amran memastikan pemerintah akan menuntaskan kasus ini. Aparat telah diperintahkan untuk menelusuri alur barang, perusahaan yang terlibat, serta kemungkinan adanya jaringan serupa di wilayah lain, termasuk Batam.

“Kami umumkan kasus ini agar menjadi peringatan keras. Jangan coba-coba bermain dengan pangan nasional. Negara hadir, dan kita tidak akan kompromi,” ujar Amran.

Pemerintah menegaskan seluruh proses penindakan akan dikawal hingga tuntas dan tidak ada satu pun beras ilegal yang boleh memasuki pasar domestik.