JAKARTA - Perum Bulog mempercepat penyerapan gabah petani di tengah panen melimpah dengan capaian mendekati 3 juta ton setara beras hingga akhir Mei 2026. Untuk mengantisipasi lonjakan stok, kapasitas gudang pun ditingkatkan hingga mampu menampung 7 juta ton.

"Nah, jadi kalau dari total 4 juta ton target penyerapan gabah petani, kami sudah sampai 74% hampir 75%. Berarti kita capai hampir 3 juta ton," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani di Gedung Bulog, Jumat (29/5/2026).

Rizal menjelaskan tingginya produksi gabah tahun ini mendorong percepatan realisasi target penyerapan yang ditetapkan pemerintah sebesar 4 juta ton pada 2026. Kondisi panen yang melimpah memberikan ruang bagi Bulog untuk meningkatkan cadangan beras pemerintah secara signifikan.

Bulog juga memperluas kapasitas penyimpanan hingga 7 juta ton setara beras guna mengantisipasi peningkatan stok. Saat ini, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola telah mencapai sekitar 5,3 juta ton.

Menurut Rizal, angka cadangan tersebut masih berpotensi bertambah mengingat masa panen di berbagai sentra produksi masih berlangsung. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengantisipasi gejolak harga di pasar. "Kami antisipasi saja. Karena namanya petani sudah tanam, mau tidak mau harus kita serap," katanya.

Sebagai perbandingan, pada 2025 Bulog mencatat penyerapan beras mencapai 3,2 juta ton. Dengan peningkatan kapasitas gudang dan percepatan penyerapan tahun ini, Bulog optimistis dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga keseimbangan pasokan dan harga.

Bisnis.com, PADANG - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendatangi gudang beras milik Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Wilayah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) yang ada di Mato Aia, Kota Padang, pada Jumat (8/5).

Andre Rosiade menyampaikan kedatangannya ke gudang Bulog ini, guna memastikan kondisi ketersediaan cadangan beras pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sumbar. Hasilnya, Andre mendapati kondisi gudang yang terdapat susunan karung beras yang begitu padat.

"Bulog Sumbar bilang beras di gudang wilayah Sumbar mencapai 18.000 ton. Bahkan jumlah ini akan bertambah lagi dalam waktu dekat, karena akan masuk pasokan lagi sebanyak 20.000 ton," ucap Andre Rosiade di Padang, Jumat (8/5/2026).

Andre mengatakan dengan kondisi ketersediaan cadangan beras pemerintah di gudang Bulog itu, maka akan mampu untuk memenuhi kebutuhan beras hingga penutupan 2026.

"Kalau masuk pula 20.000 ton lagi, jadi akan mampu untuk memenuhi kebutuhan beras Sumbar hingga Februari 2027," tegasnya.

Menurutnya bicara soal ketersediaan beras, bisa dikatakan pemerintah saat ini telah berhasil dalam melakukan upaya untuk memastikan stok beras tidak menjadi hal yang dikhawatirkan.

Meskipun ada pihak yang bilang Indonesia belum swasembada beras, lanjut Andre, seharusnya bisa melihat langsung kondisi di lapangan, seperti halnya ketersediaan beras di gudang Bulog Sumbar ini.

"Ketersediaan beras ini bisa dikatakan terbesar sepanjang sejarah, dan beras yang ada ini bukan impor, karena impor beras sudah dihentikan sejak 2025. Jadi, cadangan beras pemerintah di gudang Bulog, merupakan hasil dari pertanian rakyat Indonesia, bukan beras impor," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, pimpinan wilayah Bulog Sumbar Darma Wijaya menyampaikan dari ketersediaan beras yang di gudang, Bulog mencatat per bulan ada sebanyak 4.000 ton beras yang didistribusikan ke masyarakat.

"Beras yang ada di gudang Bulog Sumbar ini dipastikan tidak ada stok beras impor. Karena impor sudah dihentikan pada 2025. Jadi di tahun 2026 ini, seluruh stok berasnya merupakan hasil pertanian di Indonesia, termasuk hasil pertanian di Sumbar," ujarnya.

Darma menyatakan bahwa untuk menyerap hasil pertanian beras di Sumbar ini, Bulog telah melakukan upaya untuk memetakan potensi beras yang bisa dibeli dengan harga yang telah ditentukan pemerintah.

"Lokasi itu, terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan, Dharmasraya, dan Pasaman," sebutnya.

Menurutnya adanya peta serapan beras lokal di Sumbar merupakan bagian dari target yang diberikan pemerintah ke Bulog untuk menyerap beras lokal.

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan stok beras nasional saat ini telah mencapai hampir 5 juta ton menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah. Lonjakan stok ini merupakan hasil dari peningkatan produksi dalam negeri yang signifikan sehingga pemerintah tidak lagi bergantung pada kebijakan impor beras.

"Sekarang, bulan ini, insyaAllah 5 juta ton beras kita. Ini tidak pernah terjadi selama Indonesia merdeka," ujar Amran dalam keterangan resmi, Minggu (12/4/2026).

Amran menjelaskan keberhasilan swasembada ini memberikan dampak positif yang luas, bahkan hingga ke pasar pangan global. Sebelumnya, Indonesia harus mengimpor sekitar 7 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan nasional, namun dengan ketersediaan stok saat ini, Indonesia mampu menekan ketergantungan luar negeri sekaligus membantu menurunkan harga pangan dunia.

Meski mencatatkan rekor positif, Mentan mengingatkan tantangan sektor pertanian ke depan masih sangat besar, terutama dalam aspek inovasi dan produktivitas. Ia menyoroti peran penting perguruan tinggi dalam mendukung kedaulatan pangan melalui riset-riset yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Menurut Amran kualitas riset di berbagai kampus di Indonesia sudah sangat baik, namun masih memiliki kelemahan pada sisi hilirisasi dan komunikasi produk. Ia menilai para akademisi perlu lebih jeli melihat peluang pasar agar inovasi yang diciptakan tidak hanya berhenti di laboratorium, tetapi bisa diserap oleh masyarakat luas.

Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan menyerap berbagai inovasi dalam negeri hasil karya anak bangsa. Syaratnya, institusi pendidikan harus berani memproduksi inovasi tersebut dalam skala besar dengan jaminan kualitas yang konsisten agar dapat bersaing secara komersial.

Lebih lanjut, Amran menekankan pentingnya semangat kolaborasi lintas institusi pendidikan tanpa memandang sekat almamater demi kepentingan nasional. Sinergi antara universitas besar seperti Unhas, IPB, dan ITS sangat diperlukan untuk memperkuat hilirisasi riset di sektor pertanian.

"Kita sama-sama bergandengan tangan, tidak ada istilah sekat antar-kampus. Kita harus kolaborasi demi Merah Putih, bergerak di hilirisasi, dan meneliti sesuai dengan kebutuhan negara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan terkait dengan impor 1.000 ton beras dari AS yang menjadi bagian dari Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Hal itu disampaikan Zulhas setelah menggelar rapat dengan Presiden RI Prabowo Subianto ke Istana Negara pada Senin (2/3/2026). Menurut Zulhas, impor 1.000 ton beras dari AS dalam perjanjian itu adalah terkait dengan beras khusus.

"Seperti Jepang gitu, ada beras Jepang, ada beras patin disebut beras khusus. Nah kalau beras khusus, ada juga beras buat orang yang kena gula gitu. Kita yang jelas bukan beras yang buat makanan kita," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (2/3/2026).

Menurutnya, beras tersebut berbeda dengan kebutuhan umumnya di Indonesia. Dia mencontohkan dalam perjanjian dagang dengan Jepang pun, terdapat kerja sama terkait beras Jepang.

"Yang buat restoran-restoran Jepang kan dia berasnya khusus mendatangkan dari sana. Ya itu kita boleh ya," kata Zulhas.

Dia menambahkan bahwa harga beras tersebut cukup mahal, mencapai Rp100.000 per kilogram. Pembelinya biasanya restoran Jepang.

Sebelumnya, mengacu kerja sama perjanjian dagang resiprokal atau ART, pemerintah setuju untuk mengimpor khusus 1.000 ton beras dan ayam 580.000 ekor dari AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan modus penyelundupan 1.000 ton beras ilegal di kawasan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.

Hak ini menyusul inspeksi yang dilakukan Kementan di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, seiring penangkapan ribuan ton beras ilegal yang diduga kuat diselundupkan tanpa prosedur karantina dan kepabeanan.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada, stok beras nasional lebih dari 3 juta ton, tapi masih ada pihak-pihak yang memasukkan beras secara ilegal. Ini mengganggu petani kita, 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari pertanian,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (20/1/2026).

Lebih lanjut, dari 1.000 ton beras ilegal yang ditemukan, sebanyak 345 ton disebut masih berada di gudang Bea Cukai.

Menurut Amran, beras tersebut diangkut menggunakan enam kapal dari FTZ Tanjung Pinang yang notabene bukan daerah produsen beras. Beras selundupan tersebut lantas akan dikirim ke sejumlah daerah sentra produksi seperti Palembang dan Riau.

“Bayangkan, beras dikirim dari daerah yang tidak punya sawah ke wilayah yang justru surplus. Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di pelaku lapangan,” ujarnya.

Tak hanya beras, aparat juga disebut telah mengamankan gula pasir, cabai kering, bawang merah, dan bawang putih yang seluruhnya tidak dilengkapi sertifikat karantina, tidak melalui tempat pengeluaran resmi, serta tidak dilaporkan kepada pejabat berwenang.

Sebagian barang bukti dilelang sesuai ketentuan hukum, sementara komoditas berisiko tinggi dimusnahkan.

Amran pun memastikan bahwa penanganan kasus ini akan melibatkan satgas, kepolisian, TNI, kejaksaan, bea cukai, dan Badan Karantina.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengungkapkan alasan ratusan ton beras impor bisa lolos di Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Batam.

"Karena kalau di Batam sama Sabang itu merupakan free trade zone ya, di mana mempunyai aturan yang tersendiri," jelas Djaka selepas Pemusnahan BKC Ilegal di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12).

"Yang perlu kita atur adalah bagaimana barang-barang yang keluar dari Batam maupun Sabang itu bisa terawasi oleh Bea Cukai," sambungnya.

Terlepas dari itu, Djaka berjanji akan menindak tegas petugas Bea Cukai nakal.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelumnya menemukan 250 ton beras ilegal yang masuk ke Sabang, Aceh pada Minggu (23/11). Beras ilegal lainnya ditemukan di Batam pada Senin (25/11) malam sekitar 40,4 ton.

Amran mengingatkan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk tak mengimpor beras karena stok dalam negeri mencukupi. Temuan beras-beras ilegal itu pun sudah langsung disegel oleh pemerintah.

Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim dirinya langsung mengumpulkan jajaran Direktorat Jenderal Bea Cukai usai temuan beras impor ilegal di Sabang dan Batam.

"Kita diskusikan dengan mereka, saya bilang begini, 'Image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita (Presiden Prabowo Subianto)'. Jadi, harus kita perbaiki dengan serius," tegas Purbaya selepas Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11) l alu.

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa tidak ada impor beras medium yang masuk ke Indonesia. Seluruh kebutuhan beras medium nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri yang pada 2025 diproyeksikan mencapai 34,79 juta ton, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Dengan capaian tersebut, Indonesia berada dalam kondisi surplus beras medium, sehingga pasokan nasional aman dan stabil. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono yang menyatakan bahwa seluruh pemasukan beras pada 2025 merupakan bagian dari kebijakan beras khusus dan beras industri berbasis neraca komoditas. Kebijakan tersebut memastikan bahwa hanya jenis beras yang tidak diproduksi dalam negeri atau dibutuhkan sebagai bahan baku industri yang dapat masuk.

"Yang perlu dipahami publik, tidak ada satu pun impor beras medium. Yang masuk hanya beras kebutuhan khusus, beras premium tertentu, dan beras industri. Tidak menyentuh konsumsi masyarakat umum," kata Arief.

Ia merinci bahwa jenis beras yang masuk meliputi beras pecah 100% atau menir (HS 1006.40.90) sebagai bahan baku industri; beras kebutuhan khusus termasuk untuk penderita diabetes; serta beras khusus untuk restoran asing dan hotel. Selain itu, terdapat varian khusus berkode HS 1006.30.99 seperti basmati, jasmine, dan japonica dengan tingkat kepecahan maksimal 5% yang memang tidak diproduksi di Indonesia.

Arief memastikan bahwa pemasukan beras khusus tersebut tidak memengaruhi pasar beras medium dan tidak menekan harga gabah petani.

"Segmen industri harus berjalan, tetapi stabilitas pangan dan perlindungan petani tetap menjadi prioritas," ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartin mengatakan bahwa impor beras pada Oktober 2025 tercatat sebesar 40,7 ribu ton, dengan kumulatif pada Januari-Oktober 2025 mencapai 364,3 ribu ton senilai US$178,5 juta. Pudji menyebut, seluruhnya merupakan kategori beras khusus dan industri, bukan beras medium.

Pada saat bersamaan, beras mengalami deflasi terdalam sepanjang 2025 pada bulan November. BPS mencatat deflasi beras mencapai 0,59 persen (month to month). Pudji Ismartini menjelaskan bahwa deflasi tersebut dipicu oleh peningkatan ketersediaan beras selama musim panen, penyesuaian harga antar kualitas, serta dampak penyaluran beras SPHP di berbagai pasar.

"Bersyukur tahun ini kebutuhan beras medium kita aman dari tangan petani dalam negeri dan sudah surplus. Produksi kita mencukupi, sehingga tidak ada alasan untuk impor beras medium. Petani tetap menjadi prioritas utama," pungkas Arief, mengingatkan kembali akan komitmen pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan tidak ada importasi beras medium yang masuk ke Indonesia. Adapun, beras yang diimpor hanya ditujukan untuk kebutuhan industri dan beras khusus.

Hal ini menyusul data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat Indonesia masih impor beras dengan nilai mencapai US$178,5 juta atau sekitar Rp2,97 triliun (asumsi kurs Rp16.652 per dolar AS) sepanjang Januari—Oktober 2025.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono mengatakan seluruh kebutuhan beras medium nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Menurutnya, Indonesia berada dalam kondisi surplus beras medium sehingga pasokan nasional aman dan stabil.

Arief menuturkan, pemasukan beras pada tahun ini merupakan bagian dari kebijakan beras khusus dan beras industri berbasis neraca komoditas. Kebijakan tersebut, lanjut dia, memastikan hanya jenis beras yang tidak diproduksi dalam negeri atau dibutuhkan sebagai bahan baku industri yang dapat diimpor.

“Tidak ada satu pun impor beras medium. Yang masuk hanya beras kebutuhan khusus, beras premium tertentu, dan beras industri. Tidak menyentuh konsumsi masyarakat umum,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

Secara rinci, Arief menyampaikan jenis beras yang masuk meliputi beras pecah 100% atau menir (HS 1006.40.90) sebagai bahan baku industri, beras kebutuhan khusus termasuk untuk penderita diabetes, serta beras khusus untuk restoran asing dan hotel.

Selain itu, lanjut dia, terdapat varian khusus berkode HS 1006.30.99 seperti basmati, jasmine, dan japonica dengan tingkat kepecahan maksimal 5% yang memang tidak diproduksi di Indonesia.

Untuk itu, Arief memastikan pemasukan beras khusus tersebut tidak memengaruhi pasar beras medium dan tidak menekan harga gabah petani. Menurutnya, segmen industri harus berjalan, namun stabilitas pangan dan perlindungan petani juga tetap menjadi prioritas.

“Produksi kita mencukupi, sehingga tidak ada alasan untuk impor beras medium. Petani tetap menjadi prioritas utama,” terangnya.

Sebelumnya, BPS mencatat impor beras Indonesia pada Januari–Oktober 2025 mencapai 364.300 ton dengan nilai US$178,5 juta. Impor ini berasal dari Myanmar, Thailand, dan India.

Untuk Oktober 2025 saja, impor beras mencapai 40.700 ton dengan nilai US$19,1 juta atau sekitar Rp318,05 miliar.

Di sisi lain, BPS juga melaporkan harga beras premium dan medium di tingkat penggilingan turun secara bulanan (month-to-month/mtm) pada November 2025. Namun, harganya naik secara tahunan (year-on-year/yoy) pada November 2025.

“Beras premium [di penggilingan] turun 0,66% secaramonth-to-monthtetapi naik 5,48% secarayear-on-year, sementara beras medium turun 0,97%secara month-to-monthtetapi naik 6,46% secarayear-on-year,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Rata-rata harga beras di tingkat penggilingan turun 0,88% secara bulanan dari Rp13.439 per kilogram pada Oktober 2025 menjadi Rp13.320 per kilogram pada November 2025. Namun, rata-rata harganya naik 6% secara tahunan.

Sementara rata-rata harga beras di tingkat grosir turun 0,93% mtm dari Rp14.264 per kilogram pada Oktober 2025 menjadi Rp14.131 per kilogram pada November 2025, sedangkan harga beras di tingkat grosir naik 5,03% secara tahunan.

Kemudian, untuk rata-rata harga beras di tingkat eceran turun 0,59% mtm menjadi Rp15.067 per kilogram pada November 2025 dari bulan sebelumnya di level Rp15.157 per kilogram. Namun harganya meningkat 3,72% secara tahunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia masih mengimpor beras dengan nilai mencapai US$178,5 juta atau sekitar Rp2,97 triliun (asumsi kurs Rp16.652 per dolar AS) sepanjang Januari—Oktober 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan importasi beras tersebut berasal dari Myanmar, Thailand, dan India.

“Sepanjang Januari—Oktober 2025, impor beras sebesar 364.300 ton dengan nilai US$178,5 juta, dan negara asal utama impor beras ini adalah Januari—Oktober 2025, ini dari Myanmar, Thailand, dan India,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Adapun pada Oktober 2025, Pudji menuturkan impor beras mencapai 40.700 ton dengan nilai US$19,1 juta atau sekitar Rp318,05 miliar.

Menurut catatan BPS, potensi produksi beras dalam negeri akan mencapai 34,79 juta ton sepanjang Januari—Desember 2025. Angka ini sedikit lebih tinggi dari proyeksi bulan sebelumnya sebesar 34,77 juta ton.

Pudji menyampaikan, kenaikan potensi produksi terutama ditopang subround I (Januari–April 2025) yang melonjak 26,54%.

“Potensi produksi beras sepanjang Januari—Desember 2025 diperkirakan akan mencapai 34,79 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 4,17 juta ton atau 13,60% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024,” ungkapnya.

Peningkatan ini juga sejalan dengan potensi luas panen padi sepanjang Januari—Desember 2025 yang diperkirakan akan mencapai 11,36 juta hektare. BPS memperkirakan, luas panen padi naik 1,31 juta hektare atau 13,03% dibandingkan dengan periode yang sama 2024.

“Peningkatan potensi luas panen Januari—Desember 2025 ini utamanya disumbang oleh peningkatan luas panen pada subround I, yaitu Januari—April 2025 yang meningkat sebesar 25,82%,” ujarnya.

Namun, Pudji mengingatkan angka potensi ini masih dapat berubah tergantung pada kondisi pertanaman padi sepanjang November 2025–Januari 2026, mulai dari serangan hama, banjir, kekeringan, maupun pelaksanaan panen yang dilakukan oleh para petani.

Seiring dengan gambaran luas panen, potensi produksi padi sepanjang 2025 juga diperkirakan naik 7,23 juta ton gabah kering giling (GKG) menjadi 60,37 juta ton GKG. Dengan kata lain, ada potensi mengalami peningkatan sebesar 13,61% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 53,14 juta ton GKG.

Dia menambahkan, peningkatan potensi produksi padi Januari—Desember 2025 utamanya disumbang oleh peningkatan pada subround I, yaitu Januari—April 2025 yang meningkat sebesar 26,57%.

BPS juga melakukan koreksi terhadap angka luas panen dan produksi Oktober 2025 seiring pembaruan data lapangan, termasuk potensi gagal panen dan realisasi panen aktual. Angka potensi luas panen bulan tersebut kini berstatus angka tetap, sementara potensi produksi padi dan beras dikoreksi menjadi angka sementara.

“Secara umum, koreksi disebabkan oleh perkembangan terkini dari kondisi pertanaman padi di lapangan seperti adanya potensi gagal panen, waktu realisasi panen petani, serta adanya serangan hama OPT [organisme pengganggu tanaman], dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita terkait perekonomian yang tayang dalam sepekan ke belakang, menarik untuk disimak kembali. mulai dari usulan penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) hingga ragam diskon akhir tahun yang disiapkan pemerintah.

‎Berikut rangkumannya:

Apindo usulkan indeks alfa di UMP 2026 selaras dengan kapasitas usaha

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan penetapan indeks alfa (α) dalam Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 diterapkan secara bijaksana yang selaras dengan kondisi ekonomi daerah, tingkat produktivitas, dan kapasitas usaha tiap sektor.

"Kebijakan yang adaptif ini diperlukan agar keberlanjutan usaha dan serapan tenaga kerja tetap terjaga," kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto dalam Economic and Labour Insight di Jakarta, Selasa (25/11).
‎
‎Baca selengkapnya

‎BI: Modal asing masuk bersih Rp12,7 T pada pekan terakhir bulan ini

Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk bersih ke pasar keuangan domestik sebesar Rp12,70 triliun pada pekan keempat bulan ini yakni periode transaksi 24-27 November 2025.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan di Jakarta, Jumat (28/11), merinci jumlah tersebut terdiri dari modal asing masuk bersih di pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp2,01 triliun, Rp0,41 triliun, dan Rp10,27 triliun.
‎
‎Baca selengkapnya
‎
‎Danantaramasih negosiasi pembelian saham Lotte di Cilegon

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan Danantara masih melakukan proses negosiasi terkait dengan tawaran kepemilikan saham pada proyek Chemical Lotte di Cilegon.

Ia menyebut tawaran saham sebesar 35 persen tersebut masih dikaji ulang dan kemungkinan dalam kisaran 25-30 persen.
‎
‎Baca selengkapnya

Mentan: Beras impor 1 liter pun tidak boleh masuk RI meski harga turun

‎Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan beras impor satu liter pun tidak boleh masuk ke Indonesia meskipun harga internasional sedang turun, sebagai bukti keseriusan menjaga swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

‎"1 liter pun (beras impor) enggak boleh masuk di Indonesia," kata Mentan ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, di Jakarta, Senin (24/11)
‎
‎Baca selengkapnya

Otorita IKN kerja sama investor bangun PLTS senilai Rp900 miliar

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan nilai investasi sekitar Rp900 miliar untuk energi bersih IKN di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
‎
‎"Untuk pemenuhan energi bersih salah satu prioritas utama mendukung pembangunan IKN, dibangun PLTS kerja sama dengan PT NSSE (PT Nusantara Sembcorp Solar Energi)," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Sabtu (29/11).

Baca selengkapnya
‎
Pemerintah guyur diskon belanja selama periode Natal dan Tahun Baru

‎Pemerintah menyiapkan rangkaian program diskon besar-besaran untuk mendorong konsumsi masyarakat selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

‎Dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11), Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa tiga kampanye belanja akan digelar sepanjang Desember hingga awal Januari, bekerja sama dengan berbagai asosiasi ritel dan pelaku industri.

‎Baca selengkapnya

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Tiga kapal pengangkut beras impor ilegal yang diamankan di Pelabuhan Tanjung Sengkuang tidak memiliki dokumen pelayaran maupun kepabeanan yang sah.

Laporan ini disampaikan langsung oleh Dandim 0316/Batam Kolonel Arh Yan Eka Putra sebagai bagian dari penindakan atas masuknya 40,4 ton beras impor ilegal ke wilayah Batam.

"Setelah kami cek, kapal-kapal tersebut tidak memiliki surat izin, tidak ada dokumen barang, dan tidak ada izin pengiriman. Sehingga kami simpulkan ini adalah kegiatan ilegal. Kemudian kami melaporkan kepada pimpinan secara berjenjang," ujar Yan Eka Putra dalam keterangan resmi, Kamis (27/11).

Pemerintah Kota (Pemkot) Batam pun menegaskan dukungannya terhadap langkah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memberantas penyelundupan pangan.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan jajaran daerah bergerak cepat setelah menerima laporan awal mengenai masuknya beras dan komoditas lain secara ilegal melalui pelabuhan tersebut.

"Pada prinsipnya apa yang menjadi arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) agar 2025 ini Indonesia bisa swasembada pangan. Lalu berbagai upaya yang telah Pak Menteri lakukan, Alhamdulillah, Pak Menteri, kami di daerah akan memberikan dukungan sepenuhnya," ujar Amsakar saat melaporkan perkembangan kepada Amran, Selasa (25/11) silam.

Amsakar menjelaskan pada Senin malam (24/11), tim gabungan dari Kodim 0316/Batam, Dandenpom, Kepolisian, dan unsur lain langsung mengamankan sejumlah barang ilegal sebelum sempat berpindah tangan.

Ia menambahkan temuan tersebut akan dibawa ke forum Satgas Pangan untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga.

"Kami akan melakukan koordinasi yang lebih intens agar kejadian serupa dapat diminimalisir," ujarnya.

Menurut Amsakar, posisi Batam sebagai wilayah perbatasan membuatnya rentan menjadi jalur masuk barang ilegal. Karena itu, kolaborasi antara pusat dan daerah dinilai penting agar ruang gerak mafia pangan dapat ditutup.

Amsakar menyampaikan keberhasilan pengamanan ini menunjukkan komitmen daerah dalam menjaga kedaulatan pangan dan melindungi petani.

"Kami ingin memastikan bahwa langkah-langkah ini memberikan pesan yang jelas negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal. Pangan adalah urusan hidup rakyat, dan petani harus dilindungi," ujarnya.

Dandim 0316/Batam merinci bahwa tiga kapal, KM Sampurna, KM Permata Pembangunan, dan KM Rezky Di Laut, serta tiga truk pengangkut telah diamankan. Seluruh barang bukti kini diserahkan ke Bea Cukai untuk proses lebih lanjut.

Amran sebelumnya menyampaikan persoalan masuknya beras ilegal bukan soal jumlah, tetapi dampak psikologis yang dapat melemahkan semangat 115 juta petani padi yang sedang memasuki musim tanam.

Pemkot Batam menyatakan sejalan dengan pandangan tersebut dan menilai bahwa tindakan tegas diperlukan untuk menjaga harga diri bangsa serta mencegah keresahan di kalangan petani.

Amran kembali melakukan penindakan terhadap beras ilegal setelah sebelumnya menyegel 250 ton di Sabang.

Di Batam, sebanyak 40,4 ton beras serta sejumlah komoditas lain, termasuk 4,5 ton gula, 2,04 ton minyak goreng, 600 kg tepung, 900 liter susu, hingga produk frozen food, diamankan pada Senin (24/11) malam.

Laporan awal masuk melalui kanal 'Lapor Pak Amran', yang kemudian ditindaklanjuti dengan koordinasi antara Pangdam Kepri, Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, dan Dandim Batam.

Lima ABK saat ini sedang diperiksa, sementara seluruh barang masih disegel sembari menunggu proses hukum lanjutan.

Amran menyebut stok nasional dalam kondisi aman, dengan produksi 34,7 juta ton dan stok Bulog mencapai 3,8 juta ton. Ia menegaskan pemerintah menargetkan tidak ada impor beras pada 2025 dan meminta masyarakat terus melaporkan potensi pelanggaran melalui kanal resmi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa langsung mengumpulkan jajaran Direktorat Jenderal Bea Cukai, menyusul temuan beras impor ilegal di Sabang dan Batam.

"Kita akan bereskan. Jadi, Bea Cukai, saya sudah panggil mereka. Kita rapat internal," tegas Purbaya selepas Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11).

"Kita diskusikan dengan mereka, saya bilang begini, 'Image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita (Presiden Prabowo Subianto)'. Jadi, harus kita perbaiki dengan serius," jelasnya.

Purbaya tidak secara spesifik menjelaskan mengapa beras-beras ilegal itu bisa lolos dari pemantauan Bea Cukai di Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Batam. Ia hanya meminta waktu untuk melakukan perbaikan instansi tersebut.

Ia mengklaim sudah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi Direktorat Jenderal Bea Cukai, setidaknya dalam satu tahun ke depan.

Jika tidak berhasil, Purbaya mengancam bakal membekukan Bea Cukai dan merumahkan 16 ribu pegawai.

"Biarkan, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancamannya serius, kalau Bea Cukai gak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih gak puas, Bea Cukai bisa dibekukan. Diganti dengan SGS, seperti zaman dulu lagi," ancam sang menteri.

"Saya pikir tahun depan (2026) sudah aman lah. Artinya, Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan," sambung Purbaya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan 250 ton beras ilegal yang masuk ke Sabang, Aceh pada Minggu (23/11). Beras ilegal lainnya ditemukan di Batam pada Senin (25/11) malam sekitar 40,4 ton.

Amran mengingatkan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk tak mengimpor beras karena stok dalam negeri mencukupi. Temuan beras-beras ilegal itu pun sudah langsung disegel oleh pemerintah.