Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Industri UMKM Indonesia (AKUMANDIRI) menyatakan bahwa akses pembiayaan bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus disamaratakan agar dapat memicu per

"Perlakuan bank terhadap UMKM di Jakarta dengan di Maluku misalnya itu berbeda, padahal bank yang sama," kata Ketua AKUMANDIRI Hermawati Setyorinny saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kendala yang dihadapi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan tidak sama antara daerah satu dengan lainnya.

Ia menyatakan dari hasil temuan dan laporan para pelaku UMKM, menyatakan bahwa keengganan mereka mengakses pembiayaan perbankan dikarenakan sejumlah syarat yang memberatkan mereka.

Untuk itu, pemerintah kata Hermawati harus memberikan pengawasan terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijalankan sejumlah perbankan.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tanpa agunan lanjut dia, namun ada beberapa bank yang masih meminta agunan atau jaminan kepada pelaku UMKM ketika akan mengakses pembiayaan KUR meskipun jaminannya kecil.

"Pemerintah harus ada pengawasan, bagi bank yang bisa menjalankan syarat prosedur yang disepakati oleh peraturan atau kebijakan harusnya dapat reward begitu juga sebaliknya," ujarnya.

Dengan penyamarataan tersebut kata dia, diharapkan pelaku UMKM yang sempat mengalami kendala untuk mengakses pembiayaan dapat dipermudah dan bisa meningkatkan kredit UMKM terhadap perbankan.

Sebelumnya, Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menyatakan bahwa sebanyak 88 persen pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) informal lebih memilih menggunakan dana pribadi dari pada kredit perbankan.

"Kalau dilihat dari survei, mereka itu (UMKM) lebih suka dengan dana sendiri," kata Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Perbanas Aviliani di Jakarta, Kamis (18/6).

Aviliani mengatakan bahwa penggunaan dana pribadi untuk pembiayaan oleh UMKM informal juga berpengaruh pada penyaluran kredit dari perbankan.

Ia menjelaskan beberapa tahun ini dari hasil riset Perbanas menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan kredit UMKM dan bahkan sempat mengalami kontraksi.

Menurut dia, dari survei Perbanas bahwa penggunaan dana pribadi pelaku UMKM mencapai 88 persen, sementara 12 menggunakan dana eksternal yaitu dari perbankan mencakup 49 persen, teman atau kerabat 9 persen, micro finance 32 persen dan lainnya 11 persen.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Penurunan bunga PNM Mekaar dari 18–25 persen menjadi 8 persen merupakan kebijakan yang sangat ekspansif untuk memperkuat sektor usaha ultramikro

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai penurunan bunga pembiayaan PNM Mekaar dari kisaran 18–25 persen menjadi 8 persen per tahun dapat meringankan beban pelaku usaha ultramikro.

“Penurunan bunga PNM Mekaar dari 18–25 persen menjadi 8 persen merupakan kebijakan yang sangat ekspansif untuk memperkuat sektor usaha ultramikro,” kata Rizal yang juga Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef itu saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal usaha tanpa agunan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), bagian dari BRI Group, untuk para pelaku usaha ultramikro yang berasal dari keluarga prasejahtera, terutama perempuan.

Menurut Rizal, selama ini nasabah Mekaar membayar biaya pembiayaan yang relatif tinggi karena karakteristik pembiayaan tanpa agunan, nominal pinjaman yang kecil, serta kebutuhan pendampingan yang intensif.

Dengan penurunan bunga tersebut, pelaku usaha ultramikro dinilai memiliki ruang keuangan yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Meski demikian, Rizal mengingatkan bahwa dampak kebijakan tersebut tidak akan terjadi secara otomatis maupun seragam pada seluruh penerima manfaat.

Ia menjelaskan berbagai studi UMKM menunjukkan bahwa persoalan utama usaha ultra mikro tidak hanya terletak pada keterbatasan modal, tetapi juga produktivitas yang rendah, akses pasar yang terbatas, serta kapasitas usaha yang masih lemah.

Menurut dia, penurunan bunga memang dapat memperbaiki arus kas pelaku usaha, tetapi tanpa penguatan pendampingan, pelatihan, dan akses pemasaran, tambahan ruang keuangan tersebut belum tentu berujung pada peningkatan omzet yang signifikan.

“Modal murah adalah syarat perlu, tetapi bukan syarat cukup untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha ultramikro,” ujarnya.

Rizal juga mengingatkan agar penurunan bunga tidak mengurangi kualitas pendampingan maupun keberlanjutan model bisnis PNM.

Menurut dia, pendampingan merupakan faktor pembeda utama dari PNM Mekaar dibandingkan kredit komersial pada umumnya.

Penurunan suku bunga PNM Mekaar diputuskan dalam rapat koordinasi Optimalisasi Kredit Program Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (22/6). Pemerintah memberikan subsidi sekitar 10 persen sehingga bunga pinjaman turun menjadi 8 persen bagi sekitar 10–15 juta nasabah PNM Mekaar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) menyatakan bahwa model bisnis usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu direvitalisasi dalam upaya mendorong pertumbuhan kredit dan ekonomi nasional.

"Sebagai tulang punggung ekonomi, sektor UMKM perlu diperkuat agar kontribusi terhadap perekonomian nasional terus meningkat," kata Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi di Jakarta, Kamis.

Hery mengatakan bahwa Perbanas meluncurkan UMKM center dengan harapan dapat melakukan pendampingan secara berkelanjutan sehingga pelaku UMKM bukan hanya tumbuh dan berkembang, juga bisa naik kelas ke level berikutnya.

Karena kata Hery, pertumbuhan UMKM pada akhirnya akan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan pembukaan lapangan kerja.

Menurut dia, dari survei awal dan Focus Group Discussion (FGD) dengan para pemangku kepentingan, Perbanas menyampaikan sejumlah rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memajukan UMKM.

"Salah satu poin rekomendasi adalah mengenai pentingnya revitalisasi bisnis model UMKM dalam mendorong pertumbuhan kredit dan ekonomi nasional," ujarnya.

Data dari hasil penelitian Perbanas menyatakan bahwa 88 persen UMKM informal tidak mengakses kredit perbankan, karena mereka memilih menggunakan dana pribadi dalam menjalankan usahanya.

Chief Economist Perbanas Winang Budoyo menyampaikan bahwa pertumbuhan kredit UMKM menunjukkan pelemahan sejak akhir 2022 dan mulai masuk ke zona negatif pada akhir 2025.

"Hingga Februari 2026, kredit UMKM masih terkontraksi sekitar 0,47 persen secara tahunan. Pelemahan ini berbeda dari tren kredit perbankan secara umum, terutama kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi yang masih tumbuh," katanya.

Ia menambahkan bahwa dari wawancara tatap muka dengan sejumlah UMKM, Perbanas menemukan rendahnya permintaan kredit berkaitan erat dengan karakteristik UMKM Indonesia yang masih sangat pemilik sentris.

Sebab banyak UMKM masih mengandalkan pembiayaan pribadi, beroperasi dalam skala ultramikro/bekerja sendiri dan mikro dengan 1-4 karyawan, menggunakan tenaga kerja keluarga, serta belum memiliki pemisahan yang jelas antara keuangan usaha dan keuangan rumah tangga.

Winang mengatakan, kajian ini juga menemukan adanya perbedaan kebutuhan pembiayaan antara UMKM formal dan informal. Pada UMKM formal, kredit bank lebih berperan sebagai penopang operasional dan modal kerja.

"Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor pembukuan dan digitalisasi berkaitan dengan peningkatan kinerja usaha mereka," ujarnya.

Berdasarkan temuan dan serangkaian FGD, Perbanas menyimpulkan bahwa revitalisasi dan perluasan kredit UMKM perlu ditempatkan dalam kerangka penguatan ekosistem usaha.

Program dan regulasi dapat menjadi katalis permintaan baru apabila UMKM difasilitasi masuk ke rantai pasok, skema kontrak, hubungan off-taker serta penegakan hukum yang kuat khususnya dalam penagihan dan eksekusi penjaminan.

"Dengan adanya kepastian pasar dan regulasi, pembiayaan UMKM akan lebih produktif dan tepat sasaran," katanya.

Penelitian Perbanas merekomendasikan arah kebijakan pembiayaan UMKM meliputi lima hal utama. Pertama, memperkuat pendampingan UMKM pada aspek pembukuan sederhana, pemisahan rekening usaha, digitalisasi transaksi, dan formalitas usaha.

Kedua, mendesain kebijakan kredit berdasarkan kebutuhan segmen, yaitu pembiayaan ekspansi untuk UMKM informal dan pembiayaan modal kerja atau rantai pasok untuk UMKM formal.

Ketiga, memperluas penggunaan piutang dan persediaan sebagai alternatif agunan. Keempat, mendiversifikasi instrumen kebijakan di luar subsidi bunga. Kelima, mendorong program pemerintah sebagai sumber permintaan baru bagi UMKM melalui integrasi ke rantai pasok dan proyek strategis.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kalau dilihat dari survei, mereka itu (UMKM) lebih suka dengan dana sendiri

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menyatakan bahwa sebanyak 88 persen pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) informal lebih memilih menggunakan dana pribadi dari pada kredit perbankan.

"Kalau dilihat dari survei, mereka itu (UMKM) lebih suka dengan dana sendiri," kata Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Perbanas Aviliani di Jakarta, Kamis.

Aviliani mengatakan bahwa penggunaan dana pribadi untuk pembiayaan oleh UMKM informal juga berpengaruh pada penyaluran kredit dari perbankan.

Ia menjelaskan beberapa tahun ini dari hasil riset Perbanas menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan kredit UMKM dan bahkan sempat mengalami kontraksi.

Menurut dia, dari survei Perbanas bahwa penggunaan dana pribadi pelaku UMKM mencapai 88 persen, sementara 12 menggunakan dana eksternal yaitu dari perbankan mencakup 49 persen, teman atau kerabat 9 persen, micro finance 32 persen dan lainnya 11 persen.

"Untuk dana eksternal 12 persen, sedangkan yang dana pribadi itu sebesar 88 persen," ujarnya.

Pembiayaan perbankan maupun non-bank bagi UMKM formal lanjut Aviliani juga masih termasuk kecil, di mana dari data yang ada 62 persen menggunakan dana pribadi.

"Jadi tidak hanya bank saja, non-bank pun masih kecil. Kita berharap sebenarnya dari sisi suplai itu sudah siap, tapi dari sisi demand-nya yang memang harus dibangun," katanya.

Untuk itu, Perbanas meluncurkan UMKM Center untuk meningkatkan UMKM agar dapat naik kelas dalam berbagai lini.

UMKM Center sendiri sebagai platform kolaborasi untuk membantu UMKM naik kelas melalui penguatan kapasitas usaha peningkatan akses pembiayaan, perluasan akses pasar dan akselerasi digitalisasi usaha.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

“Realisasi kredit UMKM itu tumbuh 12,55 persen dibandingkan posisi sama 2025,” kata Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma di Denpasar, Bali, Rabu.

Dengan realisasi itu, menurut dia, porsi kucuran pinjaman di bank pelat merah milik pemerintah daerah di Bali itu dominan untuk memperkuat kinerja UMKM.

Sedangkan penyaluran total kredit juga tumbuh 8,46 persen meski dunia usaha saat ini dalam kondisi fluktuatif karena dinamika global.

Ia mengungkapkan, kualitas debitur yang menerima pinjaman di bank daerah itu juga tergolong baik yakni rendahnya angka kredit bermasalah (NPL) yang per Mei 2026 menyentuh 0,96 persen.

Selama lima bulan 2026 dan di tengah kondisi geopolitik global pihaknya mencatatkan kinerja positif yaitu aset tumbuh 8,19 persen menjadi Rp43,12 triliun.

Nasabah yang menyimpan dananya di bank ini juga tumbuh 5,68 persen menjadi Rp35,40 triliun.

“Kami mencatatkan laba Rp670 miliar yang tumbuh 16,50 persen dibandingkan posisi sama 2025,” imbuhnya.

Di sisi lain, kinerja tersebut juga didukung para pemegang saham yang merupakan pemerintah daerah di Bali dengan suntikan modal mencapai Rp746 miliar pada 2026.

Sehingga, total modal disetor per Mei 2026 mencapai Rp3,63 triliun dan modal inti sebesar Rp5,98 triliun, yang memproyeksikan bank BUMD itu naik kelas yakni bersiap masuk kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 2 yaitu modal inti di atas Rp6 triliun pada 2026.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kalau misalnya ini bunga naik, tapi likuiditasnya terjaga, saya rasa kenaikan itu tidak akan menjadi semakin memberatkan (pelaku UMKM)

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) meyakini kenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 50 basis poin (bps) ke level 5,25 persen tidak akan memberatkan debitur UMKM, sepanjang likuiditas perbankan tetap terjaga yang didukung oleh kebijakan makroprudensial.

“Kalau misalnya ini bunga naik, tapi likuiditasnya terjaga, saya rasa kenaikan itu tidak akan menjadi semakin memberatkan (pelaku UMKM),” kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin.

Destry menambahkan, dukungan terhadap UMKM tetap berjalan terutama juga diiringi dengan program pemerintah yang memberikan berbagai insentif dan stimulus bagi UMKM serta segmen masyarakat berpendapatan rendah.

Ia menjelaskan bahwa bank sentral memiliki kebijakan makroprudensial dengan memberikan insentif melalui pengurangan giro wajib minimum (GWM) kepada bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor-sektor tertentu termasuk UMKM.

Melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), perbankan telah menerima insentif sebesar Rp424,7triliun hingga minggu pertama Mei 2026.

Untuk diketahui, insentif ini juga diperkuat setelah kenaikan BI-Rate, salah satunya melalui selisih (spread) BI-Rate dan suku bunga kredit agar pergerakan bunga kredit lebih terkendali.

“Sebenarnya ada dana yang mestinya oleh bank, Rp400-an triliun, tapi dikembalikan ke BI karena bentuknya GWM. Itu kan tidak diterima oleh BI, kita kembalikan ke mereka. Sehingga bank ini sebenarnya likuditasnya masih banyak,” kata Destry.

Likuiditas perbankan yang memadai juga tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang sebesar 25,39 persen per April 2026. Adapun DPK tumbuh sebesar 11,39 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Destry menjelaskan bahwa kenaikan BI-Rate harus dilakukan BI karena kondisi global saat ini berada dalam situasi higher for longer, dengan imbal hasil (yield) obligasi Amerika Serikat yang meningkat, inflasi yang masih tinggi, serta penguatan indeks dolar (DXY) terhadap hampir seluruh mata uang dunia.

Dalam kondisi tersebut, tegas dia, stabilitas nilai tukar menjadi sangat penting. Tanpa penyesuaian kebijakan, tekanan terhadap rupiah akan semakin besar, terutama dari sisi arus modal portofolio.

Ia menambahkan, BI telah melakukan tujuh kebijakan, termasuk intervensi valas melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

BI juga melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) untuk menjaga likuiditas dan menjaga yield agar tidak meningkat terlalu tajam.

Selain itu, BI memperkuat kewajiban penyertaan dokumen pendukung (underlying) dalam transaksi pembelian valas yang diharapkan dapat menekan permintaan dolar yang bersifat spekulatif dan hanya didasarkan pada kebutuhan riil.

“Kita mau semuanya itu clear, bahwa memang ada demand dolar tapi untuk kebutuhan (riil). Untuk apakah impor, apakah untuk bayar utang gitu, tapi bukan untuk di-keep saja yang spekulasi. Nah ini kan kita tidak mau,” kata Destry.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode Mei 2026, BI-Rate diputuskan naik sebesar 50 bps dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen.

Sebagai catatan, kenaikan BI-Rate ini menjadi langkah penyesuaian pertama setelah suku bunga acuan dipertahankan di level 4,75 persen sejak September 2025.

Sepanjang 2025, BI sebelumnya telah memangkas bunga acuan sebanyak lima kali dengan total penurunan sebesar 125 bps.

Berdasarkan catatan BI, kredit perbankan pada April 2026 tumbuh sebesar 9,98 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 9,49 persen (yoy). Pertumbuhan kredit 2026 diprakirakan pada kisaran 8-12 persen.

Pada April 2026, suku bunga kredit tercatat sebesar 8,73 persen, sementara suku bunga deposito 1 bulan sebesar 4,16 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Perseroan akan bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku

Jakarta (ANTARA) - Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Dhanny menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk bersikap kooperatif dalam proses penyidikan dugaan kasus korupsi penyaluran pembiayaan di platform fintech KoinWorks.

Ia menuturkan bahwa perseroan juga akan menghormati proses penegakan hukum yang tengah dilakukan aparat.

“Perseroan akan bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Dhanny di Jakarta, Kamis.

Ia pun memastikan perusahaan senantiasa mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), prudential banking, serta manajemen risiko dalam menjalankan setiap proses bisnis dan kegiatan operasional.

“Sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap Good Corporate Governance, BRI terus memperkuat sistem pengawasan dan manajemen risiko di seluruh lini bisnis guna memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai regulasi dan prinsip kehati-hatian,” ujar Dhanny.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menahan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana salah satu bank di Jakarta melalui KoinWorks, platform layanan fintech yang berfokus pada pembiayaan UMKM.

“Penahanan ini dilakukan sejak Rabu (6/5) hingga dua puluh hari ke depan di Rutan Cipinang dan Rutan Salemba,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Dapot Dariarma dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ketiga tersangka tersebut, yakni BAA selaku Direktur Operasional PT LAT pada 2021 hingga sekarang, BH selaku Direktur Utama PT LAT periode 2015-2022 dan Komisaris PT LAT sejak 2022 hingga sekarang, serta JB selaku Direktur Utama PT LAT periode 2024 hingga sekarang.

Kejati DKI menyebut ketiga tersangka merupakan pengurus PT LAT selaku pemilik fintech KoinWorks yang diduga bekerja sama dalam mengajukan dan menyalurkan pembiayaan secara melawan hukum dari salah satu bank di Jakarta kepada sejumlah nasabah.

“Mereka memanipulasi agunan berupa invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi, sehingga dilakukan pencairan kredit sekitar Rp600 miliar,” ucap Dapot Dariarma.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dalam hal ini perbankan secara aktif memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyebutkan bahwa kinerja kredit UMKM menunjukkan indikasi perbaikan dengan kembali mencatatkan pertumbuhan positif, setelah sebelumnya mengalami kontraksi.

Pada Maret 2026, kredit UMKM tercatat sebesar Rp1.498,64 triliun atau mengalami ekspansi sebesar 0,12 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan ini lebih baik dibanding bulan sebelumnya yang mencatat kontraksi sebesar 0,56 persen (yoy).

Melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu, Dian menyampaikan bahwa kualitas kredit UMKM juga terjaga dengan rasio non-performing loan (NPL) sebesar 4,60 persen di tengah tekanan daya beli masyarakat serta dinamika perekonomian domestik.

Lebih lanjut, Dian juga merinci pertumbuhan kredit UMKM tersebut dikontribusikan dari Kredit Mikro dan Menengah masing-masing tumbuh sebesar 0,20 persen (yoy) dan 0,90 persen (yoy) yang terkompensasi penurunan Kredit Kecil sebesar 0,49 persen (yoy).

Pertumbuhan kredit UMKM secara tahunan terutama berasal dari pertumbuhan sektor ekonomi pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp11,91 triliun (4,20 persen); diikuti sektor aktivitas keuangan dan asuransi Rp8,10 triliun (65,40 persen); serta penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum Rp2,53 triliun (3,50 persen).

Menurut Dian, perbankan dan pelaku UMKM perlu mengembangkan ekosistem bisnis yang mampu mendukung pemanfaatan kredit secara optimal dan berkesinambungan seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam hal ini perbankan secara aktif memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan pasar. Sementara pelaku UMKM secara aktif juga meningkatkan kompetensi dan memperluas jaringan dan sinergi antar pelaku usaha,” kata dia.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan perbankan untuk meningkatkan kredit UMKM antara lain dengan pendekatan rantai pasok, digitalisasi proses kredit, dan peningkatan literasi keuangan kepada pelaku UMKM.

Dian menyampaikan, OJK dan pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan UMKM guna mewujudkan pertumbuhan perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu kebijakan OJK dalam mendorong kredit UMKM antara lain dengan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM).

Menurut otoritas, penerbitan POJK UMKM ini juga sejalan dengan Asta Cita Pemerintah untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja, mempercepat pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan sebagai agenda prioritas pemerintah.

Dengan POJK UMKM ini, OJK mendorong perbankan untuk memberikan kemudahan akses pemberian kredit UMKM yang mudah, tepat, cepat, murah dan inklusif.

Selanjutnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terdapat beberapa program pemerintah yang dirancang untuk menguatkan daya beli masyarakat antara lain insentif Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM dan PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor pariwisata dan padat karya.

Dengan adanya inisiatif pemerintah tersebut serta dukungan dari berbagai stakeholder, langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan bisnis dan kredit UMKM lebih baik dibanding periode sebelumnya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Yang disampaikan Presiden Prabowo kemarin, kredit yang 5 persen (bunga 5 persen), kita respon positif

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyambut positif rencana pemerintah yang akan mengeluarkan kebijakan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) maksimal 5 persen per tahun agar pembiayaan lebih berpihak pada masyarakat kecil.

“Yang disampaikan Presiden Prabowo kemarin, kredit yang 5 persen (bunga 5 persen), kita respon positif,” kata Fauzi saat dijumpai wartawan usai acara “Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa” di Jakarta, Sabtu.

Ia meyakini, skema KUR dengan bunga maksimal 5 persen per tahun dapat diterapkan melalui koordinasi antara pemerintah, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan.

Di sisi lain, Fauzi juga meyakini perbankan nasional akan menyambut positif kebijakan tersebut serta menilai kebijakan itu tidak akan menekan kinerja bank.

Sebagai perbandingan, ia mencontohkan skema kredit perumahan FLPP dengan bunga per tahun yang relatif rendah dan dinilai tetap berjalan, sehingga skema serupa dianggap memungkinkan.

Secara umum, menurutnya, kebijakan KUR dengan bunga maksimal 5 persen tersebut menjadi sinyal perlunya konsolidasi kebijakan perbankan yang rencananya akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sehingga sejalan dengan arahan Presiden.

Ia mengatakan penguatan penyaluran kredit kepada UMKM akan dibahas dalam revisi UU P2SK bersama para pemangku kepentingan pada masa sidang mendatang.

“Tapi kita mau meaningful participation dulu, minta pendapat dari masyarakat. Sehingga target pemerintah terhadap pertumbuhan kredit, terutama UMKM, termasuk juga pertumbuhan kredit korporasi dan konsumsi itu jelas,” kata Fauzi.

Sebelumnya, dalam pidato pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5), Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah segera mengucurkan KUR dengan bunga maksimal lima persen per tahun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik RI sebentar lagi kita akan kucurkan KUR maksimal 5 persen satu tahun," kata Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan, kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi.

Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mengukur kesehatan perbankan di Pulau Dewata per Februari 2026 guna memastikan kinerja tetap solid mulai dari kualitas kredit hingga permodalan.

“Kualitas kredit perbankan di Provinsi Bali tetap terjaga,” kata Kepala OJK Bali Parjiman di Denpasar, Bali, Kamis.

Regulator lembaga jasa keuangan itu mengungkapkan tingkat kredit bermasalah (non performing loan/NPL) perbankan di Bali dapat ditekan hingga mencapai 2,62 persen.

Capaian itu lebih baik dibandingkan periode sama 2025 yang mencapai 3,13 persen.

Kredit-kredit berisiko (loan at risk/LaR) juga turun menjadi 9,29 persen dibandingkan periode sama 2025 sebesar 11,94 persen karena didorong penyelesaian kredit restrukturisasi dan ekspansi kredit.

Adapun penyaluran kredit perbankan di Bali per Februari 2026 mencapai Rp119,75 triliun atau tumbuh sebesar 6,47 persen jika dibandingkan periode sama 2025 mencapai Rp112,45 triliun.

Parjiman menjelaskan pertumbuhan kredit masih didorong oleh peningkatan kredit investasi yang tumbuh sebesar Rp6,32 triliun atau 17,81 persen utamanya ditopang oleh sektor pariwisata yakni penyediaan akomodasi dan makan minum serta real estat.

“Peningkatan pada kredit investasi menunjukkan kontribusi perbankan dalam mendukung pembiayaan ekspansi usaha untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” katanya menambahkan.

Sementara itu, berdasarkan kategori debitur sebesar 51,32 persen kredit di Bali disalurkan kepada pelaku UMKM yang tumbuh 4,71 persen dan didominasi oleh segmen usaha mikro dengan porsi sebesar 42,17 persen dan usaha kecil sebesar 37,43 persen.

Sedangkan apabila mencermati permodalan, ia mencermati perbankan di Bali tergolong masih kuat meski situasi saat itu krisis geopolitik khususnya konflik di Timur Tengah mulai berkecamuk pada akhir Februari 2026.

Adapun dari sisi rasio likuiditas (CR) bank perekonomian rakyat (BPR) di Bali mencapai 14,74 persen, jauh di atas batas minimal yaitu delapan persen dan dalam tiga bulan terakhir belum ada yang di bawah lima persen.

Sedangkan rasio kecukupan modal (CAR) juga masih berdaya tahan yakni mencapai 28,31 persen, jauh di atas ketentuan salah satunya Peraturan OJK Nomor 28 tahun 2023 yaitu mencapai 12 persen.

“Itu menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian global,” ujar dia.

Selain fungsi intermediasi masih tumbuh, bank-bank di Bali juga gesit menghimpun dana (DPK) masyarakat dengan penghimpunan DPK tetap tumbuh positif sebesar 6,05 persen mencapai Rp204,59 triliun, lebih tinggi dibandingkan Februari 2025 mencapai Rp192,91 triliun.

Namun, rasio simpanan terhadap total kredit yang disalurkan (LDR) perbankan di Bali masih tergolong tidak bergerak signifikan yakni masih berkisar 58 persen sejak Februari 2025, Desember 2025, Januari 2026 dan Februari 2026 yang mencapai 58,53 persen.

Adapun rasio ideal LDR sesuai regulasi Bank Indonesia (BI) nomor 15 tahun 2013 mencapai 78-92 persen.

“Fungsi intermediasi (perbankan) masih menunjukkan tingkat yang positif,” kata Parjiman.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

komposisi penyaluran kredit UMKM mencapai 57,16 persen dari total kredit yang disalurkan per Desember 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) mencatat total aset sepanjang tahun 2025 mencapai Rp18,2 triliun atau tumbuh sebesar 2,69 persen (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini diiringi dengan penguatan di sisi permodalan dengan capital adequacy ratio (CAR) berada di level 29,72 persen. Menurut perseroan, hal ini mencerminkan kesiapan modal untuk pertumbuhan secara berkelanjutan.

Direktur Finance & Business Planning Bank Sampoerna Henky Suryaputra dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa perseroan berkomitmen untuk terus memberikan dukungan, baik melalui pembiayaan maupun pendampingan, serta berkolaborasi dengan mitra-mitra strategis guna mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan.

“Komitmen ini tercermin dari komposisi penyaluran kredit UMKM yang mencapai 57,16 persen dari total kredit yang disalurkan per Desember 2025,” kata Henky.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa UMKM mengemban peran strategis dalam keseluruhan ekonomi nasional. Apabila terjadi perlambatan ekonomi yang menggerus pelaku UMKM, dampaknya akan terasa secara menyeluruh.

Oleh karena itu, ujar Henky, Bank Sampoerna terus berupaya untuk memberikan dukungan melalui penyaluran kredit yang berkelanjutan pada sektor UMKM.

“Situasi ini tentu tidak mudah, terutama di tengah kondisi global dan domestik yang masih dipenuhi tantangan serta perlambatan permintaan di dalam negeri yang tercermin dari moderasi konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan kredit yang lebih terbatas, khususnya pada sektor UMKM,” kata dia.

Perseroan menyampaikan, pihaknya senantiasa menitikberatkan penyaluran kredit yang berkualitas dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Pada akhir tahun 2025, rasio non-performing loan (NPL) gross dan NPL net Bank Sampoerna masing-masing sebesar 3,79 persen dan 2,28 persen, lebih baik dari posisi akhir 2024.

Demi menyokong penyaluran kredit UMKM, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) naik menjadi Rp13,44 triliun, dengan komposisi dana murah (CASA) mencapai 22,73 persen dibandingkan dengan akhir 2024 yang sebesar 16,12 persen.

Menurut perseroan, peningkatan tersebut berkontribusi untuk memperkuat komposisi rasio dana murah korporasi, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan nasabah.

CEO Bank Sampoerna Ali Yong mengatakan bahwa adopsi teknologi dalam sistem perbankan menjadi hal yang esensial.

Pihaknya mendukung penguatan digitalisasi sistem korporasi dengan menyediakan infrastruktur yang andal berbasis Bank as a Service (BaaS).

“Dalam menjangkau nasabah dan pelaku UMKM secara lebih luas, kami menyadari tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu, kami terus membuka peluang kolaborasi guna memberikan nilai tambah bagi nasabah hingga ke pelosok negeri,” kata Ali.

Melalui layanan BaaS, Ali mengatakan bahwa saat ini sudah lebih dari 50 perusahaan fintech, multifinance, koperasi, dan institusi keuangan lainnya yang terlibat untuk menjembatani nasabah masuk dalam ekosistem keuangan digital.

Berkat layanan BaaS, aktivitas transaksi digital menunjukkan peningkatan yang signifikan di sepanjang 2025, tecermin dari volume transaksi yang tumbuh 21 persen yoy dari Rp144 triliun pada Desember 2024 menjadi Rp174 triliun pada Desember 2025.

Sementara itu, frekuensi transaksi juga mengalami lonjakan lebih dari 1.000 persen dari 42 juta transaksi menjadi 643 juta transaksi.

Perseroan menjelaskan, infrastruktur tersebut memberikan peluang bagi para mitra untuk mengembangkan potensi bisnis sekaligus memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif.

Selain memperkuat sistem internal, Bank Sampoerna juga secara konsisten menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan bertajuk SampoernaFest.

Dalam dua tahun penyelenggaraannya, acara ini telah memperkenalkan layanan digital Sampoerna Mobile Banking kepada ribuan nasabah baru dan melibatkan 79 mitra UMKM lokal dari berbagai sektor, mulai dari kuliner hingga lifestyle.

Melalui berbagai upaya ini, Ali menyampaikan bahwa Bank Sampoerna terus berkomitmen menyalurkan pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

“Selain itu, melalui kolaborasi dengan mitra strategis, kami berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak nasabah dan pelaku UMKM, sekaligus memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan," tutup Ali.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya, Kalteng (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan skema kredit Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh atau Haguet, yang menyasar 3.000 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor prioritas.

"Sasaran program ini mencakup sekitar 3.000 pelaku usaha di sektor prioritas, seperti pangan lokal, perikanan, olahan, ekonomi kreatif serta hilirisasi produk desa, dengan plafon kredit maksimal hingga Rp50 juta per debitur," jelas Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Darliansjah di Palangka Raya, Kalteng, Jumat.

Skema kredit ini bertujuan meningkatkan akses permodalan yang terjangkau, produktif serta berkelanjutan.

Skema kredit UMKM Haguet dirancang sebagai solusi komprehensif melalui model kolaborasi antara pemerintah provinsi dan perbankan khususnya Bank Kalteng dengan dukungan lembaga penjamin.

Program ini mengusung konsep pembiayaan berbasis subsidi bunga dan berbagi risiko (risk sharing), sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh kredit dengan bunga nol persen.

Dalam skema tersebut, suku bunga kredit sebesar enam persen per tahun ditanggung bersama, yakni enam persen disubsidi oleh pemerintah daerah melalui APBD dan tiga persen oleh pihak bank.

Dengan demikian, debitur hanya berkewajiban membayar pokok pinjaman tanpa bunga.

Selain pembiayaan, program ini juga diperkuat dengan penjaminan kredit melalui PT Jamkrida Kalteng dengan cakupan hingga 70 persen, serta pendampingan usaha secara terstruktur mulai dari pra hingga pasca penyaluran kredit.

Program Haguet mengedepankan inovasi kebijakan melalui kurasi usaha, monitoring berbasis data, serta integrasi lintas perangkat daerah.

Digitalisasi melalui dashboard monitoring juga direncanakan untuk memantau penyaluran kredit, kinerja UMKM, dan risiko kredit macet secara real time.

Dari sisi ekonomi, implementasi program ini diproyeksikan mampu mendorong perputaran ekonomi daerah hingga Rp225 miliar, serta menyerap tenaga kerja antara 6.000 hingga 9.000 orang.

Kredit Haguet juga menjadi jawaban terhadap sejumlah permasalahan utama yang dihadapi UMKM di Kalteng, di antaranya rendahnya akses terhadap kredit formal, tingginya biaya dana, serta masih banyaknya pelaku usaha yang belum bankable akibat keterbatasan agunan dan lemahnya pembukuan usaha.

"Intervensi yang dilakukan tidak cukup hanya melalui subsidi bunga, tetapi harus terintegrasi mulai dari pembiayaan, penjaminan, hingga pendampingan usaha secara menyeluruh," tegasnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026