Bisnis.com, JAKARTA — Analis menilai langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut izin usaha pertambangan (IUP) 45 perusahaan batu bara hingga mineral dapat berimbas pada iklim investasi dan sentimen pelaku usaha.

Adapun, pencabutan itu dilakukan lantaran tak memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi tambang.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai, pencabutan izin perusahaan tambang tersebut oleh Kementerian ESDM sebagai upaya penertiban izin yang tidak aktif, bermasalah, atau tidak memenuhi kewajiban.

"Tentunya langkah ini positif untuk membersihkan atau menata tata kelola perizinan tambang," ucap Bisman kepada Bisnis, Senin (26/1/2026).

Namun, dia menuturkan bahwa efektivitas pencabutan izin itu sangat bergantung pada transparansi dasar pencabutan dan konsistensi penerapannya.

Menurutnya, pencabutan ini juga secara umum tidak terlalu pengaruh pada produksi. Kendati, pencabutan izin bisa berdampak pada investasi karena kebijakan itu bisa memengaruhi sentimen pelaku usaha.

"Oleh karena itu perlu disertai penjelasan yang memadai. Pemerintah perlu transparan menyampaikan alasan pencabutan serta memastikan tahapan pencabutan telah sesuai regulasi," jelas Bisman.

Bisman menambahkan bahwa pencabutan 45 izin perusahaan perlu dilakukan berbasis data dan prosedur hukum yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Untuk menekan kepatuhan bisa juga dengan pengawasan dan mekanisme pemberian peringatan," ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, 45 perusahaan itu merupakan bagian dari IUP 190 perusahaan yang sebelumnya dibekukan.

Tri menegaskan bahwa langkah pencabutan telah sesuai prosedur. Sekitar 45 perusahaan itu sebelumnya telah diberi peringatan.

Bahkan, Tri juga menyebut sebagian perusahaan itu tak kunjung memenuhi panggilan untuk mengurus perizinan terkait dengan penempatan jaminan reklamasi tersebut.

"Sampai sekarang sudah kita panggil bisa dipastikan 35 atau 45 itu kita terminate [mengakhiri] mungkin nantinya," ucap Tri dikutip dari Sinir dalam kanal YouTube Kementerian ESDM dikutip Senin (26/1/2026).

Tri menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya untuk bermusyawarah dengan perusahaan-perusahaan itu. Namun, perusahaan tak menyampaikan minat menaruh reklamasi tambang.

"Kami coaching, hasil mereka kita panggil ada yang ga dateng dan beberapa kali tidak menyampaikan dan lain sebagainya, nah terhadap yang itu nanti kita cabut izinnya," tuturnya.

Kendati demikian, Tri tak merinci nama-nama perusahaan batu bara yang dimaksud. Dia hanya menegaskan bahwa 35 atau 45 perusahaan itu bagian dari 190 perushaan yang IUP-nya dibekukan pada September 2025 lalu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa jaminan reklamasi kini menjadi syarat mutlak untuk suatu perusahaan dalam mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan kebijakan tersebut ditujukan agar setelah kegiatan operasional tambang selesai, perusahaan memiliki kewajiban dan dana yang cukup untuk melakukan reklamasi ulang terhadap lahan bekas tambang.

"Kalau mereka pergi, berarti ada uang reklamasinya yang bisa dipakai untuk kita meminta kepada mereka. Supaya kita kembalikan, bahwa pengelolaan tambang ini nggak bisa hanya untuk generasi kita, ada generasi anak cucu kita, yang kita harus selesaikan," kata Bahlil dalam acara Anugerah Subroto di Jakarta dikutip Senin (27/10/2025).

Bahlil menilai selama ini, dari hasil peninjauan menggunakan helikopter ke sejumlah lokasi tambang masih banyak ditemukan area tambang yang belum dilakukan reklamasi. Setelah diperiksa, sebagian besar tambang tersebut ternyata tidak lagi memiliki izin resmi.

"Setelah dicek, izinnya udah nggak ada yang punya, atau peti, atau tambang liar," ujarnya.

Di sisi lain, persoalan utama yang sering disoroti oleh masyarakat adalah sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pertambangan.

Ia lantas mengungkapkan bahwa sebagai mantan pengusaha paham betul tekanan isu lingkungan kepada sektor tambang cukup berat. Contohnya seperti izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat yang diterbitkan jauh sebelum dirinya lahir, namun kini justru dikaitkan seolah-olah Menteri ESDM saat ini yang menerbitkan.

"Saya belum lahir aja dianggap Menteri ESDM sekarang yang menerbitkan, coba bayangin. Macam-macam lah isunya segala macam," ujarnya.

Pemberian waktu dan kesempatan ini adalah bagian dari perbaikan menyeluruh terhadap good corporate and mining practice di industri secara luas,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Batu Bara, dan Mineral Indonesia (ASPEBINDO) Fathul Nugroho mengajak para pengusaha untuk taat membayar jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Kami mengajak seluruh pelaku usaha agar segera menyelesaikan jaminan reklamasi dan pascatambangnya,” ucap Fathul kepada ANTARA dari Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini, baru 15 perusahaan yang membayar jaminan reklamasi, dari 190 yang izinnya dibekukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Maka dari itu, lanjut dia, Aspebindo menyerukan agar perusahaan yang terdampak untuk mengikuti prosedur dan ketentuan yang ditetapkan Kementerian ESDM.

“Pemberian waktu dan kesempatan ini adalah bagian dari perbaikan menyeluruh terhadap good corporate and mining practice di industri secara luas," ucapnya.

Penegakan administrasi ini didasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025 yang sering disebut sebagai Permen RKAB, di mana Pasal 5 secara tegas mewajibkan baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi untuk menempatkan jaminan reklamasi sebagai syarat mutlak untuk memperoleh persetujuan RKAB.

Terkait dampak dari pemberian sanksi berupa pembekuan IUP, Fathul meyakini bahwa pengaruh dari langkah tersebut terhadap kinerja pertambangan nasional dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan terbatas dan bersifat sementara, sambil menunggu pemenuhan kewajiban dari pihak terkait.

Secara makro, realisasi PNBP sektor Minerba 2025 per September 2025 mencapai 70 persen dari target. Lalu, secara produksi, data MODI menunjukkan bahwa per September 2025 realisasi produksi minerba, khususnya batu bara, berada pada angka 509 juta ton atau 68 persen dari target 739,7 juta ton.

“Aspebindo percaya bahwa dampak pembekuan operasi pada 190 IUP tidak sebesar dampak fluktuasi harga global batu bara dan komoditas terhadap PNBP sektor minerba,” ucap Fathul.

Aspebindo juga yakin bahwa memasuki musim dingin, penjualan batu bara Indonesia akan meningkat seiring naiknya kebutuhan listrik di negara dengan musim dingin.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai pemerintah perlu lebih selektif dalam memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada perusahaan. Hal ini guna menghindari tindakan pembekuan operasional tambang.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Sudirman Widhy Hartono mengatakan mestinya izin tambang sedari awal diberikan hanya kepada pihak yang memiliki kemampuan finansial memadai yang dapat menjalankan kegiatan tambang sesuai prinsipgood mining practice.

Sebab, kegiatan tambang yang berkelanjutan membutuhkan modal dan biaya operasional yang besar, termasuk untuk memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi.

“Itulah sebabnya mengapa kami selalu menekankan agar pemerintah benar-benar berhati-hati dan selektif di dalam memberikan IUP kepada sebuah perusahaan yang berminat untuk menjadi pemegang IUP,” katanya kepada Bisnis, Minggu (12/10/2025).

Dia sepakat bahwa jaminan reklamasi merupakan dana yang wajib ditempatkan perusahaan tambang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kegiatan pascatambang.

Dana tersebut berfungsi sebagai cadangan jika perusahaan tidak melaksanakan reklamasi sesuai ketentuan, sehingga pemerintah dapat mengambil alih tanggung jawab tersebut menggunakan dana jaminan yang sudah ditempatkan.

“Nilai jaminan reklamasi itu setara dengan biaya reklamasi tambang, artinya perusahaan harus mengalokasikan dana dua kali, yakni untuk penempatan jaminan dan pelaksanaan reklamasi itu sendiri,” jelasnya.

Meski demikian, dana jaminan reklamasi dapat dicairkan kembali setelah perusahaan menyelesaikan kegiatan reklamasi dan hasilnya diterima dengan baik oleh pemerintah, dalam hal ini Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

Dia menilai, skema tersebut memang dapat menimbulkan tekanan arus kas (cash flow) bagi perusahaan tambang yang memiliki keterbatasan finansial.

Untuk itu, selektivitas pemerintah dalam pemberian IUP menjadi kunci untuk memastikan hanya perusahaan yang benar-benar mampu menjalankan kewajibannya yang beroperasi.

Lebih lanjut, pihaknya mendukung langkah pemerintah yang memberikan sanksi penghentian sementara bagi perusahaan tambang yang belum menempatkan jaminan reklamasi.

“Sanksi itu sudah tepat. Toh sifatnya hanya sementara. Begitu perusahaan memenuhi kewajiban penempatan dana jaminan, maka sanksi akan dicabut dan mereka dapat beroperasi kembali,” ujarnya.

Dia menegaskan, kebijakan ini penting untuk memastikan kegiatan pertambangan di Indonesia dijalankan sesuai standar keberlanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan tanggung jawab pascatambang.

Adapun, hal ini sebagai respons dari penangguhan operasi 190 perusahaan berdasarkan surat Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM dengan Nomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025. Surat tersebut ditandatangani pada 18 September 2025.

Berdasarkan surat itu, penangguhan dilakukan sebagai sanksi bagi perusahaan lantaran tak memberikan jaminan reklamasi pascatambang.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno mengatakan, hingga saat ini, perusahaan yang sudah membayar jaminan reklamasi sebanyak 10-15 perusahaan.

“Enggak banyak sih, tapi mungkin sekitar 10-15 perusahaan. Kita enggak hitung secara [jumlah nilai pembayaran], tetapi lebih kepada ketaatan. Sanksinya udah dicabut,” ujarnya, ditanya terpisah.

Dia mengaku tidak memahami alasan perusahaan enggan membayarkan jaminan reklamasi ataupun tidak taat dengan aturan tersebut.