REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, memastikan pengelolaan sumber daya mineral nasional berjalan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat hilirisasi sekaligus menciptakan nilai tambah industri bagi perekonomian nasional.

Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama, menyampaikan MIND ID menjalankan peran sebagai strategic active holding dengan mengintegrasikan kegiatan penambangan, pengolahan, hingga program tanggung jawab sosial di seluruh anggota grup. Integrasi tersebut ditujukan untuk membangun ekosistem industri mineral nasional yang berkelanjutan.

“MIND ID secara konsisten menyatukan berbagai inisiatif hilirisasi di seluruh grup dari hulu hingga hilir. Integrasi ini penting agar pengelolaan sumber daya mineral tidak berhenti pada aktivitas penambangan, tetapi mampu menciptakan nilai tambah industri yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” ujar Pria dalam kegiatan buka puasa bersama media di Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).

Program hilirisasi yang dijalankan seluruh anggota grup dirancang saling terhubung dalam satu rantai nilai industri mineral nasional. Skema tersebut memperkuat pengolahan mineral di dalam negeri sekaligus mendorong dampak ekonomi yang lebih optimal bagi negara.

Pada sektor hulu, MIND ID menerapkan prinsip Good Mining Practice sejak tahap prapenambangan, kegiatan produksi, hingga pascatambang. Pendekatan ini menjaga kegiatan operasional tetap selaras dengan kelestarian lingkungan serta perlindungan keanekaragaman hayati di sekitar wilayah kerja.

Perlindungan ekosistem menjadi landasan dalam menciptakan nilai tambah industri yang berkelanjutan. Pengelolaan tambang juga mempertimbangkan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.

Di sisi hilirisasi, MIND ID mengembangkan berbagai proyek strategis yang berperan sebagai penggerak rantai nilai mineral nasional. Proyek tersebut mencakup fasilitas Module & Pack (M&P) Plant serta Cell Plant Indonesia Battery Corporation (IBC) di Karawang sebagai bagian dari pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik.

Pengembangan industri hilir juga dilakukan melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit–alumina–aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. MIND ID turut memperluas fasilitas logistik batu bara di koridor Tanjung Enim–Kramasan guna memperkuat efisiensi rantai pasok industri energi.

“Bagi MIND ID, hilirisasi untuk kemaslahatan bangsa berarti memastikan setiap sumber daya mineral yang dikelola mampu menghadirkan nilai tambah bagi perekonomian nasional, memperkuat kemandirian industri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi,” kata Pria.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menghadapi tantangan untuk memastikan emas yang diserap dari penambang rakyat atau izin pertambangan rakyat (IPR) memenuhi standar internasional, khususnya dari London Bullion Market Association (LBMA).

Corporate Secretary Head Antam, Wisnu Danandi Haryanto menyatakan perseroan pada prinsipnya mendukung inisiatif pemerintah dalam melegalkan dan menata tambang rakyat.

Namun demikian, aspek teknis pelaksanaan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kaidah good mining practice sesuai standar LBMA, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

"Penambang rakyat, LBMA tidak melarang itu. Yang penting memenuhi syarat-syarat lainnya," ujar Wisnu di sela buka bersama dengan media, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, terdapat sejumlah persyaratan ketat yang harus dipenuhi agar emas hasil tambang rakyat dapat diterima dalam rantai pasok global. LBMA, kata Wisnu, mensyaratkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab, termasuk aspek lingkungan dan ketenagakerjaan.

"Misalkan tidak menggunakan merkuri, tidak ada child labor. Jadi hal-hal seperti itu harus dipastikan. Ada hal-hal lainnya, tapi yang penting ada syarat-syarat yang secara LBMA itu harus dipenuhi, ya itu kita coba penuhi," jelasnya.

Terkait isu skema harga beli, Wisnu membantah kabar yang menyebutkan penyerapan emas rakyat akan dilakukan di level 80% dari harga pasar. Saat ini, Antam masih menunggu kejelasan regulasi dan mekanisme teknis dari pemerintah terkait pengelolaan IPR dan pola kemitraan yang akan diterapkan.

"Itu belum sampai ke sana [harga di level 80%]. Itu masih jauh. Itu masih jauh banget," ujarnya.

Perseroan menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap standar internasional yang menjadi prasyarat akses pasar global.

Prinsip Kehati-Hatian

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memberikan perhatian serius terhadap rencana Antam menjadi pembeli (offtaker) hasil tambang di wilayah pertambangan rakyat.

Komisi antirasuah mewanti-wanti agar kebijakan tersebut tidak dimanfaatkan oleh segelintir kelompok atau penguasa lahan ilegal yang selama ini menguasai sejumlah wilayah tambang rakyat di berbagai daerah.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto menegaskan bahwa langkah Antam bermitra dengan tambang rakyat harus juga dibarengi mitigasi risiko yang ketat. Berdasarkan temuan KPK, di sejumlah daerah, wilayah tambang rakyat secara faktual masih dikuasai kelompok tertentu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Ini harus disikapi serius agar tidak merugikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak,” tegas Setyo dalam keterangan tertulis.

Di tengah kompleksitas industri pertambangan, KPK menilai setiap keputusan bisnis BUMN perlu dikawal dengan tata kelola yang kuat guna mencegah penyimpangan. Setyo mendorong Antam memastikan operasionalnya tidak semata berorientasi pada profit, tetapi juga memberi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menghadapi tantangan untuk memastikan emas yang diserap dari penambang rakyat atau izin pertambangan rakyat (IPR) memenuhi standar internasional, khususnya dari London Bullion Market Association (LBMA).

Corporate Secretary Head Antam, Wisnu Danandi Haryanto menyatakan perseroan pada prinsipnya mendukung inisiatif pemerintah dalam melegalkan dan menata tambang rakyat.

Namun demikian, aspek teknis pelaksanaan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kaidah good mining practice sesuai standar LBMA, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

"Penambang rakyat, LBMA tidak melarang itu. Yang penting memenuhi syarat-syarat lainnya," ujar Wisnu di sela buka bersama dengan media, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, terdapat sejumlah persyaratan ketat yang harus dipenuhi agar emas hasil tambang rakyat dapat diterima dalam rantai pasok global. LBMA, kata Wisnu, mensyaratkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab, termasuk aspek lingkungan dan ketenagakerjaan.

"Misalkan tidak menggunakan merkuri, tidak ada child labor. Jadi hal-hal seperti itu harus dipastikan. Ada hal-hal lainnya, tapi yang penting ada syarat-syarat yang secara LBMA itu harus dipenuhi, ya itu kita coba penuhi," jelasnya.

Terkait isu skema harga beli, Wisnu membantah kabar yang menyebutkan penyerapan emas rakyat akan dilakukan di level 80% dari harga pasar. Saat ini, Antam masih menunggu kejelasan regulasi dan mekanisme teknis dari pemerintah terkait pengelolaan IPR dan pola kemitraan yang akan diterapkan.

"Itu belum sampai ke sana [harga di level 80%]. Itu masih jauh. Itu masih jauh banget," ujarnya.

Perseroan menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap standar internasional yang menjadi prasyarat akses pasar global.

Prinsip Kehati-Hatian

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memberikan perhatian serius terhadap rencana Antam menjadi pembeli (offtaker) hasil tambang di wilayah pertambangan rakyat.

Komisi antirasuah mewanti-wanti agar kebijakan tersebut tidak dimanfaatkan oleh segelintir kelompok atau penguasa lahan ilegal yang selama ini menguasai sejumlah wilayah tambang rakyat di berbagai daerah.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto menegaskan bahwa langkah Antam bermitra dengan tambang rakyat harus juga dibarengi mitigasi risiko yang ketat. Berdasarkan temuan KPK, di sejumlah daerah, wilayah tambang rakyat secara faktual masih dikuasai kelompok tertentu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Ini harus disikapi serius agar tidak merugikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak,” tegas Setyo dalam keterangan tertulis.

Di tengah kompleksitas industri pertambangan, KPK menilai setiap keputusan bisnis BUMN perlu dikawal dengan tata kelola yang kuat guna mencegah penyimpangan. Setyo mendorong Antam memastikan operasionalnya tidak semata berorientasi pada profit, tetapi juga memberi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertambangan Indonesia (API) menanggapi rencana pengambilalihan PT Agincourt Resources oleh BUMN. Pemerintah diingatkan untuk berlaku adil terkait dengan rencana kebijakan tersebut.

Pemerintah sendiri berencana mengambil alih operasional PT Agincourt Resources melalui BUMN. Pengalihan pengelolaan itu tak lepas dari langkah pemerintah mencabut izin usaha 28 perusahaan di Sumatra. PT Agincourt Resources merupakan salah satu perusahaan dalam daftar itu.

Ketua API Rachmat Makkasau menilai, semua pihak harus menjaga investasi di sektor tambang termasuk memastikan penilaian yang adil pada PT Agincourt Resources yang mengelola tambang emas Martabe di Sumatra Utara.

Menurutnya, perusahaan sejauh ini diyakini telah menjalankan kegiatan operasi dengan baik. Dia juga berpendapat bahwa anak usaha PT United Tractors Tbk (UNTR) itu memenuhi tata kelola lingkungan yang baik berdasarkan hasil Proper Hijau yang diterima perusahaan.
Oleh sebab itu, Rachmat memandang bahwa pemerintah pasti akan melakukan evaluasi yang mendalam terkait izin usaha pertambangan Agincourt, sehingga dapat memastikan keberlanjutannya.
“Kami percaya bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi lebih detail terkait izin usaha PT Agincourt yang disebutkan akan dicabut. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi dengan baik, mengedepankan aspek-aspek ESDG, serta mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk aspek pengelolaan lingkungan hidup - tentunya akan tetap dapat beroperasi," kata Rachmat dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya, ini penting untuk memastikan bahwa iklim investasi di sektor pertambangan tetap kondusif. Apalagi, pendapatan negara dari sektor pertambangan mineral dan batu bara pada 2025 mencapai Rp138,37 triliun atau melebihi dari target yang dipatok hanya Rp127,44 triliun.

Lebih lanjut, Rachmat menegaskan bahwa salah satu syarat menjadi anggota anggota API-IMA, senantiasa menjalankan kegiatan operasional dengan mengedepankan prinsip-prinsip good mining practice (GMP) dan ESG.

Rachmat pun mendorong anggotanya untuk terus mengkomunikasikan fakta-fakta positif dari praktik-praktik penambangan yang baik.

“Sudah banyak perusahaan yang menjalankan operasional dengan baik dan menerapkan prinsip GMP dan ESG. Kami mendorong perusahaan anggota API-IMA untuk terus mengampanyekan hal-hal positif tersebut agar pandangan masyarakat terhadap industri pertambangan menjadi lebih seimbang,” katanya.

Antam Bakal Kelola Agincourt

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah berencana mengalihkan pengelolaan 28 perusahaan di Sumatra yang dicabut izinnya kepada Danantara.

Dia menyebut, Danantara telah menunjuk Perum Perhutani untuk mengelola lahan dari 22 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Sementara itu, untuk tambang yang dicabut izinnya akan diserahkan kepada Holding BUMN Pertambangan MIND ID atau anak usahanya, yakni PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam.

"Kalau yang izin tambang itu diserahkannya kepada Antam atau MIND ID," ujar Prasetyo di DPR, Senin (26/1/2026).

Untuk diketahui, dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya, terdapat satu izin usaha pertambangan (IUP) yang masuk daftar pencabutan, yakni milik PT Agincourt Resources.

Prasetyo menuturkan, pengalihan pengelolaan kepada BUMN tersebut bertujuan untuk menjaga keberlangsungan operasi usaha agar karyawan perusahaan yang bersangkutan tidak kehilangan mata pencaharian.

Sementara itu, Corporate Secretary Division Head Antam Wisnu Danandi Haryanto menuturkan bahwa sebagai BUMN, pihaknya siap menjalankan penugasan pemerintah apabila ditugaskan.

Apalagi, jika penugasan itu dalam rangka memastikan pengelolaan sumber daya emas nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan kesejahteraan masyarakat, dan sejalan dengan amanat konstitusi.

"Apabila penugasan tersebut diberikan, Antam akan menjalankannya untuk memperkuat kedaulatan pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, serta mendorong pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah tambang melalui praktik pertambangan yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan," tutur Wisnu.

Antam, kata dia, akan berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait rencana tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap tahapan dilakukan secara terukur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Antam akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut kepada publik sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang berlaku," ucapnya.

Bisnis.com, SEMARANG – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah menanggapi isu tambang ilegal di kawasan Gunung Slamet yang viral di media sosial. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Agus Sugiharto membantah adanya aktivitas penambangan ilegal di lokasi tersebut.
"Kalau penambangan ilegal itu tidak benar. Jadi video-video yang beredar di awal itu adalah potongan dari Google Earth di tahun 2017-2018 di mana pada waktu itu ada kegiatan eksplorasi panas bumi," terang Agus pada Senin (15/12/2025).
Agus menjelaskan bahwa video yang beredar di awal dan memicu polemik adalah potongan dari Google Earth di tahun 2017-2018. Potongan gambar yang beredar di media sosial tersebut merekam kegiatan eksplorasi panas bumi yang dilakukan oleh PT Sejahtera Alam Energi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) seluas 24,6 hektare (Ha).
Selama eksplorasi pada 2015-2018, dilakukan pengeboran tiga sumur eksplorasi yang berakhir pada 2023 silam. Hingga 2024, lahan bekas eksplorasi disebut sudah direhabilitasi di bawah pengawasan Kementerian Kehutanan. Kegiatan rehabilitasi mencakup penanaman 9.500 tanaman endemik dan 1.000 bibit tanaman pelindung.
Dinas ESDM Jateng berkomitmen bahwa pertambangan harus sesuai regulasi dan berwawasan lingkungan. Pelaku usaha yang berizin wajib menerapkan kaidah Good Mining Practice, melaksanakan reklamasi pascatambang, serta berkontribusi dalam memberdayakan masyarakat lokal.
Terkait pertambangan di Gunung Slamet, Agus menjelaskan bahwa saat ini terdapat lima usaha pertambangan skala kecil di wilayah sekitar Gunung Slamet. Izin dari kelima usaha tersebut dipastikan berada di luar kawasan hutan lindung Gunung Slamet.
Lima usaha pertambangan skala kecil diketahui dilakukan oleh CV Smart Indo Cipta yang berjarak 19,4 KM dengan status tidak aktif, PT Saka Bumi Gandapata yang berjarak 9,8 KM dengan status tidak aktif, CV Krakatau Indah berjarak 18,8 KM dengan status aktif, PT Keluarga Sejahtera Bumindo 9,78 KM dengan status aktif terbatas dan dalam pengawasan, serta PT Dinar Batu Agung berjarak 12,3 KM dengan status diberhentikan sementara untuk perbaikan teknis dan lingkungan.
“Kami memastikan bahwa kelima izin pertambangan tersebut berada di luar kawasan zona lindung. Dan ini dilakukan pengawasan ketat, serta dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran, dengan tujuan utama keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” jelas Agus.
Lebih lanjut, Agus menyebut bahwa surat penghentian sementara aktivitas pertambangan PT Dinar Batu Agung telah dikeluarkan sejak 4 November 2025 lalu, sampai ada perbaikan teknis dan lingkungan yang saat ini sedang dalam pengawasan. Jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya hingga batas waktu yang ditentukan, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pemberhentian yang kedua. Atau nantinya akan dilakukan usulan pencabutan izin ke kementerian terkait.
“Kalau tidak bisa berarti kita mengusulkan pencabutan kepada menteri, karena surat izin yang dikeluarkan oleh menteri ya. Jadi, kalau Gubernur tidak bisa mencabut keputusan berada di menteri,” jelas Agus.(Fadya Jasmin Malihah & Muhammad Robith Faizi )

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Resvani mengungkapkan praktik pertambangan tanpa izin (PETI) turut merugikan pengusaha.

Hal itu dia ungkapkan dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (10/12/2025). Dia menjelaskan, PETI memiliki karakteristik wilayah. PETI umumnya berada di dalam wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) aktif.

Kemudian, terdapat juga PETI di dalam WIUP bekas pencabutan atau terminasi. Selain itu, terdapat juga PETI yang berlokasi di luar WIUP.

Resvani menyebut, PETI yang berada di dalam WIUP aktif, jelas merugikan pengusaha tambang pemegang WIUP itu sendiri. Apalagi, jika perusahaan pemegang WIUP itu telah menerapkan good mining practice.

"Tambang yang legal apalagi yang layak diapresiasi, yang melaksanakan good mining practice sangat terganggu. Bagaimana tidak, dari sisi cadangannya berkurang. Kedua, dari sisi kewajiban lingkungan, kalau ada bukaan [lahan], bukan tambang ilegal yang harus bayar reklamasi, tapi pemegang WIUP," jelas Resvani.

Dia juga menuturkan, para pelaku PETI di dalam WIUP biasanya melakukan pertambangan secara serampangan. Hal ini membuat cadangan mineral atau batu bara lain di wilayah itu sukar diambil kembali.

Oleh karena itu, dia mendukung Ditjen Gakkum Kementerian ESDM dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH), khususnya Satgas Halilintar untuk memberantas PETI.

Kendati demikian, dia mengingatkan pemerintah harus tetap hati-hati dan melakukan perhitungan matang dalam menumpas PETI.

Resvani menyebut, umumnya PETI melibatkan masyarakat lokal sebagai pekerja. Oleh karena itu, saat PETI diberantas, masyarakat itu bakal kehilangan pekerjaan.

Oleh karena itu, Resvani berpendapat pemerintah juga harus bisa menjamin pekerjaan lain untuk masyarakat tersebut.

"Mereka masyarakat terjebak di PETI ini karena mereka gak ada pekerjaan lain. Nah, kita harus bisa sediakan pekerjaan itu.

Kementerian ESDM mencatat, ada 2.741 lokasi PETI di Indonesia sepanjang tahun 2022. Berbagai tambang tersebut bergerak di sejumlah komoditas, mulai dari batu bara, logam, dan non-logam.

Tercatat, sebanyak 447 tambang ilegal berstatus di luar WIUP. Sebanyak 132 tambang ilegal di dalam WIUP.

Sementara, 2.132 tambang ilegal tidak diketahui datanya. Adapun, sebanyak 2.741 tambang ilegal itu tersebar di 28 provinsi pada 2021.

Secara rinci, tambang ilegal paling banyak berada di Jawa Timur, yakni 649. Sebanyak 562 tambang ilegal yang berlokasi di Sumatera Selatan.

Kemudian, tambang ilegal yang berada di Jawa Barat dan Jambi masing-masing sebanyak 300 dan 178. Ada pula 159 tambang ilegal yang berada di Nusa Tenggara Timur.

Sementara, tambang ilegal di Banten dan Kalimantan Barat berturut-turut sebanyak 148 dan 84. Di sisi lain, Kementerian ESDM tak mencatat keberadaan tambang ilegal di enam provinsi, yakni Aceh, Bali, Jakarta, Kalimantan Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia disebut akan mengevaluasi aktivitas pertambangan yang tidak melakukan good mining practice (kaidah pertambangan yang baik) pascabanjir bandang di Sumatera.

“Siap-siaplah itu (tambang) yang berdampak segala macam terhadap lingkungan, akan dievaluasi untuk tambang dan lain-lainnya,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, Senin (1/12/2025).

Anggia menjelaskan evaluasi pertambangan akan dilakukan khususnya untuk tambang-tambang yang tidak melakukan good mining practices sehingga menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem dan lingkungan.

Saat ini, kata dia, Kementerian ESDM fokus pada pemulihan wilayah terdampak banjir dan membantu ketersediaan pasokan energi bagi kementerian/lembaga lain yang juga terlibat dalam pemulihan.

“Misalkan, (memenuhi) kebutuhan solar untuk bahan bakar alat-alat berat Kementerian PU. Untuk membuka dan membersihkan lokasi itu kan butuh banyak BBM di situ. Jadi, itu diarahkan Pak Menteri untuk segera didistribusikan, meskipun tantangannya sulit,” kata Anggia.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar menilai Sumatra telah diperlakukan sebagai zona pengorbanan untuk tambang minerba. Terdapat sedikitnya 1.907 wilayah izin usaha pertambangan minerba aktif dengan total luas 2.458.469,09 hektare.

“Di tingkat kawasan hutan, skema Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) menjadi pintu utama pelepasan fungsi lindung menjadi ruang ekstraksi,” tutur dia.

Di Pulau Sumatra saat ini tercatat sedikitnya 271 PPKH dengan total luas 53.769,48 hektare.

Jakarta (ANTARA) - Chairman Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandy Arif mengajak perusahaan tambang di sektor nikel untuk mengadopsi teknologi bersih dan berkelanjutan untuk menghapus stigma dirty nickel atau nikel kotor.

"Penggunaan electric vehicle juga disebut bisa mengurangi biaya operasional tambang, bahkan bisa sampai 30 persen,” ujar dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Ia juga mendesak perusahaan tambang untuk mulai memanfaatkan alat tambang rendah emisi, seperti penggunaan bahan bakar nabati (BBN) untuk alat berat.

Menurut dia, penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) tidak hanya mendorong pembangunan berkelanjutan, tetapi juga menjadi daya tarik utama bagi investor global.

“ESG ini satu-satunya senjata kita supaya diterima di (pasar) Eropa atau Amerika,” ujar dia.

Stigma dirty nickel atau nikel kotor masih menjadi tantangan dalam hilirisasi nikel Indonesia. Tudingan ini berakar dari kekhawatiran terhadap dampak lingkungan operasi industri, mulai dari penambangan hingga pengolahan.

Untuk menangkal stigma tersebut, para pemangku kepentingan industri mendorong perbaikan tata kelola dengan menerapkan prinsip pertumbuhan berkelanjutan (sustainable growth), yang mencakup praktik penambangan yang baik (good mining practice) dan inovasi dalam pengelolaan limbah.

Oleh karena itu, selain melalui penerapan prinsip ESG, ia juga menekankan bahwa mewujudkan good mining practice langkah kunci mengatasi stigma nikel kotor.

Menurut dia, praktik ini menyangkut tiga tahap yang saling tumpang tindih, berkaitan, dan tidak bisa dinegosiasikan.

“Untuk disebut menerapkan good mining, pelaku usaha harus memastikan seluruh tahapan berjalan tanpa mengabaikan penyelidikan umum, studi kelayakan, hingga proses pemulihan pasca-tambang,” ujar dia.

Ia menjelaskan seluruh tahapan tersebut wajib mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, keselamatan kerja, konservasi sumber daya, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan.

Kegiatan tambang juga harus dilandasi kepatuhan hukum dan keterbukaan informasi kepada publik.

“Sepertinya perusahaan menengah ke atas sebagian besar sudah menerapkan. Tetapi harus dipertanyakan pertambangan menengah ke bawah atau yang kecil,” kata dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Hilirisasi nikel di Indonesia masih didera stigma dirty nickel alias operasional industri yang kotor. Tudingan ini lahir dari kekhawatiran atas dampak lingkungan dari penambangan nikel yang dinilai bisa merusak.

Untuk menangkal stigma tersebut Chairman Indonesia Mining Institute (IMI), Irwandy Arif, mendorong industri di Indonesia untuk memperbaiki tata kelola industri nikel menuju sustainable growth alias pertumbuhan berkelanjutan.

Hal ini, menurutnya, bisa dilakukan dengan menerapkan good mining practice. Irwandy menjelaskan praktik ini menyangkut tiga tahap atau yang dirinya sebut lingkaran yang saling tumpang tindih, berkaitan, dan tidak bisa dinegosiasi.

Untuk mewujudkan good mining, pelaku pertambangan harus memastikan seluruh tahapan pertambangan berjalan tanpa mengabaikan penyelidikan umum, studi kelayakan, hingga proses pemulihan di tahap pascatambang.

Seluruh tahapan pertambangan tersebut juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, keselamatan pertambangan, konservasi sumber daya, hingga program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan tambang.

Lebih lanjut, seluruh kegiatan tambang wajib dilakukan berdasarkan kepatuhan hukum dan keterbukaan informasi terhadap publik sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan sumber daya.

Kegiatan utama pertambangan juga tidak bisa dilakukan sembarangan. Pengelolaan dilakukan dengan proses manajemen tambang yang baik, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan, dan evaluasi.

“Itu semua dilakukan baru bisa dikatakan menerapkan good mining. Sepertinya perusahaan menengah ke atas, sebagian besar sudah menerapkan. Tetapi harus dipertanyakan pertambangan menengah ke bawah atau yang kecil,” ujar Irwandy dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk Hilirisasi Nikel: Menyeimbangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Keberlanjutan Industri, Kamis (20/11/2025).

Tidak cukup di situ, upaya menghapus stigma nikel kotor juga dilakukan dengan mengimplementasi prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) dalam operasional industri.

Penerapan ESG tidak hanya mendorong pembangunan berkelanjutan, namun secara bersamaan turut menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan modalnya.

Saat ini, penguatan prinsip ESG sudah menjadi tren global yang berkaitan dengan upaya internasional mewujudkan transisi energi. Sehingga, dengan menerapkan ESG, industri lokal membuka peluang baru dan memperkuat daya saing di pasar global.

“ESG ini satu-satunya senjata kita supaya diterima di (pasar) Eropa atau Amerika,” tuturnya.

Selain itu, di tengah tren dunia usaha mewujudkan transisi energi, sektor nikel juga perlu mengikutinya dengan mendorong penggunaan teknologi bersih dan berkelanjutan.

Apalagi, tidak bisa dihindari bahwa aktivitas pertambangan merupakan salah satu sumber emisi karbon dan menjadi sorotan masalah krisis iklim yang melanda dunia.

Oleh karena itu, Irwandy mendesak perusahaan tambang di Tanah Air untuk mulai memanfaatkan alat tambang rendah emisi. Misalnya, penggunaan bahan bakar nabati (BBN) untuk alat berat.

“Penggunaan electric vehicle juga disebut bisa mengurangi biaya operasional tambang, bahkan bisa sampai 30%,” jelas Irwandy.

Bisnis.com, JAKARTA - Tata kelola pertambangan menjadi tulang punggung dari keberlangsungan industri, termasuk dalam upaya penghiliran sektor nikel.

Chairman Indonesia Mining Institute (IMI), Irwandy Arif menerangkan poin utama dalam melakukan transformasi pertambangan nikel Indonesia, yakni tata kelola pertambangan nikel.

Pertama, terkait data penemuan dan pengembangan pertmabangan. Menurutnya, informasi yang diterbitkan pemerintah harus bisa memberi kepastian bagi pemodal yang akan mengucurkan investasinya.

Kedua, penerimaan negara didapatkan dari pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan mempersempit ruang korupsi.

Ketiga, untuk meningkatkan daya saing hilirisasi nikel, Indonesia juga perlu mendorong pengembangan teknologi manufaktur di dalam negeri. Pasalnya, sejauh ini sektor nikel masih banyak ‘tergantung’ teknologi dari China.

“Kalau pemerintah punya kemauan untuk mengembangkan teknologi dan punya manufacturing di pengolahan smelter untuk hilirisasi, terapkan seperti proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Saya yakin (penghiliran) itu berhasil,” tuturnya dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk Hilirisasi Nikel: Menyeimbangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Keberlanjutan Industri, Kamis (20/11/2025).

Keempat, Irwandi juga menyebut pembentukan aset ini harus melalui investasi domestik. Dia menyoroti bagaimana teknologi permesinan yang dipakai pelaku industri pertambangan dan smelter merupakan produk asing, sehingga membuat kucuran dana banyak keluar untuk hal ini.

Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dengan return of investment (ROI) yang lebih besar.

Di sisi lain, Komisaris PT Antam Tbk ini juga menekankan pentingnya penerapan good mining dalam tata kelola pertambangan. Hal ini menjadi kunci untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan efisien, aman, dan secara bersamaan meminimalisir dampak lingkungan.

Irwandy memperkenalkan konsep good mining dengan tiga lapisan atau yang dirinya sebut lingkaran yang saling tumpang tindih. Tiga lingkaran dalam praktik good mining ini mencakup tahap pertambangan, lingkungan hidup, konservasi sumber daya, hingga evaluasi.

“Kalau itu semua dilakukan baru bisa dikatakan menerapkan good mining. Sepertinya perusahaan menengah ke atas, sebagian besar sudah menerapkan. Tetapi harus dipertanyakan pertambangan menengah ke bawah atau yang kecil,” katanya.

Praktik ini juga seiring dengan pentingnya implementasi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG). Penerapan ESG bisa mendorong investor untuk menanamkan modal sekaligus melawan stigma nikel kotor.

Apalagi, Indonesia sendiri sudah berkomitmen mewujudkan transisi energi menuju yang lebih bersih, minim emisi, serta ramah lingkungan. Ditambah, untuk meningkatkan daya saing di tingkat global, Indonesia harus mengikuti standar United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs).

Dalam pendekatan SDGs, terdapat 17 isu dan beberapa di antaranya berdampak langsung terhadap pertambangan, seperti energi bersih dan terjangkau, serta air bersih dan sanitasi yang layak. Untuk hal ini, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar.

Irwandy menjelaskan hampir 90% PLTU batu bara digunakan untuk menyokong smelter nasional. Artinya, 1 ton nikel yang dihasilkan dari bijih nikel itu membutuhkan 2–3 ton batu bara. Di sisi lain, RI butuh sekitar 20 ribu megawatt (MW) untuk menghidupkan seluruh smelter di Indonesia.

“Kemudian yang beroperasi membutuhkan sekarang hampir 8.000 MW. PLN menyediakan, kalau jadi semua sekitar 20.000 MW, itu kurang lebih lebih 14.000 MW dan kebutuhan listrik untuk smelter yang ada sekarang dari PLN itu sekitar 6.000 MW,” rincinya.

Berdasarkan, kalkulasi tersebut, dia memperingatkan emisi yang dihasilkan bisa mencapai lebih dari 20 juta ton. “Bagaimana kita (bisa) menuju energi bersih? Ini juga jadi satu tantangan berat buat kita,” pungkasnya.

AIR adalah sumber kehidupan sejak peradaban manusia lahir. Ribuan tahun lalu, di tepi sungai, manusia telah memulai membangun permukiman. Dari aliran air, lahir pertanian, perdagangan, dan kebudayaan.

Namun, air juga bisa menjadi sumber persoalan yang mengancam manusia jika tidak dikelola dengan bijak. Di sektor pertambangan, misalnya, air memegang peran ganda, yakni sebagai sarana operasional utama dan sebagai elemen lingkungan yang harus dijaga kualitasnya.

Oleh karena itu, tata kelola air (water management) menjadi jantung dari praktik pertambangan berkelanjutan atau good mining practice (GMP).

Secara filosofis, air tidak hanya dilihat sebagai entitas fisik yang menopang kehidupan kita, tetapi juga sebagai simbol keterhubungan antara manusia dan alam. Air mengajarkan prinsip keseimbangan: mengalir tanpa merusak, memberi tanpa menguasai.

Dalam konteks pertambangan, prinsip ini menjadi refleksi etis bahwa setiap penggunaan air mengandung tanggung jawab moral untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari manusia.

Pengelolaan air yang baik bukan sekadar penerapan teknologi atau pemenuhan regulasi, melainkan wujud dari kesadaran ekologis bahwa kemajuan industri kita harus berjalan seiring dengan pelestarian alam. Ketika manusia menghormati air sebagai bagian dari tatanan kehidupan, kita sesungguhnya sedang menegakkan nilai-nilai peradaban yang berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, GMP bukan lagi sekadar daftar kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba dan Peraturan Menteri Energi dan Sumer Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018.

GMP telah menjadi prasyarat utama agar kegiatan tambang tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan sosial dan ekologis di wilayah operasinya.

Air dalam kerangka GMP

DOK. HARITA NICKEL Kolam sedimentasi yang dikelola Harita Nickel di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Salah satu pilar utama dalam GMP adalah pengelolaan air tambang yang baik. Dalam pedoman resmi tersebut, pengelolaan air mencakup serangkaian tahapan, mulai dari pemisahan air yang terdampak kegiatan tambang dan yang tidak terdampak, pembangunan sistem drainase atau penyaliran tambang, kolam sedimentasi (sediment pond), pengendalian air tambang (mine drainage), infrastruktur pengolahan, hingga pemantauan kualitas air sebelum dilepas ke badan air di sekitar tambang.

Tujuan utamanya sederhana, tetapi krusial, yakni memastikan bahwa air yang keluar dari area tambang tidak memberikan dampak atau menurunkan kualitas sumber air di sekitarnya.

Hal ini penting karena masyarakat sekitar tambang sangat bergantung pada air sungai, danau, dan mata air sebagai sumber kehidupan sehari-hari. Tidak hanya bagi masyarakat, populasi tenaga kerja industri pertambangan yang sangat besar juga membutuhkan sumber air bersih tersebut.

Jika pengelolaan air tidak dilakukan dengan tepat, aktivitas pertambangan dapat menurunkan kualitas air akibat kandungan partikel padatan dan logam di dalamnya. Dampak semacam ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap industri tambang.

Dari regulasi ke implementasi nyata

DOK. HARITA NICKEL Kualitas air di kolam-kolam sedimentasi dipantau secara rutin untuk memastikan kepatuhannya terhadap peraturan pemerintah.

Secara prinsip, water management di area tambang harus bersifat preventif dan adaptif. Pendekatan preventif berarti mencegah air tambang terkontaminasi sejak awal melalui sistem peyaliran yang terpisah.

Sementara, pendekatan adaptif dilakukan dengan mengendalikan dan mengolah air tambang sebelum dialirkan keluar ke badan air penerima.

Kedua pendekatan ini menuntut konsistensi teknis dan komitmen jangka panjang dari perusahaan tambang sejak tahap pra-penambangan atau sebelum operasi penambangan dimulai melalui salah satunya perencanaan yang baik.

Tidak cukup hanya membangun infrastruktur fisik, seperti sistem penyaliran air tambang, kolam pengendapan dan sistem pengolahan, tetapi juga diperlukan sistem pemantauan kualitas air yang berkelanjutan serta evaluasi rutin (continuous improvement) berbasis data ilmiah.

Dalam banyak kasus, keberhasilan pengelolaan air di area tambang ditentukan oleh sinergi antara kebijakan, teknologi, dan transparansi. Perusahaan tambang yang terbuka terhadap hasil pemantauan kualitas air dan melibatkan pihak ketiga dalam audit lingkungan cenderung mendapatkan kepercayaan publik yang lebih besar.

Sayangnya, banyak perusahaan tambang justru menutup diri sehingga menimbulkan ketegangan antara kepentingan sosial dan industri. Hal ini justru mempertajam paradoks industri pertambangan.

Belajar dari Pulau Obi

Salah satu contoh menarik penerapan pengelolaan air berbasis prinsip GMP dapat dilihat di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Wilayah ini menjadi lokasi operasi tambang nikel yang dikelola oleh Harita Nickel (PT Trimegah Bangun Persada Tbk).

Di pulau tersebut, air memiliki nilai yang sangat vital. Terdapat Sungai Akelamo dan Danau Karo yang luar biasa indah dan menjadi sumber utama air bersih bagi masyarakat sekitar.

Pada tahap awal operasional industri pertambangan dan hilirisasi di Pulau Obi, infrastruktur pengelolaan air tambang masih sangat terbatas. Kecepatan pembangunan dan pengelolaan air tambang menjadi permasalahan yang sangat serius.

Namun, seiring pembangunan kawasan industri yang pesat, Harita Nickel terlihat terus memperkuat sistem pengelolaan air tambangnya. Transformasi ini menunjukkan adanya pembelajaran secara berkelanjutan dan menjadi bukti bahwa continuous improvement menjadi bagian penting dari praktik keberlanjutan di lapangan.

Hal tersebut krusial karena tambang nikel di Indonesia umumnya menggunakan metode tambang terbuka (open cast mining) yang sangat dipengaruhi kondisi iklim tropis.

Curah hujan tinggi dengan rata-rata mencapai 3.000 mm/tahun dan perubahan cuaca ekstrem dapat mengubah karakter limpasan air tambang. Dengan demikian, sistem pengelolaan air harus selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika lingkungan.

Saat ini, patut diapresiasi bahwa Harita Nickel telah menerapkan sistem water management terpadu. Mulai dari pembangunan sediment pond bertingkat, penggunaan teknologi yang lebih modern untuk pengolahan dan pemantauan otomatis, pemanfaatan air tambang untuk dikembalikan ke dalam proses pengolahan biji nikel, hingga pengujian kualitas air berkala di titik-titik sesuai dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Data pemantauan menunjukkan bahwa kadar kekeruhan dan logam terlarut di sekitar Sungai Akelamo dan Danau Karo masih di bawah ambang batas baku mutu. Hasil ini menandakan sistem berjalan efektif.

Meski demikian, potensi risiko pencemaran air tetap ada, terutama akibat faktor cuaca ekstrem, perubahan kondisi geoteknik, atau gangguan operasional yang tidak terduga.

Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga mekanisme pengawasan dan evaluasi performa sistem secara rutin agar setiap penyimpangan dapat segera dikoreksi. Keberlanjutan dalam pengelolaan air bukan sekadar hasil dari desain yang baik, melainkan komitmen untuk terus memperbaikinya seiring waktu.

Lebih dari itu, pendekatan kolaboratif antara perusahaan, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan di Pulau Obi. Keterlibatan universitas dalam penelitian dan pemantauan memastikan pengelolaan air dilakukan secara obyektif dan ilmiah sehingga mampu membangun fondasi pengelolaan air tambang yang adaptif dan berkelanjutan.

Refleksi akademik: menjaga keberlanjutan hidrologi tambang

Sebagai akademisi yang meneliti lingkungan tambang, saya melihat bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada pembangunan infrastruktur teknis, melainkan konsistensi dan integrasi pengelolaan air dalam seluruh siklus pertambangan, mulai dari tahap eksplorasi, operasi, hingga pascatambang.

Konsistensi ini penting karena dinamika air di area tambang sangat kompleks dan berubah seiring waktu. Tanpa pemantauan berkelanjutan, dampak kumulatif seperti peningkatan sedimen atau perubahan pH air hingga kandungan logam di perairan bisa luput dari perhatian hingga menimbulkan masalah di kemudian hari.

Oleh karena itu, pengelolaan air harus dilihat bukan sebagai kewajiban administratif, melainkan investasi jangka panjang untuk keberlanjutan operasi tambang dan lingkungan sekitar.

Perusahaan tambang yang serius mengelola air dengan baik sesungguhnya sedang menjaga keberlanjutan usahanya sendiri.

Menjaga air, menjaga kehidupan

Pada akhirnya, menjaga air berarti menjaga kehidupan. Praktik GMP tidak hanya berbicara tentang efisiensi atau kepatuhan regulasi, tetapi tentang etika pengelolaan sumber daya alam.
Pulau Obi memberi pelajaran penting bahwa dengan tata kelola air yang baik, kegiatan tambang dapat berjalan berdampingan dengan kelestarian sumber air masyarakat.

Inilah esensi sustainable mining bahwa pertambangan tidak sekadar mengambil dari Bumi, tetapi juga mengembalikan manfaat bagi lingkungan dan kehidupan di sekitarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai pemerintah perlu lebih selektif dalam memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada perusahaan. Hal ini guna menghindari tindakan pembekuan operasional tambang.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Sudirman Widhy Hartono mengatakan mestinya izin tambang sedari awal diberikan hanya kepada pihak yang memiliki kemampuan finansial memadai yang dapat menjalankan kegiatan tambang sesuai prinsipgood mining practice.

Sebab, kegiatan tambang yang berkelanjutan membutuhkan modal dan biaya operasional yang besar, termasuk untuk memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi.

“Itulah sebabnya mengapa kami selalu menekankan agar pemerintah benar-benar berhati-hati dan selektif di dalam memberikan IUP kepada sebuah perusahaan yang berminat untuk menjadi pemegang IUP,” katanya kepada Bisnis, Minggu (12/10/2025).

Dia sepakat bahwa jaminan reklamasi merupakan dana yang wajib ditempatkan perusahaan tambang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kegiatan pascatambang.

Dana tersebut berfungsi sebagai cadangan jika perusahaan tidak melaksanakan reklamasi sesuai ketentuan, sehingga pemerintah dapat mengambil alih tanggung jawab tersebut menggunakan dana jaminan yang sudah ditempatkan.

“Nilai jaminan reklamasi itu setara dengan biaya reklamasi tambang, artinya perusahaan harus mengalokasikan dana dua kali, yakni untuk penempatan jaminan dan pelaksanaan reklamasi itu sendiri,” jelasnya.

Meski demikian, dana jaminan reklamasi dapat dicairkan kembali setelah perusahaan menyelesaikan kegiatan reklamasi dan hasilnya diterima dengan baik oleh pemerintah, dalam hal ini Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

Dia menilai, skema tersebut memang dapat menimbulkan tekanan arus kas (cash flow) bagi perusahaan tambang yang memiliki keterbatasan finansial.

Untuk itu, selektivitas pemerintah dalam pemberian IUP menjadi kunci untuk memastikan hanya perusahaan yang benar-benar mampu menjalankan kewajibannya yang beroperasi.

Lebih lanjut, pihaknya mendukung langkah pemerintah yang memberikan sanksi penghentian sementara bagi perusahaan tambang yang belum menempatkan jaminan reklamasi.

“Sanksi itu sudah tepat. Toh sifatnya hanya sementara. Begitu perusahaan memenuhi kewajiban penempatan dana jaminan, maka sanksi akan dicabut dan mereka dapat beroperasi kembali,” ujarnya.

Dia menegaskan, kebijakan ini penting untuk memastikan kegiatan pertambangan di Indonesia dijalankan sesuai standar keberlanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan tanggung jawab pascatambang.

Adapun, hal ini sebagai respons dari penangguhan operasi 190 perusahaan berdasarkan surat Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM dengan Nomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025. Surat tersebut ditandatangani pada 18 September 2025.

Berdasarkan surat itu, penangguhan dilakukan sebagai sanksi bagi perusahaan lantaran tak memberikan jaminan reklamasi pascatambang.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno mengatakan, hingga saat ini, perusahaan yang sudah membayar jaminan reklamasi sebanyak 10-15 perusahaan.

“Enggak banyak sih, tapi mungkin sekitar 10-15 perusahaan. Kita enggak hitung secara [jumlah nilai pembayaran], tetapi lebih kepada ketaatan. Sanksinya udah dicabut,” ujarnya, ditanya terpisah.

Dia mengaku tidak memahami alasan perusahaan enggan membayarkan jaminan reklamasi ataupun tidak taat dengan aturan tersebut.