Badan Pusat Statistik (BPS) siap memetakan potensi besar ekonomi kreatif secara utuh melalui Sensus Ekonomi 2026, yang digelar pada 15 Juni-31 Agustus. Sebanyak 251 ribu petugas sensus akan melakukan pendataan usaha secara door to door di seluruh Indonesia.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengibaratkan sensus ekonomi sebagai rekam medis perekonomian Indonesia. Data lengkap dan akurat diyakini dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Amalia dalam kegiatan Pencanangan dan Ngisi Bareng (Ngibar) SE2026 bersama Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta, Senin (29/6), yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, serta Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya.

"Ketika kita memiliki data yang lengkap dan akurat, maka kebijakan yang dihasilkan akan semakin tepat sasaran. Karena itu, kami mengajak seluruh pegiat usaha memberikan informasi yang benar. Tidak perlu khawatir, kerahasiaan data dijamin sesuai peraturan perundang-undangan," kata Amalia.

Pada 2025, BPS mencatat kontribusi sektor ekonomi kreatif mencapai 7,38 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan pertumbuhan 6,86 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11 persen.

Pada tahun yang sama, ekonomi kreatif menyerap 27,40 juta tenaga kerja atau 18,70 persen dari total tenaga kerja nasional. Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyerapan tenaga kerja ekonomi kreatif terbesar, mencapai 6,24 juta orang.

Data BPS tersebut mencerminkan bahwa ekonomi kreatif saat ini telah berkembang menjadi salah satu sumber pertumbuhan perekonomian, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja, dengan peran sebagai penggerak aktivitas ekonomi, termasuk kuliner, fesyen, musik, film, desain komunikasi visual, hingga pengembangan aplikasi digital.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menyebutkan bahwa SE2026 akan menjadi dasar penting untuk memetakan persebaran dan potensi subsektor ekonomi kreatif di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

"Dengan suksesnya sensus ekonomi nasional, data tentang ekonomi kreatif indonesia semakin jelas, sehingga kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, akademisi, penggiatnya, kemudian mungkin untuk akses pendanaan termasuk untuk mendapatkan kredit subsektor mana yang lagi sedang berkembang, subsektor mana yang musti diselamatkan, subsektor mana yang stagnan itu juga kita bisa lihat sama-sama," kata Riefky.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menilai SE2026 sebagai instrumen strategis untuk menghasilkan data yang memetakan potensi ekonomi kreatif Indonesia secara lebih komprehensif, sehingga pemerintah dapat menyusun berbagai program lebih tepat sasaran.

"Sensus akan menjadikan kekuatan kita untuk mampu memetakan ekonomi kreatif secara lebih dalam. Sensus Ekonomi 2026 membantu kita melihat ekonomi kreatif lebih jelas dalam tiga dimensi. Yang pertama intervensi sektoral, yang kedua pemahaman geografis, dan yang ketiga memahami kebutuhan para pelaku," kata Muhaimin.

Amalia optimistis, manfaat SE2026 akan dapat dioptimalkan oleh pelaku usaha, karena menginformasikan posisi dan potensi usaha yang diharapkan mendorong pemahaman terhadap dinamika pasar dalam penyusunan strategi bisnis yang lebih adaptif dan berbasis data statistik.

"Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini," ujar Amalia.

Pada kesempatan yang sama, kegiatan pencanangan juga dirangkaikan dengan penyerahan Statistik Ekonomi Kreatif Tahun 2025. Sebagai bentuk sinergi antara Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS dalam mendukung pelaksanaan SE2026, acara dilanjutkan dengan sosialisasi sensus serta pengisian kuesioner secara simbolis oleh perwakilan asosiasi dari berbagai subsektor ekonomi kreatif.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi UMKM Indonesia (Akumandiri) meminta pemerintah memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terkait rencana penerapan mekanisme pemungutan pajak penghasilan (PPh) melalui platform marketplace (lokapasar).

Ketua Umum Akumandiri Hermawati Setyorinny menyampaikan hingga kini masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami mekanisme kebijakan tersebut, mulai dari tata cara pemungutan hingga pelaporan pajak.

"Harus ada sosialisasi dan edukasi. Banyak pelaku UMKM yang belum mengerti bagaimana mekanisme pembayaran pajak maupun teknis kebijakan ini," kata Hermawati saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Pemerintah berencana menerapkan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 melalui platform marketplace mulai Juli 2026.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Melalui aturan tersebut, penyelenggara PMSE atau marketplace ditunjuk sebagai pihak yang memungut pajak penghasilan atas penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform digital.

Hermawati mengatakan pelaku UMKM juga masih mempertanyakan mekanisme pemungutan pajak melalui marketplace. Menurut dia, selama ini kewajiban perpajakan merupakan ranah otoritas pajak, sementara marketplace berfungsi sebagai sarana yang mempertemukan penjual dan pembeli.

Ia menilai pelaku usaha memerlukan penjelasan yang lebih rinci mengenai mekanisme pemungutan tersebut, termasuk tata cara pengkreditan pajak dan perlakuannya terhadap pelaku usaha yang omzetnya belum memenuhi batas pengenaan pajak.

Hermawati menilai sosialisasi perlu segera dilakukan karena hingga kini pelaku UMKM belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai implementasi kebijakan tersebut.

Menurut dia, pemerintah juga perlu melibatkan penyelenggara marketplace dalam memberikan edukasi kepada para penjual sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan lebih lancar.

Sosialisasi, lanjut Hermawati, sebaiknya tidak hanya menyasar pelaku usaha yang telah mapan, tetapi juga UMKM mikro dan kecil yang baru memanfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran.

Ia menambahkan kondisi pelaku UMKM saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pelemahan daya beli masyarakat hingga kenaikan biaya produksi.

Oleh karena itu, ia mengatakan kebijakan baru di bidang perpajakan perlu dibarengi dengan pendampingan agar tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha.

“Kebijakan ini enggak bisa diterapkan tiba-tiba. Dan kami belum memahami teknis penerapan kebijakan ini,” tuturnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan maka tidak hanya mengoptimalkan hasil hutan kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menilai Papua memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan transformasi bisnis kehutanan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan.

Ketua Umum APHI Soewarso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan maka tidak hanya mengoptimalkan hasil hutan kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

"Dengan dukungan kebijakan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah, sektor kehutanan Papua dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap penerimaan negara, pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Soewarso.

APHI, katanya lagi, saat ini tengah melakukan "roadshow" ke sejumlah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi sektor kehutanan nasional, salah satunya dengan Pemerintah Provinsi Papua.

Ia menjelaskan APHI mendorong penyusunan roadmap pembangunan kehutanan Papua dalam jangka menengah hingga panjang sebagai arah pengembangan sektor kehutanan yang lebih kompetitif, berkelanjutan, dan mampu membangkitkan kembali industri kehutanan dari hulu hingga hilir.

Menurut dia, roadmap tersebut juga diharapkan menjadi dasar pengembangan industri pengolahan hasil hutan yang lebih dekat dengan sumber bahan baku, pengembangan jasa lingkungan karbon yang tetap menjaga keberlanjutan produksi kayu, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing produk kehutanan Papua.

Soewarso mengatakan saat pertemuan jajaran APHI dengan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri di Kota Jayapura, Rabu (24/6) lalu, pihaknya mengusulkan sejumlah kebijakan strategis, antara lain pembukaan akses ekspor kayu gergajian langsung dari Papua, penyempurnaan kebijakan penampang kayu olahan untuk meningkatkan pemanfaatan jenis kayu selain merbau, serta harmonisasi kebijakan pusat dan daerah guna mempercepat implementasi transformasi pengelolaan hutan melalui Multiusaha Kehutanan (MUK).

Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menyatakan dukungan terhadap pengembangan sektor kehutanan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui penyusunan roadmap pembangunan kehutanan dan transformasi pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan (MUK).

Pemerintah Provinsi Papua, katanya lagi, terbuka terhadap berbagai inisiatif yang dapat memperkuat kontribusi sektor kehutanan bagi perekonomian daerah dan masyarakat adat melalui penerapan pengelolaan hutan lestari.

"Kami menyambut baik berbagai program yang dapat meningkatkan kontribusi pelaku usaha terhadap pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pengelolaan hutan lestari yang tidak merusak lingkungan," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah setempat saat ini juga terus memperkuat infrastruktur pendukung, termasuk peningkatan kapasitas Pelabuhan Jayapura dan pembangunan pelabuhan di Kabupaten Sarmi, untuk mendukung pengembangan industri kehutanan serta ekspor produk hasil hutan dari Papua.

Menurut Mathius, usulan ekspor langsung kayu gergajian dari Papua maupun perluasan kebijakan penampang kayu olahan perlu didukung dengan data ilmiah dan kajian komprehensif yang dituangkan dalam roadmap pembangunan kehutanan Papua, agar dapat menjadi dasar koordinasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas peluang penguatan pembiayaan pendidikan kehutanan melalui optimalisasi pemanfaatan dana kompensasi hak ulayat.

APHI selanjutnya melakukan pembahasan teknis bersama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua mengenai penyusunan roadmap pengelolaan hutan Papua lima hingga sepuluh tahun ke depan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Karena pasar itu luas jadi kita mencoba mencapai pasar global dan saya pikir kita memiliki keuntungan dari hal-hal yang unik yang bisa kita tunjukkan ke pasar global.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia (AGI) Shafiq Husein mengatakan pengembang game dari Indonesia memiliki keuntungan yang bisa diambil dari keunikan budaya lokal yang bisa mendorong pemasaran game lokal ke tingkat global.

“Karena pasar itu luas jadi kita mencoba mencapai pasar global dan saya pikir kita memiliki keuntungan dari hal-hal yang unik yang bisa kita tunjukkan ke pasar global,” kata Shafiq dalam acara diskusi panel MoU Coda dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, di Jakarta, Kamis.

CEO Gambir Studio ini mengatakan penikmat game di era saat ini lebih mencari game dari pengembang indie dibandingkan game AAA (Triple-A) dengan anggaran pengembangan dan pemasaran yang tinggi.

Namun, ia mengatakan pengembang game indie masih kesulitan menemukan pasar global karena keterbatasan dana untuk promosi, jika dibandingkan dengan industri game di Barat atau Eropa yang sudah memiliki standar dan ekosistem yang memudahkan mendapatkan akses ke pasar global.

Shafiq mengatakan dibutuhkan kolaborasi dari asosiasi dan pemerintah untuk memperbanyak akses pemasaran bagi pengembang lokal untuk bisa bersaing di acara internasional dan membuat program yang mendorong akses pasar lebih terbuka.

“Kita kekurangan akses pasar global, sekarang penerbit, investor, mereka sudah memiliki standar tersendiri untuk segalanya, tapi sebagai pengembang game lokal kita masih memiliki banyak studio baru yang muncul setiap bulan dan ada gap talenta spesialisasi,” katanya pula.

Ia juga mengatakan perlu ada akses pasar global dan pendanaan yang dapat mendukung keberlanjutan bisnis di industri game, serta pembuatan regulasi yang relevan seiring dengan perkembangan teknologi yang cepat untuk membuat industri game Indonesia bertahan di tengah persaingan global.

AGI juga mendukung komitmen Kementerian Ekraf untuk membuat perusahaan game yang berkelanjutan di Indonesia, dengan melatih talenta industri game serta memberikan akses agenda internasional untuk memperkenalkan talenta pengembang game asal Indonesia.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Pindar jembatan bagi jutaan orang tersebut, yang selama ini tidak punya rekam jejak perbankan dan kini bisa mendapatkan modal untuk tumbuh

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Firlie Ganinduto menyatakan 38-40 persen nasabah aktif industri pinjaman daring (pindar) merupakan pelaku UMKM yang mendapatkan akses pendanaan untuk pertama kalinya, menunjukkan kontribusi nyata pindar terhadap perekonomian masyarakat.

Pihaknya mencatat sejak pindar mulai beroperasi pada 2015 hingga Desember 2025, lebih dari 169 juta borrower (peminjam) aktif telah mendapatkan pembiayaan dengan total nilai Rp1,39 kuadriliun.

“Pindar adalah jembatan bagi jutaan orang tersebut, yang selama ini tidak punya rekam jejak perbankan dan kini bisa mendapatkan modal untuk tumbuh,” kata Firlie Ganinduto dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan pindar merupakan salah satu solusi bagi banyak masyarakat yang belum dapat mengakses layanan perbankan untuk menambah modal, membeli stok dagangan, hingga membiayai pendidikan anak.

Ia pun mengapresiasi para nasabah yang sudah menunaikan kewajiban mereka dengan baik dan tanpa masalah. Pihaknya mencatat lebih dari 90 persen borrower membayar tepat waktu sesuai perjanjian.

Firlie menuturkan, saat ini pihaknya menaungi sembilan penyelenggara pindar aktif, yakni Easycash, Samir, AdaKami, Amartha, Julo, Indosaku, PinjamDuit, LumbungDana dan Danai.

Seluruh penyelenggara pindar tersebut didorong untuk secara proaktif mempublikasikan data dampak pembiayaan oleh platform masing-masing, termasuk repayment rate, jumlah UMKM yang didanai, dan laporan audit collection, sebagai bentuk transparansi kepada publik.

AFTECH juga secara aktif memastikan seluruh anggotanya untuk beroperasi berdasarkan standard tata kelola yang ketat, transparan dalam biaya dan bunga sejak awal perjanjian, serta memiliki mekanisme perlindungan konsumen yang terstandard dan dapat diakses publik.

"Kepercayaan adalah satu-satunya fondasi yang membuat industri ini bisa terus tumbuh dan relevan. AFTECH tidak hanya hadir sebagai asosiasi administratif. Kami adalah mitra aktif bagi setiap anggota dalam membangun kepercayaan itu, kepada pengguna, kepada regulator, kepada masyarakat luas," ujar Firlie.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) bersama New Forests menjajaki berbagai peluang kerja sama yang dapat mendukung pengelolaan hutan lestari serta pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan di Indonesia.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan APHI dengan mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O Blake Jr bersama perwakilan New Forests, perusahaan investasi modal alam global yang mengelola dana untuk keberlanjutan hutan, perkebunan kayu, dan proyek karbon.

Ketua Umum APHI Soewarso, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan sektor kehutanan Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Oleh karena itu, APHI terus mendorong penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"APHI pada prinsipnya terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama investasi yang dapat memperkuat pengelolaan hutan lestari, meningkatkan produktivitas kawasan, mendorong restorasi ekosistem, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar hutan," katanya.

Terkait hal itu, menurut Soewarso, inovasi pembiayaan menjadi salah satu faktor kunci untuk untuk mendorong investasi dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional.

Sementara itu, Robert Blake menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan sektor kehutanan Indonesia yang terus menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

"Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan solusi berbasis alam dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yang menarik perhatian investor global," katanya.

Menurut dia, banyak peluang untuk memperkuat kemitraan antara pelaku usaha, investor, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang memberikan manfaat ekonomi, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Dialog yang konstruktif antara para pemangku kepentingan, lanjutnya, menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan dan menciptakan peluang investasi dan kerja sama yang dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sementara itu, Director Investments (Asia) New Forests Sanjiv Louis menilai Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus memperkuat pengelolaan hutan dan lanskap secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat.

Menurut dia, pengelolaan sumber daya alam yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan akan menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan ketahanan iklim di masa depan.

"Kami melihat Indonesia memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan berbagai inisiatif pengelolaan hutan dan penggunaan lahan yang berkelanjutan," katanya.

Kolaborasi yang kuat antara pelaku usaha, pemerintah, dan mitra pembangunan, tambahnya, dapat mendukung peningkatan produktivitas lanskap, perlindungan nilai-nilai lingkungan, serta penciptaan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Menurut dia, dialog dengan APHI menjadi langkah penting untuk saling bertukar informasi dan menjajaki berbagai peluang kerja sama yang dapat mendukung pengelolaan hutan lestari serta pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan di Indonesia.

Hasil diskusi APHI dengan New Forests menyepakati bahwa komunikasi dan pertukaran informasi perlu terus diperkuat untuk mengidentifikasi berbagai peluang kolaborasi yang dapat mendukung investasi pengelolaan hutan lestari dan restorasi ekosistem, peningkatan nilai ekonomi sektor kehutanan, serta kontribusi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim global.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Albertus Wiroyo menyatakan pendapatan premi bisnis baru industri asuransi jiwa mencapai Rp27,90 triliun (unweighted) pada kuartal I 2026.

Ia mengatakan jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,0 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan capaian selama triwulan I 2025 sebesar Rp26,56 triliun.

"Pertumbuhan premi bisnis baru menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pelindungan asuransi masih tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi pada awal tahun ini," ujar Albertus di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan kinerja positif tersebut didukung oleh meningkatnya minat nasabah terhadap produk unit link, khususnya pada skema premi tunggal (single premi).

Terkait kinerja setiap kanal distribusi, ia menyampaikan kanal bancassurance menjadi penyumbang utama pendapatan premi bisnis baru, yakni sebesar Rp13,24 triliun.

Hal tersebut, lanjut Albertus, menandakan bahwa kemitraan antara perbankan dan asuransi berjalan sangat efektif. Namun, angka tersebut turun 1,8 persen yoy.

Ia mengatakan kanal distribusi direct marketing (pemasaran langsung) menempati posisi kedua dengan kontribusi pendapatan premi sebesar Rp6,92 triliun, atau naik 14 persen yoy.

Selanjutnya, kanal keagenan menyumbang pendapatan premi sejumlah Rp4,04 triliun, atau tumbuh 1,1 persen yoy.

Ia menyatakan bahwa sebagian besar kanal distribusi alternatif lainnya juga mampu mencatatkan tren pertumbuhan yang positif di awal tahun ini.

Pendapatan premi bisnis baru melalui kanal employee benefit consultant melonjak 35,7 persen yoy menjadi Rp1,76 triliun; kanal broker naik 17,5 persen yoy menjadi Rp1,16 triliun; kanal kerja sama dengan industri keuangan non-bank tumbuh 1,1 persen yoy menjadi Rp350 miliar; sedangkan kanal telemarketing meningkat 17,9 persen yoy menjadi Rp330 miliar.

"Keberagaman kanal distribusi tersebut menjadi faktor penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan asuransi jiwa serta mendukung pertumbuhan bisnis baru yang di dalam industri kita," ucap Albertus.

Sementara itu, pendapatan premi lanjutan dari bisnis eksisting mencapai Rp19,37 triliun, menurun 7,5 persen yoy dibandingkan capaian pada kuartal I tahun lalu senilai Rp20,94 triliun.

"Premi lanjutan tetap menjadi fondasi penting dalam keberlanjutan industri karena mencerminkan komitmen nasabah dalam mempertahankan pelindungan jangka panjang yang dimilikinya,” katanya.

Albertus menuturkan kinerja positif industri asuransi jiwa turut tercermin dari jumlah masyarakat yang berhasil dilindungi yang melonjak 20,9 persen yoy menjadi 118,28 juta orang.

Capaian tersebut ditopang lonjakan pada segmen kumpulan yang naik signifikan 26,1 persen yoy menjadi 95,72 juta orang. Segmen perorangan juga tumbuh 2,7 persen menjadi 22,56 juta orang.

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah nasabah, total uang pertanggungan ikut meningkat. Pada kuartal pertama 2026, nilai pelindungan industri bertambah 6,5 persen menjadi Rp6,45 kuadriliun.

"Jumlah polis juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 3,6 persen menjadi 22,54 juta polis, sejalan dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki pelindungan asuransi jiwa," imbuh Albertus.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Albertus Wiroyo menyampaikan pendapatan premi asuransi jiwa dari unit usaha syariah mencapai Rp4,41 triliun sepanjang kuartal I tahun ini.

Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 32,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan capaian pada Januari-Maret 2025 sebesar Rp6,51 triliun.

“Meskipun mengalami penurunan pada periode ini, segmen syariah tetap menjadi bagian penting dalam upaya memperluas akses perlindungan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Albertus Wiroyo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Pihaknya pun berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan industri asuransi syariah melalui upaya spin-off unit usaha asuransi syariah yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat diselesaikan pada akhir Desember 2026.

Sementara itu, pendapatan premi dari unit usaha segmen konvensional tumbuh 4,6 persen yoy dari Rp40,99 triliun pada kuartal I 2025 menjadi Rp42,86 triliun pada kuartal I 2026.

“Hal ini menunjukkan bahwa segmen konvensional masih menjadi kanal utama perlindungan asuransi jiwa bagi masyarakat Indonesia," ujar Albertus.

Berdasarkan jenis produk, ia menuturkan bahwa produk asuransi tradisional masih menjadi penopang utama pendapatan premi industri asuransi jiwa dengan kontribusi Rp30,10 triliun. Meskipun demikian, capaian tersebut turun 2,9 persen yoy.

Produk unit link atau Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI), menurut dia, justru semakin diminati masyarakat dengan pertumbuhan sebesar 4,1 persen yoy menjadi Rpp17,17 triliun.

“Komposisi ini mencerminkan keberagaman kebutuhan nasabah serta semakin matangnya preferensi masyarakat dalam memilih produk asuransi atau produk perlindungan yang sesuai,” ucap Albertus.

Terkait tipe pembayaran, ia mengatakan premi reguler masih mendominasi dengan capaian Rp28,17 triliun. Namun, angka tersebut turun 5,2 persen yoy.

Sementara premi tunggal mencatatkan pertumbuhan 7,4 persen yoy menjadi Rp19,10 triliun dari Rp17,79 triliun pada kuartal I tahun lalu.

Sedangkan menurut jenis kepemilikan, segmen perorangan mencatat pendapatan premi sebesar Rp35,75 triliun, turun 2,3 persen yoy.

Sebaliknya, pendapatan premi dari segmen kumpulan tumbuh 5,7 persen yoy menjadi Rp11,52 triliun, yang menunjukkan adanya peningkatan terhadap kebutuhan pelindungan kolektif dalam perusahaan maupun institusi.

“Ini mencerminkan kebutuhan pelindungan masyarakat terus berkembang baik pada level individu maupun kelompok sehingga memperluas jangkauan pelindungan industri secara lebih menyeluruh,” tutur Albertus.

AAJI mencatat total pendapatan premi industri asuransi jiwa pada triwulan I 2026 mencapai Rp47,63 triliun, turun 6 persen yoy dari Rp50,66 triliun pada Januari-Maret 2025.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menahan dua tersangka baru dalam kasus kuota haji tambahan 2023-2024. Rencananya penahanan dilakukan pekan ini atau pekan depan.

Kedua tersangka berasal dari pihak swasta, yakni Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri.

"Kami sudah konfirmasi ke teman-teman penyidik dalam waktu dekat ya, ditunggu. Mungkin minggu ini atau minggu depan insya Allah dilakukan penahanan," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu kepada awak jurnalis, Senin (1/6/2026).

Asep menjelaskan, alasan kedua tersangka belum ditahan karena pihaknya masih memastikan kecukupan alat bukti. Nantinya setelah alat bukti yang dihimpun cukup, kedua tersangka segera di sidang.

"Sehingga kalau dilakukan penahanan itu sudah terbatasi oleh waktu penahanan itu sendiri. Jadi kita kumpulkan dulu alat-alat buktinya. Setelah nanti lengkap baru kita lakukan upaya paksa penahanan," ucap Asep.

Kedua tersangka diduga bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja (Maktour), sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0)

KPK menyebut Ismail Adham diduga memberikan sejumlah uang kepada Ishfah Abidal Aziz sebesar US$30.000 serta kepada Hilman Latief selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama sebesar US$5.000 dan 16.000 Saudi Arab Riyal.

Atas hal tersebut, PT Maktour memperoleh keuntungan tidak sah (illegal gain) pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp27,8 miliar.

"Sedangkan tersangka ASR diduga memberikan sejumlah uang kepada Saudara IAA sebesar USD 406.000. Atas pemberian itu, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan tersangka ASR juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan total sebesar Rp40,8 miliar," ujar Asep dalam konferensi pers, Senin (30/3/2026).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan eks Menag Yaqut dan mantan asistennya Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan pembagian kuota haji dari seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus, menjadi 50%:50%. Kerugian dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.

Kami mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan pemerintah, DSI, otoritas keuangan, dan asosiasi pelaku usaha

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama sejumlah asosiasi sektor sumber daya alam (SDA) strategis menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA.

Dukungan tersebut juga disampaikan bersama Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

“Kami memahami bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta memastikan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam pernyataan bersama lima asosiasi, Jakarta, Senin.

Ia menyatakan asosiasi siap berperan sebagai mitra konstruktif pemerintah dalam penguatan tata kelola ekspor SDA strategis tersebut.

Namun, menurut Shinta, implementasi kebijakan perlu dilakukan secara bertahap, transparan, dan akuntabel dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor.

Ia menjelaskan komoditas pertambangan, batu bara, nikel, ferro-nickel, ferro-alloy, dan kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembiayaan, serta profil pembeli internasional yang berbeda.

Selain itu, asosiasi menilai kepastian hukum atas kontrak berjalan, kontrak jangka panjang, mekanisme pembayaran, ketentuan pengapalan, dan asuransi perlu dijaga.

Kejelasan mengenai kewajiban DHE, Domestic Market Obligation (DMO), serta perlakuan terhadap skema perdagangan internasional juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pasar global terhadap Indonesia.

Asosiasi berharap aktivitas ekspor tetap berjalan selama masa transisi sesuai mekanisme yang berlaku disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh pemerintah dan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Shinta menyebutkan bahwa asosiasi mendorong operasional DSI dapat dijalankan secara transparan dan akuntabel tanpa menimbulkan beban biaya tambahan bagi pelaku usaha.

Dalam pernyataan itu, asosiasi kemudian mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang dapat membahas cakupan komoditas, mekanisme penetapan harga, service level agreement (SLA), penyelesaian pembayaran dan perselisihan, serta tahapan transisi menuju implementasi penuh.

“Kami mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan pemerintah, DSI, otoritas keuangan, dan asosiasi pelaku usaha," ujarnya.

Dalam aspek digitalisasi, asosiasi juga mengusulkan platform ekspor terintegrasi berbasis closed-loop system yang mencakup rantai industri hulu-hilir, terhubung dengan instansi terkait, serta menjamin transparansi, kredibilitas, dan kerahasiaan data pelaku industri.

Lebih lanjut, asosiasi berharap pemerintah dan DSI dapat melakukan sosialisasi kebijakan kepada pembeli dan importir internasional agar kebijakan tata kelola ekspor dapat dipahami pasar global.

Ia menyatakan bahwa kelima asosiasi siap mendukung sosialisasi kebijakan kepada anggota serta mengawal masa transisi agar berjalan tertib dan tidak mengganggu kelancaran ekspor nasional.

“Melalui dialog terbuka dan implementasi yang terukur, kami meyakini kebijakan ini akan memperkuat tata kelola SDA, meningkatkan daya saing ekspor, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional,” ucap Shinta.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa asosiasi pengusaha dalam dan luar negeri mengapresiasi pembentukan Badan Usaha Milik Negara Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Airlangga mengatakan apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan pihaknya dengan para asosiasi pengusaha dalam dan luar negeri terkait sosialisasi devisa hasil ekspor serta sosialisasi ekspor melalui DSI.

"Mereka mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah," kata Airlangga usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Menurut Airlangga, hampir seluruh asosiasi pengusaha menyatakan dukungan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dan siap bekerja sama dengan badan yang dibentuk pemerintah tersebut.

"Mereka siap untuk bekerja sama dengan badan yang dibentuk oleh pemerintah," kata Airlangga.

Diketahui, Airlangga sebelum bertemu dengan Prabowo telah menyampaikan bahwa asosiasi industri memberikan respons positif terhadap pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Dia menyebut asosiasi memahami pembentukan DSI dan tengah mempersiapkan implementasinya.

"Responsnya positif. Jadi, para asosiasi memahami dan mempersiapkan untuk implementasi," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat siang.

Airlangga menyampaikan asosiasi juga memberikan masukan terkait pentingnya transparansi serta kejelasan dari pembentukan maupun struktur dari badan baru tersebut.

"Yang mereka minta tentu transparansinya dan kejelasan dari badan pengatur BUMN yang baru," katanya.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pihaknya mendengarkan masukan dan melakukan sosialisasi dengan asosiasi pengusaha komoditas kelapa sawit dan paduan besi terkait pembentukan PT DSI.

"Tadi meeting, nanti kita mau ini dulu, mendengarkan masukan. Nanti sore juga dari semua asosiasi, Kadin, Apindo, asosiasi sawit, APBI, batu bara semua. Kita juga sekaligus sosialisasi, jadi kita mulai jam 4 sore," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5).

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5) telah mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut dengan terbitnya aturan itu menjadikan BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujar Presiden Prabowo.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan asosiasi industri memberikan respons positif terhadap pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) setelah pemerintah menyosialisasikan terkait pembentukan badan tersebut.

Airlangga, saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat mengatakan asosiasi memahami pembentukan DSI dan tengah mempersiapkan implementasinya.

"Responsnya positif. Jadi para asosiasi memahami dan mempersiapkan untuk implementasi," kata dia.

Airlangga menyampaikan asosiasi juga memberikan masukan terkait pentingnya transparansi serta kejelasan dari pembentukan maupun struktur dari badan baru tersebut.

"Yang mereka minta tentu transparansinya dan kejelasan dari badan pengatur BUMN yang baru," katanya.

Saat ditanya tentang kesiapan PT DSI termasuk lokasi kantornya, Airlangga tidak memberi jawaban lugas. "Nah itu kan Danantara kan kantornya besar," ujarnya singkat.

Mengenai penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai pimpinan DSI, Airlangga menyatakan hal tersebut merupakan urusan internal Danantara.

Namun, dia mengharapkan Luke bisa membentuk manajemen DSI yang solid. Airlangga juga mengharapkan Luke adalah sosok yang pas untuk memimpin perusahaan tersebut.

"Kita tidak berkomentar, tetapi kita berharap bahwa segera bisa dibentuk manajemen yang solid. Mudah-mudahan pas," ucap Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pihaknya mendengarkan masukan dan melakukan sosialisasi dengan asosiasi pengusaha komoditas kelapa sawit dan paduan besi terkait pembentukan PT DSI.

"Tadi meeting, nanti kita mau ini dulu, mendengarkan masukan. Nanti sore juga dari semua asosiasi, Kadin, Apindo, asosiasi sawit, APBI, batu bara semua. Kita juga sekaligus sosialisasi, jadi kita mulai jam 4 sore," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5).

Luke merupakan warga negara Australia yang pernah menjabat sebagai Direktur PT Vale Indonesia.

Selain itu, Luke diketahui juga menjabat sebagai SEVP Business Performance & Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025.

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5) telah mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut dengan terbitnya aturan itu menjadikan BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujar Presiden Prabowo.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026