Mataram (ANTARA) - Sertifikasi kesehatan tumbuhan yang diterbitkan Badan Karantina Indonesia menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing bawang merah asal Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Sertifikasi kesehatan tumbuhan menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing bawang merah asal Bima di pasar nasional," kata Kepala Karantina NTB Ina Soelistyani dalam pernyataan di Mataram, NTB, Senin.

Ina mengatakan sertifikat karantina memberikan jaminan bahwa komoditas yang diperdagangkan telah memenuhi standar kesehatan tumbuhan, sehingga lebih mudah diterima oleh pasar tujuan.

Balai Karantina NTB memperketat pengawasan karantina sebagai upaya menjaga kualitas pertanian guna mendukung keberlanjutan distribusi bawang merah Kabupaten Bima sebagai salah satu komoditas strategis penopang pasokan pangan nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut Kabupaten Bima memproduksi sebanyak 945.150 kuintal bawang merah atau setara 94.155 ton dari lahan seluas 8.957 hektare pada tahun 2025.

Bima merupakan pilar ketahanan pangan nasional lantaran menjadi salah satu daerah penghasil bawang merah terbesar secara nasional di luar Pulau Jawa.

Petugas Karantina Satuan Pelayanan Bima, Abdul Salam, mengatakan ratusan ton bawang merah keluar setiap pekan dari wilayah Bima menuju ke berbagai daerah mulai dari Sulawesi, Jawa, Kalimantan, hingga kawasan timur Indonesia.

Ia menilai distribusi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan untuk pasar domestik dan stabilitas harga pangan nasional.

"Sebelum diberangkatkan (keluar Bima), setiap pengiriman menjalani pemeriksaan fisik dan administrasi guna memastikan keamanan serta kualitas komoditas," ucap Abdul.

Karantina NTB melakukan pemeriksaan untuk memastikan komoditas yang dikirim memenuhi standar kesehatan tumbuhan dan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

Aktivitas pemeriksaan meliputi pengecekan kondisi umbi, kadar air, hingga pengambilan sampel guna memastikan bawang merah tetap dalam kondisi baik selama proses distribusi.

"Kepatuhan pelaku usaha dan pengawasan karantina yang konsisten menjadi kunci dalam menjaga kelancaran distribusi serta rantai pasok pangan nasional," pungkas Abdul.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pangkalpinang (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Karantina) Kepulauan Bangka Belitung mengawal ekspor 3.850 ton palm kernel expeller (PKE) Belitung ke Vietnam, sehingga turut mendorong perekonomian masyarakat di daerah itu.

"Alhamdulillah, kita berhasil mendorong pelaku usaha di Belitung mengekspor PKE sebanyak 3.850 ton dengan nilai mencapai Rp9,2 miliar tujuan Vietnam," kata Kepala Karantina Kepulauan Babel, Herwintarti saat menyerahkan phytosanitary certificate di Belitung, Rabu.

Ia mengatakan sepanjang 2026, frekuensi ekspor PKE dari Belitung terus menunjukkan tren positif. Tercatat, ekspor ke Vietnam telah dilakukan sebanyak 11 kali dengan total volume mencapai 7.700 ton dan total nilai ekspor sebesar Rp18,18 miliar.

Selain itu, ekspor ke Thailand juga telah dilakukan sebanyak 1 kali dengan volume 3.400 ton dan nilai mencapai Rp7,5 miliar.

“Data ini menunjukkan bahwa komoditas PKE asal Belitung semakin diminati pasar internasional dan memiliki prospek ekspor yang menjanjikan,” ujarnya.

Ia menyampaikan untuk mendukung peningkatan layanan karantina dan percepatan ekspor di wilayah kerja Karantina Babel, pihaknya menargetkan penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan atau Tempat lain pada 2026 sebanyak 15 perusahaan.

“Saat ini tercatat enam tempat lain telah teregister, tiga perusahaan menjadi calon Instalasi Karantina Tumbuhan dan tujuh perusahaan lainnya dalam proses pengajuan. Ini menunjukkan tingginya antusiasme pelaku usaha dalam mendukung tata kelola ekspor yang lebih tertib, cepat, dan efisien,” katanya.

Ia berharap dengan lancarnya ekspor PKE ini dapat meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan daerah, memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan sektor ekspor di Belitung.

Komoditas PKE merupakan hasil olahan inti sawit tersebut menjadi salah satu produk turunan perkebunan yang memiliki permintaan tinggi di pasar internasional, khususnya sebagai bahan baku pakan ternak.

"Tingginya minat pasar luar negeri terhadap PKE menjadi bukti bahwa produk asal Belitung mampu memenuhi standar dan kebutuhan pasar global," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat sinergi guna melindungi sumber daya hayati Indonesia melalui kerja sama di bidang kehutanan dan karantina.

“Kami berkomitmen untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan efektivitas tindakan karantina melalui kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan,” kata Kepala Barantin Abdul Kadir Karding berdasarkan keterangannya di Jakarta, Selasa.

Barantin dan Kemenhut menandatangani nota kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Kehutanan serta Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Karding dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni itu berlaku selama lima tahun dan menjadi landasan kerja sama kedua pihak dalam mengoptimalkan sumber daya serta kewenangan masing-masing.

Ruang lingkup kerja sama meliputi pengawasan lalu lintas media pembawa, penguatan penegakan hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pertukaran data dan informasi.

“Dengan integrasi data, peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan sarana prasarana, kita dapat memberikan perlindungan maksimal sekaligus mendukung kelancaran perdagangan,” ujarnya.

Ia mengatakan kerja sama itu memperkuat peran karantina sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan hayati Indonesia.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kolaborasi lintas sektor penting untuk menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati Indonesia.

Menurut dia, perlindungan hutan perlu didukung sistem karantina yang kuat guna mencegah masuk dan tersebarnya hama serta penyakit yang dapat mengancam ekosistem kehutanan.

“Kerja sama ini merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa perlindungan hutan tidak berjalan sendiri, melainkan didukung oleh sistem karantina yang kuat,” kata Raja Juli.

Pelaksanaan nota kesepahaman akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama teknis di tingkat unit organisasi masing-masing.

Kedua pihak juga sepakat melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kerja sama tersebut.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah memperketat pengawasan produk impor guna mencegah beredarnya barang non-halal di dalam negeri.

Salah satunya dilakukan melalui kerja sama antara Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan memperketat inspeksi sejak dari negara asal.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan langkah ini merupakan bagian dari persiapan penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk dan beredar di Indonesia mulai Oktober 2026.

"Kita uji coba di beberapa negara, namanya inspeksi," ujar pria yang akrab disapa Babe Haikal ini dalam konferensi pers di Gedung Badan Karantina Indonesia, Senin (4/5).

Ia menambahkan pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari sebelum barang masuk hingga saat tiba di dalam negeri.

Saat ini uji coba sudah dilakukan di sejumlah negara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, China, hingga Korea Selatan. Tujuannya untuk memastikan seluruh produk yang beredar telah memenuhi ketentuan halal maupun diberi label non-halal secara jelas.

"Yang halal harus bersertifikat halal, yang tidak halal tetap boleh masuk, tetapi wajib diberi label non-halal," katanya.

Selain inspeksi, pemerintah juga akan mengintegrasikan sistem data antara Barantin dan BPJPH. Integrasi ini memungkinkan kedua lembaga memantau secara real-time jenis, jumlah, hingga status halal suatu produk yang masuk ke Indonesia.

"Kami sedang membangun satu data, satu informasi atau single window, sehingga barang yang masuk bisa langsung terdeteksi apakah halal atau non-halal," ujarnya.

Menurut Haikal, penguatan sistem ini penting untuk mengantisipasi lonjakan barang impor menjelang pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026. Tanpa kesiapan sistem, ia khawatir produk yang belum bersertifikat terlanjur beredar luas di masyarakat.

"Kalau tidak diantisipasi sejak awal, nanti ketika aturan berlaku, akan menjadi masalah besar karena produk yang belum jelas status halalnya sudah terlanjur beredar," ucapnya.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan kebijakan ini tidak bertujuan membatasi perdagangan, melainkan memastikan transparansi bagi konsumen. Produk tetap dapat masuk ke Indonesia selama memenuhi ketentuan pelabelan.

"Ini amanah Undang-Undang dan halal bukan hanya label. Halal adalah sebuah kepercayaan, halal adalah customer satisfaction, dan halal adalah kenyamanan bagi bangsa Indonesia," ujarnya.

Kerja sama Barantin dan BPJPH juga mencakup harmonisasi regulasi serta pengawasan bersama di berbagai titik masuk, termasuk wilayah perbatasan dan jalur distribusi.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap seluruh produk impor yang beredar di Indonesia tidak hanya aman secara kesehatan, tetapi juga memenuhi aspek kehalalan sesuai kebutuhan mayoritas masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4). Ia menggantikan Sahat Manaor Panggabean yang menjabat sebagai Kepala Barantin sejak 2023.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Lantas, apa itu Badan Karantina Indonesia?

Melansir laman resminya, Barantin merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Lembaga ini bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, termasuk mengawasi lalu lintas media pembawa yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Badan ini resmi dibentuk pada 20 Juli 2023 sebagai bagian dari upaya pemerintah mengintegrasikan fungsi karantina nasional dalam satu lembaga.

Dasar hukum lembaga ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 yang mengatur penyelenggaraan karantina secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hama dan penyakit hingga pengawasan keamanan pangan dan produk hayati.

Penguatan kelembagaan Barantin juga diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 yang mengintegrasikan kewenangan karantina dari berbagai kementerian ke dalam satu lembaga terpusat.

Dalam menjalankan tugasnya, Barantin memiliki sejumlah fungsi utama. Di antaranya perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, hingga koordinasi, pembinaan, dan dukungan administrasi di lingkungan internal.

Selain itu, Barantin juga bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik negara, pemberian dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungannya.

Adapun tujuan pembentukan Barantin adalah untuk mengintegrasikan pengawasan karantina di pintu masuk dan keluar Indonesia, melindungi sumber daya hayati dari ancaman hama dan penyakit, menjamin keamanan pangan, serta mendukung kelancaran perdagangan internasional.

Karding bukan sosok baru di pemerintahan. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI pada 2024-2025.

Kini, ia mendapat mandat baru memimpin Barantin, lembaga strategis yang berperan penting dalam menjaga ketahanan hayati nasional di tengah dinamika perdagangan global.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Abdul Kadir Karding merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki rekam jejak panjang sebagai legislator sebelum dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Karding tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama tiga periode, yakni 2009 hingga 2024, dengan keterlibatan dalam pembahasan berbagai kebijakan publik.

Dalam perjalanan politiknya, ia dikenal aktif menangani isu ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran, yang kemudian membawanya dipercaya menjabat sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Ia menjabat sebagai menteri pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum mengalami pergantian pada 2025.

Karding lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, pada 25 Maret 1973 dan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Diponegoro (Undip) pada jenjang sarjana dan magister.

Selain pengalaman di legislatif dan eksekutif, ia juga merupakan kader lama PKB yang telah berkiprah di tingkat nasional.

Rekam jejak tersebut menjadi modal dalam memimpin Badan Karantina Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pengawasan lalu lintas komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.

Lembaga ini juga menjadi garda depan dalam menjaga biosekuriti nasional serta mendukung ketahanan pangan.

Dengan latar belakang tersebut, Karding diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam sistem karantina nasional sekaligus mendukung kelancaran arus perdagangan komoditas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding menyatakan siap menjalankan amanah baru dari Presiden Prabowo Subianto dengan fokus memperkuat pengawasan karantina nasional sekaligus menjaga kelancaran arus perdagangan.

Karding mengatakan Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk memastikan penyakit maupun organisme pembawa penyakit pada hewan dan tumbuhan, khususnya yang berasal dari luar negeri tidak masuk ke wilayah Indonesia.

"Badan Karantina ini adalah lembaga baru yang diharapkan dibangun untuk memastikan supaya penyakit-penyakit yang terikut atau carrier dalam hewan maupun tumbuhan, terutama dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu tidak masuk ke Indonesia," kata Karding usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Ia menegaskan pengawasan karantina akan diperketat, namun tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan dan kelancaran aktivitas ekonomi nasional.

Menurutnya, pengetatan pengawasan tidak boleh menghambat proses ekspor dan impor yang berpotensi memperlambat pergerakan perdagangan serta berdampak terhadap perekonomian.

"Kita harus melakukan langkah-langkah pengawasan dan pengetatan yang ketat, tetapi poinnya adalah tidak boleh mengganggu proses-proses ekspor-impor yang berjalan. Jadi, jangan sampai pengawasan yang begitu ketat lalu proses ekspor-impor itu kemudian melambat, berpengaruh terhadap perekonomian kita," jelasnya.

Karding juga akan melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat sistem karantina nasional.

Koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Bea Cukai.

Selain menjalankan program baru, Karding juga akan melanjutkan berbagai kebijakan dan langkah yang telah dibangun oleh kepala badan sebelumnya, sambil melakukan pembenahan pada aspek nilai yang masih perlu ditingkatkan.

Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50 PPA Tahun 2026 tentang tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Abdul Kadir Karding untuk menjabat sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026) hari ini.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor Nomor 51/P, 52/P, 53/P, dan 50/PPA Tahun 2026 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Usai pembacaan Keppres, Prabowo mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik. “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujarnya.

Lihat video: Reshuffle Kabinet Hari Ini! Siapa Menteri yang Akan Diganti Prabowo?

Setelahnya, acara pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan pejabat yang dilantik. Sebelum dilantik menjadi Kepala Badan Karantina Nasional, Abdul Kadir Karding pernah menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Saat itu, posisinya digantikan oleh Mukhtarudin.

Presiden Prabowo Subianto melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin) di Istana Negara pada hari ini, Senin (27/4).

Karding dilantik bersama dengan pejabat negara lainnya. Pengangkatannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia. Acara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, hari ini, Senin (27/4).

"Harap ikuti mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Prabowo saat membacakan sumpah yang diikuti oleh pejabat yang dilantik.

Karding bukanlah orang baru di pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebagai politisi Tanah Air, ia pernah menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) periode 2024-2025.

Kader senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini terkena reshuffle oleh Prabowo pada 8 September 2025. Posisi Karding di Kementerian P2MI digantikan oleh politikus Golkar, Mukhtarudin.

Ketika dicopot dari jabatannya, Karding berjanji akan tetap loyal kepada Prabowo. Sebab, ia merasa bangga pernah menjadi bagian dari perjalanan besar bangsa Indonesia.

"Saya berjanji akan mendukung, loyal, kepada Presiden Prabowo dan pemerintahan Presiden Prabowo," ucapnya dalam video Instagram @abdulkadirkarding pada Selasa, 9 September 2025.

Sebelum masuk ke pemerintahan, ia juga punya jejak rekam panjang di legislatif. Karding pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009-2024 mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VI.

Di parlemen, Karding pernah menduduki posisi Ketua Komisi VIII DPR RI.

Pria kelahiran 25 Maret 1973 ini merupakan lulusan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (saat itu Fakultas Perikanan) UNDIP tahun 1997.

Pada 2009, ia lulus dari Program Magister Administrasi Publik UNDIP.

[Gambas:Youtube]

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Abdul Kadir Karding menjadi Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), menggantikan Sahat Manaor Panggabean.

Hal itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia. Acara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, hari ini, Senin (27/4).

"Harap ikuti mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Prabowo saat membacakan sumpah yang diikuti oleh pejabat yang dilantik.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," sambung Prabowo.

Barantin merupakan lembaga pemerintah yang tugas utamanya mengawasi lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, serta media pembawanya, yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Karding bukan orang baru di kabinet Prabowo-Gibrang. Politikus senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pernah didapuk menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI pada 2024-2025.

Jabatannya singkat karena ia terkena resuffle kabinet. Posisi Karding di BP2MI digantikan Mukhtarudin. Politikus Golkar itu dilantik oleh Prabowo pada 8 September 2025.

Penggantian Karding sebagai Menteri BP2MI terjadi tak lama usai fotonya dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tengah main domino bersama Aziz Wellang viral di media sosial.

Aziz merupakan tersangka kasus illegal logging atau pembalakan liar hutan Kalimantan. Atas penetapan tersangka itu, Aziz Wellang lalu mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka itu. Lalu, pada 9 Desember 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan status tersangkanya.

Saat itu, Karding dan Raja Juli tak membantah foto yang diambil pada 1 September 2025 tersebut.

Raja Juli mengklaim pertemuan itu hanya berdiskusi dan tidak membahas kasus pembalakan liar. Sementara, Karding mengaku tergabung dalam Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) bersama Aziz Wellang. Karding menjabat Sekretaris Jenderal, sementara Aziz Wellang selaku Wakil Bendahara Umum.

Melalui siaran persnya tertanggal (7/9), Karding menjelaskan KKSS melakukan pertemuan atau silaturahmi rutin pada Senin, 1 September 2025. Biasanya dalam pertemuan KKSS diisi dengan aktivitas bermain domino sebagai bagian dari budaya Sulawesi Selatan.

Ia juga mengaku tidak mengetahui latar belakang Aziz Wellang, termasuk kasus hukum yang sempat menjeratnya. Namun, setelah melakukan konfirmasi dan mendapat penjelasan dari berbagai pihak, Karding mengatakan baru mengetahui kalau Aziz Wellang tidak lagi berstatus tersangka pembalakan hutan.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) meluncurkan inovasi pembiayaan pembangunan karantina bernama Finquest guna mempercepat modernisasi infrastruktur dan layanan karantina di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Barantin Benny Alamsyah mengatakan Finquest dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sumber pembiayaan sehingga pembangunan karantina tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Finquest hadir sebagai terobosan strategis dalam mentransformasikan pembiayaan pembangunan karantina dari berbagai sumber dana,” kata Benny berdasarkan keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan sumber pembiayaan yang diintegrasikan melalui Finquest antara lain APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), surat berharga syariah negara (SBSN), serta investasi atau kerja sama dengan pihak investor.

Menurut Benny, transformasi melalui Finquest diarahkan pada lima intervensi utama, yakni transformasi pembiayaan, modernisasi infrastruktur karantina, digitalisasi dan integrasi sistem layanan karantina, penguatan sistem biosekuriti nasional, serta reformasi tata kelola dan kelembagaan.

“Melalui inovasi Finquest, harapannya dapat memperkuat dan berkelanjutan untuk proses transformasi Barantin, sehingga mampu menghadirkan sistem karantina yang modern, adaptif, dan terintegrasi,” ujarnya.

Ia mengatakan implementasi awal transformasi pembiayaan tersebut mulai terlihat pada 2025, ketika modernisasi peralatan laboratorium untuk program revitalisasi telah menjangkau 18 unit pelaksana teknis dengan nilai Rp34,45 miliar.

Pada 2026, Barantin mengalokasikan anggaran sebesar Rp307 miliar, termasuk Rp79 miliar dari SBSN untuk pembangunan instalasi, gedung laboratorium, peralatan laboratorium, dan peningkatan sarana layanan.

Selain itu, Barantin juga mencatat pengembangan KPBU untuk laboratorium rujukan nasional senilai Rp356,7 miliar yang kini memasuki tahap studi kelayakan.

Benny menambahkan Finquest juga telah mengamankan komitmen PHLN sebesar 250 juta dolar AS dari World Bank dan Islamic Development Bank, serta hibah sekitar 1,6 juta dolar AS.

Menurut dia, penguatan inovasi tersebut turut ditopang kolaborasi dengan sejumlah pihak, antara lain PT Pelindo III di Cilacap dan Jatim Graha Utama di Puspa Agro Jawa Timur.

Di sisi layanan, Barantin mencatat penerbitan 386.475 sertifikat ekspor dan 144.007 sertifikat impor sepanjang 2025.

Benny mengatakan transformasi tersebut diperkuat melalui pengembangan digitalisasi layanan Best Trust serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kerja sama internasional.

Ia menambahkan langkah itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat pelindungan terhadap sumber daya alam hayati, serta mendorong kelancaran arus perdagangan yang aman, sehat, dan berdaya saing di tingkat global.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) memperketat pengawasan lalu lintas komoditas di berbagai pintu masuk wilayah Indonesia selama arus mudik dan balik Lebaran 2026 melalui Operasi Patuh Karantina pada 13-27 Maret 2026.

Kepala Barantin Sahat Manaor Panggabean mengatakan pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan dan mutu pangan serta melindungi masyarakat dari ancaman hama penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan di tengah meningkatnya mobilitas pada periode Lebaran.

"Kami akan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap komoditas pangan yang tidak memenuhi syarat karantina sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan," kata Sahat berdasarkan keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan Operasi Patuh Karantina menyasar komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan beserta produk turunannya yang berpotensi membawa hama penyakit, seperti daging, telur, beras, sayuran, dan buah-buahan.

Pengawasan difokuskan di sejumlah titik perlintasan utama, seperti pelabuhan, bandara, dan perbatasan darat pada pos lintas batas negara.

Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan karantina dengan melaporkan komoditas yang dibawa kepada petugas karantina guna mencegah penyebaran penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan.

"Kami menghimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam pelindungan sumber daya alam hayati dengan melaporkan komoditas bawaannya kepada petugas karantina," ujar Sahat.

Pelanggaran terhadap ketentuan karantina dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Barantin Hudiansyah Is Nursal selaku Pengawas Tim Satuan Tugas ad hoc Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Barantin mengatakan pihaknya menerjunkan sebanyak 3.930 personel dalam operasi tersebut.

"Kami menerjunkan sebanyak 3.930 personel yang tersebar di 161 titik pemeriksaan tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan di seluruh Indonesia," ungkap Hudiansyah.

Selain di titik pemeriksaan resmi, pengawasan juga dilakukan di tempat pemasukan dan pengeluaran yang belum ditetapkan oleh tim gakkum masing-masing unit pelaksana teknis.

Selama tiga pekan Ramadhan, Barantin bersama instansi terkait telah menggagalkan sejumlah upaya penyelundupan komoditas, antara lain benih lobster di Yogyakarta, telur penyu di Kalimantan Barat, serta penolakan ayam tidak layak konsumsi di Papua.

"Kami akan terus melakukan pengawasan dan penindakan untuk memastikan keamanan dan mutu pangan," tuturnya.

Ia menambahkan pengawasan juga dilakukan terhadap lalu lintas satwa dan tumbuhan liar serta satwa dan tumbuhan langka.

Barantin bersinergi dengan sejumlah instansi seperti TNI, Polri, dan Kementerian Perhubungan dalam pengawasan lalu lintas komoditas selama periode arus mudik Lebaran 2026.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026