PT Pertamina (Persero) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) resmi menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Jakarta, Rabu (1/7). Kolaborasi ini bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional dan memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku industri pupuk.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengatakan sinergi ini merupakan wujud Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Fokusnya adalah membangun kemandirian bangsa melalui swasembada energi dan pangan.

"Tidak ada bangsa yang benar-benar berdaulat tanpa energi. Dan tidak ada bangsa yang benar-benar kuat tanpa pangan. Karena itu, Sinergi Pertamina dan Pupuk Indonesia merupakan dua fondasi utama kedaulatan Indonesia yakni energi dan pangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7).

Simon menyebut kolaborasi ini sebagai kebutuhan strategis di tengah tantangan industri saat ini. Pertamina, kata dia, terus menjalankan transformasi melalui Dual Growth Strategy.

Strategi ini memperkuat bisnis inti untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus membangun bisnis rendah karbon menuju Net Zero Emission.

Di sisi lain, Pupuk Indonesia memegang peran strategis dalam menjaga produktivitas pertanian nasional. Perusahaan pelat merah itu juga berperan memperkuat industri petrokimia dalam negeri.

"Ketika dua kekuatan ini dipadukan, saya percaya kita tidak hanya menciptakan efisiensi, kita membangun sebuah ekosistem strategis yang memperkuat fondasi industri dan ekonomi Bangsa Indonesia," jelas Simon.

Senada dengan Simon, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan Indonesia membutuhkan sektor energi yang kuat untuk menggerakkan industri. Industri yang kuat pada gilirannya dibutuhkan untuk mendukung ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dirinya menilai Pertamina dan Pupuk Indonesia mengemban mandat yang saling melengkapi satu sama lain. Ia menyebut sinergi ini bukan sekadar hubungan bisnis antarperusahaan.

"Pertamina dan Pupuk Indonesia mengemban mandat yang saling melengkapi. Ketika kedua mandat tersebut dipadukan, yang kita bangun bukan sekadar hubungan antar perusahaan, melainkan kemitraan yang memperkuat ekosistem industri nasional," terang Rahmad.

Kemitraan ini, lanjutnya, juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih luas. Rahmad menekankan pentingnya perpaduan kompetensi kedua perusahaan pelat merah tersebut.

Ia menjelaskan, kompetensi Pertamina di sektor energi jika dipadukan dengan pengalaman Pupuk Indonesia di sektor pupuk dan petrokimia akan menciptakan sinergi baru. Sinergi itu diyakini menghasilkan nilai tambah lebih besar bagi kedua perusahaan.

"Oleh karena itu, sinergi antara Pertamina dan Pupuk Indonesia merupakan langkah penting untuk mengintegrasikan kekuatan kedua perusahaan dalam menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang pertumbuhan di masa depan," imbuh dia.

Sebagai informasi, Nota Kesepahaman ini akan menjadi landasan awal bagi kedua perusahaan untuk mengeksplorasi berbagai peluang kerja sama lanjutan. Eksplorasi tersebut akan memanfaatkan kompetensi, aset strategis, dan kapabilitas masing-masing perusahaan.

Kolaborasi ini juga diharapkan mampu memperkuat ekosistem industri nasional secara menyeluruh. Selain itu, kerja sama ini didorong dapat mempercepat proses hilirisasi di dalam negeri.

Pertamina dan Pupuk Indonesia menyatakan sinergi ini turut ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia. Langkah ini pada akhirnya diharapkan memperkuat daya saing industri dalam negeri di tengah persaingan global.

JAKARTA - Citra positif institusi Polri terus mengalami peningkatan. Hal itu sebagai sinyal semakin meningkatnya kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara.

Pemerhati Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan di Jakarta memberikan apresiasi peningkatan citra positif tersebut. "Hasil survei kinerja Polri ini, akan menjadi bagian kado masyarakat terhadap Polri," katanya, Jumat (26/6/2026).

Dosen Pascasarjana ini menilai capaian itu merupakan buah dari berbagai upaya pembenahan yang dilakukan Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum, serta penguatan profesionalisme dan transparansi.

"Naiknya citra positif Polri menunjukkan masyarakat mulai merasakan perubahan yang dilakukan institusi kepolisian," katanya.

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menilai kepercayaan publik adalah modal utama bagi Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Edi berharap hasil survei tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polri untuk terus melakukan perbaikan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Lihat video: Kapolri Tanggapi Penangguhan Penahanan Roy-Tifa



"Kita minta kepada seluruh jajaran Polri, angka kepercayaan publik yang tinggi jangan membuat polri cepat berpuas diri. Justru harus menjadi dorongan agar reformasi internal, peningkatan integritas, pelayanan publik, dan penegakan hukum yang berkeadilan terus ditingkatkan," tambahnya.

Edi menilai, apabila Polri mampu menjaga konsistensi kinerja, memperkuat profesionalisme, serta terus membuka ruang evaluasi dan kritik yang konstruktif, maka tingkat kepercayaan masyarakat diyakini akan terus meningkat di masa mendatang.

Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan ruas jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer (km) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Acara peresmian digelar secara simbolik di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa (23/6) pagi.

"Bismillahirahmannirahim saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan ini saya resmikan Instruksi Presiden Tahun 2025 jalan daerah sepanjang 1.151 km di seluruh Indonesia," kata Prabowo.

Prabowo menyatakan tidak boleh ada daerah di Indonesia yang tertinggal akibat keterbatasan akses.

Ia mengatakan ruas jalan yang baik merupakan salah satu upaya menjadi bangsa yang kuat. Kualitas jalan yang baik juga jadi salah satu pondasi mencapai upaya ketahanan pangan lantaran jaringan distribusi yang baik.

"Jalan yang baik adalah bagian ketahanan kita, swasembada pangan tidak hanya soal benih, pupuk, irigasi," ucap dia.

Prabowo pun bertekad akan meningkatkan biaya pembangunan di seluruh daerah-daerah hingga sampai ke desa-desa.

"Dengan selesainya jalan ini saya ajak pemerintah daerah untuk jaga dan manfaatkan infrastruktur dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Hari ini Prabowo menjalani kunjungan kerja ke Jawa Timur. Usai peresmian jalan daerah, ia dijadwalkan menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).

[Gambas:Youtube]

PT TASPEN (Persero) menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan jaminan sosial yang andal melalui penyaluran manfaat pensiun yang mengedepankan prinsip 5T, yakni Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Tempat, dan Tepat Administrasi.

Komitmen tersebut tidak hanya memberikan kepastian dan ketenangan bagi peserta dalam menjalani masa purnabakti, tetapi juga mendorong mereka tetap aktif, mandiri, dan produktif di tengah masyarakat.

Salah satu kisah inspiratif datang dari Rudy Darmawan (65), pensiunan guru asal Jakarta yang mulai memasuki masa purnabakti pada 2021. Sejak resmi pensiun, Rudy mengaku rutin menerima manfaat pensiun secara lancar dan tepat waktu, sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa kendala berarti.

Namun, masa pensiun tidak membuatnya berhenti berkarya. Berbekal pengalaman sebagai pendidik dan kecintaan pada dunia bahasa, Rudy kemudian membuka kelas Bahasa Jepang secara daring yang diikuti berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

Sejak memulai kelas tersebut lima tahun lalu, Rudy telah membantu lebih dari 900 peserta mempelajari bahasa sekaligus mengenal budaya Jepang.

"Pensiun bukan akhir dari pengabdian. Selama masih sehat dan memiliki kemampuan untuk berbagi, saya ingin tetap bermanfaat bagi orang lain. Yang terpenting adalah tetap aktif dan menjalani masa pensiun dengan bahagia," ujar Rudy.

Sebagai peserta program pensiun PT TASPEN (Persero), Rudy juga merasakan kemudahan berbagai layanan digital yang dihadirkan perusahaan, termasuk fitur autentikasi digital yang memungkinkan peserta melakukan verifikasi secara mandiri setiap bulan tanpa harus datang ke kantor layanan.

"Sekarang saya melakukan autentikasi melalui swafoto setiap bulan. Prosesnya mudah dan membantu peserta seperti saya," tambah Rudy.

Corporate Secretary PT TASPEN (Persero), Henra, menyampaikan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada penyaluran manfaat pensiun secara tepat, tetapi juga mendampingi peserta agar tetap produktif dan berdaya di masa purnabakti.

Henra menjelaskan, melalui layanan digital dan proses autentikasi yang sederhana, TASPEN memastikan peserta dapat memperoleh haknya dengan nyaman tanpa mengganggu aktivitas dan produktivitas mereka.

"Seperti yang ditunjukkan Bapak Rudy, peserta tetap dapat mengembangkan potensi dan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tenang karena manfaat pensiunnya tersalurkan secara lancar," ujar Henra.

Melalui kelas yang dibukanya untuk siapa saja yang ingin belajar Bahasa Jepang, Rudy menerapkan konsep belajar yang inklusif dengan biaya seikhlasnya. Bagi masyarakat yang ingin bergabung, pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui media sosial Facebook @rudy.dermawan.775727 dan WhatsApp yang dikelolanya.

Sejak memulai kelas pada 2021, hingga kini Rudy pun terus memperluas akses pembelajaran sehingga dapat menjangkau lebih banyak peserta. Antusiasme peserta pun cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar yang rata-rata mencapai puluhan orang setiap bulan.Kisah Rudy yang sempat ramai menjadi perbincangan di media sosial ini merupakan gambaran bahwa masa pensiun dapat menjadi fase baru yang penuh makna.

Dengan dukungan sistem jaminan sosial yang berkelanjutan, peserta pensiun memiliki kesempatan untuk terus mengembangkan potensi, memperluas kontribusi sosial, serta mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera dan berkualitas.

PT TASPEN (Persero) terus memperkuat peran sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial ASN di Indonesia melalui transformasi layanan, inovasi digital, tata kelola yang baik, serta pengembangan ekosistem kesejahteraan peserta yang berkelanjutan.

Upaya tersebut sejalan dengan visi pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mewujudkan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendukung penyelenggaraan Bali Wellness and Beauty Expo (BWB Expo) 2026, 4-6 Juni 2026. Hal ini merupakan bentuk komitmen BRI dalam mendorong penguatan UMKM dan pengembangan industri wellness nasional.

Bekerja sama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata, ajang berskala internasional ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk memperluas akses pasar, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha wellness dan beauty Indonesia di tingkat global.

Dalam keterangan tertulis BRI, Direktur Utama BRI Hery Gunardi bersama Wakil Menteri UMKM Republik Indonesia Helvi Moraza dan Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Ni Luh Enik Ermawati menghadiri rangkaian penyelenggaraan BWB Expo 2026 di Bali Beach Convention Center pada Jumat (5/6).

Acara ini mengusung tema "Thrive in Bali: Where Wellness Inspires the World" dan menghadirkan 142 mereka kebugaran dan kecantikan dari dalam maupun luar negeri.

Hery mengatakan sektor wellness dan beauty memiliki peluang pertumbuhan yang menjanjikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat global terhadap kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup.

"BRI melihat industri wellness dan beauty sebagai sektor yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang. BWB Expo bukan sekadar pameran. Ini adalah deklarasi bahwa Indonesia, dan khususnya Bali siap menjadi pusat wellness dunia," katanya.

Menurutnya Bali bukan hanya destinasi, tapi tempat lahirnya brand, inovasi, dan standar wellness yang menginspirasi dunia.

"BRI siap berjalan bersama seluruh pelaku usaha untuk mewujudkan visi tersebut agar lahir semakin banyak champion wellness Indonesia yang mampu bersaing di panggung global," imbuhnya.

Sektor wellness dan beauty kini menjadi salah satu industri dengan prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Pada 2024, nilai ekonomi wellness global tercatat mencapai USD 6,8 triliun.

Di sisi lain, Indonesia masuk dalam 25 pasar wellness terbesar di dunia, dengan lebih dari 90% pelaku industri kosmetik di Indonesia merupakan UMKM. Hal ini menjadikan penguatan ekosistem wellness dan beauty sebagai peluang besar untuk mendorong UMKM naik kelas dan menjangkau pasar global.

Sementara itu, Wakil Menteri UMKM RI Helvi Moraza menegaskan bahwa industri wellness memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus sarana untuk meningkatkan daya saing UMKM Indonesia di pasar global.

"Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan pelaku industri menjadi kunci untuk membangun ekosistem wellness yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui sinergi tersebut, kita dapat membuka peluang yang lebih besar bagi UMKM Indonesia untuk berkembang dan naik kelas," ujar Helvi.

Bali pun dinilai memiliki posisi strategis sebagai World-Class Wellness Destination. Kekayaan budaya, spiritualitas, tradisi penyembuhan (healing tradition), serta budaya hospitality yang kuat menjadikan Bali memiliki daya tarik sekaligus ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri wellness secara berkelanjutan. Keunggulan tersebut menjadikan Bali sebagai lokasi ideal untuk mempertemukan pelaku industri, investor, akademisi, komunitas, dan pemerintah dalam satu platform kolaborasi internasional.

Selama tiga hari penyelenggaraan, BWB Expo 2026 menghadirkan berbagai kegiatan menarik, mulai dari International Exhibition, Talkshow & Educational Session, Workshop & Wellness Discussion, Business Matching Program, hingga beragam Experiential Wellness Activities. Pengunjung juga dapat mengikuti sesi seperti Yoga, Meditation, Pilates & Ayurveda, Beauty Workshop, serta aktivitas wellness lainnya.

Melalui BWB Expo 2026, BRI berharap semakin banyak pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM di sektor wellness dan beauty, dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Bagi BRI, dukungan terhadap UMKM tidak hanya dilakukan melalui akses permodalan, tetapi juga melalui pembukaan akses pasar, pendampingan usaha, serta penyediaan ekosistem transaksi digital yang memudahkan pelaku usaha untuk tumbuh lebih berkelanjutan.

Dalam event tersebut juga dilakukan deklarasi pendirian Perkumpulan Pelaku Wellness dan Kecantikan Kewirausahaan Indonesia atau dikenal sebagai IWBEA - Indonesia Wellness and Beauty Entrepreneur Association. Deklarasi tersebut bertujuan untuk membangun platform yang inklusif, inovatif dan berintegritas tinggi demi kemajuan industri wellness dan kecantikan di tanah air.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membantah anggapan pembangunan mega proyek itu kini dalam kondisi mangkrak. 

Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw mengungkapkan konstruksi IKN terus berjalan dan tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Hal itu Troy sampaikan di hadapan puluhan mahasiswa perguruan tinggi se-Kalimantan Timur, Sabtu (23/5).

Perguruan tinggi itu terdiri dari Universitas Mulawarman, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Samarinda, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) Samarinda, dan Politeknik Negeri Samarinda.

"Tidak benar kalau ada yang bilang IKN mangkrak dan hari ini saya juga tegaskan bahwa tidak benar kalau IKN merusak hutan," ujar Troy dalam siaran pers.

Troy mengatakan Otorita IKN terus mendorong kebiasaan baru melalui penanaman pohon, sekaligus memanfaatkan teknologi energi bersih seperti panel surya di kawasan IKN.

Melalui kebijakan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, saat ini pihaknya memiliki gaya hidup baru, yaitu menanam pohon langsung oleh insan Otorita IKN.

"Kemarin Jumat (22/5), kami juga baru saja melaksanakan kegiatan penanaman pohon, termasuk pohon endemik Kalimantan. Terlebih lagi, di KIPP Nusantara, bangunan-bangunan juga didukung listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang berkapasitas hingga sekitar 50 MW," ujar Troy.

Hingga kini, pembangunan IKN berhasil menarik investasi sebesar Rp72,39 triliun. Detailnya, terdiri dari investasi swasta murni sebesar Rp60,29 triliun serta fasilitas publik dan penugasan Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp12,10 triliun.

Secara keseluruhan, telah terdapat 75 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 65 pelaku usaha yang masuk dalam investasi swasta murni, serta 15 penugasan kepada K/L.

Komposisi investasi tersebut juga menunjukkan keterlibatan pelaku usaha nasional dan internasional. Dari total 75 PKS, sebanyak 11 PKS berasal dari investor asing dengan 8 perusahaan dari 6 negara, yaitu Korea Selatan, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Rusia, Malaysia, dan Singapura.

Sementara, 64 PKS lainnya berasal dari pelaku usaha dalam negeri. Kehadiran investasi ini terlihat pada berbagai sektor, mulai dari hunian, infrastruktur, energi, akomodasi, pusat olahraga, hingga fasilitas komersial.

Di sisi lain, aktivitas perekonomian juga mulai tumbuh di kawasan Nusantara, termasuk melalui bisnis makanan, minuman, dan usaha penunjang kebutuhan masyarakat lainnya, baik bagi pekerja maupun pengunjung yang beraktivitas di kawasan Nusantara.

Adapun terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan ibu kota negara saat ini masih DKI Jakarta bukan IKN, Troy pernah mengatakan kalau keputusan tersebut sama sekali tidak membatalkan IKN sebagai ibu kota negara, melainkan justru menguatkan koridor hukum perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.

Ia menjelaskan sesuai ketentuan undang-undang, penetapan resmi perpindahan ibu kota dilakukan melalui Keputusan Presiden yang menjadi kewenangan Presiden Republik Indonesia.

"Fakta hari ini adalah IKN terus berproses dan terus dibangun," ujar Troy dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5).

Troy menegaskan pembangunan Nusantara terus berjalan termasuk melalui tiga skema pendanaan, yakni APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta.

"Semuanya bergulir pada saat ini, artinya proses pembangunan terus bergerak. Tidak ada kata berhenti, stagnan, atau mangkrak. Inilah diksi-diksi yang harus dikoreksi oleh siapa pun," tegasnya.

Menurut Troy, IKN tidak hanya dibangun sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan baru yang terhubung dengan wilayah-wilayah sekitar di Kalimantan Timur.

"Superhub Ekonomi Nusantara adalah arah pengembangan ekonomi IKN yang menghubungkan klaster-klaster strategis untuk menciptakan pertumbuhan baru yang inovatif. Tujuan daripada Ibu Kota Nusantara adalah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di Indonesia," jelasnya.

Troy menjelaskan pembangunan Nusantara saat ini tidak hanya berlangsung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) saja, tetapi juga diarahkan melalui sembilan wilayah perencanaan.

Di dalamnya mencakup pusat pemerintahan, pusat ekonomi, bisnis dan kesehatan, energi baru terbarukan, kawasan hiburan, pusat pendidikan, riset dan inovasi, hingga industri pangan.

"Arah ini sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan Balikpapan, Penajam Paser Utara, Samarinda, dan berbagai wilayah lainnya di Kalimantan Timur," pungkasnya.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menekankan edukasi keuangan tidak boleh bersifat eksklusif dan harus dilakukan secara masif saat membuka acara Jogja Financial Festival di Jogja Expo Centre (JEC), Jumat (21/5).

Anggito mengatakan saat ini terjadi fenomena yang cukup mengkhawatirkan, di mana anak-anak muda mulai membuka akun investasi, namun belum mampu menyusun perencanaan keuangan.

Kemudian masyarakat semakin aktif bertransaksi digital tetapi banyak rekening yang masih pasif. Selain itu, masyarakat juga masih banyak yang terjebak pinjaman online dan judi online yang sarat teknologi.

"Kita tidak boleh membiarkan teknologi tumbuh lebih cepat daripada etika literasi dan tanggung jawab finansial terhadap bangsa. Namun kita harus tetap optimistis," ucap Anggito.

Dia juga mengingatkan, perkembangan teknologi juga membuat kejahatan keuangan menjamur, dan investasi semu yang memanfaatkan rendahnya pemahaman masyarakat juga semakin banyak. Anggito menekankan, di sinilah pentingnya literasi secara menyeluruh, terutama dengan besarnya jumlah usia produktif.

"Indonesia memiliki 190 juta penduduk usia produktif. Ini adalah bonus demografi terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Generasi muda Indonesia adalah generasi paling digital, paling terkoneksi dan paling kreatif yang pernah kita miliki," kata dia.

Anggito menegaskan, generasi muda bukan hanya konsumen dari teknologi keuangan, melainkan harus menjadi investor produktif, entrepreneur baru hingga pencipta inovasi.

"Pertumbuhan investasi ritel Indonesia terus meningkat setiap tahun dengan dominasi usia muda, mahasiswa dan pelajar yang semakin besar. Ini sinyal positif. Tetapi optimisme tanpa literasi dapat berubah menjadi spekulasi," ujar Anggito.

Jogja Financial Festival 2026 yang berlangsung selama 22-23 Mei, akan dihadiri lebih dari 10 ribu peserta secara fisik dari berbagai daerah, profesi, pendidikan dan lintas generasi. Festival ini pun diharapkan bisa mengubah pendekatan literasi keuangan yang tidak boleh eksklusif dan hadir dalam bahasa sederhana, populer, kreatif dan dekat dengan kehidupan masyarakat.

"Karena itu kami menghadirkan pendekatan yang lebih inklusif melibatkan sekolah, melibatkan kampus, komunitas kreatif, UMKM, media digital, artis nasional dan lokal hingga kegiatan olahraga," ujar Anggito.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk BUMN PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai eksportir tunggal komoditas strategis Indonesia mulai 1 September 2026.

Komoditas awal yang akan ikut dalam kebijakan ini adalah kelapa sawit, batu bara dan paduan besi (ferro alloys).

Hal ini diumumkan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (20/5).

"Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita," ungkap Prabowo dalam pidatonya.

Lalu bagaimana tahapan transisinya?

Berdasarkan slide paparan Prabowo, ada dua tahapan sebelum akhirnya BUMN menjadi eksportir tunggal komoditas strategis.

Tahap I adalah masa transisi pengalihan ekspor yang akan dimulai pada 1 Juni-31 Agustus 2026, dan Tahap II adalah implementasi penuh yang akan dimulai 1 September 2026.

Tahap I adalah masa transisi proses pengurusan ekspor. Dalam hal ini perusahaan harus mengalihkan transaksinya ke BUMN. Lalu, BUMN harus melakukan transaksi dan kontrak dengan semua buyer di luar negeri.

Dalam proses pengurusan ekspor di masa transisi, akan dilakukan bersama oleh perusahaan dan BUMN.

Tahap pre clearance dilakukan oleh perusahaan yakni eksportir harus memenuhi legalitas, perizinan seperti NPWP dan NIB, serta pemenuhan larangan terbatas (lartas).

Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kontrak jual beli dengan memasukkan rincian barang harga dan jumlahnya. Lalu, menentukan skema pembayaran yang disepakati, apakah menggunakan transfer atau L/C, TT.

Selanjutnya, mempersiapkan barang melalui packing, pembuatan rincian isi hingga memesan ruang kargo kapal.

Kedua, clearance dilakukan oleh BUMN. Proses ini mencakup pengurusan dokumen ekspor elektronik ke Sistem Bea Cukai, membayar Bea Keluar dan penerbitan izin.

Setelah itu, proses pengangkatan barang dari gudang ke pelabuhan hingga penerbitan Bill of Lading (B/L) oleh agen pelayaran.

Ketiga, post clearance dilakukan oleh perusahaan. Ini adalah tahapan akhir yakni melakukan pembayaran. Dalam hal ini, eksportir mengirimkan dokumen pengiriman barang (B/L), invoice, packing hingga COO melalui bank.

Tahap II adalah implementasi penuh kebijakan mulai 1 September 2026. Dalam hal ini, proses ekspor dilakukan sepenuhnya oleh BUMN baik dalam tahapan pre clearance, clearance, dan post clearance.

Artinya, transaksi dan kontrak hingga tanggung jawab serta kewenangan pengurusan ekspor semuanya dilakukan oleh BUMN.

Komisi V DPR RI ramai-ramai mengkritik Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang tidak bisa menghadiri rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/5).

Dalam rapat kerja tersebut, Dudy seharusnya hadir untuk membahas mengenai tabrakan kereta api maut di Stasiun Bekasi Timur yang terjadi Senin (27/5) lalu dan beberapa kecelakaan lalu lintas terbaru lainnya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengaku menerima dua alasan berbeda dari Kementerian Perhubungan terkait ketidakhadiran Dudy dalam rapat kerja ini.

Alasan pertama, Kementerian Perhubungan berisi meminta rapat ditunda karena belum menerima hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan masih berlangsung olah tempat kejadian perkara oleh kepolisian.

"Bapak Menteri Perhubungan belum dapat menghadiri raker dimaksud dikarenakan Kementerian Perhubungan belum menerima secara resmi hasil investigasi oleh KNKT dan pada saat bersamaan sedang dilakukan olah TKP oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia," ujar Lasarus membacakan surat dari Kementerian Perhubungan.

Namun, Lasarus mengatakan pihaknya juga menerima alasan kedua yang justru meminta agar rapat tetap digelar dan Dudy diwakili Wakil Menteri Perhubungan Suntana karena alasan kesehatan.

"Bapak Menteri Perhubungan tidak dapat menghadiri rapat dimaksud karena alasan kesehatan," kata Lasarus membacakan surat tersebut.

Ia menilai terdapat perbedaan alasan dalam dua surat tersebut.

"Saya menerima dua surat dengan dua hal berbeda. Surat pertama minta supaya rapat ditunda, surat kedua minta supaya pak menteri diwakili oleh pak wamen karena pak menteri dalam kondisi tidak sehat," ujarnya.

Lasarus mengatakan berdasarkan tata tertib DPR, rapat kerja seharusnya dihadiri langsung oleh menteri.

Ia kemudian melanjutkan rapat dengan agenda para anggota Komisi V memberikan pandangan mereka masing-masing.

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi pun mengkritik alasan Dudy tidak hadir dalam rapat tersebut.

"Saya terus terang kecewa ini Menteri Perhubungan," ujar Mori.

Menurut dia, alasan belum keluarnya hasil investigasi KNKT tidak masuk akal karena peristiwa kecelakaan sudah terjadi beberapa waktu lalu.

"Kalau alasan yang disampaikan adalah karena masih dalam proses penyelidikan buat saya nggak masuk akal," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Haryanto meminta rapat mengikuti tata tertib karena terdapat surat resmi permintaan penundaan dari menteri perhubungan.

"Menurut kami kita menurut norma saja karena normanya adalah harus menteri," ujar Haryanto.

Senada, Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro menilai ketidakhadiran Menhub menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap persoalan keselamatan transportasi.

"Alasan sakit itu menurut saya ketidaksatriaan bapak menteri terhadap tanggung jawabnya di dalam menyikapi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi lalu lintas atau yang baru-baru ini di rel kereta api," ujar Syafiuddin.

Ia meminta pembahasan tidak dilanjutkan tanpa kehadiran Menteri Perhubungan.

Shopee bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan Siberkreasi resmi meluncurkan Buku AMAN sebagai bagian dari upaya edukasi publik dalam menghadapi ancaman kejahatan digital.

Kolaborasi ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat literasi digital masyarakat Indonesia, khususnya dalam mengenali berbagai bentuk penipuan online yang kini semakin sering terjadi melalui pesan instan, media sosial, hingga platform digital lainnya.

"Kehadiran Buku AMAN diharapkan dapat membantu masyarakat lebih waspada dan memahami langkah-langkah perlindungan diri saat beraktivitas di dunia digital," demikian rilis Shopee.

Buku AMAN dirancang dengan pendekatan yang ringan, informatif, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.

Di dalamnya terdapat berbagai contoh kasus penipuan digital yang sering terjadi di masyarakat, mulai dari phishing, penipuan transaksi online, penyalahgunaan data pribadi, hingga modus social engineering yang memanfaatkan kelengahan pengguna internet.

Tak hanya memberikan informasi mengenai jenis ancaman digital, Buku AMAN juga dilengkapi dengan tips praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Mulai dari cara menjaga keamanan akun, mengenali tautan mencurigakan, memastikan transaksi online tetap aman, hingga langkah yang perlu dilakukan apabila menjadi korban penipuan digital.

"Melalui kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah ini, Shopee, Komdigi, dan Siberkreasi ingin mendorong terciptanya ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia," demikian Shopee.

Edukasi literasi digital dinilai menjadi salah satu kunci penting untuk menghadapi tantangan keamanan siber yang terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas digital masyarakat.

JAKARTA - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshiddiqie menyebutkan Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan mekanisme pengangkatan Kapolri tetap dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Menanggapi keputusan tersebut, pakar hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menilai langkah Presiden merupakan pilihan paling ideal dan terbaik dalam sistem hukum Indonesia.

”Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, disebutkan kedudukan Polri berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR,” katanya, Selasa (5/5/2026).

Menurut Edi, berdasarkan kajian akademik yang dilakukannya, posisi Kapolri tetap lebih ideal berada di bawah Presiden. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 30 UUD 1945 yang menegaskan Polri merupakan alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Secara operasional, Presiden memegang kendali tertinggi dan Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kita melihat selama ini sistem ini sangat efektif karena Presiden dapat dengan cepat merespons dan memberikan perintah langsung kepada Kapolri dalam berbagai bidang terkait keamanan negara,” ujar anggota Kompolnas periode 2012–2016 ini.

Edi menyebut masyarakat mendukung penuh keputusan Presiden bahwa kedudukan Polri paling tepat berada di bawah Presiden, dengan mekanisme pengangkatan Kapolri melalui persetujuan DPR. Edi juga menilai usulan agar pengangkatan Kapolri tidak perlu melalui persetujuan DPR merupakan pemikiran yang tidak strategis.

Lihat video: BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR

Menurut Edi, jika Kapolri diangkat langsung oleh Presiden tanpa persetujuan DPR, maka berpotensi menjadikan Polri sebagai alat politik dan lebih mudah diintervensi kekuasaan.

“Persetujuan DPR tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol terhadap Presiden. Kami menilai mekanisme ini sangat penting untuk menjaga kemandirian Polri,” kata dosen pascasarjana tersebut.

Edi meyakini seluruh masukan dari tim percepatan reformasi Polri kepada Presiden akan ditindaklanjuti oleh institusi Polri. Edi juga menilai Polri memiliki komitmen kuat untuk terus berbenah menjadi lebih baik.

“Kita mengapresiasi kinerja tim percepatan reformasi Polri yang sangat profesional dan memahami secara mendalam apa yang diperlukan untuk perbaikan Polri ke depan. Hasil kerja tim ini sangat positif bagi pembenahan institusi Polri,” ujar penulis sejumlah buku hukum kepolisian tersebut.

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) mendorong percepatan digitalisasi administrasi rekrutmen melalui layanan e-meterai yang dapat meningkatkan efisiensi proses seleksi kerja sekaligus mendukung kepatuhan pajak dokumen elektronik.

Head of Corporate Secretary PERURI Adi Sunardi mengatakan penggunaan e-meterai semakin relevan di tengah meningkatnya penggunaan dokumen digital dalam proses rekrutmen, baik di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. 

Menurut dia, berbagai dokumen seperti surat lamaran, surat pernyataan, hingga dokumen administratif lainnya kini banyak diproses secara elektronik dan memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan dokumen fisik, melansir dari Antara.

"Implementasi e-meterai kini menjadi pendukung utama dalam proses rekrutmen karyawan, baik di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Melalui sistem rekrutmen yang sepenuhnya digital, penggunaan e-meterai memberikan pengalaman yang efisien dan cepat bagi pelamar kerja dalam melengkapi berkas administrasi," ujar Adi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (1/5).

Adi menjelaskan, sebagai perusahaan yang mendapat penugasan negara, PERURI menyediakan e-meterai sebagai solusi pemenuhan kewajiban bea meterai atas dokumen elektronik.

Fungsi e-meterai disebut setara dengan meterai tempel, namun lebih praktis untuk kebutuhan administrasi digital.

[Gambas:Youtube]

Ia menilai penggunaan e-meterai juga dapat mendukung efisiensi operasional perusahaan dan instansi karena proses pembubuhan dapat dilakukan secara daring tanpa perlu interaksi fisik.

Selain itu, e-meterai dinilai memiliki tingkat keamanan lebih tinggi karena dilengkapi teknologi verifikasi digital untuk meminimalkan risiko pemalsuan dokumen.

PERURI menyebut sejumlah manfaat penggunaan e-meterai antara lain mendukung kepatuhan regulasi, meningkatkan keamanan dokumen, mempercepat proses administrasi, serta menjaga integritas dokumen elektronik.

Untuk memastikan keaslian dokumen, Adi menuturkan pengguna dapat melakukan verifikasi melalui portal resmi PERURI maupun aplikasi pemindai e-Meterai Scanner yang menampilkan data unik pada meterai elektronik.

PERURI juga mengimbau masyarakat membeli e-meterai melalui distributor resmi yang terafiliasi, salah satunya melalui platform meterai-elektronik.com.