JAKARTA - Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Jenderal bintang 3 itu menyatakan Prabowo ternyata mempunyai data ketidaksesuaian ekspor Indonesia.

Data itu menandakan masih adanya praktik ekspor ilegal yang terjadi di Indonesia. Dia mencontohkan obrolan kebocoran pendapatan negara itu salah satunya terjadi di sektor pertambangan.

"Misalnya saya bilang, Pak hasil tambang kita batubara 750 juta ton per tahun. Kata beliau (Prabowo) tidak. Tercatatnya 800 juta ton. Namun, data akurat dari negara lain yang memberitahu beliau bahwa kami mengimpor dari Indonesia itu ada sekian," ujar Susno dalam program Rakyat Bersuara iNews, Selasa (10/2/2026).

Ternyata Prabowo membandingkan data ekspor Indonesia dan data impor dari Indonesia oleh negara lain. Menurut Susno, data dari negara lain menunjukkan bahwa ekspor Indonesia memiliki nilai yang lebih tinggi.

"Data itu misalnya seribu, tapi angka dari beliau kan ada itu, itu karena dari BI dan Kementerian Perdagangan, Bea Cukai. Kemudian, data dari negara itu, oh tidak kami beli dari negara Anda sekian," ucap Susno.

"Ini mau bantah gimana lagi. Kan tidak mungkin data mereka bohong," sambungnya.

Menurut dia, ada juga kebocoran dalam pembayaran pajak dari usaha kelapa sawit. Hal ini tak terlepas dari oligarki yang menguasai usaha tersebut.

"Jadi kalau 9 juta misalnya tidak membayar pajak sawit, itu sudah berapa? Yang bayar pun bocor, gitu kan? Jadi kita kalikan memang luar biasa kekayaan kita," ucapnya.

Dalam perbincangan itu, apabila pemerintah Indonesia bisa menutup kebocoran yang ada, Indonesia akan menjadi negara kaya. Sebab, penerimaan negara bahkan diklaim Prabowo bisa melebihi jumlah APBN.

"Beliau hitung, karena beliau itu dengan perhitungan. Kalau ini tidak bocor, termasuk pajak sawit dan sebagainya, maka duit masuk ke negara sampai melebihi APBN kita," kata Susno.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membeberkan motif di balik aksi oknum yang memasukkan 250 ton beras impor ilegal dari Thailand melalui Sabang, Aceh.

Ia menyebut upaya tersebut dilakukan karena mengejar keuntungan dari harga beras luar negeri yang tengah anjlok dan memanfaatkan celah aturan kawasan perdagangan bebas di Sabang.

"Itu ada di kawasan Sabang. Itu ada regulasi di dalam salah satu regulasi pasalnya adalah Free Trade Zone. Nah, tetapi itu harus diperhatikan tidak boleh bertentangan kebijakan pusat," ujar Amran di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (24/11).

Amran menegaskan secara nasional Indonesia tidak membuka keran impor karena stok beras dalam negeri mencukupi.

"Target ke kami adalah 32 juta ton. Tetapi hasilnya 34,7 juta ton. Itu di atas target. Apa sih artinya kalau 250 ton? Itu hanya mengganggu secara politik," katanya.

Ia meminta agar praktik kebijakan yang merugikan ketahanan pangan seperti masa lalu tidak kembali terulang.

"Janganlah, (praktik) serakahnomics diulang," ucapnya.

Amran menjelaskan turunnya harga beras internasional menjadi pemicu utama oknum mencoba memasukkan beras ilegal.

"Iya tujuannya cari untung. Karena luar negeri itu harga lagi jatuh. Dulu US$650 per ton. Sekarang US$340 per ton. Hampir separuh," ujarnya.

Penurunan harga terjadi setelah Indonesia menghentikan impor dalam dua tahun terakhir, padahal sebelumnya impor Indonesia mencapai 7 juta ton, sehingga negara lain berupaya melobi agar Indonesia kembali membeli.

"Tetapi tekad kita adalah swasembada," tambahnya.

Ia menilai volume 250 ton tersebut tidak berdampak terhadap pasokan nasional. Namun, aksi tersebut tetap harus ditindak tegas karena berpotensi mengganggu stabilitas dan membuka peluang penyimpangan.

"Kalau ada itu 250 ton, enggak ada artinya. Kecil banget. Cuma mengganggu saja. Sedangkan kita 1 liter pun enggak boleh masuk di Indonesia," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya menyegel gudang PT Multazam Sabang Group setelah menerima laporan bahwa 250 ton beras masuk ke Sabang tanpa persetujuan pusat.

Laporan diterima Minggu (23/11) siang dan Amran segera berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk menghentikan aktivitas di lokasi dan memastikan beras tidak keluar dari gudang. Pemerintah juga memerintahkan investigasi untuk menelusuri seluruh pihak yang terlibat.

Kementan menduga impor tersebut telah direncanakan karena izin ekspor dari Thailand diketahui telah terbit sebelum rapat lintas kementerian berlangsung di Jakarta pada 14 November.

Selain Sabang, dugaan pemasukan beras ilegal di Batam juga tengah diverifikasi.

Pemerintah menegaskan akan menindak semua bentuk pemasukan beras ilegal, sesuai dengan arahan Prabowo tidak ada satu pun beras impor yang boleh masuk selama stok dalam negeri mencukupi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sebanyak 250 ton beras impor ilegal asal Thailand masuk ke Indonesia, tepatnya di wilayah Sabang, Aceh.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan impor beras ilegal tersebut masuk tanpa mengantongi persetujuan impor dari pusat. Bahkan, Amran juga mengungkap importir tersebut tetap melakukan importasi meski risalah telah menolak. Adapun, importir tersebut adalah PT Multazam Sabang Group (MSG).

“Kami terima laporan tadi sekitar jam 14.00 bahwasanya ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton, tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat,” kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Minggu (23/11/2025).

Atas laporan itu, Amran menyatakan Kementan langsung menelepon Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) hingga Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) untuk menyegel gudang pabrik PT MSG.

“Hari ini kami sampaikan bahwa itu kami segel, dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” imbuhnya.

Dia juga meminta agar beras impor ilegal itu tidak diperbolehkan keluar ke pasar Sabang, Aceh.

“Nanti keputusan di pengadilan [terkait apakah beras impor ilegal dikembalikan atau dimusnahkan], itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar,” jelasnya.

Di sisi lain, Amran menambahkan, stok beras di Sabang juga dalam volume besar, yakni hampir 402 ton atau setara dengan kebutuhan selama 3 bulan.

Lebih lanjut, Amran juga menegaskan Indonesia memiliki stok beras tertinggi sehingga keran impor tidak diperlukan.

Apalagi, dia juga menyebut importasi beras tersebut tidak sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak mengimpor beras.

“Kalau sudah Panglima Tertinggi, seluruh Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor, karena stok kita banyak, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima Tertinggi, perintah Bapak Presiden,” pungkasnya.