Bisnis.com, JAKARTA - Phillipe Stern, founder salah satu jam brand jam tangan termahal di dunia Patek Phillipe meninggal dunia di usia 87 tahun pada 14 Juni 2026 lalu.

Namun, legacy nya sebagai arsitek jam tangan simbol kekayaan dan kemewahan masih akan dikenang sepanjang masa.

Melansir watchtime.com, warisannya bukanlah sekadar koleksi jam tangan ikonik, melainkan filosofi yang koheren dan berlangsung selama beberapa dekade tentang kemandirian, keahlian, dan pengendalian diri.

Philippe Stern, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Patek Philippe sejak 1977 dan sebagai Presiden dari 1993 hingga 2009, meninggal di Jenewa pada 14 Juni 2026. Ia berusia 87 tahun.

Sebagai Presiden Kehormatan, ia tetap hadir di pabrik hingga akhir hayatnya. Dengan kepergiannya, industri jam tangan Swiss kehilangan salah satu dari sedikit tokoh yang masa jabatannya benar-benar mengubah hierarki industri bukan melalui akuisisi atau skala pemasaran, tetapi melalui komitmen yang berkelanjutan dan tanpa kompromi terhadap pembuatan jam tangan mekanik pada tingkat ambisi tertingginya.

Dia memulai kembangkan Patek Phillipe usai Henri Stern secara bertahap mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar kepada putranya selama tahun 1970-an.

Philippe Stern lahir di Jenewa pada tahun 1938. Hubungannya dengan industri jam tangan bersifat kekeluargaan karena keadaan, bukan karena perencanaan, dan jalannya menuju Patek Philippe sama sekali bukan sesuatu yang sudah pasti.

Kakeknya, Charles Stern, dan paman buyutnya, Jean Stern pemilik produsen pelat jam terkemuka Stern Frères telah mengakuisisi Patek Philippe pada tahun 1932. Ayahnya, Henri, bergabung dengan bisnis keluarga pada waktu yang sama dan kemudian memimpin perusahaan sebagai Presiden dari tahun 1958 hingga 1993.

Henri Stern tidak mendorong putranya untuk masuk ke perusahaan tersebut. Dalam percakapan tahun 2015 dengan Chronos dan WatchTime, Philippe Stern mengenang bahwa ayahnya menunggu sampai ia sendiri yang mengajukan diri.

Setelah mempelajari ekonomi dan perdagangan, ia bergabung dengan Patek Philippe pada tahun 1963 bukan di kantor Jenewa, tetapi di Henri Stern Watch Agency di New York, cabang distribusi Amerika perusahaan tersebut. Di sana, Stern muda diharapkan mempelajari perdagangan jam tangan dari awal: memahami dealer dan klien, dan melihat bagaimana merek tersebut beroperasi di pasar internasional terpentingnya.

Ia menghabiskan tiga tahun di Amerika Serikat. Setelah kembali ke Jenewa, ia berpindah-pindah departemen di sebuah pabrik yang saat itu hanya mempekerjakan sekitar 200 orang dan memproduksi, menurut ingatannya sendiri, sekitar 7.000 jam tangan per tahun sebagian besar dari lokasi asli di Rue du Rhône.

Tidak ada program terstruktur untuk mempersiapkannya menjadi pemimpin. Henri Stern menjalankan perusahaan secara pribadi dan sentralistik; staf di setiap tingkatan langsung melapor kepadanya. Philippe harus mencari sendiri kepala produksi, pengembangan teknis, dan penjualan, mengajukan pertanyaan sendiri, dan membangun pengetahuannya tanpa peta.

Jalan yang tidak nyaman itu hampir pasti membentuk dirinya. Ia tidak bersikap sebagai pewaris yang berhak atas posisi tersebut. Ia mendapatkan kedudukannya di dalam perusahaan dan, sejak awal, mulai mempertanyakan struktur yang ada memperkenalkan lapisan manajemen tambahan dan kepala khusus untuk produksi dan penjualan, memprofesionalkan organisasi yang, sampai saat itu, dibangun di sekitar otoritas tunggal ayahnya.

Dari Henri Stern, ia mewarisi prinsip-prinsip yang akan mengatur seluruh masa jabatannya: kemandirian perusahaan, fokus absolut pada kualitas, dan keyakinan bahwa tujuannya bukanlah untuk membuat jam tangan sebanyak mungkin, tetapi jam tangan sebaik mungkin.

Pertumbuhan bukanlah tujuan akhir. Investasi hanya dibenarkan jika hal itu membuat Patek Philippe lebih kuat secara teknis, lebih mandiri, dan lebih siap untuk bertindak sesuai dengan ketentuannya sendiri dalam jangka panjang.

Stern bukanlah seorang ahli strategi merek yang ekstrovert atau manajer yang mencari sorotan. Dalam banyak hal, ia adalah seorang visioner. Gaya kepemimpinannya ditandai dengan kejelasan, ketekunan, dan pemahaman tentang tanggung jawab kewirausahaan yang diukur bukan dalam kuartal tetapi dalam generasi.

Patek Philippe harus tetap independen itu adalah prinsip utamanya dan harus membangun jam tangan terbaik yang mampu dibangunnya.

Ia percaya pada tradisi, tetapi tidak pernah mengorbankan investasi dalam teknologi yang akan mengamankan masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) mengantongi dukungan dari sejumlah investor global papan atas menjelang rencana pencatatan saham atau IPO di Bursa Efek Hong Kong (HKEX).

Sejumlah nama besar seperti Glencore, Trafigura, Mercuria hingga investor keuangan internasional telah menyatakan komitmen sebagai cornerstone investor dalam penawaran saham tersebut.

Presiden Direktur Merdeka Gold Resources Boyke P. Abidin mengatakan masuknya sejumlah investor global tersebut mencerminkan kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas aset dan prospek pertumbuhan perusahaan.

“Komitmen investor global dalam transaksi ini mencerminkan kepercayaan terhadap kualitas Tambang Emas Pani, kemampuan eksekusi Perseroan, serta prospek pertumbuhan jangka panjang yang kami miliki,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (17/6/2026).

Investor utama dalam transaksi ini terdiri atas pelaku industri strategis dan investor keuangan global.

Dari kalangan industri, terdapat Wanguo Gold Group Limited, CNGR (Hong Kong Material Science & Technology) Co. Limited, Mercuria Holdings (Singapore) Pte. Ltd., Trafigura Pte. Ltd., Glencore International AG, serta Intera Mining Investment Limited yang sepenuhnya dimiliki oleh JCHX Mining Management Co. Ltd.

Sementara itu, investor keuangan yang berpartisipasi antara lain Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited, GF (Guangfa) Fund Management Co., Ltd., Eurus Holdings SPC yang berafiliasi dengan ORIX, Dymon Asia Multi-Strategy Investment Master Fund, dan Wind Sabre Fund SPC.

EMAS akan memulai proses bookbuilding kepada investor institusi internasional mulai 17 Juni hingga 23 Juni 2026.

Menjelang dimulainya masa pemasaran tersebut, para cornerstone investor telah berkomitmen menyerap 49,9% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran dasar, atau mendekati batas maksimum yang diperkenankan oleh ketentuan pencatatan di HKEX.

Secara keseluruhan, penawaran global itu merepresentasikan sekitar 7% dari modal ditempatkan Perseroan setelah pelaksanaan opsi greenshoe. Seluruh saham yang ditawarkan merupakan saham sekunder milik pemegang saham minoritas.

Di sisi lain, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) selaku pemegang saham pengendali tidak akan melepas kepemilikannya dan tetap mempertahankan seluruh porsi saham strategis di Merdeka Gold Resources.

Dukungan investor global tersebut tidak terlepas dari prospek Tambang Emas Pani di Gorontalo yang saat ini menjadi salah satu proyek emas terbesar yang sedang dikembangkan di Asia.

Tambang tersebut telah mencapai tonggak penting sejak EMAS melantai di Bursa Efek Indonesia pada 2025, termasuk keberhasilan first gold pour pada Februari 2026 dan penjualan emas perdana pada Maret 2026.

Hingga akhir 2025, Tambang Emas Pani memiliki sumber daya mineral sebesar 7 juta ounces emas dan cadangan bijih 5,2 juta ounces emas. Perseroan juga melaporkan tambahan sekitar 445.000 ounces emas dari hasil pengeboran terbaru di Prospek Kolokoa yang berlokasi sekitar 1 kilometer dari pit utama Pani.

Dengan tambahan tersebut, total estimasi sumber daya mineral Tambang Emas Pani meningkat menjadi sekitar 7,4 juta ounces emas. Perseroan juga tengah melanjutkan program eksplorasi lanjutan, termasuk pengeboran di bawah desain pit utama dan area Lone Pine yang dijadwalkan dimulai pada semester II/2026.

Melalui strategi pengembangan bertahap, kapasitas pengolahan Tambang Emas Pani ditargetkan meningkat menjadi 22 juta ton per tahun pada 2028. Ekspansi tersebut diproyeksikan mampu mendorong produksi emas tahunan puncak hingga sekitar 545.000 ounces.

Selain skala sumber daya yang besar, proyek tersebut juga diperkirakan memiliki struktur biaya yang kompetitif dengan estimasi life-of-mine all-in sustaining cost (AISC) sebelum royalti pemerintah sebesar US$794 per ounces.

Rencana IPO di HKEX didukung oleh UBS dan CITIC Securities sebagai sponsor utama. Adapun Morgan Stanley, HSBC, CICC, dan Macquarie bertindak sebagai Joint Overall Coordinators, Joint Global Coordinators, dan Joint Bookrunners.

Sejumlah bank internasional lain seperti DBS, Mizuho, OCBC, UOB Kay Hian, Société Générale, Natixis, dan Crédit Agricole turut berpartisipasi sebagai Joint Bookrunners dan Lead Managers.

Bisnis.com, JAKARTA – Investor kembali melanjutkan aksi jual Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Data Investing.com pagi ini, menunjukkan imbal hasil surat utang RI telah bertengger di level 7,31%, melanjutkan pelemahan dari level 7,14% pada perdagangan kemarin.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto, menilai kondisi ini dapat dibaca sebagai ketidaknyamanan investor terhadap iklim investasi di dalam negeri.

Pasalnya, kondisi perang Iran—AS, kendati memanaskan harga minyak dan membuat investor bersikap risk-off terhadap pasar emerging market, tidak memberikan tekanan sama besarnya terhadap negara-negara lain di kawasan.

”Walaupun regulator sudah mengantisipasi, bahkan Sabtu kemarin mereka keluarkan statement, kondisi baik-baik saja, makro terkendali. Cuma itu tadi, kondisi ini, belum ada yang membuat kenyamanan bagi investor untuk bertahan di pasar kita, terutama dari asing,” katanya kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).

Ramdhan menilai, berbagai statement pemerintah untuk menenangkan kondisi pasar yang lesu, belum cukup kuat untuk mendulang kepercayaan investor asing. Investor dinilai menyoroti kebijakan fiskal pemerintah RI hingga risiko defisitnya.

Sementara terhadap investor institusi domestik, Ramdhan menilai kondisi ini belum membuat investor melakukan aksi jual terhadap SBN. Investor institusi, terutama reksa dana maupun dana pensiun, dinilai masih wait and see untuk kembali masuk ke pasar.

”Itu kan bahasa diplomatis ya, bahasa politis. Cuma secara kebijakan belum terlihat kebijakan yang bisa membuat investor nyaman di pasar kita,” katanya.

Di satu sisi, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual, menilai kondisi kenaikan yield acuan sebetulnya dialami oleh banyak negara lain di dunia. India misalnya, kini memiliki imbal hasil 6,94%, Filipina 7,48%, atau Meksiko sebesar 9,15%.

Meskipun begitu, sentimen domestik turut dinilai mempengaruhi pergerakan ini. David menyoroti soal keraguan investor mengenai keberlanjutan kebijakan fiskal RI.

”Apalagi mungkin keberlanjutan kebijakan fiskal kita dipertanyakan karena sampai saat ini masih aman katanya [pemerintah], sampai US$100 kalau minyak tidak berubah ya. Tapi inflasi sebenarnya sejauh ini kita masih lumayan stabil,” kata David.

Di tengah kondisi melemahnya yield acuan, David menerangkan terdapat risiko beban bunga yang meningkat di dalam postur fiskal pemerintah.

Pemerintah dinilai penting untuk menjaga inflasi dan berbagai kebijakan yang bernada reformis, meskipun Bank Indonesia turut melakukan intervensi di pasar SBN, yang dinilai berpotensi memberikan tenaga tambahan bagi imbal hasil RI.

”Makanya kuncinya kita harus jaga inflasi. Ya policy-policynya juga harus, ya basically reformnya terus dijalankan lah,” katanya.

Selain yield acuan pada tenor 10 tahun, pasar SBN RI juga kini tengah dibayangi fenomena inverted yield curve. Fenomena ini menunjukkan grafik imbal hasil yang terbalik, dengan tenor pendek turut menanjak melebihi tenor acuan atau tenor panjang.

Data Investing.com, menunjukkan posisi imbal hasil SBN 1 tahun kini telah terparkir di level 7,22% atau mengalami kenaikan 44,68% dari posisi 4,99%. Jika kondisi ini berlanjut, Indonesia bakal memasuki fenomena inverted yield curve.

David menilai, kondisi inverted yield curve sebetulnya cukup wajar. Terutama di tengah ketidakpastian yang tinggi, investor dinilai lebih menyukai tenor pendek.

”Berarti ada ekspektasi di pasar bahwa ada perlambatan ekonomi ke depan. Biasanya begitu. Kalau orang larinya ke tenor pendek berarti ada ekspektasi dan belum tentu kejadian juga. Tapi ada probabilitas ke sana, itu kenapa mereka lari ke yield curve-nya itu makanya sedikit meningkat ya yang jangka pendek,” tambahnya.

Di tengah kondisi ini, pemerintah dinilai mesti menyiapkan berbagai skenario dan melakukan stress test untuk menghindari defisit fiskal mendekati atau mencapai 3%.

Di satu sisi, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian, menilai kenaikan imbal hasil acuan SBN RI justru sebagai perkembangan positif. Menurutnya, setelah periode panjang kurva imbal hasil bergerak datar, pasar kini mulai kembali ke arah yang mencerminkan harga dari risiko yang sebenarnya.

”Selama beberapa bulan terakhir, kita melihat kondisi yang tidak normal. Kurva imbal hasil terlalu datar dan tidak sepenuhnya mencerminkan risiko yang sedang dihadapi perekonomian Indonesia maupun kondisi global. Kenaikan yield saat ini justru merupakan proses pemulihan fungsi pasar yang sehat,” katanya dalam keterangan resminya, Selasa (9/6/2026).

Justru, kondisi sebagian besar tenor SBN telah bergerak di atas 7%, sebagai hal yang positif lantaran dapat membuat pasar RI lebih kompetitif. Investor dinilai membutuhkan kompensasi risiko yang memadai.

Bahkan, bukan tidak mungkin penyesuaian yield itu terus terjadi hingga pasar mencapai titik keseimbangan yang baru.

Di tengah kondisi ini, yang terpenting menurutnya bukan mempertahankan biaya pendanaan lebih rendah, melainkan memastikan pasar keuangan RI kembali berfungsi secara kredibel.

”Biaya bunga yang sedikit lebih tinggi, sering kali jauh lebih murah dibandingkan biaya yang harus ditanggung ketika rupiah mengalami pelemahan berlebihan,” katanya.

Meskipun begitu, kenaikan yield belum cukup untuk mengembalikan kepercayaan investor. Faktor yang lebih penting, katanya, komunikasi yang jelas mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah ke depan.

Bahkan, dia menilai, pemerintah perlu melakukan penyesuaian dan transformasi terhadap berbagai program belanja negara, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap MBG.

”Pasar membutuhkan keyakinan bahwa seluruh program prioritas pemerintah dapat dijalankan secara berkelanjutan tanpa mengurangi kredibilitas fiskal Indonesia,” katanya.

Ke depan, Fakhrul menilai kombinasi normalisasi yield obligasi, perbaikan kurva imbal hasil, stabilisasi rupiah, dan penyesuaian fiskal yang kredibel, bakal mendorong kembali masuknya dana asing ke RI.

”Pada akhirnya, investor tidak mencari yield yang rendah. Investor mencari negara yang kredibel, pasar yang berfungsi, dan kebijakan yang konsisten,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan publikasi kurva imbal hasil transaksi pasar uang untuk memperkuat efisiensi, transparansi pembentukan harga, sekaligus menajamkan transmisi kebijakan moneter di pasar keuangan domestik.

Publikasi itu dapat diakses pelaku pasar per hari ini, Senin (8/6/2026), melalui laman resmi BI. Publikasi ini dirancang untuk mencerminkan kondisi harga aktual yang terbentuk di pasar sekunder.

Dengan demikian, kurva ini diharapkan dapat menjadi acuan (benchmark) yang lebih akurat dan berbasis transaksi nyata (transaction-based) bagi seluruh pelaku pasar uang.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, inisiatif ini merupakan wujud komitmen bank sentral bersama National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR) dalam memperkuat reformasi suku bunga acuan domestik.

NWGBR sendiri merupakan gugus tugas lintas otoritas yang beranggotakan BI, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO).

"Publikasi ini diharapkan meningkatkan efisiensi pembentukan harga di pasar uang, mendorong likuiditas transaksi pasar sekunder, memperdalam pasar keuangan domestik, serta memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter," jelas Ramdan melalui keterangannya, Senin (8/6/2026).

Secara metodologi, kurva imbal hasil ini dihitung berdasarkan indikator rata-rata tertimbang (RRT) harga dan volume transaksi aktual di pasar sekunder atas dua instrumen utama.

Pertama, transaksi repurchase agreement (Repo) dengan tenor 1 bulan yaitu transaksi pinjam-meminjam antarbank atau institusi keuangan yang mewajibkan penyerahan surat berharga sebagai agunan. Kedua, instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) khusus untuk tenor 3, 6, dan 12 bulan.

Adapun untuk jadwal perilisan, BI menetapkan pembaruan publikasi kurva ini akan dilakukan setiap hari Senin atau hari kerja pertama pada setiap pekannya pada pukul 10.00 WIB. Data yang disajikan merupakan rekapitulasi data harian pada minggu kerja sebelumnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pertumbuhan ekosistem startup di negara berkembang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, akses pendanaan bagi founder perempuan masih menjadi tantangan, meski banyak startup yang dipimpin perempuan menunjukkan pertumbuhan bisnis yang kompetitif.

Sejumlah studi menunjukkan founder perempuan masih menghadapi kesenjangan dalam memperoleh investasi tahap awal dibandingkan founder laki-laki. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan akses jaringan investor hingga keraguan terhadap kapasitas kepemimpinan perempuan dalam membangun bisnis berskala besar.

Kondisi itu mendorong lahirnya berbagai inisiatif yang berfokus pada peningkatan akses pendanaan bagi startup yang dipimpin perempuan. Salah satunya melalui peluncuran Aurora Ventures, program investasi tahap awal yang menyasar founder perempuan di negara berkembang.

Program yang didukung inDrive tersebut diluncurkan setelah penyelenggaraan Aurora Tech Award 2026 di Santiago, Chile. Ajang itu mencatat lebih dari 3.400 pendaftar dari berbagai negara dan menghadirkan sejumlah founder perempuan dari Amerika Latin, Afrika, hingga Timur Tengah sebagai finalis.

Aurora Ventures dibentuk berdasarkan temuan selama lima tahun penyelenggaraan Aurora Tech Award yang menunjukkan masih adanya kesenjangan akses pendanaan bagi founder perempuan, khususnya di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, Afrika, serta Amerika Latin.

Riset Aurora yang melibatkan lebih dari 900 founder dari 127 negara juga menemukan bahwa banyak founder perempuan masih menghadapi fenomena yang disebut competence scepticism atau keraguan terhadap kemampuan mereka, serta tuntutan pencapaian bisnis yang lebih tinggi dibandingkan founder laki-laki.

Melalui program tersebut, startup yang terpilih akan memperoleh investasi tahap awal senilai 180 ribu dolar AS hingga 250 ribu dolar AS. Selain pendanaan, peserta juga mendapatkan akses mentoring, jaringan investor, dan dukungan operasional untuk membantu pengembangan bisnis menuju tahap pendanaan berikutnya.

Country Manager inDrive Indonesia, Rio Aristo, mengatakan dukungan terhadap program tersebut dilatarbelakangi masih terbatasnya akses pendanaan yang diterima founder perempuan di sejumlah negara berkembang.

“inDrive lahir dan berkembang dengan menghadapi berbagai tantangan besar di industri. Kami melihat semangat yang sama juga dimiliki oleh banyak founder perempuan di emerging markets saat ini. Karena itu, dukungan terhadap Aurora Ventures bukan hanya soal inisiatif sosial, tetapi juga tentang membuka peluang besar yang selama ini kurang mendapatkan perhatian,” ujar Rio, Senin (8/6/2026).

Program percontohan Aurora Ventures 2026 akan difokuskan untuk membangun portofolio awal sekaligus memperkuat fondasi pembentukan skema pendanaan venture capital yang lebih besar pada masa mendatang.

Di tengah meningkatnya jumlah startup di negara berkembang, isu kesetaraan akses pendanaan diperkirakan akan menjadi perhatian yang semakin penting. Pelaku industri menilai keberagaman pendiri perusahaan dapat memperluas inovasi dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih inklusif di berbagai sektor.

Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga (Disparekrafpora) Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menilai ada potensi pengembangan sektor wisata wellness (kesehatan) hingga sport (olahraga) berbasis alam karena mempunyai banyak destinasi wisata alam.

"Sebenarnya potensi alam Gunungkidul sangat memungkinkan untuk pengembangan wellness tourism," kata Sekretaris Disparekrafpora Gunungkidul Eko Nur Cahyo, di Yogyakarta, Minggu.

Menurutnya, beberapa destinasi wisata alam di Gunungkidul juga telah membuka paket wellness dan sport tourism seperti di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bunder dan Wunung Giri Sela Kandha, Wonosari.

"Untuk saat ini memang belum optimal pengembangannya," kata Eko.

Namun, kata dia, beberapa paket sport tourism sudah berjalan seperti Running Baron 10k yang diadakan di Pantai Baron.

"Di Nglanggeran atau sekitar Goa Pindul juga potensial untuk event sport tourism," katanya.

Menurutnya, Pemkab Gunungkidul saat ini sudah mulai mendorong mitra-mitra wisata untuk membuat event olahraga di beberapa destinasi wisata alam sebagai upaya pengembangan sport maupun wellness tourism.

Salah satu destinasi wisata kesehatan berbasis alam di Gunungkidul yang mulai berjalan yakni di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bunder, Gunungkidul.

Kepala Tahura Bunder Alex Zubaedi mengatakan wisata alam semakin diminati oleh masyarakat, terutama wisatawan domestik, termasuk di Tahura Bunder yang memiliki ekosistem yang lengkap dan unik.

"Mulai dari bentang sungai berbatu karst yang memukau, serta hutan kayu putih yang asri," kata Alex.

Di kawasan tersebut, lanjut dia, beragam aktivitas berbasis alam, mulai dari trekking, camping, birdwatching, hingga edukasi konservasi bisa dilakukan.

"Wisatawan bisa merasakan pengalaman healing di tengah hijaunya kawasan hutan tropis Gunungkidul," katanya.

Menurutnya, beberapa komunitas juga telah mengadakan kegiatan wisata alam di kawasan tersebut.

"Akhir bulan Mei, dari Genitri Eco Wellness (PT Genitri Bregas Persada) juga mengadakan wellness tourism di sini," kata Alex.

Pengelola Genitri Eco Wellness M. Taqiyuddin menambahkan, tujuan menghadirkan destinasi wisata kesehatan alami (wellness eco tourism) yang melibatkan berbagai komunitas itu salah satunya untuk kolaborasi promosi pariwisata.

"Dirancang untuk menjadi ruang bagi masyarakat yang mencari ketenangan sekaligus memulihkan kesehatan fisik dan mental melalui pendekatan alami," kata Taqiyuddin.

Konsep yang diusung, lanjutnya, mengintegrasikan antara penyembuhan holistik dengan keasrian alam di Tahura Bunder.

"Pengunjung tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga pulang dengan kondisi kesehatan yang lebih bugar dan pikiran yang lebih jernih," jelasnya.

Menurutnya, konsep wellness tourism yang ditawarkan di antaranya mengajak wisatawan lebih peduli terhadap pelestarian lingkungan melalui kegiatan menanam pohon.

Wisatawan, lanjut dia, juga bisa mengikuti kelas edukasi dari Hijaunesia mengenai ketahanan pangan mandiri dan gaya hidup sehat berbasis bahan alami.

"Kita mengajak wisatawan benar-benar lari dari hiruk pikuk kota dan kepenatan sehari-hari," katanya.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan dana sekitar Rp11 triliun untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasar obligasi domestik.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengendalikan pergerakan imbal hasil (yield) SBN, terutama tenor jangka panjang, di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan ketidakpastian pasar keuangan global.

"Untuk pembelian bond di secondary market, kita masih lakukan. Makanya kan yield yang 10 tahun dan berapa tahun, basically yield government bond agak terkendali kan, tidak terpengaruh oleh rupiah maupun pergerakan perusahaan. Sudah masuk Rp11 triliun so far ya," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni dikutip Minggu (7/6/2026).

Purbaya mengatakan kehadiran pemerintah di pasar sekunder berfungsi sebagai instrumen penyangga untuk meredam potensi gejolak di pasar obligasi, terutama ketika terjadi tekanan jual dari investor asing yang dapat mendorong kenaikan yield secara signifikan.

Menurut dia, strategi tersebut sejauh ini cukup efektif menjaga stabilitas pasar. Hal itu tercermin dari pergerakan yield SBN tenor panjang, termasuk tenor 10 tahun, yang masih berada pada level relatif terkendali meskipun pasar menghadapi berbagai tekanan eksternal.

Stabilitas yield dinilai penting karena menjadi acuan utama dalam menentukan biaya pinjaman pemerintah. Kenaikan yield yang terlalu tinggi berpotensi meningkatkan biaya penerbitan surat utang baru dan pada akhirnya menambah beban pembayaran bunga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain menjaga biaya pendanaan tetap efisien, intervensi di pasar sekunder juga bertujuan mempertahankan kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan pemerintah dan memperkuat ketahanan pasar obligasi domestik di tengah dinamika arus modal global.

Pemerintah, lanjut Purbaya, akan terus menjalankan berbagai langkah stabilisasi secara terukur untuk memastikan pasar keuangan tetap kondusif serta mendukung pengelolaan fiskal yang berkelanjutan.

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan masih konsisten dan aktif menjalankan strategi intervensi di pasar finansial.

Langkah nyata yang ditempuh adalah dengan melakukan aksi beli instrumen Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Kebijakan intervensi ini sengaja diambil demi mengawal agar pergerakan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah tidak bergerak liar dan tetap berada dalam batasan yang stabil. Hingga saat ini, total dana yang telah digelontorkan oleh pemerintah untuk menyerap SBN di pasar sekunder tersebut sudah menembus angka belasan triliun rupiah.

"Untuk pembelian bond di secondary market, kita masih lakukan. Makanya kan yield yang 10 tahun dan berapa tahun, basically yield government bond agak terkendali kan, tidak terpengaruh oleh rupiah maupun pergerakan perusahaan. Sudah masuk Rp11 triliun so far ya," ujar Purbaya dalam konfrensi pers APBN KiTA Edisi Juni, Jumat (5/6/2026).

Menurut analisa Purbaya, kehadiran pemerintah di pasar sekunder berfungsi sebagai instrumen penopang utama (buffer) untuk meredam potensi guncangan di pasar obligasi domestik, terutama saat terjadi tren aksi jual (selling pressure) oleh investor asing.

Efektivitas strategi ini tecermin dari pergerakan kuotasi yield SBN untuk tenor jangka panjang, seperti tenor 10 tahun, yang terpantau relatif aman dan terkendali.

Kondisi ini berhasil dipertahankan meskipun nilai tukar rupiah masih didera tekanan berat dan pasar keuangan global sedang diwarnai oleh dinamika pergeseran arus modal.

Menjaga posisi yield SBN agar tidak melonjak merupakan hal yang sangat krusial bagi postur fiskal negara.

Adapun tingkat keuntungan (yield) SBN menjadi fondasi dasar dalam menentukan kalkulasi biaya pinjaman yang harus ditanggung pemerintah.

Apabila angka yield merangkak naik secara drastis, maka ongkos penerbitan surat utang baru otomatis akan menjadi jauh lebih mahal.

Imbas buruknya, hal ini berpotensi memberikan tekanan tambahan pada pos biaya bunga di dalam struktur APBN.

Lewat berbagai instrumen stabilisasi yang terukur, pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga tingkat kepercayaan para penanam modal terhadap pasar obligasi Indonesia.

(Wahyu Dwi Anggoro)

Jakarta (ANTARA) - Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Alexander Yahya Datuk menilai kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) berpotensi mengurangi praktik underinvoicing dan transfer pricing sekaligus memperkuat tata ekspor komoditas strategis nasional ketika diimplementasikan secara optimal.

Alexander dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menilai pola tata kelola ekspor seperti DSI bukan hal baru dalam praktik global.

Sejumlah negara telah menerapkan model serupa untuk memperkuat pengawasan perdagangan komoditas, meningkatkan transparansi, dan memastikan manfaat ekonomi ekspor dapat kembali lebih optimal ke negara.

“Secara preseden ternyata pola seperti ini juga sudah dilakukan oleh banyak negara juga, dan menurut saya secara teori seharusnya ada potensi besar kita untuk bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan masalah transfer pricing dan underinvoicing, dan meningkatkan pendapatan negara devisa negara,” ujar Alexander.

Menurut Alexander, apabila praktik underinvoicing dan transfer pricing dapat ditekan, potensi peningkatan devisa negara juga akan makin besar.

Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi, termasuk memperkuat kemampuan menjaga nilai tukar rupiah serta memastikan dana hasil ekspor tersimpan dalam sistem keuangan nasional.

“Logikanya, kan akan bisa menjaga kurs mata uang kita sekaligus juga memastikan dana itu tersimpan di sistem perbankan nasional,” katanya.

Lebih lanjut, Alexander melihat pembentukan DSI juga dapat menjadi momentum transformasi tata kelola ekspor nasional menuju sistem yang lebih berbasis teknologi dan transparansi.

Pengelolaan ekspor ke depan dinilai perlu ditopang sistem yang memungkinkan seluruh transaksi tercatat, terdokumentasi, dan dapat diawasi secara lebih baik.

Meski begitu, Alexander menekankan pentingnya masa transisi pada tahap awal operasional DSI. Ia menilai periode sekitar tujuh bulan pertama akan menjadi fase krusial untuk membangun sistem, platform, dan infrastruktur pendukung agar mekanisme kerja dapat berjalan efektif sesuai target.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi pada fase awal sangat ditentukan oleh kesiapan manajemen dalam membangun platform dan sistem operasional yang mampu mendukung transaksi secara efektif dan tepat waktu.

“Platformnya sudah harus siap dan berfungsi dengan baik dan bertransaksi dengan efektif,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Nanti kami lihat apa yang terbaik. Tapi yang jelas, kami nggak akan membuat perusahaan itu tutup

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tengah mengkaji skema sanksi bagi 10 perusahaan terduga melanggar aturan perdagangan melalui manipulasi ekspor-impor (trade misinvoicing) tanpa menutup perusahaan.

“Nanti kami lihat apa yang terbaik. Tapi yang jelas, kami nggak akan membuat perusahaan itu tutup. Tapi, dia harus bayar kewajiban sesuai nanti pemeriksaan,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa.

Purbaya menjelaskan Kementerian Keuangan melakukan penyelidikan awal untuk mengungkap praktik ilegal ini, yang kemudian dilanjutkan dengan koordinasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung.

Sejauh ini, Menkeu menyebut telah memeriksa 20 perusahaan, dengan fokus utama pada 10 perusahaan besar yang seluruhnya bergerak di sektor industri kelapa sawit (crude palm oil/CPO).

Purbaya mengatakan modus yang dilakukan oleh 10 perusahaan tersebut umumnya melakukan manipulasi nilai ekspor melalui perusahaan perdagangan atau trading company di Singapura.

Mereka melaporkan nilai ekspor yang lebih rendah dari harga jual sebenarnya di negara tujuan. Temuan ini diperoleh dari penulusuran data ekspor dengan data negara tujuan ekspor.

“Kami ada periksa 20 perusahaan, yang lain kecil-kecil. Kami fokus yang besar, semuanya begitu, yang 10 itu. Jadi, kalau yang besar begitu, yang kecil mungkin sama,” ujarnya.

Untuk mengatasi praktik kurang bayar (underinvoicing) hingga praktik pemindahan harga (transfer pricing), pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

PT DSI berperan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor yang mengatur kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan penerimaan negara.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menyebut PT DS akan menjalankan bisnis dengan orientasi profit melalui pengelolaan ekspor SDA, sejalan dengan orientasi bisnis Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

DSI pada tahap awal akan menjalankan model agent business atau perantara sebelum mengembangkan fungsi lain sesuai kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dengan menggeser narasi publik dari isu hambatan bisnis menjadi isu kedaulatan ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, serta membuka data mengenai buruknya tata kelola lama yang meminggirkan petani, pemerintah semestinya mampu menggalang dukungan pu

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan sentralisasi ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan batu bara melalui satu pintu, seperti yang akan dijalankan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), memang memicu perdebatan sengit di ruang publik. Hal itu sangat wajar, mengingat kebijakan ini menyentuh langsung urat nadi perdagangan komoditas strategis nasional.

Namun, jika dibedah secara jujur dan mendalam dari kacamata ekonomi politik, tata kelola komoditas, dan kedaulatan negara, kebijakan ini memiliki landasan objektif dan rasional yang sangat kuat.

Pertama, untuk sawit dan CPO, misalnya, pemerintah ingin mengakhiri asimetri informasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh para trader spekulatif terhadap petani swadaya. Selama ini, struktur pasar tandan buah segar sawit milik rakyat cenderung bersifat oligopsonistik, yakni situasi ketika petani hanya berhadapan dengan segelintir pembeli besar sehingga posisi tawar mereka sangat lemah.

Para trader nakal kerap memanfaatkan ketiadaan akses pasar langsung ini untuk menekan harga beli di tingkat petani serendah mungkin dengan berbagai alasan artifisial. Melalui kehadiran PT DSI sebagai penentu harga tunggal, negara bertindak sebagai penyangga yang menetapkan harga patokan bawah yang adil.

Ketika rantai pasok ditarik ke hulu oleh kepastian serapan satu pintu, ruang gerak trader yang suka mempermainkan harga otomatis mati, sehingga margin keuntungan dapat dialihkan langsung untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Pola proteksi komoditas strategis ini secara empiris mirip dengan keberhasilan lembaga seperti CODELCO di Chili yang berhasil menjaga pendapatan produsen domestik dari predator pasar.

Kedua, ​dari sisi fiskal dan tata kelola devisa, sentralisasi ekspor merupakan solusi struktural yang cepat dan kuat untuk menghentikan kebocoran pendapatan negara akibat praktik rekayasa keuangan. Korporasi swasta selama ini sering memanfaatkan celah perdagangan bebas untuk melakukan transfer pricing dan under-invoicing melalui perusahaan bayangan di negara perlindungan pajak guna menghindari kewajiban fiskal domestik.

Dengan adanya pintu ekspor tunggal yang dikendalikan oleh PT DSI negara memegang kontrol penuh terhadap volume, kualitas, dan nilai riil dari komoditas yang dijual ke pasar internasional secara transparan. Langkah ini sekaligus memastikan bahwa seluruh Devisa Hasil Ekspor benar-benar masuk dan menetap di dalam sistem perbankan nasional untuk memperkuat cadangan devisa dan menstabilkan nilai tukar Rupiah, sebuah target yang selama ini sulit dicapai hanya dengan mengandalkan regulasi imbauan kepada eksportir swasta.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor CPO dan turunannya melonjak 32,40 persen menjadi 18,14 miliar dolar AS dengan volume 17,58 juta ton pada Januari–September 2025. Sebaliknya, ekspor batu bara turun 20,85 persen menjadi 17,94 miliar dolar AS dengan volume 285,23 juta ton. Fakta ini menunjukkan betapa pentingnya kontrol negara melalui PT DSI agar devisa hasil ekspor benar-benar masuk ke sistem perbankan nasional dan posisi tawar Indonesia di pasar global semakin kuat.

Ketiga, kebijakan ini memberikan posisi tawar geoekonomi yang luar biasa bagi Indonesia di panggung global. Sebagai produsen CPO terbesar dan salah satu eksportir batu bara termal utama di dunia, Indonesia anehnya selalu menjadi pengikut harga yang didikte oleh bursa luar negeri karena para eksportir domestik cenderung terfragmentasi dan saling banting harga demi berebut pembeli asing.

Melalui penyatuan seluruh volume ekspor di bawah satu bendera negara, Indonesia bisa mentransformasikan dirinya menjadi kekuatan raksasa yang mampu mendikte harga pasar dan mengatur ritme pasokan ke negara-negara importir besar seperti China, India, dan Uni Eropa.

Keuntungan finansial dari harga premium yang berhasil diamankan melalui mekanisme satu pintu ini nantinya dapat dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi pupuk, program peremajaan sawit, serta pembangunan infrastruktur yang masif.

Keempat, sentralisasi ini memecahkan kebuntuan penegakan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan percepatan hilirisasi industri yang selama ini kerap diabaikan oleh pelaku usaha demi mengejar keuntungan instan di pasar ekspor. Ketika krisis energi atau kelangkaan minyak goreng domestik terjadi akibat kegagalan pasar bebas, PT DSI dapat langsung memastikan bahwa kebutuhan dalam negeri terpenuhi sepenuhnya sebelum izin ekspor diberikan.

Kebijakan satu pintu ini juga menjadi instrumen kontrol kuota bahan mentah yang efektif, memaksa para pelaku usaha untuk berinvestasi pada industri hilir seperti oleokimia, biodiesel, dan gasifikasi batu bara jika ingin komoditas mereka tetap terserap.

Tuduhan bahwa sentralisasi menciptakan monopoli yang tidak sehat dapat dipatahkan dengan fakta bahwa entitas ini bergerak sebagai State-Trading Enterprise yang sah di bawah aturan WTO untuk melindungi kepentingan nasional. Dengan menggeser narasi publik dari isu hambatan bisnis menjadi isu kedaulatan ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, serta membuka data mengenai buruknya tata kelola lama yang meminggirkan petani, pemerintah semestinya mampu menggalang dukungan publik secara organik atas isu ini.

Perkara kritik yang muncul, dalam hemat saya sah-sah saja. Pemerintah membutuhkan masukan-masukan kritis dari banyak pihak, apalagi perubahan kebijakan ini cukup revolusioner, sehingga memerlukan sebanyak-banyaknya masukan dan kritik.

*) Ronny P Sasmita, Pengamat Ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution/ISEAI

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meyakini kepercayaan investor terhadap instrumen Surat Berharga Negara (SBN) tetap solid di tengah eskalasi geopolitik global. Bank Indonesia (BI) turut bantu menjaga imbal hasil obligasi pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan bahwa kuatnya kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, tercermin dari pergerakan imbal hasil (yield) SBN yang tidak mengalami lonjakan ekstrem.

Meskipun pasar sempat diguncang oleh gejolak geopolitik di Timur Tengah pasca-serangan rudal yang melibatkan Israel-Amerika Serikat dan Iran pada akhir Februari 2026, pemerintah menilai dampak rembesannya ke pasar obligasi domestik masih dalam batas wajar.

"Pembiayaan fiskal kita masih sangat dipercaya oleh investor, baik domestik maupun asing. Kelihatan dari yield-nya [imbal hasilnya]. Kalau investor tidak percaya pada yield kita, pada fiskal kita, maka yield-nya akan melonjak," jelas Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,01% pada akhir 2025. Terkini, berdasarkan hasil lelang terakhir per 12 Mei 2026, yield rata-rata tertimbang SBN 10 tahun yang dimenangkan berada di posisi 6,73% atau naik 0,72 poin persentase.

"Sekarang ini di sekitar 6,5% hingga 6,7%, tidak jauh beda dengan sebelum terjadinya [gejolak geopolitik]. Ya, ada peningkatan, tapi tidak signifikan. Jadi krisis yang bersumber dari fiskal tidak ada tanda-tandanya," kata Juda.

Dalam agenda yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa ketidakpastian global telah mendorong kenaikan yield obligasi AS (US Treasury), hingga penguatan indeks dolar AS (DXY). Perkembangan tersebut mendorong arus modal keluar dari pasar keuangan negara berkembang seperti Indonesia.

Oleh sebab itu, Destry mengungkapkan bahwa bank sentral turut melakukan intervensi di pasar utang negara agar menjaga stabil yield-nya sehingga mencegah arus modal keluar lenih lanjut.

"Kita juga sudah melakukan pembelian SBN juga, dalam mereka mendorong likuditas dan juga menjaga yield pembelian supaya tidak terlalu meningkat tajam," katanya.

Adapun, dari awal tahun hingga 19 Mei 2026, bank sentral telah menyerap SBN sebesar Rp140,57 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp73,28 triliun di antara dilakukan lewat pembelian di pasar sekunder.

Lebih lanjut, demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, BI juga melakukan intervensi di pasar spot, non-deliverable forward (NDF), hingga Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Dari sisi pasokan valuta asing, otoritas moneter memperketat pengawasan untuk memastikan setiap permintaan dolar AS memiliki underlying transaksi yang riil, seperti kebutuhan impor atau kewajiban pembayaran utang.

Langkah pamungkas adalah pengetatan moneter melalui jalur suku bunga. Seperti diketahui, pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi Mei 2026, bank sentral memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin (bps) ke level 5,25%.

"Kita harus membuat instrumen rupiah kita itu menjadi menarik lagi, sehingga itu bisa mendorong inflow [aliran modal] kembali masuk, paling tidak ke pasar keuangan kita dulu," jelas Destry.