Bisnis.com, SEMARANG - Organisasi Meteorologi Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Meteorological Organization (WMO), dalam siaran persnya pada Selasa (2/6/2026), memperingatkan bahwa El Nino diperkirakan akan muncul pada periode Juni-Agustus 2026 dan berpeluang untuk berlanjut hingga November 2026.
"Kita perlu bersiap untuk menghadapi potensi El Nino yang kuat, yang akan menyebabkan kekeringan dan curah hujan yang lebat, serta meningkatkan risiko gelombang panas baik di darat maupun di laut. Kejadian El Nino terakhir, pada 2023-2024, adalah salah satu dari lima El Niño terparah yang pernah tercatat dan berperan besar dalam meningkatkan suhu global pada tahun 2024 silam," kata Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo dalam keterangan resminya.
Jauh sebelum peringatan WMO, Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Amerika Serikat atau National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) telah lebih dulu mengeluarkan peringatan sejenis, tepatnya sejak 14 Mei 2026 silam.
Peringatan El Nino dengan kriteria kuat dikeluarkan setelah NOAA mencatat kenaikan suhu permukaan laut sebesar 0,5 °C atau lebih di wilayah Samudera Pasifik. Fenomena itu diproyeksikan masih akan berlanjut hingga 3 bulan ke depan dan terus bergerak ke belahan bumi bagian utara pada musim dingin 2026-2027 atau sekitar bulan Desember 2026-Februari 2027.
Guru Besar Agroklimatologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Bayu Dwi Apri Nugroho, menyebut bahwa fenomena El Nino sejatinya adalah bagian dari siklus iklim biasa. Namun, perubahan iklim dan pemanasan global telah menyebabkan pergeseran, sehingga muncul istilah 'Godzilla El Nino' yang menggambarkan besarnya intensitas dan dampak yang dihasilkan dari fenomena iklim tersebut.
"Polanya terasa semakin cepat karena pemanasan global. Nah, kalau intensitasnya sudah sangat kuat, dampaknya pasti terasa ke pertanian, terutama dari sisi produksi,” jelasnya.
Di Jawa Tengah, peringatan Godzilla El Nino itu coba diantisipasi melalui penyaluran ragam bantuan. Seperti bantuan alat dan mesin pertanian yang diterima Karyono, Anggota Kelompok Tani Budi Luhur di Desa Mojorembun, Kaliori, Kabupaten Rembang. Dengan bantuan itu, Karyono mengaku siap untuk menghadapi musim kemarau tahun ini.
"[Sebelumnya] mampu dua kali tanam saja itu kalau curah hujan tinggi. Alhamdulillah, sejak mendapat bantuan irigasi perpompaan dari pemerintah pusat, petani di sini bisa merasakan panen tiga kali," ungkapnya pada pengujung Mei 2026 lalu.
Ada 80 orang petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Budi Luhur. Kelompok tersebut mengelola lahan pertanian seluas 35 Hektare (Ha) dengan produktivitas sekitar 7-7,5 ton gabah/Ha.
Karyono mengatakan, kelompoknya telah beberapa kali menerima bantuan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten. Bantuan berupa mesin pengering gabah, transplanter, hingga combine harvester telah dimanfaatkan.
Infrastruktur pendukung berupa jaringan irigasi perpompaan yang dipasok dari Bendungan Randugunting juga telah dirasakan petani.
“Alhamdulillah, belum begitu terpengaruh kemarau panjang, karena hampir satu minggu sekali masih ada hujan. Kami dari pengurus akan memanfaatkan bantuan irigasi pompa dari sungai ke lahan-lahan yang siap diolah tanahnya,” tutur Karyono.
Langkah Normatif Gubernur Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam berbagai kesempatan telah memaparkan kesiapan wilayahnya dalam mengantisipasi fenomena El Nino pada tahun ini.
Kendati begitu, Luthfi tampak menyederhanakan ancaman iklim tersebut sebagai periode kemarau berkepanjangan semata. Hal tersebut terlihat dari strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang secara normatif masih fokus pada penyediaan sumber daya air bagi sektor pertanian.
Sejumlah bantuan telah diberikan kepada petani untuk menghadapi kemarau panjang. Di antaranya, bantuan dari APBD provinsi berupa rehabilitasi jaringan sebanyak 334 unit, dan irigasi alternatif sebanyak 75 unit. Ada pula bantuan irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian sebanyak 1.823 unit, serta irigasi perpipaan sebanyak 366 unit.
Dalam acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah wilayah Solo Raya di Pendopo Kabupaten Boyolali pada Selasa (2/6/2026), Luthfi menyebut infrastruktur tersebut telah siap untuk menghadapi El Nino. "Terkait embung dan irigasi, saya minta TNI ikut memetakan daerah-daerah mana yang akan menjadi intervensi," ucapnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Jateng, Defransisco Dasilva Tavares, tidak menampik potensi dampak cuaca kering atau El Niño terhadap target produksi padi Jawa Tengah yang mesti memenuhi angka 10,5 juta ton pada akhir 2026. Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah strategis.
“Langkah pertama percepatan masa tanam, penggunaan ‘sistem sepur’, begitu panen langsung disambung tanam setelah tanah diolah. Koordinasi dengan BBWS dan PSDA juga dilakukan untuk mengecek lokasi yang kering terlebih dahulu, penanaman varietas tahan cuaca kering, serta pengawalan terhadap hama dan perubahan iklim,” sebutnya.
Adapun hingga Kuartal I/2026, produksi padi di Jawa Tengah menyentuh angka 4.696.422 ton atau 44,48% dari target tahunan sebesar 10,5 juta ton. BPS memproyeksikan produksi Gabah Kering Giling (GKG) di Jawa Tengah pada periode Januari-Juni 2026 bisa menyentuh angka 5.674.991 ton.
Berbagai Ancaman yang Perlu Dimitigasi
Jawa Tengah boleh percaya diri dengan capaian positif dan strategi antisipasi yang sudah dilakukan itu. Namun, jangan sampai salah satu sentra produksi pangan untuk Pulau Jawa itu berbesar kepala. Pasalnya, fenomena Godzilla El Niño masih menyimpan lebih banyak ancaman yang perlu diantisipasi.
Said Abdullah, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), mengungkapkan bahwa Jawa Tengah masuk ke dalam lima besar provinsi yang diperkirakan bakal terdampak serius oleh fenomena El Niño.
Mengutip data Bappenas pada 2022, potensi kerugian sektor pertanian yang mesti ditanggung Jawa Tengah akibat fenomena El Nino bisa mencapai lebih dari Rp10 triliun.
Secara nasional, fenomena El Niño yang terjadi pada 2023 silam diperkirakan telah menimbulkan kerugian hingga Rp77,9 triliun dengan penurunan produksi padi di Pulau Jawa dan Sumatera sebesar 10-17,5%.
"Kita berharap sekarang tidak sampai segitu, karena semakin berat, dengan situasi yang ada seperti kondisi geopolitik dan situasi global. Soal perang Hormuz, itu juga punya implikasi yang serius. Jadi perlu hati-hati," ujar Said dalam diskusi daring yang digelar Koalisi Sistem Pangan Lestari pada Rabu (3/6/2026).
Menyamakan fenomena El Niño dengan kemarau panjang tentu menjadi penyederhanaan yang naif. Said menyebut, ada lebih banyak ancaman yang muncul ketika fenomena El Niño terjadi.
Dari sisi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) misalnya, hama pada komoditas padi, jagung, hingga cabai bakal semakin tumbuh subur. Imbasnya, kualitas dan kuantitas produksi pertanian bisa menurun, sementara ongkos produksi yang mesti ditanggung petani bakal semakin membengkak.
Belajar dari pengalaman tahun 2023, Said mengungkapkan bahwa biaya usaha tani bisa naik 10-30% ketika terjadi El Niño. Padahal, dari sisi pemasukan, petani justru mengalami penurunan pendapatan hingga 34%. Menurut hitung-hitungan Said, kerugian bersih yang mesti ditanggung petani akibat El Niño bisa mencapai Rp5-9 juta/Ha/musim.
"Selama ini yang dilakukan pemerintah [adalah dengan menyalurkan] bantuan pompa dan segala macam. Menurut saya, itu tidak cukup untuk menghadapi situasi yang rumit seperti ini. Perlu langkah yang lebih besar," ujar Said.
KRKP memberikan empat rekomendasi untuk memitigasi ancaman perubahan iklim, termasuk El Niño, tersebut. Pertama, adalah dengan menerapkan konsep agroekologi sebagai strategi adaptasi. Dengan memperbanyak jenis tanaman, termasuk tanaman lokal dan bibit unggul tahan iklim, risiko gagal panen dapat ditekan dan ketahanan pangan masyarakat bisa dipenuhi dengan lebih berkelanjutan.
Di sisi lain, Said juga mendorong penguatan komunitas berbasis Climate-Informed Food System melalui pembuatan kalender iklim komunitas, observatorium iklim desa, serta Early Warning System (EWS) berbasis lokal. Dengan informasi iklim yang tepat, komunitas masyarakat diharapkan dapat ikut mengambil langkah yang tepat untuk menjamin ketersediaan pangan di tempatnya.
"Supaya mereka tidak hanya tahu, memprediksi, menggunakan data soal musim, tetapi juga bisa mengambil keputusan untuk menanam komoditas apa dan kapan," ujar Said.
Reformasi sistem pangan menjadi semakin mendesak untuk dilakukan. Kata Said, Indonesia sudah tidak bisa bertumpu sepenuhnya pada komoditas padi. Sejalan dengan strategi penerapan konsep agroekologi, penanaman dan konsumsi tanaman pangan lokal perlu dipromosikan secara lebih masif.
Lebih daripada itu, hubungan antara kota ke kota atau kota ke desa melalui City-Region Food System juga diperlukan untuk membangun ekosistem pangan yang lebih resilien.
Said menyebut, untuk mewujudkan semua itu, pemerintah bisa memulai dari penyusunan kebijakan yang lebih berpihak pada petani. Tidak hanya untuk melindungi petani dari risiko gagal panen akibat perubahan iklim, tetapi juga melalui pembiayaan transisi, asuransi pertanian yang realistis, serta investasi adaptasi berbasis komunitas.
"Melihat [pengalaman El Niño pada] 2023, seharusnya kita sudah melewati proses belajar yang cukup. Mau lemah, mau kuat, tetap saja [El Niño] harus direspon dengan tepat," tegas Said.