Beberapa perusahaan tambang nikel di Maluku Utara dikabarkan terjerat sanksi denda dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan alias Satgas PKH. Kabar ini mencuat dalam laporan lembaga non-pemerintah di bidang lingkungan Jaringan Advokasi Tambang alias Jatam.

Menurut Jatam, korporasi-korporasi tersebut diduga menjalankan aktivitas pertambangan nikel di dalam kawasan hutan tanpa mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Bila itu pelanggarannya, maka pengenaan sanksi administratif berupa denda dinilai tidak cukup.

Jatam menyatakan PPKH bukan sekadar persyaratan administratif, tapi instrumen hukum yang menentukan boleh tidaknya suatu kawasan hutan digunakan untuk kepentingan non-kehutanan. Tidak memiliki PPKH adalah pelanggaran pidana.

Sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan hanya dapat dilakukan dengan izin pemerintah.

"Jika tanpa PPKH, maka konsekuensinya jelas: setiap aktivitas pertambangan dalam kawasan hutan yang dilakukan tanpa PPKH sudah sejak awal merupakan perbuatan melawan hukum," tulis Jatam dalam laporan tertulis, awal Februari lalu.

Dengan tidak adanya PPKH maka tidak pernah lahir hubungan hukum yang sah antara negara dan pelaku usaha. "Karena itu, aktivitas tersebut tidak berada dalam rezim hukum administrasi, melainkan langsung masuk ke wilayah hukum pidana," tulis Jatam.

Lalu akan-kah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH memproses secara pidana?

Satgas PKH Angkat Bicara Tentang Kewenangan dan Proses Pidana

Dihubungi Katadata, Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menjelaskan, terdapat tiga kewenangan Satgas dalam penertiban kawasan hutan. Aspek pidana merupakan kewenangan penegak hukum.

Kewenangan pertama, penguasaan kembali kawasan hutan. Ini diterapkan untuk kawasan yang digunakan tanpa izin atau ilegal. Kewenangan kedua, merekomendasi pencabutan perizinan perusahaan. Rekomendasi akan dikeluarkan terhadap perusahaan yang kegiatannya melanggar dokumen-dokumen perizinan.

"Bila dalam pengelolaan yang illegal itu mendatangkan manfaat kepada perusahaan itu secara illegal, maka kewenangan kedua juga yaitu melakukan penagihan denda administratif," kata dia. Pengenaan denda merujuk pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 391 Tahun 2025 yang mengatur tarif denda atas pelanggaran kegiatan pertambangan di kawasan hutan.

Ketiga, pemulihan aset di kawasan hutan.

Barita menjelaskan, Satgas bisa mengkoordinasikan dengan penegak hukum -- yang juga berada dalam Satgas -- untuk pemrosesan pidana bila ditemukan bukti perbuatan pidana. Namun, pemrosesannya merupakan kewenangan penagak hukum.

"Jadi kalau kami menemukan bukti dalam penertiban itu ada perbuatan pidana misalnya alih fungsi kawasan hutan, alih fungsi daerah aliran sungai, terjadinya pencemaran, terjadinya kerusakan lingkungan, menimbulkan korban, itu kan sudah perbuatan pidana. Maka ini harus dilakukan proses penegakan hukum pro justisya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum," kata dia.

Tapi, dia tak memerinci ketika ditanya tentang ada tidaknya perbuatan pidana terhadap beberapa perusahaan nikel di Maluku Utara, sebagaimana ramai jadi buah bibir belakangan ini. Yang jelas, menurut dia, ada proses pidana yang tengah berjalan terkait penertiban 28 perusahaan di Sumatra. "Proses hukum pidana itu sedang berjalan di Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara," ujarnya.

Berita ini telah direvisi pada Jumat, 27 Februari 2026, Pukul 19.28 WIB, pada bagian judul dan identitas perusahaan guna menunggu konfirmasi.

Setidaknya empat perusahaan tambang nikel di Maluku Utara terjerat sanksi denda dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan alias Satgas PKH, termasuk PT Karya Wijaya yang terafiliasi dengan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Ini berdasarkan catatan lembaga non-pemerintah di bidang lingkungan Jaringan Advokasi Tambang alias Jatam.

PT Karya Wijaya yag beroperasi di Pulau Gebe didenda lebih dari Rp500 miliar; PT Trimega Bangun Persada di Pulau Obi didenda sekitar Rp772 miliar; PT Halmahera Sukses Mineral di Halmahera Tengah didenda sekitar Rp2,27 triliun; dan PT Weda Bay Nickel di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur didenda lebih dari Rp4,32 triliun.

Keempat korporasi tersebut diduga menjalankan aktivitas pertambangan nikel di dalam kawasan hutan tanpa mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Pengenaan denda administratif ini merujuk pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 391 Tahun 2025 yang mengatur tarif denda atas pelanggaran kegiatan pertambangan di kawasan hutan.

Pengenaan sanksi administratif berupa denda ini menuai polemik. Jatam menyatakan PPKH bukan sekadar persyaratan administratif, tapi instrumen hukum yang menentukan boleh tidaknya suatu kawasan hutan digunakan untuk kepentingan non-kehutanan. Tidak memiliki PPKH adalah pelanggaran pidana.

Sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan hanya dapat dilakukan dengan izin pemerintah. "Jika tanpa PPKH, maka konsekuensinya jelas: setiap aktivitas pertambangan dalam kawasan hutan yang dilakukan tanpa PPKH sudah sejak awal merupakan perbuatan melawan hukum," tulis Jatam dalam laporan tertulis, awal Februari lalu.

Dengan tidak adanya PPKH maka tidak pernah lahir hubungan hukum yang sah antara negara dan pelaku usaha. "Karena itu, aktivitas tersebut tidak berada dalam rezim hukum administrasi, melainkan langsung masuk ke wilayah hukum pidana," tulis Jatam.

Lalu mengapa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH berkutat pada denda administratif?

Kenapa Satgas PKH Berkutat dengan Denda Administratif?

Dihubungi Katadata, Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menjelaskan, terdapat tiga kewenangan Satgas dalam penertiban kawasan hutan. Pertama, penguasaan kembali kawasan hutan. Ini diterapkan untuk kawasan yang digunakan tanpa izin atau ilegal.

Kedua, rekomendasi pencabutan perizinan perusahaan. Rekomendasi akan dikeluarkan terhadap perusahaan yang kegiatannya melanggar dokumen-dokumen perizinan.

"Bila dalam pengelolaan yang illegal itu mendatangkan manfaat kepada perusahaan itu secara illegal, maka kewenangan kedua juga yaitu melakukan penagihan denda administratif," kata dia.

Ketiga, pemulihan aset di kawasan hutan.

Namun, Satgas bisa mengkoordinasikan dengan penegak hukum -- yang juga berada dalam Satgas -- untuk pemrosesan pidana bila ditemukan bukti perbuatan pidana.

"Jadi kalau kami menemukan bukti dalam penertiban itu ada perbuatan pidana misalnya alih fungsi kawasan hutan, alih fungsi daerah aliran sungai, terjadinya pencemaran, terjadinya kerusakan lingkungan, menimbulkan korban, itu kan sudah perbuatan pidana. Maka ini harus dilakukan proses penegakan hukum pro justisya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum," kata dia.

Tapi, dia tak memerinci ketika ditanya tentang ada tidaknya perbuatan pidana dalam kasus keempat perusahaan. Yang jelas, menurut dia, ada proses pidana yang tengah berjalan terkait penertiban 28 perusahaan di Sumatra. "Proses hukum pidana itu sedang berjalan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). PLTA ini juga memiliki tugas untuk menanam kembali pohon di wilayah tersebut.

“PLTA Batang Toru juga punya tugas untuk menanam kembali pohonnya sebanyak 120 persen, ini pun izin PPKH-nya belum terbit,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, Rabu (3/12/2025).

Eniya menyampaikan, terkait faktor-faktor yang menyebabkan belum terbitnya IPPKH untuk PLTA Batang Toru merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup.

Pernyataan tersebut merespons Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang mengungkit kehadiran PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas di Sumatera Utara sebagai salah satu penyebab banjir bandang di Sumatera.

Jatam menyampaikan PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas memanfaatkan aliran dari salah satu daerah aliran sungai (DAS) utama di Ekosistem Batang Toru, kawasan yang secara ekologis penting namun kini dipenuhi bendungan, terowongan air, dan jaringan infrastruktur lain.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia disebut akan mengevaluasi aktivitas pertambangan yang tidak melakukan good mining practice (kaidah pertambangan yang baik) pascabanjir bandang di Sumatera.

“Siap-siaplah itu (tambang) yang berdampak segala macam terhadap lingkungan, akan dievaluasi untuk tambang dan lain-lainnya,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, Senin (1/12/2025).

Anggia menjelaskan evaluasi pertambangan akan dilakukan khususnya untuk tambang-tambang yang tidak melakukan good mining practices sehingga menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem dan lingkungan.

Saat ini, kata dia, Kementerian ESDM fokus pada pemulihan wilayah terdampak banjir dan membantu ketersediaan pasokan energi bagi kementerian/lembaga lain yang juga terlibat dalam pemulihan.

“Misalkan, (memenuhi) kebutuhan solar untuk bahan bakar alat-alat berat Kementerian PU. Untuk membuka dan membersihkan lokasi itu kan butuh banyak BBM di situ. Jadi, itu diarahkan Pak Menteri untuk segera didistribusikan, meskipun tantangannya sulit,” kata Anggia.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar menilai Sumatra telah diperlakukan sebagai zona pengorbanan untuk tambang minerba. Terdapat sedikitnya 1.907 wilayah izin usaha pertambangan minerba aktif dengan total luas 2.458.469,09 hektare.

“Di tingkat kawasan hutan, skema Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) menjadi pintu utama pelepasan fungsi lindung menjadi ruang ekstraksi,” tutur dia.

Di Pulau Sumatra saat ini tercatat sedikitnya 271 PPKH dengan total luas 53.769,48 hektare.