Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menterinya seperti Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani ke Istana Negara pada Kamis (21/5/2026).

Selain itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pun turut hadir di Istana Negara.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, Agus, Perry, dan Rosan tiba di Istana Nega pada sekitar pukul 12.15 WIB. Kemudian disusul Purbaya yang tiba di Istana Negara pada pukul 12.30 WIB.

Rosan mengatakan bahwa maksud kedatangannya ke Istana Negara adalah untuk menghadiri undangan makan siang dengan Presiden Prabowo. Selain itu, dia menjelaskan bahwa dirinya akan melaporkan terkait dengan pembentukan BUMN yang khusus menangani tata kelola ekspor, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

"Ini mau lapor mekanismenya," kata Rosan.

Sementara, Agus mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan arahan. Dirinya pun bersiap untuk melaporkan kondisi industri di Tanah Air.

"Haruslah, sebagai menteri kan harus siap. Kalau diperlukan kan harus dilaporkan," ujarnya.

Purbaya mengatakan bahwa dirinya dipanggil Presiden untuk makan siang. Kemudian, dirinya telah berjaga-jaga untuk melaporkan terkait dengan kondisi ekspor.

Dia telah memegang data 10 perusahaan besar di bidang crude palm oil (CPO) yang melakukan manipulasi harga saat ekspor.

"Kalau ditanya saya akan jawab," jelasnya.

Purbaya menjelaskan bahwa 10 perusahaan besar itu secara acak dipilih. Hasilnya signifikan.

"Ada 10 perusahaan mereka melakukan under invoicing ekspor," kata Purbaya.

Dia menjelaskan contoh nilai ekspor yang ditetapkan 10 perusahaan itu mencapai seperempat atau sepertiga dari AS.

"Di sini jadi rugi. Jadi di sana, income lebih rendah, nilai ekspornya lebih rendah," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) angkat bicara perihal potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas situasi perang Iran dan Amerika Serikat (AS) yang berdampak terhadap arus logistik dan keberlangsungan industri dalam negeri.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa memastikan seberapa lama konflik ini akan berlangsung. Menurutnya, pengusaha saat ini juga berharap terhadap upaya pemerintah meminimalisir dampak perang, salah satunya mencari sumber impor bahan bakar minyak (BBM) dari kawasan maupun negara di luar Timur Tengah.

“Pemerintah juga sudah melakukan perencanaan untuk mendiversifikasi dari segi sumber-sumber kita, dan juga dari dalam negeri sendiri mencoba untuk mendukung bagaimana agar jangan sampai terjadinya PHK,” kata Shinta saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).

Dia melanjutkan, eskalasi konflik di Timur Tengah ini tidak hanya mengerek naik harga minyak dunia, melainkan juga membuat biaya logistik membengkak.

Pasalnya, terdapat keterbatasan pergerakan kapal logistik di Selat Hormuz yang menjadi jalur sentral distribusi minyak dunia dan barang dagang lainnya, sehingga mengganggu arus ekspor dan impor.

Shinta kemudian menyoroti volatilitas nilai tukar rupiah di tengah perang AS–Iran. Mengingat banyaknya komoditas impor Indonesia, dia menilai dampak terhadap keberlangsungan industri Tanah Air dapat membesar apabila rupiah terus melemah.

Kendati demikian, dia menggarisbawahi bahwa situasi ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga negara lainnya. Oleh karena itu, Apindo menyiapkan antisipasi terhadap semua kondisi, sembari berharap situasi perang dapat segera diselesaikan.

“Jadi ini suatu situasi geopolitik yang di luar kendali Indonesia. Kita cuma bisa mengendalikan apa yang terjadi di dalam negeri,” tegas Shinta.

Dalam perkembangan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan eskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah imbas perang Iran-AS berdampak pada kenaikan biaya logistik pengiriman barang.

Kendati demikian, Budi menyebut permintaan dari kawasan tersebut relatif tidak mengalami penurunan. Hal itu sebagaimana informasi yang diterima Kemendag dari Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI).

“Dia [eksportir] tetap ekspor. Permintaan dari Timur Tengah sebenarnya enggak berubah, tetapi kendalanya memang ada sedikit kenaikan [biaya logistik],” kata Budi saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (13/3/2026).