Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memperkirakan fenomena El Nino hampir pasti terjadi pada pertengahan tahun ini dengan probabilitas mencapai 80% pada periode Juni–Agustus 2026. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko cuaca ekstrem, gelombang panas, hingga kekeringan di sejumlah wilayah, termasuk Indonesia.

Dalam pembaruan El Nino/La Nina terbaru, WMO menyebut peluang berlanjutnya fenomena El Nino hingga setidaknya November 2026 mencapai 90%. Mayoritas model iklim global juga memperkirakan intensitas El Nino kali ini berada pada kategori moderat hingga kuat.

WMO menjelaskan perkembangan El Nino dipicu oleh suhu permukaan laut yang lebih hangat dari normal di wilayah Pasifik tropis bagian tengah dan timur. Pemanasan tersebut diperkuat oleh kondisi bawah permukaan laut yang tercatat lebih dari 6 derajat Celsius di atas rata-rata.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mengingatkan dunia untuk bersiap menghadapi dampak El Nino dalam beberapa bulan mendatang.

“Ilmu pengetahuan sudah sangat jelas, El Nino akan tiba dalam beberapa bulan ke depan dengan tingkat kepastian 90%. Dunia harus memperlakukannya sebagai peringatan iklim yang mendesak. Kondisi El Nino akan memperparah dampak pemanasan global. Dampaknya akan makin berat, menjangkau wilayah yang lebih luas, dan melintasi batas negara dengan sangat cepat,” ujar Guterres dalam pernyataan video resminya, Selasa (2/6/2026).

Dia menilai respons yang diperlukan dalam menghadapi fenomena El Nino adalah mempercepat aksi iklim, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, mempercepat transisi energi terbarukan, melindungi kelompok rentan, serta memperluas sistem peringatan dini.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo mengatakan El Nino berpotensi memperparah kekeringan, hujan ekstrem, serta meningkatkan risiko gelombang panas baik di daratan maupun lautan.

“Kita perlu bersiap menghadapi potensi El Nino yang kuat, yang dapat memperparah kekeringan dan curah hujan ekstrem serta meningkatkan risiko gelombang panas di daratan maupun lautan,” kata Celeste.

Dia menambahkan bahwa El Nino terakhir pada 2023–2024 merupakan salah satu dari lima yang terkuat dalam catatan sejarah. Fenomena El Nino kala itu turut berkontribusi terhadap rekor suhu global yang terjadi pada 2024.

Menurut WMO, El Nino merupakan fase hangat dari fenomena El Nino-Southern Oscillation (ENSO) yang secara alami terjadi setiap dua hingga tujuh tahun sekali dan biasanya berlangsung selama sembilan hingga 12 bulan.

Fenomena tersebut umumnya mulai berkembang antara Maret hingga Juni, kemudian mencapai puncaknya pada periode November hingga Februari. Dampaknya terhadap suhu global biasanya paling terasa pada tahun kedua setelah El Nino terbentuk.

Bagi Indonesia, El Nino umumnya berkaitan dengan penurunan curah hujan dan meningkatnya risiko kekeringan. WMO mencatat kondisi yang lebih kering dari normal berpotensi terjadi di Indonesia, Australia, sebagian Asia Selatan, Amerika Tengah, serta kawasan Karibia.

Sebaliknya, sejumlah wilayah seperti Amerika Selatan bagian selatan, Tanduk Afrika, dan sebagian Asia Tengah berpotensi mengalami peningkatan curah hujan.

Meski demikian, WMO menekankan bahwa dampak setiap peristiwa El Nino dapat berbeda-beda tergantung pada intensitas, durasi, waktu kemunculan, serta interaksinya dengan fenomena iklim lain seperti Indian Ocean Dipole (IOD).

WMO juga menegaskan belum terdapat bukti bahwa perubahan iklim meningkatkan frekuensi atau intensitas El Nino. Namun, pemanasan global dapat memperbesar dampak yang ditimbulkan karena suhu laut dan atmosfer yang lebih tinggi menyediakan energi lebih besar bagi terjadinya cuaca ekstrem.

Untuk itu, WMO meminta pemerintah, lembaga kemanusiaan, serta sektor-sektor yang sensitif terhadap iklim seperti pertanian, kesehatan, energi, dan pengelolaan air untuk memperkuat sistem peringatan dini dan langkah mitigasi sejak dini guna mengurangi dampak ekonomi maupun sosial yang ditimbulkan.

Bisnis.com, SURABAYA – Potensi bencana banjir masih senantiasa menghantui Kota Surabaya, yang diprakirakan memasuki curah hujan ekstrem pada Februari 2026. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pun berupaya melakukan penambahan rumah pompa air dan memperkuat kapasitas drainase di sejumlah titik yang rawan.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sekitar 138 titik banjir yang masih menjadi masalah menahun yang belum terselesaikan. Namun jumlah tersebut telah berhasil ditekan dari yang sebelumnya tercatat sekitar 220 titik banjir pada tahun 2021.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Hidayat Syah menjelaskan pihaknya tengah menyiapkan pembangunan sejumlah rumah pompa baru di beberapa kawasan strategis, seperti di kawasan Semolowaru dan Nginden. Selain itu, rumah pompa juga akan dibangun di kawasan utara Kota Pahlawan, yakni di sekitar Jalan Teluk Kumai, tepatnya di Teluk Betung.

"Jumlah rumah pompa kita di Surabaya akan bertambah lima unit dari total sebelumnya sebanyak 85 unit. Bulan ini dan bulan depan kita lelang," ungkap Hidayat, Selasa (3/2/2026).

Hidayat menegaskan penambahan rumah pompa menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat sistem pengendalian banjir di Surabaya. Selain pembangunan infrastruktur baru, pihaknya juga tetap mengandalkan normalisasi saluran sebagai solusi utama untuk menjaga kelancaran aliran air.

"Ini sedang kami lakukan sekarang. Jadi kami lakukan [normalisasi saluran] dengan pakai alat, juga dengan tenaga-tenaga Satgas," jelasnya.

Hidayat menerangkan salah satu upaya normalisasi telah dilakukan di kawasan Simo Kalangan, yang memiliki tingkat sedimentasi cukup tinggi. Satgas di tingkat kecamatan juga turut dilibatkan untuk menormalisasi saluran-saluran di lingkungan warga.

"Nah itu selokan-selokan warga yang mengurus teman-teman dari Satgasnya kecamatan. Jadi [Satgas] Kecamatan juga turun," ungkap Hidayat.

Sementara itu, Kepala Bidang Drainase DSDABM Kota Surabaya Adi Gunita menjelaskan kondisi sistem drainase di Surabaya secara terus-menerus dievaluasi pihaknya dan disesuaikan dengan perubahan pola curah hujan.

Adi menyebut sejumlah saluran yang sebelumnya dirancang dengan kapasitas tertentu saat ini perlu diperbesar untuk dapat menampung intensitas air hujan yang semakin tinggi.

"Jadi memang ada beberapa sistem drainase yang memang kami rasa harus menyesuaikan intensitas curah hujan," kata Adi.

Selama tahun 2026, Adi menuturkan pihaknya berencana melakukan intervensi terhadap 12 dari total 30 sistem drainase. Intervensi tersebut mencakup peningkatan kapasitas saluran drainase, termasuk pembesaran long storage yang dinilai menjadi kebutuhan mutlak.

Meski demikian, beberapa lokasi rawan di antaranya Jalan Raya Tenggilis Mejoyo, Simo Kalangan hingga Margo Mulyo, masih menjadi pekerjaan rumah yang masuk dalam perencanaan penanganan lima tahun ke depan.

"Yang namanya genangan, itu tiga parameter yang kita kendalikan. Yakni, terkait dengan tinggi genangannya, lama genangannya, sama luas genangannya," ungkap Adi.

Menghadapi puncak musim hujan Februari 2026, Pemkot Surabaya memprioritaskan kegiatan operasi dan pemeliharaan secara masif. Kegiatan tersebut meliputi pengerukan saluran secara rutin untuk mengurangi sedimentasi yang dapat menghambat aliran air.

Pihaknya mengakui ketidakpastian cuaca menjadi tantangan, meski perencanaan telah didasarkan pada hasil analisis hidrologi jangka panjang. Oleh sebab itu, di samping memastikan kesiapan sarana dan prasarana, pemkot juga menekankan pentingnya edukasi terkait sampah kepada masyarakat.

"Otomatis kita ikhtiarnya adalah sarana prasarana, sembari dengan edukasi masalah sampah hal yang mungkin sangat kita harus intens di situ," pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG - Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat telah melakukan kajian penyebab banjir bandang yang terjadi di daerah itu hingga penutupan tahun 2025 dan hasilnya intensitas hujan yang turun tergolong sangat ekstrem yakni mencapai 1.000 mm selama satu pekan.

Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Ferdinal Asmin mengatakan berdasarkan penjelasan BMKG bahwa hujan dikategorikan ekstrem jika curah hujan melebihi 150 mm dalam 24 jam, dan apabila hujan turun 1.000 mm dalam 7 hari, dimana rata-rata harian adalah 142 mm/hari, kondisi itu dinilai berada di ambang batas yakni sangat lebat atau 100-150 mm/hari.

“Di Sumbar ini curah hujan 4.000 mm selama satu tahun. Sementara kondisi yang terjadi pada penghujung tahun 2025 itu, seperempat curah hujan atau 1.000 mm turun dalam kurun waktu sepekan saja. Kondisi ini membuat beberapa aliran anak sungai di perbukitan di hulu sungainya itu mengalir deras dan meluap, hingga membuat tanah-tanah yang berada di aliran anak sungai itu tidak mampu menahan derasnya hujan dan mendorong terjadinya tanah longsor,” katanya, Selasa (27/1/2026).

Dia menyatakan kondisi tersebut semakin diperkuat melihat banyaknya kayu gelondongan hanyut hingga ke muara laut di Padang, dan secara karakteristik kayu itu sebagian besar mempunyai akar, bukan sisa potongan atau telah dibentuk menjadi balok-balok kayu.

Ferdinal menegaskan hal itu membuktikan bahwa banjir bandang yang terjadi itu, tidak sepenuhnya murni akibat pembalakan liar atau aktivitas lainnya, tapi disebabkan tingginya curah hujan yang turun selama sepekan.

Menurutnya meski ada persepsi yang muncul di kalangan publik bahwa tutupan hutan di hulu sungai seperti di Batu Busuk, Padang, tersebut rendah, hal tersebut tidaklah benar. Melihat dari hasil penelitian mahasiswa, tutupan hutan sebelum terjadi banjir bandang mencapai 40%, padahal minimal tutupan itu dikategorikan aman yakni 30%.

“Kondisi tutupan hutan di hulu sungai Batang Kuranji di atas angka minimal bahkan. Begitupun soal sedimentasi di daerah aliran sungai juga rendah,” jelasnya.

Berpedoman kepada kondisi itu, Ferdinal berpendapat solusi supaya tidak terjadi banjir bandang susulan, perlu dibangun sabo dam oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra V. Peran sabo dam, akan dapat meminimalisir derasnya aliran air dari hulu, hingga masyarakat berada dekat dari DAS bisa terselamatkan dari ancaman banjir bandang.

“Kami melihat, solusi adalah membangun sabo dam di sejumlah titik DAS Kuranji itu. Karena kalau melakukan penghijauan kembali di hulu sungai itu, bukanlah sebuah upaya yang dapat meminimalisir terjadi banjir bandang. Akan tetapi cara ini bisa saja berhasil, asalkan melakukan penanaman kembali di iringi dengan pembangunan sabo dam,” sebutnya.

Bukan Perhutanan Sosial jadi Penyebab Kerusakan Hutan

Selain itu, Ferdinal juga menanggapi tentang anggapan publik yang menyatakan keberadaan Perhutanan Sosial yang berada dekat dengan daerah aliran sungai, telah membuat kondisi tanah di perbukitan sepanjang DAS tidak bekerja menyerap air secara optimal.

Bantahan ini setelah melihat dari posisi Perhutanan Sosial di DAS Kuranji itu, dimana keberadaan Perhutanan Sosial saat ini berada di ketinggian 230 mdpl, sementara sumber banjir bandang yakni di hulu sungai mencapai 1.500 mdpl. “Kami bahkan sudah persika kondisi sebelum dan sesudah terjadi banjir bandang ini.

“Besar-besar hujan yang turun, makanya mudah membuat tanah jadi berlubang dan menyebabkan longsoran,”

Bukan wilayah perhutanan sosial, karena perhutanan sosial saat ini 230 mdpl, sementara sumber banjir bandang dari 1.500 mdpl. Dishut bahkan sudah memeriksa kondisi sebelum dan sesudah terjadi banjir bandang tersebut. Makanya, banjir bandang yang terjadi itu bukan dikarenakan adanya Perhutanan Sosial.

Menurutnya, hadirnya Perhutanan Sosial yang telah mengurangi dampak buruk dari banjir bandang yang telah terjadi tersebut. “Kalau tidak ada Perhutanan Sosial ini, saya perkirakan akan semakin buruk banjir bandang yang terjadi itu, akan lebih parah lagi. Karena, tanpa ada Perhutanan Sosial, aktivitas masyarakat membuka lahan pertanian atau perkebunan akan semakin meluas tanpa memperhitungkan dampak-dampak lainnya,” ucap dia.

Dikatakannya pascabencana yang terjadi, sebagai tindak lanjuti dari anggapan publik yang negatif terhadap kegiatan Perhutanan Sosial yang berada dekat dari DAS Kuranji Padang yakni Perhutanan Sosial Padang Janiah, Puncak Labuang, dan Sikayan Balumuik, tidak ditemukan adanya kawasan longsoran.

“Seharusnya, kalau Perhutanan Sosial itu dianggap telah merusak hutan, titik tanah longsor yang kemudian menutupi aliran sungai itu terjadi di kawasan Perhutanan Sosial yang telah dikelola oleh masyarakat. Kenyataannya, kondisi di lapangan, kawasan di sana baik-baik saja,” tegasnya.

Ferdinal menjelaskan saat ini total luas Perhutanan Sosial di Sumbar mencapai 380 ribu hektare dan 27 hektare diantaranya tengah dilakukan perambahan atau pembersihan semak belukar, karena untuk menanam tanaman buah seperti manggis, durian, atau kopi, semak belukar harus dibersihkan terlebih dahulu, tanpa harus dibakar.

“Kondisi itu bukan penggundulan, karena bukan menembang pohon-pohon yang besar, tapi membersihkan semak belukar saja,” kata dia.

Dia menyatakan jikapun dikemudian hari ditemukan Perhutanan Sosial telah menjalankan pemanfaatan hutan tidak sesuai ketentuan, langkah yang akan dilakukan mulai dari teguran administrasi, hingga pencabutan izin Perhutanan Sosial. Adanya tahapan ini, melihat dari kondisi dampak kerusakan dan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial nya.

“Kami tidak akan membela Perhutanan Sosial yang tidak sesuai ketentuan cara pemanfaatan hutannya, jika salah, kami tertibkan, tidak ada negosiasinya,” ungkap dia.

Ekonomi Petani Hutan Naik Nyaris 100%

Kemudian Ferdinal mengatakan hadirnya Perhutanan Sosial di Sumbar, berdasarkan hasil survei pendapatan petani hutan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), di tahun 2021 lalu pendapatan petani hutan di Sumbar Rp1,7 juta per bulan, kemudian terus naik di tahun berikutnya menjadi Rp2,1 juta per bulannya, hingga di tahun 2025 pendapatan petani hutan mencapai Rp3,1 juta per bulannya.

“Dari tahun ke tahun, pendapatan petani hutan di Sumbar tren naik. Jika dibandingkan tahun 2021 dan 2025, kenaikannya itu nyaris 100%,” sebutnya.

Oleh karena itu, sesuai dengan konsep hadirnya Perhutanan Sosial yakni memberikan akses kelola kepada masyarakat di sekitar hutan, tanpa harus merusak hutan, telah memberikan dampak ekonomi yang sangat baik masyarakat. Adanya tren peningkatan pendapatan petani hutan itu, seiring banyaknya muncul usaha yang dikelolah dari hasil hutan.

Dikatakannya dari wilayah Perhutanan Sosial yang dikelolah itu, pada umumnya aktivitas usaha kebanyak hasil hutan bukan kayu, yakni hanya memanfaatkan buah-buahan, ada juga mengembangkan hutan, menyadap getah pinus, gula aren, asam kandis, hingga madu kelulut.

“Jadi sekitar masyarakat hutan ini banyak melahirkan produk olahan,” ujarnya.

Namun untuk produk olahan yang telah dilahirkan dari memanfaatkan hasil bukan kayu di hutan itu, sejauh ini belum bisa dipasarkan secara luas. Karena memang, ada beberapa tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi, seperti sertifikasi halal dan izin edar oleh BPOM. “Terkait hal ini kami akan terus berupaya membantu petani hutan ini,” tegasnya.

Menurutnya bahkan dari Bareskrim telah datang ke Dishut Sumbar mempertanyakan soal kabar bahwa Perhutanan Sosial penyebab terjadi longsoran di hulu, dan dia menegaskan tidak ada hubungannya dengan Perhutanan Sosial. “Tapi kalau bicara soal aktivitas perusahaan, yang ada, yaitu Semen Padang, tapi tidak ada kaitannya dengan banjir bandang di DAS Kuranji, dan perbukitan di Semen Padang itu, baik-baik saja kondisinya,” ucap dia.

Ferdinal bilang Dishut selama ini sudah intens melakukan edukasi kepada masyarakat terkait menjaga hutan. Karena memang, kalau berhadapan dengan masyarakat yang dikedepankan adalah berdiskusi, sementara kalau ke perusahaan harus menggunakan aturan.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memperpanjang agenda operasi modifikasi cuaca (OMC) menjadi sampai 27 Januari 2026 imbas cuaca ekstrem.

Pramono mengatakan pada dasarnya puncak tertinggi hujan terjadi pada 18 Januari 2026, yaitu 267 milimeter per hari. Namun, terdapat laporan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait kelanjutan cuaca ekstrem.

"Memang sekarang ini sedang terjadi cuaca ekstrem dan BMKG sendiri sudah menyampaikan kepada Pemerintah DKI Jakarta untuk operasi modifikasi cuaca yang awalnya hanya akan kami lakukan sampai dengan tanggal 23, maka akan kami perpanjang sampai dengan tanggal 27," kata Pramono dalam konferensi pers pada Jumat (23/1/2026).

Dalam menjalankan OMC, Pramono menjelaskan setiap hari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terbang tiga kali.

"Artinya memang modifikasi cuaca yang dilakukan karena budget-nya sudah tersedia, bahkan budget-nya kita sediakan sampai dengan 30 hari ke depan sehingga tidak ada hambatan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan dalam beberapa hari terakhir curah hujan cukup tinggi sehingga menyebabkan genangan di beberapa ruas jalan di Ibu Kota. Pemerintah pusat pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak.

Prasetyo menegaskan meskipun Presiden Prabowo sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, Kepala Negara terus memantau situasi di Tanah Air dan berkomunikasi langsung dengan jajaran pemerintah.

“Atas arahan dan petunjuk Bapak Presiden, kami telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BNPB, serta BMKG untuk memperkuat operasi modifikasi cuaca di wilayah Jabodetabek, guna mengurangi intensitas curah hujan,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kajian ilmiah Institut Pertanian Bogor (IPB University) menilai aktivitas PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) tidak menunjukkan bukti kuat sebagai penyebab utama (dominant cause) banjir bandang dan longsor di Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Garoga, Sumatera Utara, dalam rangkaian bencana yang juga melanda Aceh dan Sumatera Barat.

Hasil kajian menyimpulkan bencana longsor dan banjir bandang di DAS Garoga lebih dipengaruhi oleh kombinasi faktor alamiah mulai curah hujan ekstrem, akibat siklon tropis Senyar hingga kemiringan lereng yang curam.

Hal tersebut disampaikan oleh Guru Besar Bidang Kehutanan IPB University, Yanto Santoso.

Dok. Berry Subhan Putra/Kompas.com Ilustrasi kelapa sawit. Negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.

Menurutnya, penyebab banjir bandang dan longsor di DAS Garoga tidak bisa ditarik secara sederhana dengan menunjuk satu pihak saja.

Berdasarkan analisis spasial, hidrologi, dan geologi yang dikombinasikan dengan hasil verifikasi langsung di lapangan, aktivitas PT TBS tidak memenuhi kriteria sebagai penyebab utama atau dominan terjadinya bencana tersebut.

Artinya, tidak ditemukan bukti ilmiah yang cukup kuat untuk menyimpulkan kegiatan perusahaan menjadi faktor penentu terjadinya banjir bandang dan longsor.

"Berdasarkan analisis spasial, hidrologi, geologi, serta hasil verifikasi lapangan, kegiatan PT TBS tidak dapat dinyatakan sebagai penyebab dominan banjir bandang dan longsor di DAS Garoga. Penilaian bencana harus dilakukan secara menyeluruh pada skala DAS, bukan secara parsial pada satu entitas usaha,” ujar Yanto lewat keterangan pers, Sabtu (10/1/2026).

Tim IPB sendiri telah melakukan kajian di lokasi kegiatan PT TBS di Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Kajian IPB juga mencatat bahwa sebagian besar lahan PT TBS tidak berada dalam kawasan hutan negara, melainkan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL).

SHUTTERSTOCK/litalalla Ilustrasi kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit.

Bahkan sebelumnya merupakan lahan garapan masyarakat yang ditanami karet, pinang, dan tanaman campuran lainnya.

Yanto mengungkapkan, PT TBS telah memiliki izin usaha perkebunan, izin lokasi, serta persetujuan lingkungan. Sementara HGU masih dalam proses karena belum seluruh lahan dilakukan ganti rugi kepada pemiliknya.

Ia mencatat penting untuk membedakan antara izin usaha dan hak atas tanah.

HGU adalah hak agraria, bukan izin usaha. Dalam sistem hukum perkebunan, legalitas operasional ditentukan oleh perizinan berusaha.

“Ketiadaan HGU pada tahap tertentu tidak serta-merta berarti seluruh kegiatan menjadi ilegal,” paparnya.

Namun demikian, ia menegaskan proses pengurusan HGU tetap harus diselesaikan sesuai ketentuan, dan pengawasan negara tetap diperlukan untuk memastikan kepatuhan hukum.

Seperti diketahui, Satgas PKH memastikan proses penegakan hukum terhadap para pelaku yang diduga turut memicu terjadinya bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, akan terus ditegakkan.

Tak hanya sebatas pelanggaran sanksi administratif, Satgas PKH kini sedang membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran pidana dalam musibah tersebut.

Satgas PKH menyatakan PT TBS merupakan salah satu korporasi yang patut diduga sebagai salah satu korporasi penyebab bencana banjir bandang dan longsor di DAS Aek Garoga pada tanggal 25-26 November 2025.

Namun, temuan IPB mengungkap fakta lain, bahwa luasan kebun PT TBS yang benar-benar berada di wilayah DAS Garoga sangat kecil, bahkan diperkirakan kurang dari 0,5 persen dari total luas DAS yang mencapai sekitar 12.767 hektare.

Dari total izin lokasi 2.497 hektare, lahan yang telah dibuka hanya sekitar 282 hektare, dan yang telah ditanami sawit baru 86,5 hektare.

AFP PHOTO / ADEK BERRY Ilustrasi kelapa sawit

“Jika dibandingkan dengan skala DAS, kontribusi luasan tersebut secara hidrologis sangat terbatas. Secara ilmiah, sulit menyimpulkan bahwa luasan sekecil itu menjadi pemicu utama bencana berskala besar,” jelasnya.

Hasil kajian menyimpulkan bencana longsor dan banjir bandang di DAS Garoga lebih dipengaruhi oleh kombinasi faktor alamiah, antara lain curah hujan ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar, kondisi geologi berupa batuan induk liat masif yang kedap air, solum tanah yang tipis pada lereng-lereng curam, serta kemiringan lereng yang tinggi.

“Kondisi ini menyebabkan tanah dengan cepat mencapai batas mencair (liquid limit). Pada situasi seperti itu, longsor bisa terjadi baik di lahan terbuka maupun di kawasan berhutan,” kata Idung Risdiyanto, pakar agrometeorologi dari Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University.

Dia menyebut hujan ekstrem akibat siklon tropis Senyar merupakan terbesar selama 40 tahun terakhir di Indonesia.

Apalagi 10 hari sebelumnya terjadi hutan yang berurutan sehingga menyebabkan tanah menjadi jenuh dan sulit menyerap air.

Lebih jauh, pakar ilmu tanah IPB University, Basuki Sumawinata, menjelaskan curah hujan selama kejadian siklon mencapai 400 mm dalam 1-3 hari, jumlah yang jauh melampaui rata-rata bulanan.

“Curah hujan sebulan biasanya 150-200 mm. Ketika 400 mm turun hanya dalam beberapa hari, tanah tidak mungkin mampu meresapkan air, sehingga terjadi aliran permukaan yang massif,” katanya.

Dan hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ia menambahkan, bobot vegetasi besar di lereng curam justru dapat mempercepat terjadinya longsor ketika lapisan tanah kehilangan kestabilannya.

Menjawab isu kayu gelondongan yang terbawa arus banjir, Basuki mencatat bahwa dua anak sungai yang berhulu di sekitar kebun PT TBS, yakni Aek Nahombar dan Aek Hopong, memiliki dimensi sempit dan berkelok tajam sehingga tidak memungkinkan menghanyutkan kayu-kayu besar.

“Secara morfologi sungai, sangat tidak mungkin log kayu berukuran besar berasal dari areal kebun PT TBS. Indikasi kuat menunjukkan kayu-kayu tersebut berasal dari perambahan dan longsoran di bagian lain DAS Garoga,” lanjutnya.

canva.com Ilustrasi kelapa sawit

Basuki menekankan bencana tersebut memberikan pelajaran penting bagi pengelolaan lingkungan di Indonesia. Salah satunya adalah perlunya pemahaman yang lebih kontekstual tentang fungsi hutan dan vegetasi.

“Konsep bahwa hutan selalu mencegah longsor tidak bisa digeneralisasi. Pada lereng sangat curam dengan tanah dangkal di atas batuan kedap air, vegetasi besar justru dapat menjadi faktor pemberat saat hujan ekstrem,” jelasnya.

Karena itu, ia mendorong agar penanganan dan penetapan tanggung jawab hukum atas bencana alam dilakukan secara ilmiah, proporsional, dan berbasis kajian lintas disiplin, melibatkan aspek hidrologi, geologi, dan klimatologi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar klimatologi dan perubahan iklim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Erma Yulihastin mengingatkan bahwa kenaikan temperatur muka Bumi akibat krisis iklim berkorelasi langsung dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem yang memicu bencana hidrometeorologi, seperti yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra.

Dalam diskusi yang diikuti secara daring dari Jakarta pada Selasa (30/12/2025), Erma menjelaskan bahwa temperatur permukaan Bumi saat ini telah meningkat mendekati ambang 1,5 derajat Celsius. Ambang tersebut diperkirakan dapat tercapai pada 2029, lebih cepat beberapa tahun dibandingkan proyeksi sebelumnya.

“Konsekuensi langsung dari kondisi yang 1,5 [derajat Celsius] memang yang pertama kali, yang sangat langsung begitu adalah extreme weather event, kejadian cuaca ekstrem yang salah satu indikasinya adalah storm atau badai,” kata Erma, dikutip dari Antara, Rabu (31/12/2025).

Erma menyampaikan bahwa tim peneliti BRIN telah melakukan pendalaman terhadap perilaku dan karakteristik badai di Indonesia. Salah satu dampak signifikan dari krisis iklim yang tengah berlangsung adalah perubahan pola badai, baik dari sisi intensitas, cakupan wilayah, maupun durasi kejadian.

Menurut dia, cuaca ekstrem yang terjadi di Sumatra merupakan fenomena dalam skala sinoptik melalui badai tropis. Fenomena ini memiliki cakupan spasial yang luas, dapat mencapai ratusan hingga ribuan kilometer, serta berlangsung dalam rentang waktu yang lebih panjang, mulai dari beberapa hari hingga berpekan-pekan.

Kondisi tersebut, lanjut Erma, memperbesar potensi terjadinya hujan ekstrem yang memicu banjir dan longsor di berbagai wilayah.

Sebelumnya, curah hujan ekstrem yang dipengaruhi Siklon Tropis Senyar di kawasan dekat Sumatra berkontribusi terhadap banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025.

Bencana hidrometeorologi tersebut mengakibatkan 1.141 orang meninggal dunia dan 163 orang masih dinyatakan hilang, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa (30/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Cuaca ekstrem kembali terjadi sepanjang 2025 pada tingkat yang mengkhawatirkan dan secara tidak proporsional menghantam kelompok masyarakat paling rentan dan termarjinalkan.

Laporan terbaru World Weather Attribution (WWA) menunjukkan bahwa meskipun variabilitas iklim alami seperti El Niño berada dalam fase yang lebih sejuk, emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia tetap mendorong suhu global ke level yang sangat tinggi.

Kondisi tersebut memperparah gelombang panas berkepanjangan, memperburuk kekeringan dan risiko kebakaran, serta meningkatkan intensitas hujan ekstrem dan angin kencang pada badai dan banjir. Dampaknya tidak hanya memicu ribuan korban jiwa, tetapi juga memaksa jutaan orang kehilangan tempat tinggal, terutama di wilayah dengan kapasitas adaptasi yang terbatas.

Temuan tersebut menunjukkan besarnya risiko yang sudah dihadapi dunia pada tingkat pemanasan sekitar 1,3 derajat Celsius dibandingkan era praindustri. Kondisi ini sekaligus memperkuat urgensi untuk mempercepat transisi keluar dari energi fosil guna menekan eskalasi dampak iklim di masa depan.

WWA mencatat bahwa dampak bencana iklim sangat ditentukan oleh kerentanan lokal yang spesifik, tetapi pola ketidakadilan yang sama berulang di berbagai belahan dunia.

Studi di Sudan Selatan, misalnya, menunjukkan bahwa perempuan terdampak secara tidak seimbang oleh panas ekstrem karena banyak bekerja di sektor informal yang terekspos suhu tinggi seperti pertanian dan perdagangan kaki lima, dengan keterbatasan sumber daya dan tingkat literasi yang rendah.

Secara global, perempuan menanggung beban yang lebih besar akibat minimnya representasi dalam kepemimpinan dan tanggung jawab pengasuhan tanpa upah. Kondisi tersebut meningkatkan paparan perempuan terhadap suhu berbahaya dan risiko kesehatan jangka panjang. Panas ekstrem juga mengganggu pendidikan melalui penutupan sekolah yang pada akhirnya memperkuat ketimpangan gender.

Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatra pada pengujung 2025 menempatkan Indonesia dalam peta kerugian ekonomi global akibat krisis iklim. Di tengah meningkatnya frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem, Sumatra menjadi salah satu wilayah terdampak paling mahal secara ekonomi.

Tahun 2025 tercatat sebagai salah satu periode dengan biaya iklim terbesar dalam sejarah. Kerugian ekonomi global yang menembus ratusan miliar dolar AS dan ribuan korban jiwa menegaskan bahwa krisis iklim tidak lagi sekadar ancaman jangka panjang, melainkan risiko nyata yang sedang berlangsung.

Laporan terbaru dari Christian Aid bertajuk Counting the Cost 2025: A year of climate breakdown mengungkap bahwa total kerugian ekonomi dari sepuluh bencana iklim terbesar di dunia sepanjang 2025, termasuk Siklon Tropis Senyar yang menghantam Sumatra, diperkirakan melampaui US$120 miliar atau lebih dari Rp1.800 triliun.

Kebakaran yang melanda California, Amerika Serikat pada awal 2025 menempati peringkat pertama sebagai bencana dengan kerugian terbesar, yakni dengan nilai US$60 miliar dan menyebabkan kematian 400 orang.

Banjir dan longsor yang terjadi di berbagai negara di Asia Tenggara dan Selatan akibat siklon tropis pada November 2025 berada di peringkat kedua berdasarkan laporan tersebut. Bencana tersebut menyebabkan kerugian ekonomi senilai US$25 miliar serta menyebabkan kematian 1.750 orang di Thailand, Indonesia, Sri Lanka, Vietnam, dan Malaysia.

Sementara itu, banjir musiman di China dengan kerugian sebesar US$11,7 miliar dan menewaskan 30 orang berada di peringkat ketiga.

Laporan tersebut menekankan bahwa bencana-bencana ini bukan kejadian alami. Di California, perubahan iklim meningkatkan kemungkinan kondisi cuaca kebakaran ekstrem setidaknya 35%.

Analisis serupa juga menjelaskan fenomena siklon tropis di Asia Tenggara. Ilmuwan mencatat bahwa perubahan iklim meningkatkan intensitas badai tersebut sehingga curah hujan melonjak tinggi dan menyebabkan banjir mematikan. Perubahan iklim juga meningkatkan kemungkinan terjadinya topan dengan intensitas tinggi seperti Topan Ragasa sebesar 49%.

“Bencana iklim ini merupakan peringatan tentang apa yang akan terjadi jika kita tidak mempercepat transisi dari bahan bakar fosil. Bencana ini juga menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk adaptasi, khususnya di negara-negara Selatan, di mana sumber daya terbatas dan masyarakat sangat rentan terhadap guncangan iklim,” kata Patrick Watt, CEO Christian Aid, dikutip dari siaran pers, Senin (22/12/2025).

Selain kerugian, wilayah-wilayah yang terdampak bencana juga mesti menanggung biaya rekonstruksi. Jumlahnya pun cukup signifikan bagi negara-negara berkembang. Contohnya, untuk membenahi kerusakan akibat banjir parah di Sumatra, kebutuhan biaya diestimasi melebihi US$3 miliar, sementara di Sri Lanka mencapai US$6–7 miliar.

Sumatra Paling Rentan Cuaca Ekstrem

Kerentanan Sumatra dalam menghadapi krisis iklim yang makin intens turut tecermin dalam pemodelan yang dilakukan tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Analisis menunjukkan bahwa Pulau Sumatra menjadi wilayah paling rentan terhadap peningkatan cuaca ekstrem, khususnya hujan dan angin ekstrem, dalam periode 2021–2040.

Profesor Riset BRIN sekaligus Ahli Iklim dan Cuaca Ekstrem, Erma Yulihastin, menjelaskan bahwa proyeksi cuaca ekstrem yang disusun menggunakan 14 model iklim memperlihatkan peningkatan signifikan kejadian hujan ekstrem dan angin ekstrem, terutama pada periode musim hujan Desember–Februari.

“Berdasarkan peringkat hasil proyeksi hingga 2040, Sumatra menduduki posisi pertama untuk peningkatan angin ekstrem pada musim hujan. Wilayahnya paling luas dan intensitasnya paling tinggi,” ujarnya dalam diskusi daring bertema Risiko Cuaca Ekstrem dan Solusi Iklim, Kamis (18/12/2025), dikutip dari YouTube Madani Berkelanjutan.

Erma menuturkan bahwa cuaca ekstrem dianalisis melalui dua komponen utama, yakni hujan ekstrem dan angin ekstrem, serta keterkaitan keduanya. Hasil simulasi menunjukkan Sumatra secara konsisten menempati peringkat teratas baik untuk angin ekstrem maupun hujan ekstrem.

Secara spasial, peningkatan hujan ekstrem di Sumatra terkonsentrasi di wilayah Sumatra bagian utara serta kawasan Riau, termasuk Pekanbaru dan daerah pesisir yang berbatasan dengan Selat Malaka. Di wilayah ini, peningkatan hujan ekstrem terjadi bersamaan dengan penguatan angin ekstrem.

“Kondisi ini menjadi indikasi awal keterkaitan dengan aktivitas badai tropis, karena hujan dan angin ekstrem meningkat secara simultan,” kata Erma.

Selain Sumatra, Kalimantan juga menunjukkan peningkatan signifikan pada kedua komponen cuaca ekstrem. Wilayah Kalimantan bagian tengah hingga selatan serta barat tercatat mengalami lonjakan hujan ekstrem dan angin ekstrem yang relatif merata. Menurut Erma, pola ini berkaitan dengan peningkatan intensitas fenomena Borneo Vortex yang memicu cuaca ekstrem di wilayah tersebut.

Sementara itu, Sulawesi relatif tidak menunjukkan peningkatan signifikan pada angin ekstrem, meskipun hujan ekstrem tercatat meningkat pada periode tertentu. Papua dinilai relatif stabil dari sisi angin ekstrem, namun berpotensi mengalami peningkatan hujan ekstrem, terutama pada periode musim kemarau, yakni September–November.

Adapun Pulau Jawa dinilai termasuk wilayah yang relatif paling stabil dibanding pulau besar lainnya. Meski demikian, peningkatan hujan ekstrem dan angin ekstrem tetap teridentifikasi pada periode Maret–Mei, meskipun dengan intensitas yang lebih rendah.

Perubahan pola paling mencolok, menurut Erma, terjadi di wilayah Bali dan Indonesia bagian timur. Kawasan ini mengalami perubahan signifikan baik pada pola hujan maupun angin ekstrem, yang diduga kuat dipengaruhi oleh pemanasan suhu permukaan laut di perairan timur Indonesia, seperti Laut Flores, Laut Banda, dan Laut Maluku.

Ia menambahkan bahwa tantangan ke depan tidak hanya terletak pada peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem, tetapi juga pada kesiapan sistem mitigasi risiko. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki mekanisme perhitungan risiko cuaca ekstrem yang terintegrasi ke dalam skema keuangan maupun asuransi, sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara maju.

Menurut Erma, cuaca ekstrem yang berkaitan dengan badai tropis bersifat high frequency dan high impact, sehingga dampaknya berpotensi lebih besar dibandingkan bencana alam lain yang jarang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemantauan, pemodelan beresolusi tinggi, serta inovasi kebijakan untuk mengelola risiko cuaca ekstrem secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemodelan iklim yang dilakukan tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan Pulau Sumatra menjadi wilayah paling rentan terhadap peningkatan cuaca ekstrem, khususnya hujan dan angin ekstrem, dalam periode 2021–2040.

Profesor Riset BRIN sekaligus Ahli Iklim dan Cuaca Ekstrem, Erma Yulihastin, menjelaskan bahwa proyeksi cuaca ekstrem yang disusun menggunakan 14 model iklim memperlihatkan peningkatan signifikan kejadian hujan ekstrem dan angin ekstrem, terutama pada periode musim hujan Desember–Februari.

“Berdasarkan peringkat hasil proyeksi hingga 2040, Sumatra menduduki posisi pertama untuk peningkatan angin ekstrem pada musim hujan. Wilayahnya paling luas dan intensitasnya paling tinggi,” ujarnya dalam diskusi daring bertema Risiko Cuaca Ekstrem dan Solusi Iklim, Kamis (18/12/2025), dikutip dari YouTube Madani Berkelanjutan.

Erma menuturkan bahwa cuaca ekstrem dianalisis melalui dua komponen utama, yakni hujan ekstrem dan angin ekstrem, serta keterkaitan keduanya. Hasil simulasi menunjukkan Sumatra secara konsisten menempati peringkat teratas baik untuk angin ekstrem maupun hujan ekstrem.

Secara spasial, peningkatan hujan ekstrem di Sumatra terkonsentrasi di wilayah Sumatra bagian utara serta kawasan Riau, termasuk Pekanbaru dan daerah pesisir yang berbatasan dengan Selat Malaka. Di wilayah ini, peningkatan hujan ekstrem terjadi bersamaan dengan penguatan angin ekstrem.

“Kondisi ini menjadi indikasi awal keterkaitan dengan aktivitas badai tropis, karena hujan dan angin ekstrem meningkat secara simultan,” kata Erma.

Selain Sumatra, Kalimantan juga menunjukkan peningkatan signifikan pada kedua komponen cuaca ekstrem. Wilayah Kalimantan bagian tengah hingga selatan serta barat tercatat mengalami lonjakan hujan ekstrem dan angin ekstrem yang relatif merata. Menurut Erma, pola ini berkaitan dengan peningkatan intensitas fenomena Borneo Vortex yang memicu cuaca ekstrem di wilayah tersebut.

Sementara itu, Sulawesi relatif tidak menunjukkan peningkatan signifikan pada angin ekstrem, meskipun hujan ekstrem tercatat meningkat pada periode tertentu. Papua dinilai relatif stabil dari sisi angin ekstrem, namun berpotensi mengalami peningkatan hujan ekstrem, terutama pada periode musim kemarau, yakni September–November.

Adapun Pulau Jawa dinilai termasuk wilayah yang relatif paling stabil dibanding pulau besar lainnya. Meski demikian, peningkatan hujan ekstrem dan angin ekstrem tetap teridentifikasi pada periode Maret–Mei, meskipun dengan intensitas yang lebih rendah.

Perubahan pola paling mencolok, menurut Erma, terjadi di wilayah Bali dan Indonesia bagian timur. Kawasan ini mengalami perubahan signifikan baik pada pola hujan maupun angin ekstrem, yang diduga kuat dipengaruhi oleh pemanasan suhu permukaan laut di perairan timur Indonesia, seperti Laut Flores, Laut Banda, dan Laut Maluku.

Ia menambahkan bahwa tantangan ke depan tidak hanya terletak pada peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem, tetapi juga pada kesiapan sistem mitigasi risiko. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki mekanisme perhitungan risiko cuaca ekstrem yang terintegrasi ke dalam skema keuangan maupun asuransi, sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara maju.

Menurut Erma, cuaca ekstrem yang berkaitan dengan badai tropis bersifat high frequency dan high impact, sehingga dampaknya berpotensi lebih besar dibandingkan bencana alam lain yang jarang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemantauan, pemodelan beresolusi tinggi, serta inovasi kebijakan untuk mengelola risiko cuaca ekstrem secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebagai negara kepulauan yang luas, Indonesia menghadapi risiko bencana alam yang tinggi sepanjang tahun karena berada tepat di pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik.

Di sisi lain, kondisi atmosfer yang tidak menentu turut memperburuk potensi terjadinya bencana. Curah hujan ekstrem, angin kencang, dan perubahan suhu yang drastis semakin sering terjadi akibat dampak perubahan iklim.

Tidak hanya faktor alam, tindakan manusia juga memberikan kontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan. Deforestasi dan pembangunan tanpa perencanaan matang menjadikan banyak kawasan lebih rentan terhadap banjir maupun longsor.

Menjelang pergantian tahun, berbagai daerah di Indonesia kerap mengalami rangkaian bencana yang datang hampir bersamaan. Walaupun akhir tahun bukan penyebab munculnya bencana, tingginya aktivitas perjalanan masyarakat membuat dampaknya bisa jauh lebih besar.

Beberapa bencana yang terjadi pun sering kali diperparah oleh penebangan pohon yang merusak keseimbangan alam.

Berikut ini sejumlah bencana alam yang melanda Indonesia pada penghujung tahun 2025.

1. Banjir Bandang di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh

Banjir bandang yang melanda wilayah Sumatra hingga Aceh sejak November 2025 menyebabkan sejumlah daerah terendam dan masyarakat harus menghadapi kondisi serba terbatas. Banyak warga kehilangan akses pangan dan kebutuhan dasar akibat tingginya genangan air.

Hingga Rabu (10/12/2025) pukul 17.00 WIB, jumlah korban jiwa dilaporkan mencapai 969 orang. Angka ini menunjukkan betapa besar dampak bencana tersebut terhadap keselamatan dan kehidupan masyarakat setempat.

2. Erupsi Gunung Semeru

Gunung Semeru mengalami erupsi pada Rabu (19/11/2025) dengan peningkatan aktivitas yang signifikan mulai pukul 14.13 WIB. Kondisi ini membuat status Semeru dinaikkan ke Level IV atau Awas sebagai bentuk kewaspadaan maksimal.

Awan panas tercatat berlangsung dari pukul 14.13 hingga 18.11 WIB dengan amplitudo maksimum 34 mm dan jarak luncur lebih dari 13 kilometer menuju kawasan Besuk Kobokan. Akibat erupsi ini, sebanyak 1.156 warga terpaksa mengungsi demi menjaga keselamatan mereka.

3. Gempa Bumi Nias Selatan

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 mengguncang Nias Selatan pada Selasa (2/12/2025) pukul 20.16 WIB. Meskipun guncangannya cukup kuat, gempa ini dipastikan tidak berpotensi tsunami.

Getaran gempa turut dirasakan hingga ke wilayah Sibolga, Humbang Hasundutan, dan Nias Barat. Peristiwa ini kembali mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan terhadap gempa bumi di wilayah rawan.

4. Tanah Longsor di Bandung

Tanah longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Arjasari, Bandung, pada Jumat (5/12/2025) sekitar pukul 17.20 WIB. Intensitas hujan yang tinggi membuat struktur tanah di perbukitan melemah hingga akhirnya meluncur dan menimbun rumah serta area perkebunan warga.

Longsor tersebut melanda wilayah RT 06 dan 07, RW 09, Kampung Condong, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Seorang warga bernama Herman turut membantu proses evakuasi tiga orang yang tertimbun material longsor. (Angel Rinella)

Bisnis.com, JAKARTA — Musim hujan terjadi di negara-negara beriklim tropis dan subtropis, sehingga wilayah tersebut lebih sering mengalami curah hujan tinggi sepanjang tahun.

Curah hujan yang ekstrem di beberapa negara dipengaruhi oleh faktor geografis dan iklim yang khas. Letak wilayah yang berada pada jalur angin muson atau memiliki kawasan pegunungan turut meningkatkan intensitas hujan dibandingkan negara lain.

Dilansir dari laman World Meteorological Organization, curah hujan ekstrem telah memicu banjir besar di beberapa kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Peristiwa ini menyebabkan ratusan korban jiwa, memaksa banyak penduduk mengungsi, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar.

Asia menjadi wilayah yang sangat rentan terhadap bencana banjir akibat perubahan iklim yang terus berlangsung. Kenaikan suhu global meningkatkan potensi hujan ekstrem karena atmosfer yang lebih hangat mampu menampung uap air dalam jumlah lebih besar.

Dilansir dari laman World Atlas, Berikut 10 Negara dengan curah hujan tertinggi di dunia.

1. Kolombia: 3.240 mm
2. Sao Tome & Principe: 3.200 mm
3. Papua Nugini: 3.142 mm
4. Kepulauan Solomon: 3.028 mm
5. Panama: 2.928 mm
6. Kosta Rika: 2.926 mm
7. Samoa: 2.880 mm
8. Malaysia: 2.875 mm
9. Brunei: 2.772 mm
10. Indonesia: 2.702 mm

Curah Hujan Tinggi di Indonesia

Dilansir dari BMKG, bahwa curah hujan dengan intensitas tinggi hingga sangat tinggi berpotensi terjadi di wilayah selatan Indonesia, mencakup Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, hingga Papua bagian selatan. Kondisi ini menandakan sebagian wilayah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap hujan lebat dan potensi bencana terkait.

Sementara itu, pada periode Februari hingga April 2026, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan kategori menengah dan mulai kembali ke kondisi normal. Namun, selama November hingga Desember 2025, sebagian besar wilayah masih akan mengalami curah hujan di atas normal, terutama di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.

Faktor global dan regional, seperti fenomena La Niña lemah serta Dipole Mode negatif (-1,61), membuat atmosfer tetap labil dan mendukung pembentukan awan konvektif di sejumlah wilayah.

Kondisi ini meningkatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang, khususnya di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, NTB, dan Sulawesi Selatan.

BMKG juga mendeteksi keberadaan Siklon Tropis Kalmaegi di Samudra Hindia bagian barat daya Lampung serta beberapa sirkulasi siklonik lain yang turut memengaruhi dinamika cuaca nasional.

Dalam sepekan ke depan (3–9 November 2025), hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprediksi terjadi di pesisir barat Sumatera, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, dan Papua.

BMKG bersama BNPB dan instansi terkait, telah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di beberapa wilayah rawan untuk meminimalkan dampak cuaca ekstrem, antara lain:

- Jawa Tengah (Posko Semarang & Solo) menggunakan dua armada pesawat, yaitu Cessna dan Grand Caravan, pada periode 25 Oktober – 3 November 2025.
- Jawa Barat (Posko Jakarta) mengoperasikan satu armada pesawat pada periode 23 Oktober – 3 November 2025. (Angel Rinella)

Bisnis.com, JAKARTA — Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara mencetak rekor suhu rata-rata terpanas pada 2024, dengan tingkat kenaikan yang dua kali lebih tinggi daripada rata-rata global.

Hal ini terungkap dalam laporan terbaru dari World Meteorological Organization (WMO) bertajuk The State of the Climate in the Arab Region. Kawasan ini memperlihatkan tren pemanasan yang makin cepat dalam beberapa tahun terakhir, dengan fenomena kekeringan dan curah hujan ekstrem yang lebih intens.

“2024 merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat di kawasan Arab. Hal ini melanjutkan tren jangka panjang. Suhu meningkat dua kali lipat dari rata-rata global, dengan gelombang panas ekstrem yang mendorong masyarakat pada batas ketahanan mereka,” kata Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo, dikutip dari siaran pers, Jumat (5/12/2025).

Dia memaparkan bahwa sistem kesehatan manusia, ekosistem, dan perekonomian tidak mampu bertahan dengan suhu di atas 50 derajat Celsius (°C) dalam periode berkepanjangan. Tingkat kekeringan yang dihadapi wilayah Arab pun juga makin sulit ditoleransi.

“Kekeringan makin sering dan parah di kawasan dengan tekanan air paling tinggi di dunia tersebut. Pada saat yang sama, kita juga menyaksikan banjir besar yang mengganggu dan berbahaya,” ujarnya

Rata-rata suhu pada 2024 di kawasan tersebut tercatat 1,08°C di atas rata-rata 1991–2020. Durasi gelombang panas juga meningkat, terutama di Afrika Utara dan kawasan Timur Dekat, dengan tren kenaikan yang jelas sejak 1981. Sejumlah negara melaporkan temperatur melampaui 50°C pada 2024.

Kondisi kekeringan memburuk di Afrika Utara bagian barat setelah enam musim hujan yang gagal berturut-turut, khususnya di Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Di sisi lain, hujan ekstrem dan banjir bandang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan besar di negara-negara kering seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab.

Peristiwa ekstrem pada 2024 di Timur Tengah dan Afrika Utara berdampak pada hampir 3,8 juta orang dan menyebabkan lebih dari 300 kematian, terutama akibat gelombang panas dan banjir.

Namun, laporan tersebut menekankan bahwa kerugian ekonomi dan sosial yang sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar. Frekuensi dan tingkat keparahan kejadian cuaca ekstrem meningkat signifikan, dengan kenaikan 83% pada bencana yang tercatat antara 1980–1999 dan 2000–2019.

Di tengah perkembangan ini, sistem peringatan dini multi-bahaya menjadi makin penting. Hampir 60% negara Arab telah memiliki sistem tersebut atau melampaui rata-rata global meski masih belum mencukupi.

Mengingat tekanan air yang akut, sejumlah negara memperluas strategi keamanan air melalui desalinasi, pemanfaatan kembali air limbah, pembangunan bendungan, dan peningkatan jaringan irigasi. Laporan ini juga mengintegrasikan proyeksi iklim regional dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC).

“Model iklim untuk kawasan Arab memperkirakan potensi kenaikan suhu rata-rata hingga 5°C pada akhir abad ini dalam skenario emisi tinggi,” ujar Rola Dashti, Sekretaris Eksekutif Economic and Social Commission for Western Asia.

Dia mengatakan bahwa kenaikan muka air laut mengancam kota-kota pesisir di kawasan tersebut, sementara penurunan curah hujan memperburuk kelangkaan air dan mengancam produksi pangan.

Ini merupakan kali pertama WMO, bersama para mitranya, menyusun laporan State of the Climate khusus untuk kawasan Arab, dengan informasi yang lebih terarah dibandingkan laporan tahunan bagi Asia dan Afrika.

Ahmed Aboul Gheit, Sekretaris Jenderal Liga Negara-Negara Arab, menyebut laporan tersebut sebagai “langkah kualitatif untuk meningkatkan pemahaman kolektif terhadap pola iklim, risiko terkait, serta dampaknya terhadap aspek sosial dan ekonomi.”

Laporan ini merupakan hasil kolaborasi multi-lembaga, melibatkan kontribusi dari National Meteorological and Hydrological Services (NMHSs), WMO Regional Climate Centres (RCCs), lembaga-lembaga khusus PBB, organisasi internasional, serta berbagai pakar dan ilmuwan.