Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah berencana membahas dukungan fiskal atau stimulus bagi industri pengguna plastik.

Pembahasan tersebut rencananya akan dilakukan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa (28/4).

“Besok (Selasa) kami akan bahas, rapat dengan satgas di sini. Satgas Percepatan Ekonomi Nasional, termasuk debottlenecking,” kata Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.

Rapat tersebut akan menjadi forum bagi pemerintah untuk menyusun respons terhadap persoalan yang menghambat dunia usaha, termasuk tekanan biaya akibat lonjakan harga plastik belakangan ini.

Namun, Airlangga tidak merinci bentuk stimulus yang akan disiapkan pemerintah. Airlangga mengatakan rincian lebih lanjut akan disampaikan usai rapat besok.

“Tunggu, besok baru dibahas,” ujarnya.

Sebagai catatan, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Satgas dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua I dan dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai Ketua II.

Pembentukan satgas tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Satgas ini mempunyai tugas mengoordinasikan percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang meliputi antara lain Program Paket Ekonomi dan Program Stimulus Ekonomi.

Kemudian Program Prioritas Pemerintah, Program Utama pada beberapa kementerian/lembaga dan program lainnya berdasarkan arahan Presiden.

Selain itu, satgas bertugas menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran pendukung pelaksanaan program pemerintah.

Selanjutnya menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah akan menggelar rapat satuan tugas (satgas) percepatan ekonomi pada Selasa (28/4/2026), salah satunya untuk membahas solusi kenaikan harga plastik yang belakangan membebani pelaku usaha.

“Besok kita akan bahas, rapat dengan tim satgas di sini. Satgas percepatan ekonomi nasional termasuk debottlenecking,” kata Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Airlangga mengatakan rapat tersebut akan dilakukan melalui Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, termasuk melibatkan Satgas Debottlenecking.

Menurut Airlangga, forum itu akan menjadi wadah pemerintah menyusun langkah cepat untuk merespons persoalan yang menghambat kegiatan usaha, termasuk tekanan biaya akibat lonjakan harga plastik.

Airlangga menyebut, dalam rapat tersebut akan dibahas opsi, termasuk kemungkinan dukungan atau stimulus bagi pelaku usaha yang terdampak, terutama industri yang bergantung pada bahan baku plastik.

Meski begitu, ia meminta semua pihak menunggu hasil rapat yang dilakukan esok hari untuk mengetahui detail rencana kebijakan penanganan harga plastik dunia.

"Tunggu, besok baru dibahas," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Pembentukan ini ditetapkan Prabowo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang ditandatangani pada 11 Maret 2026.

"Dalam rangka pelaksanaan percepatan program pemerintah, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang selanjutnya disebut Satgas," tulis isi Keppres tersebut, dikutip dari laman JDIH Setneg, Jumat (17/4/2026).

Satgas ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Satgas ini bakal bertugas mengoordinasikan percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Satgas ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Mereka dibantu oleh 3 wakil ketua, yakni Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana mengaktifkan kembali mekanisme debottle-necking guna mempercepat arus investasi asing dan mengatasi hambatan birokrasi yang kerap muncul di lapangan.

Langkah ini disebutkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam podcast End Game bersama Gita Wirjawan. Dia menyoroti bahwa meskipun regulasi investasi terlihat “baik di atas kertas”, namun penerapannya masih banyak rintangan.

Menkeu Purbaya menilai bahwa regulasi investasi Indonesia selama ini terlihat tidak hambatan, karena aturannya yang dibuat baru sehingga permasalahan di lapangan tidak terlihat.

“Kalau dari kertas aja dan kita pelajari kertas, itu semua seperti nggak ada hambatan tapi di field-nya kan banyak hambatan,” jelas Menkeu dikutip dari Youtube End Game, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, tantangan terbesar bukan pada perumusan kebijakan, tetapi pada penegakan dan koordinasi antar lembaga.

Dalam dialog tersebut, Menkeu Purbaya mengungkapkan rencana untuk membentuk Satgas Percepatan Ekonomi yang memiliki tiga kelompok kerja, dengan salah satu kelompok akan fokus pada penyelesaian hambatan regulasi (bottleneck).

“Yang [kelompok] dua itu ada di bottleneck nanti. Itu akan terima masukan keluhan dari bisnis, dari mana aja di Indonesia, siapa aja. Nanti kita pilih, kita sidangkan setiap minggu,” ujar mantan Kepala LPS tersebut.

Purbaya juga menyatakan siap memimpin langsung sidang mingguan penyelesaian hambatan investasi tersebut, seperti yang pernah dilakukan dalam pemerintahan Joko Widodo bersama dengan Yasonna Laoly.

Dia turut mengungkapkan bahwa antara 2016-2019, Tim Bottlenecking berhasil menyelesaikan 193 kasus investasi dengan nilai sekitar Rp 830 triliun.

“Dalam 3 tahun tuh kita pecahkan, kita sidangin 300 kasus. Yang selesai 193 kasus, itu berhubungan dengan investasi sebesar Rp830 triliun,” ucap Purbaya.

Dalam upaya memperbaiki ekosistem investasi, Purbaya menegaskan bahwa alokasi anggaran dapat menjadi “alat politik” untuk memaksa kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya untuk bergerak lebih cepat.

“Kalau mereka nggak nurut, kita potong anggarannya waktu saya nge-transfer aja, selesai.”

Tetapi, beliau juga menjelaskan bahwa politik anggaran perlu memiliki koordinasi multi-kementerian, sehingga Menkeu menargetkan dapat “rapi” dalam waktu setahun.

“Tapi framework-nya harus dengan multi-kementerian tadi. Saya akan masuk lewat situ nanti. Saya pastikan setahun udah akan beres semua tuh.”

Beliau juga turut menyebut langkah ini sebagai momentum penting untuk menarik lebih banyak investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI), terutama ketika likuiditas global sedang berlimpah.

“Ini ada golden opportunity… Jadi gini, FDI nggak akan masuk ke negara yang nggak stabil, yang tidak menawarkan return yang bagus. Jadi pertama saya betulin growth-nya, terus saya betulin iklim investasi, hampir pasti nanti mereka akan berubah ke sini,” tambah Menkeu. (Stefanus Bintang Agni)