Bisnis.com, SURABAYA – Potensi bencana banjir masih senantiasa menghantui Kota Surabaya, yang diprakirakan memasuki curah hujan ekstrem pada Februari 2026. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pun berupaya melakukan penambahan rumah pompa air dan memperkuat kapasitas drainase di sejumlah titik yang rawan.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sekitar 138 titik banjir yang masih menjadi masalah menahun yang belum terselesaikan. Namun jumlah tersebut telah berhasil ditekan dari yang sebelumnya tercatat sekitar 220 titik banjir pada tahun 2021.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Hidayat Syah menjelaskan pihaknya tengah menyiapkan pembangunan sejumlah rumah pompa baru di beberapa kawasan strategis, seperti di kawasan Semolowaru dan Nginden. Selain itu, rumah pompa juga akan dibangun di kawasan utara Kota Pahlawan, yakni di sekitar Jalan Teluk Kumai, tepatnya di Teluk Betung.

"Jumlah rumah pompa kita di Surabaya akan bertambah lima unit dari total sebelumnya sebanyak 85 unit. Bulan ini dan bulan depan kita lelang," ungkap Hidayat, Selasa (3/2/2026).

Hidayat menegaskan penambahan rumah pompa menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat sistem pengendalian banjir di Surabaya. Selain pembangunan infrastruktur baru, pihaknya juga tetap mengandalkan normalisasi saluran sebagai solusi utama untuk menjaga kelancaran aliran air.

"Ini sedang kami lakukan sekarang. Jadi kami lakukan [normalisasi saluran] dengan pakai alat, juga dengan tenaga-tenaga Satgas," jelasnya.

Hidayat menerangkan salah satu upaya normalisasi telah dilakukan di kawasan Simo Kalangan, yang memiliki tingkat sedimentasi cukup tinggi. Satgas di tingkat kecamatan juga turut dilibatkan untuk menormalisasi saluran-saluran di lingkungan warga.

"Nah itu selokan-selokan warga yang mengurus teman-teman dari Satgasnya kecamatan. Jadi [Satgas] Kecamatan juga turun," ungkap Hidayat.

Sementara itu, Kepala Bidang Drainase DSDABM Kota Surabaya Adi Gunita menjelaskan kondisi sistem drainase di Surabaya secara terus-menerus dievaluasi pihaknya dan disesuaikan dengan perubahan pola curah hujan.

Adi menyebut sejumlah saluran yang sebelumnya dirancang dengan kapasitas tertentu saat ini perlu diperbesar untuk dapat menampung intensitas air hujan yang semakin tinggi.

"Jadi memang ada beberapa sistem drainase yang memang kami rasa harus menyesuaikan intensitas curah hujan," kata Adi.

Selama tahun 2026, Adi menuturkan pihaknya berencana melakukan intervensi terhadap 12 dari total 30 sistem drainase. Intervensi tersebut mencakup peningkatan kapasitas saluran drainase, termasuk pembesaran long storage yang dinilai menjadi kebutuhan mutlak.

Meski demikian, beberapa lokasi rawan di antaranya Jalan Raya Tenggilis Mejoyo, Simo Kalangan hingga Margo Mulyo, masih menjadi pekerjaan rumah yang masuk dalam perencanaan penanganan lima tahun ke depan.

"Yang namanya genangan, itu tiga parameter yang kita kendalikan. Yakni, terkait dengan tinggi genangannya, lama genangannya, sama luas genangannya," ungkap Adi.

Menghadapi puncak musim hujan Februari 2026, Pemkot Surabaya memprioritaskan kegiatan operasi dan pemeliharaan secara masif. Kegiatan tersebut meliputi pengerukan saluran secara rutin untuk mengurangi sedimentasi yang dapat menghambat aliran air.

Pihaknya mengakui ketidakpastian cuaca menjadi tantangan, meski perencanaan telah didasarkan pada hasil analisis hidrologi jangka panjang. Oleh sebab itu, di samping memastikan kesiapan sarana dan prasarana, pemkot juga menekankan pentingnya edukasi terkait sampah kepada masyarakat.

"Otomatis kita ikhtiarnya adalah sarana prasarana, sembari dengan edukasi masalah sampah hal yang mungkin sangat kita harus intens di situ," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) mendapatkan kontrak baru bangun sistem infrastruktur pengendalian banjir di Kawasan Strategis Produksi Pangan (KSPP) Merauke.

Direktur Utama ADHI Entus Asnawi Mukhson mengatakan penandatanganan kontrak baru bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Proyek ini menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyediaan sistem pengendalian banjir yang lebih andal di wilayah sentra produksi padi dan komoditas pertanian di Merauke," kata Entus dalam siaran pers, dikutip Jumat (28/11/2025).

Dia menuturkan infrastruktur yang dibangun akan melindungi ribuan hektare lahan produktif dari risiko banjir musiman sehingga petani dapat melakukan produksi lebih optimal sepanjang tahun. Proyek ini terbagi dalam dua paket pekerjaan yang akan dikerjakan bertahap.

Paket pertama, lanjutnya, berlokasi di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, dengan target pembangunan struktur pengendali banjir sepanjang kurang lebih 44 kilometer dan memberikan perlindungan terhadap area seluas 10.000 hektare lahan pertanian. Sementara itu, Paket kedua memiliki panjang konstruksi sekitar 48 kilometer dengan luas perlindungan lahan yang sama.

Dia menuturkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Wilayah Sungai Papua Selatan telah memulai persiapan lapangan untuk mendukung percepatan pelaksanaan konstruksi, termasuk penyesuaian dengan kondisi cuaca dan aksesibilitas lokasi.

Persiapan ini menjadi langkah awal agar pekerjaan fisik dapat berjalan optimal, mengingat urgensi proyek ini bagi keberlanjutan produktivitas pertanian serta penguatan rantai pasok pangan nasional.

"Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Merauke ini juga merupakan bagian dari integrasi besar infrastruktur sumber daya air, sistem produksi pangan, dan konektivitas kawasan yang sedang dikembangkan pemerintah," katanya.

Infrastruktur tersebut akan terhubung dengan jaringan jalan produksi, fasilitas distribusi, serta dukungan layanan pertanian lainnya, sehingga kawasan KSPP Merauke dapat menjadi pusat produksi pangan modern yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan.

“Proyek ini tidak hanya bernilai teknis untuk pengendalian banjir, tetapi juga memiliki manfaat sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat Merauke dan Indonesia Timur,” kata Entus.