JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka baru kasus tambang emas ilegal. Mereka berinisial DHB dan VC.

Penetapan ini merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya yang telah menjerat tiga tersangka lain, yakni TW, DW, dan BSW, yang lebih dahulu ditetapkan pada 27 Februari 2026. Dari hasil pendalaman, penyidik menemukan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian aktivitas ilegal tersebut.

“Berdasarkan alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan dua tersangka baru yang diduga kuat turut serta dalam kegiatan pertambangan tanpa izin dan tindak pidana pencucian uang,” kata Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak, Rabu (13/5/2026).

DHB diketahui merupakan putra dari SB alias A, yang sebelumnya diduga memiliki peran penting dalam jaringan tersebut. DHB menjabat sebagai Direktur PT Simba Jaya Utama (PT SJU) pada periode 13 Agustus 2021 hingga 14 September 2022. Sementara VC menjabat sebagai Direktur PT SJU sejak 14 September 2022 hingga saat ini.

Adapun SB alias A sendiri telah meninggal dunia pada April 2026, sehingga secara hukum tidak dapat lagi dituntut. Kendati demikian, penyidik tetap melanjutkan pengusutan perkara terhadap pihak-pihak lain yang terlibat.

Dalam konstruksi perkara, kedua tersangka diduga bersama-sama melakukan serangkaian aktivitas ilegal, mulai dari menampung, memanfaatkan, hingga mengolah dan memurnikan emas yang berasal dari pertambangan tanpa izin. Selain itu, mereka juga diduga terlibat dalam pengangkutan dan penjualan emas ilegal tersebut.

Tak hanya itu, penyidik juga menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan hasil kejahatan tersebut. Pendekatan follow the money digunakan untuk mengungkap aliran dana yang diduga berasal dari aktivitas ilegal.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya lima alat bukti sah, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, barang bukti fisik, serta bukti elektronik. Kedua tersangka dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk kepentingan penyidikan, Bareskrim Polri juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi guna mencegah kedua tersangka bepergian ke luar negeri.

Ade menegaskan, negara tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan keuangan negara dan merusak lingkungan.

“Penegakan hukum ini tidak hanya menyasar tindak pidana asal, tetapi juga pencucian uangnya, agar memberikan efek jera maksimal,” ujar Ade.

Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik turut bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi keuangan yang mencurigakan. Kolaborasi lintas lembaga ini dinilai penting untuk mengurai jaringan kejahatan secara menyeluruh.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita total 51,3 kilogram emas batangan serta uang tunai senilai miliaran rupiah usai melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kota Surabaya dan Kabupaten Nganjuk pada 19-20 Februari 2026.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan penggeledahan terhadap sejumlah titik di Surabaya dan Nganjuk beberapa waktu silam adalah upaya lanjutan kepolisian dalam mengusut tuntas dugaan kasus tindak pidana pertambangan mineral dan batubara (minerba) serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ade menerangkan upaya pengusutan kasus tersebut adalah pengembangan dari perkara pertambangan emas tanpa izin (PETl), yang didasarkan oleh Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK terkait tata niaga emas di dalam negeri yang dilakukan oleh toko emas dan kegiatan perdagangan oleh perusahaan pemurnian emas ke luar negeri dengan menggunakan emas yang diduga berasal dari pertambangan tanpa izin (PETI).

Berdasar pada fakta penyidikan sementara, dia membeberkan bahwa nilai akumulasi transaksi jual-beli emas yang diduga berasal dari PETI yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat, Papua Barat, dan lokasi lainnya selama kurun waktu 2019-2025 mencapai nominal fantastis, sebesar Rp25,9 triliun.

"Untuk membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menemukan tersangkanya, penyidik telah melakukan penggeledahan awal di lima lokasi, terdiri dari dua lokasi di Kabupaten Nganjuk, salah satunya adalah toko emas Semar, dan tiga lokasi lainnya di Surabaya, di mana salah satu penggeladahannya adalah di satu rumah kediaman, dan dua lokasi lainnya adalah kantor dari perusahaan pemurnian emas di Surabaya, yaitu PT. IGS dan SJL," beber Ade di kawasan Berbek Industri Sidoarjo, Kamis (12/3/2026).

Usai melakukan penggeledahan tahap pertama di sejumlah lokasi di atas, Ade menerangkan jajaran penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang terjadi. Di antaranya sejumlah dokumen ataupun surat-surat serta emas yang diolah dalam berbagai jenis perhiasan.

"Di antaranya dokumen, invoice surat pemesanan, surat jalan, transaksi jual-beli, dan bukti elektronik. Kemudian, yang kedua adalah turut disita juga emas dalam berbagai bentuk perhiasan, dengan berat total 8,16 kilogram," paparnya.

Tak hanya itu, Ade menerangkan bahwa pihaknya juga berhasil mengamankan emas batangan dengan total bobot sekitar 51,3 kilogram dari berbagai lokasi penggeledahan serta uang tunai dalam pecahan Rupiah serta valas asing Dolar Amerika Serikat (US$) dari sebuah rumah yang diperiksa di Jalan Tampomas, Surabaya.

"Juga dilakukan penyitaan terhadap emas dalam bentuk batangan dengan berat total sekitar 51,3 kilogram, yang diperkirakan bernilai kurang lebih Rp150 miliar dengan fluktuasi harga emas saat ini. Kemudian juga dilakukan penyitaan terhadap uang tunai sebesar Rp7,13 miliar dari hasil penggeledahan di rumah Jalan Tampomas Surabaya, yang terdiri dari mata uang Rp6.177.000.000 dan mata uang asing US$60 ribu dengan nilai tukar sekitar Rp960 juta," bebernya lagi.

Tak hanya itu, Ade menjelaskan tim penyidik juga telah memperoleh keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, maupun petunjuk lainnya. Selain itu, kepolisian juga telah melakukan gelar perkara atas perkara yang telah berstatus a quo itu guna mengungkap tersangka dari kasus tersebut.

Berdasarkan sejumlah fakta penyidikan yang didasarkan pada minimal lima alat bukti yang sah, Ade menyatakan bahwa penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan sebanyak tiga orang tersangka dalam perkara tersebut, yang di antaranya berinisial TW, DW, dan BSW.

"Penyidik juga menggunakan pendekatan pengungkapan tindak pidana pencucian uang dengan konsep semi stand alone money laundry yaitu konsep pendekatan penegakan hukum terhadap TPPU yang memungkinkan seseorang diproses pidana karena pencucian uang meskipun tindak pidana asal atau dalam hal ini adalah predikat premnya belum atau tidak dibuktikan terlebih dahulu di di pengadilan," bebernya.

Selain itu, Ade menegaskan bahwa pihaknya masih akan secara terus-menerus melakukan penyidikan untuk membongkar sosok-sosok di balik dugaan tindak pidana minerba dan TPPU tersebut. Dirinya juga menegaskan tidak menutup kemungkinan terhadap munculnya tersangka lainnya atas perkara tersebut.

"Guna menguatkan pembuktian serta dalam rangka pengembangan perkara yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Polri, dan tidak menutup kemungkinan terkait dengan keterlibatan pihak-pihak lainnya yang sedang kita dalami," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bakal memburu pemodal dari praktik pertambangan tanpa izin (PETI) atau ilegal.
Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae menuturkan, yang menjadi target sasaran bukan penambang rakyat kecil, tetapi cukong di balik praktik haram tersebut.
Dia menegaskan, pihaknya tak akan pandang bulu. Penegakan hukum bakal tetap dijalankan meski terdapat oknum aparat yang menjadi beking dari PETI.
"Saya sampaikan instruksi, jadi yang menjadi target Gakkum adalah pemodal, yang pertama dan yang kedua adalah orang yang dukung," ucap Jeffri dalam siniar yang disiarkan di kanal YouTuber Kementerian ESDM dikutip Senin (2/2/2026).
Dia menjelaskan bahwa tidak adil jika hanya rakyat kecil atau pekerja tambang ilegal yang diadili. Sebab, para penambang wong cilik itu terpaksa bekerja di pertambangan ilegal karena desakan ekonomi.
Menurutnya, yang harus menjadi pertanyaan kritis adalah mengapa PETI tetap marak. Jeffri pun menilai maraknya PETI tak lepas dari sosok yang memberi modal. Oleh karena itu, para pemilik modal itu yang harus dibidik.
"Intinya begini, penegakan hukum harus menjaga solusi. Mereka [penambang kecil] enggak bisa diusir begitu saja. Anak mereka makan apa?" tutur Jeffri.
Lebih lanjut, dia menuturkan penegakan hukum pada tambang ilegal yang melibatkan pemodal masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan.
Tantangan itu seperti lokasi yang terpencil yang sulit untuk dijangkau. Imbasnya, saat tim berwenang turun langsung, penambang ilegal sudah melarikan diri.
Dia mengatakan, tak ada satupun pihak yang berani muncul untuk mengakui kepemilikan hasil tambang ilegal tersebut.
Kendati demikian, Jeffri menilai bahwa yang terpenting adalah hasil dari tambang ilegal bisa ditemukan dan dikembalikan ke negara. Dia mengklaim sudah menyita sejumlah komoditas tambang ilegal seperti bauksit, batu bara, hingga nikel.
Dia menegaskan bahwa Kementerian ESDM berkomitmen mengembalikan kerugian-kerugian dari PETI agar disalurkan ke negara.
"Illegal mining itu kan merugikan keuangan negara. Nah, sekarang kalau kita tidak bisa tangkap pelakunya, maka kita ubah illegal mining yang menguntungkan negara," katanya.
PETI belakangan kian menjamur. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat transaksi dari PETI mencapai Rp185,03 triliun sepanjang periode 2023-2025. Adapun, total perputaran dana dari praktik ilegal itu mencapai sebesar Rp992 triliun.
Sepanjang 2025, disebutkan terdapat 27 hektare dan dua informasi PPATK terkait sektor pertambangan dengan nominal transaksi mencapai Rp517,47 triliun.
Salah satu yang menjadi perhatian PPATK adalah adanya dugaan PETI di berbagai wilayah Indonesia, termasuk distribusi emas ilegal yang tersebar di Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatra Utara, Pulau Jawa, dan pulau lainnya, serta terdapat praktik aliran emas hasil PETI menuju pasar luar negeri.

Bisnis.com, PADANG - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan dari hasil komunikasi dengan Kapolda Sumatra Barat bahwa paling lama dua hari ke depan seluruh tambang liar di Sumbar ditutup.

Andre mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas penambangan emas ilegal atau pertambangan tanpa izin (PETI) terus terjadi di berbagai kabupaten di Sumbar.

Adapun, sejumlah daerah yang menjadi lokasi penambangan ilegal, termasuk Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Solok Selatan, Sijunjung, serta beberapa wilayah lainnya.

“Selain di Pasaman dan Pasaman Barat yang sudah ditutup, tambang liar di Sijunjung dan Solok Selatan pun ditutup. Ini hasil komunikasi saya dengan Kapolda Sumbar. Jadi paling lama dua hari ke depan tambang liar di Sumbar ditutup,” katanya yang diposting di akun resmi @andre_rosiade, Selasa (13/1/2026).

Dia berharap dalam penindakan terhadap tambang ilegal di Sumbar itu bukan saja operator saja, tetapi pemodal dan pemilik alat berat juga harus diproses hukum.

Menurutnya, alasan perlu adanya tindakan tegas terhadap kegiatan tambang ilegal tersebut, karena beberapa tahun belakang pertambangan tanpa izin (PETI) penambangan emas secara ilegal di Sumbar itu marak.

“Seperti ada di Kabupaten Pasaman, di tempat Nenek Saudah itu. Lalu di Kabupaten Pasaman Barat, lalu ada Kabupaten Salur Selatan dan juga Kabupaten Sijunjung dan beberapa tempat lain,” katanya di situs resmi Fraksi Gerindra.

Andre menegaskan bahwa dirinya sudah koordinasi dengan Bareskrim Polri, dan nantinya akan ditindaklanjuti dengan langkah konkret berupa penurunan tim ke lapangan untuk menindak para pelaku penambangan ilegal.

Selain itu, legislator asal Sumbar ini juga mengingatkan jajaran kepolisian di tingkat daerah agar tidak menutup mata terhadap keberadaan tambang-tambang ilegal tersebut.

Dia mengatakan praktik penambangan ilegal di Sumbar sudah diketahui secara luas oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan, penambangan ilegal di Sumbar sudah merupakan rahasia umum.

“Masyarakat luas sangat tahu bahwa tambang-tambang ilegal di sungai-sungai, di Pasaman, Pasaman Barat, di Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan itu ada. Untuk itu saya berkoordinasi hari ini,” ujarnya.

Andre menambahkan bahwa upaya penertiban tambang ilegal sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, dia menilai aktivitas pertambangan liar berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat memicu bencana alam di Sumbar.

“Saya sebagai anggota DPR yang mewakili Sumbar telah berkoordinasi dengan Bareskrim, agar kasus Nenek Saudah itu tidak hanya berhenti soal kasus pidana penganiayaan. Jadi kami tidak ingin orang-orang yang selama ini berlindung dan kebal para penambang liar ini selamat,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa pelaku pertambangan tanpa izin (PETI) dapat dikenakan sanksi pidana dan denda hingga Rp100 miliar.

Direktur Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Administratif Ditjen Gakkum ESDM Andri Budhiman Firmanto pengenaan sanksi itu sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Dalam beleid itu, setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), ataupun izin usaha pertambangan khusus (IPK), dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp100 miliar.

Namun, sanksi denda itu diperberat seiring terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 menyebut, setiap orang yang melakukan pertambangan ilegal dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

"Ini kita naikkan dari 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar, kemudian menjadi pidana 5 tahun dan denda Rp100 miliar. Ini langkah konkret kami memberantas tambang ilegal," ucap Andri dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Andri pun menegaskan bahwa PETI merupakan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, PETI harus diberantas. Apalagi PETI merugikan negara dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga kerusakan lingkungan.

Andri menjelaskan, pengenaan sanksi administratif berupa denda cukup efektif. Pasalnya, proses sanksi bisa lebih cepat dibanding pidana.

Selain itu, sanksi administratif juga dapat memastikan kegiatan usaha memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat.

"Arah kebijakan Ditjen Gakkum ESDM, jadi kami mengedepankan sanksi administratif karena ini bisa mendorong pelaku usaha mematuhi aturan," kata Andri.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Resvani mengungkapkan praktik pertambangan tanpa izin (PETI) turut merugikan pengusaha.

Hal itu dia ungkapkan dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (10/12/2025). Dia menjelaskan, PETI memiliki karakteristik wilayah. PETI umumnya berada di dalam wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) aktif.

Kemudian, terdapat juga PETI di dalam WIUP bekas pencabutan atau terminasi. Selain itu, terdapat juga PETI yang berlokasi di luar WIUP.

Resvani menyebut, PETI yang berada di dalam WIUP aktif, jelas merugikan pengusaha tambang pemegang WIUP itu sendiri. Apalagi, jika perusahaan pemegang WIUP itu telah menerapkan good mining practice.

"Tambang yang legal apalagi yang layak diapresiasi, yang melaksanakan good mining practice sangat terganggu. Bagaimana tidak, dari sisi cadangannya berkurang. Kedua, dari sisi kewajiban lingkungan, kalau ada bukaan [lahan], bukan tambang ilegal yang harus bayar reklamasi, tapi pemegang WIUP," jelas Resvani.

Dia juga menuturkan, para pelaku PETI di dalam WIUP biasanya melakukan pertambangan secara serampangan. Hal ini membuat cadangan mineral atau batu bara lain di wilayah itu sukar diambil kembali.

Oleh karena itu, dia mendukung Ditjen Gakkum Kementerian ESDM dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH), khususnya Satgas Halilintar untuk memberantas PETI.

Kendati demikian, dia mengingatkan pemerintah harus tetap hati-hati dan melakukan perhitungan matang dalam menumpas PETI.

Resvani menyebut, umumnya PETI melibatkan masyarakat lokal sebagai pekerja. Oleh karena itu, saat PETI diberantas, masyarakat itu bakal kehilangan pekerjaan.

Oleh karena itu, Resvani berpendapat pemerintah juga harus bisa menjamin pekerjaan lain untuk masyarakat tersebut.

"Mereka masyarakat terjebak di PETI ini karena mereka gak ada pekerjaan lain. Nah, kita harus bisa sediakan pekerjaan itu.

Kementerian ESDM mencatat, ada 2.741 lokasi PETI di Indonesia sepanjang tahun 2022. Berbagai tambang tersebut bergerak di sejumlah komoditas, mulai dari batu bara, logam, dan non-logam.

Tercatat, sebanyak 447 tambang ilegal berstatus di luar WIUP. Sebanyak 132 tambang ilegal di dalam WIUP.

Sementara, 2.132 tambang ilegal tidak diketahui datanya. Adapun, sebanyak 2.741 tambang ilegal itu tersebar di 28 provinsi pada 2021.

Secara rinci, tambang ilegal paling banyak berada di Jawa Timur, yakni 649. Sebanyak 562 tambang ilegal yang berlokasi di Sumatera Selatan.

Kemudian, tambang ilegal yang berada di Jawa Barat dan Jambi masing-masing sebanyak 300 dan 178. Ada pula 159 tambang ilegal yang berada di Nusa Tenggara Timur.

Sementara, tambang ilegal di Banten dan Kalimantan Barat berturut-turut sebanyak 148 dan 84. Di sisi lain, Kementerian ESDM tak mencatat keberadaan tambang ilegal di enam provinsi, yakni Aceh, Bali, Jakarta, Kalimantan Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerima 99 aduan pelanggaran hukum di sektor ESDM. Mayoritas terkait pertambangan tanpa izin (PETI) selama Juli hingga November 2025.

Direktur Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Administratif Ditjen Gakkum ESDM
Andri Budhiman Firmanto mengatakan, 99 aduan itu masuk hanya dalam 5 bulan sejak Ditjen Gakkum ESDM resmi dibentuk pada Juli 2025 lalu.

"99 aduan masuk, didominasi sektor minerba [mineral dan batu bara]. [Aduan] cukup efektif melalui pelaporan dan surat. Artinya masyarakat sudah aware dengan keberadaan Ditjen Gakkum ini," ucap Andri dalam Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Berdasarkan data yang dipaparkan Andri, dari 99 aduan itu sebanyak 81,82% merupakan aduan PETI di sektor minerba. Selanjutnya, sebanyak 13,13% persen di sektor minyak dan gas bumi (migas), 3,3% non ESDM, dan 2,2% sektor gatrik.

Lebih terperinci, dari 99 aduan itu sebanyak 11 aduan telah selesai ditindaklanjuti. Kemudian, 4 laporan menunggu disposisi.

Selanjutnya, 4 laporan telah dilakukan pulbaket, 19 laporan telah diundang rapat klarifikasi, dan 46 laporan masuk proses penjadwalan.

Berikutnya, sebanyak 9 laporan ditindaklanjuti oleh unit lain, 2 laporan tidak dapat ditindaklanjuti, serta 4 laporan memiliki data yang tidak lengkap.

"Ditjen Gakkum ini eksis. Kita memproses pengaduan, kita kerja dengan sumber daya manusia yang ada saat ini dan kita ingin memberikan pesan yang sangar pada publik bahwa penambangan tanpa izin itu dilarang," tutur Andri.

Lebih lanjut, Andri menjelaskan bahwa pelaku PETI dapat dikenakan sanksi pidana dan denda hingga Rp100 miliar. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 menyebut, setiap orang yang melakukan pertambangan ilegal dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

"Pidana 5 tahun dan denda Rp100 miliar. Ini langkah konkret kami memberantas tambang ilegal," ucap Andri.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertambangan tanpa izin atau (PETI) telah menjadi masalah klasik di Indonesia. Praktik haram ini disebut telah terjadi sejak zaman kolonial.

Melansir Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), praktik pertambangan di Indonesia bermula sejak 1850-an atau masa kolonialisme Belanda. Cikal bakal industrialisasi pertambangan ini juga tidak terlepas dari munculnya Revolusi Industri yang terus meluas di Eropa.

Kala itu, pemerintah kolonial Belanda mendirikan lembaga semacam 'Dienst van den Mijnwezen' untuk mengelola bahan tambang. Mereka melarang orang non-Belanda melakukan penambangan tanpa izin.

Namun, di banyak wilayah di Hindia Belanda, praktik pertambangan oleh penduduk lokal atau bukan perusahaan besar tetap terjadi. Umumnya tambang rakyat itu sering tanpa izin resmi dari pemerintah kolonial ataupun pemerintah Indonesia setelah merdeka.

Setelah kemerdekaan, pertambangan rakyat tanpa izin tetap berlangsung. Ini terutama untuk komoditas seperti emas, batu bara, dan mineral lain.

Selanjutnya, setelah reformasi 1998. PETI kian masif di banyak daerah. Reformasi melonggarkan kontrol keamanan negara, memicu ledakan tambang ilegal di berbagai daerah. Banyak lahan bekas konsesi yang ditinggalkan diambil alih oleh penambang liar.

Tambang Ilegal Kian Marak

PETI kian marak setelah 2010. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin di Indonesia sepanjang 2022. Berbagai tambang tersebut bergerak di sejumlah komoditas, mulai dari batu bara, logam, dan non-logam.

Tercatat, sebanyak 447 tambang ilegal berstatus di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Sebanyak 132 tambang ilegal di dalam WIUP, sementara 2.132 tambang ilegal tidak diketahui datanya. Adapun, sebanyak 2.741 tambang ilegal itu tersebar di 28 provinsi pada 2021.

Secara terperinci, tambang ilegal paling banyak berada di Jawa Timur, yakni 649. Sebanyak 562 tambang ilegal yang berlokasi di Sumatra Selatan.

Kemudian, tambang ilegal yang berada di Jawa Barat dan Jambi masing-masing sebanyak 300 dan 178. Ada pula 159 tambang ilegal yang berada di Nusa Tenggara Timur.

Sementara itu, tambang ilegal di Banten dan Kalimantan Barat berturut-turut sebanyak 148 dan 84. Di sisi lain, Kementerian ESDM tak mencatat keberadaan tambang ilegal di enam provinsi, yakni Aceh, Bali, Jakarta, Kalimantan Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Upaya Pemberantasan

Pada 2009, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Beleid tersebut mengatur larangan tambang ilegal dengan ancaman pidana berat.

Ancaman pidana itu yakni penjara hingga 5 tahun dan denda Rp100 miliar bagi yang menambang tanpa izin (IUP) atau menampung hasil tambang ilegal.

Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan izin pertambangan rakyat (IPR) melalui perubahan UU Nomor 3 Tahun 2020 sebagai cara menertibkan tambang rakyat.

Pemerintah memberi mereka legalitas dan mengurangi legalitas dengan skema yang diatur daerah, bukan royalti, serta membedakan IPR dari IUP komersial untuk menata tambang rakyat agar lebih terkendali secara teknis dan lingkungan.

Kementerian ESDM menyebut, perhatian khusus pemerintah terhadap praktik penambangan ilegal ini tidak lain disebabkan karena banyaknya dampak negatif dari pengoperasian PETI. Dampak negatif itu di antaranya berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dampak sosial kegiatan PETI, antara lain menghambat pembangunan daerah karena tidak sesuai rencana tata ruang dan wilayah (RTRW), dapat memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat.

Hal ini juga menimbulkan kondisi rawan dan gangguan keamanan dalam masyarakat, menimbulkan kerusakan fasilitas umum, berpotensi menimbulkan penyakit masyarakat, dan gangguan kesehatan akibat paparan bahan kimia.

Dari sisi ekonomi, PETI berdampak bagi perekonomian negara karena berpotensi menurunkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan pajak.

Sementara dari sisi lingkungan, PETI akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan merusak hutan apabila berada di dalam kawasan hutan. Selain itu, PETI juga dapat menimbulkan bencana lingkungan, mengganggu produktivitas lahan pertanian dan perkebunan, serta dapat menimbulkan kekeruhan air sungai dan pencemaran air.

Pelaksanaan PETI juga umumnya mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Banyak terjadi pelanggaran seperti menggunakan peralatan yang tidak standar, tidak menggunakan alat pengamanan diri (APD), tidak adanya ventilasi udara pada tambang bawah tanah, dan tidak terdapat penyanggaan pada tambang bawah tanah.

Belakangan, Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya PETI di Tanah Air. Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi kegiatan pertambangan dan ekspor komoditas ilegal yang selama ini menyebabkan kerugian besar bagi negara.

Orang nomor satu di Indonesia itu menyebut, praktik tersebut sebagai bentuk penipuan terhadap bangsa Indonesia yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan diketahui menyebabkan kerugian hingga Rp800 triliun.

Menurutnya, praktik tambang ilegal dan penyelundupan komoditas strategis seperti timah, batu bara, dan hasil mineral lainnya telah menyebabkan kerugian negara antara Rp30 triliun hingga Rp40 triliun setiap tahun selama hampir 2 dekade. Jika dihitung konservatif, kata Prabowo, nilai kerugian nasional bisa mencapai Rp800 triliun.

“Katakanlah kita ambil angka rendahnya, Rp20 triliun tiap tahun. Itu pun sudah Rp800 triliun dalam 20 tahun. Negara apa yang bisa kita bangun dengan hal-hal seperti itu?” tegasnya beberapa waktu lalu.

Dia juga menyebut, praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap amanah konstitusi karena kekayaan alam yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat justru dieksploitasi demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Presiden ke-8 RI itu menyoroti berbagai modus kecurangan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi nakal dalam sektor ekspor–impor sumber daya alam.

“Ada under-invoicing, ada over-invoicing, intinya mis-invoicing, penipuan. Penipuan kepada bangsa Indonesia yang sudah memberi lahan, fasilitas, dan hak guna usaha,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu, siapapun pihak yang terlibat kegiatan tambang ilegal.

Dia mengatakan bahwa aktivitas tambang ilegal terbagi menjadi dua kategori, yaitu di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.

Menurutnya, penambangan liar di dalam kawasan hutan umumnya dilakukan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau dengan melampaui luasan izin yang diberikan. Sementara itu, penambangan ilegal di luar kawasan hutan terjadi ketika pelaku tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Untuk mengantisipasi pelanggaran kegiatan pertambangan yang berkaitan dengan hutan, presiden telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan [Satgas PKH] seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025," kata Bahlil.

Dalam aturan tersebut, Satgas PKH diberi mandat menegakkan hukum atas pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk perambahan ilegal, penyalahgunaan lahan, serta melakukan reforestasi dan penguasaan kembali kawasan yang disalahgunakan.

Satgas ini dipimpin langsung oleh menteri pertahanan, dengan jaksa agung, panglima TNI, dan kapolri sebagai wakil ketua. Anggotanya melibatkan tujuh menteri, salah satunya menteri ESDM.

Sementara itu, Satgas PKH menargetkan penguasaan kembali kebun sawit dan tambang di kawasan hutan seluas 4 juta hektare hingga akhir 2025.

Juru Bicara (Jubir) Satgas PKH, Barita Simanjuntak mengemukakan bahwa per 8 Desember 2025, total area yang telah dikuasai kembali oleh negara mencapai 3,77 juta hektare.

“Pada akhir Desember ini, dalam dua minggu ke depan, akan terpenuhi sesuai target sejumlah 4 juta hektare yang akan dikuasai kembali oleh negara,” katanya, Senin (8/12/2025).

Dari total area perkebunan sawit dan tambang ini, sebanyak 1,50 juta hektare telah diserahkan Satgas ke Agrinas Palma Nusantara dalam beberapa tahap. Kemudian area seluas 81.793 hektare Taman Nasional Tesso Nilo juga telah diserahkan ke pemerintah.

Dengan demikian, terdapat 2,18 juta hektare area yang telah dikuasai dan belum diserahkan ke negara. Area tersebut meliputi lahan perkebunan sawit seluas 356.233,17 hektare, taman nasional dalam proses verifikasi 874.720 hektare, hutan tanaman industri (HTI) 761.795 hektare, dan 192.300 hektare merupakan kewajiban plasma yang tengah diverifikasi.

Sementara itu, untuk penguasaan lahan terkait tambang, Satgas PKH telah mengidentifikasi 198 titik dengan luas 5.342,58 hektare yang berlokasi di tiga provinsi.

Dalam kesempatan yang sama, Satgas PKH melaporkan terdapat 71 perusahaan perkebunan sawit dan tambang yang saat ini dikenai kewajiban membayar denda dengan nilai menembus Rp38,6 triliun karena memiliki aktivitas di kawasan hutan.

Dia menambahkan bahwa puluhan korporasi sawit wajib membayar denda administratif Rp9,4 triliun. Sementara itu, untuk 22 perusahaan tambang yang memiliki lahan di kawasan hutan harus membayar kewajiban administrasi sebesar Rp29,2 triliun.

"Ada 49 korporasi sawit yang diperkirakan dan sudah dihitung Rp9,42 triliun. Sedangkan tambang itu ada 22 PT tambang/korporasi senilai Rp29,2 triliun," kata Barita.

Adapun, Barita mengemukakan dari 49 perusahaan sawit itu baru 15 korporasi yang telah membayar denda sebanyak Rp1,76 triliun dan lima perusahaan yang menyanggupi pembayaran sebesar Rp88 miliar.

Sementara itu, untuk perusahaan tambang terdapat satu perusahaan yang telah membayar Rp500 miliar dan beberapa perusahaan menyanggupi pembayaran denda Rp1,6 triliun.

"Sehingga total untuk sawit atau perkebunan telah direkapitulasi senilai Rp1,84 triliun, sedangkan untuk tambang, yang sudah masuk adalah Rp500 miliar," pungkasnya.

Lemahnya Pengawasan Pemerintah

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai maraknya PETI di berbagai daerah dinilai terjadi akibat pembiaran oleh pemerintah serta lemahnya pengawasan lintas sektor.

Menurutnya, aktivitas tambang ilegal kini berlangsung semakin terbuka, baik oleh pelaku skala kecil maupun korporasi.

"Maraknya tambang ilegal karena ada pembiaran dari pemerintah. Kan ada dua jenis tambang ilegal," ucapnya kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Bhima menuturkan, terdapat dua kategori utama tambang ilegal yang berkembang saat ini. Pertama, perusahaan yang sebenarnya memiliki izin, tetapi beroperasi di luar wilayah konsesi yang telah ditetapkan.

“Mereka melakukan kegiatan penambangan melebihi batas izin, dan hasil produksi diekspor secara ilegal tanpa dilaporkan ke bea cukai,” ujarnya.

Dia menilai lemahnya pengawasan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat praktik ini sulit diberantas.

Kategori kedua adalah tambang yang beroperasi tanpa izin sama sekali, baik pada level penambang rakyat hingga perusahaan besar. “Yang tidak punya izin ini kriminal murni, tetapi tetap bisa jalan karena ada backing politiknya,” kata Bhima.

Dia pun menegaskan bahwa persoalan penindakan tambang ilegal bukan terletak pada aspek teknis, melainkan political will pemerintah. Dengan teknologi pemetaan dan citra satelit saat ini, aktivitas penambangan di luar area konsesi dapat terdeteksi dengan cepat.

“Solusinya sebenarnya sederhana. Tinggal cek konsesi pakai citra satelit, terlihat jelas mana yang offside dan mana yang ilegal. Butuh berapa hari sih memproses penangkapan hingga reklamasi?” ujarnya.

Namun, Bhima menilai penindakan tidak berjalan optimal karena adanya konflik kepentingan di lapangan.

“Masalahnya pemerintah tutup mata. Repot karena tambang ilegal juga menyumbang uang politik,” tuturnya.

Dia pun mendesak pemerintah memperkuat integritas pengawasan, memperjelas alur penindakan, serta menindak tegas pelaku dan pihak yang memberi perlindungan terhadap aktivitas tambang ilegal.

Menurut Bhima, tanpa keberanian politik, keberadaan PETI akan terus merugikan negara, merusak lingkungan, serta mengganggu iklim investasi sektor pertambangan nasional.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan praktik tambang ilegal di Indonesia terbagi menjadi dua model. Yakni Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan tambang ilegal yang beroperasi di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae menjelaskan bahwa model tambang ilegal yang pertama murni merupakan kegiatan tanpa izin resmi, sementara model kedua lebih kompleks karena telah menjadi bagian dari kultur masyarakat setempat.

"Ada dua model. Pertama tambang tanpa izin, yang terjadi di emas. Nah itu cara mengatasinya berbeda dengan tadi yang disampaikan, ada izin tapi gak sesuai dengan kaidah pertambangan, kami sudah mitigasi," ujarnya dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia bertema "Kupas Tuntas Cara Prabowo Benahi Tata Kelola Demi Tambang Berkelanjutan, dikutip Senin (27/10/2025).

Adapun, di beberapa daerah, praktik tambang seperti timah di Bangka sudah mengakar kuat dan bahkan menjadi bagian dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

"Tambang ilegal bukan hanya sekadar kejahatan saja tapi budaya. Ini terjadi di Bangka. Saya tahu persis bahwa tambang timah itu berakar pada akar budaya, kalau akar budaya ini tidak diberi legitimasi maka masyarakat akan melihat ini sebagai kejahatan," katanya.

Karena itu, pihaknya saat ini tidak sekadar fokus pada penindakan, tetapi juga mencari solusi agar kegiatan masyarakat yang sudah mengakar ini bisa diatur dan memberikan manfaat bagi negara.

"Bagi mereka yang tambang di depan rumah sebagainya, kita coba atur tata niaganya sehingga bisa legal diakui negara," lanjutnya.

Lebih jauh, pihaknya juga tengah berupaya menciptakan sistem harga patokan mineral (HPM) agar tambang legal bisa bersaing dengan yang ilegal, sekaligus memastikan pendapatan negara tetap terjaga.

"Memang di lapangan itu tidak bisa dipungkiri harga yang tidak resmi itu lebih tinggi dibanding harga PT Timah, kenapa? Karena ada pajak royalti yang tidak dibayarkan oleh pelaku tambang. Tapi kan negara tidak dapat apa-apa tuh. Untuk merespon itu kita akan bikin HPM-nya supaya negara dapat, rakyat dapat," tandasnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) alias ilegal sudah menjadi bagian dari budaya dan mata pencaharian mereka. Salah satunya seperti yang terjadi di wilayah IUP PT Timah, Bangka Belitung.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae mengatakan pihaknya saat ini tidak hanya fokus mencari pelanggaran, namun juga mempelajari solusi terbaik untuk mengatasi akar permasalahan tambang ilegal yang telah berlangsung lama.

"Ditjen Gakkum akan mempelajari solusi yang baik karena kita mempertimbangkan bahwa secara historical praktik tambang ilegal ini sudah mengakar budaya. Tambang ilegal bukan hanya sekedar kejahatan saja tapi budaya. ini terjadi di Bangka Belitung," ujar Jeffri dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia bertema "Kupas Tuntas Cara Prabowo Benahi Tata Kelola Demi Tambang Berkelanjutan, dikutip Senin (27/10/2025).

Menurut Jeffri aktivitas pertambangan timah telah berakar kuat dalam budaya masyarakat setempat. Karena itu, apabila akar budaya tersebut tidak diberikan legitimasi, maka masyarakat akan terus memandang kegiatan tersebut sebagai tindakan kejahatan.

Ia pun menekankan bahwa persoalan utama bukan terletak pada aspek komersialisasi, melainkan bagaimana negara dapat membentuk sistem yang mampu memberikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat.

"Masalah kita apa, bukan soal komersialisasi tapi bagaimana membentuk negara ini bisa memberikan perlindungan bagi apa yang diharapkan masyarakat," ujarnya.

Jeffri menilai tanpa penguatan daya beli masyarakat maka fundamental ekonomi domestik tidak akan pernah kuat. Sehingga, pihaknya mendorong adanya sinergitas dengan berbagai pertimbangan, termasuk untuk menciptakan rasa keadilan.

"Termasuk menciptakan keadilan supaya tidak hanya diarahkan komersialisasi tapi juga prinsip keadilan," katanya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) mengungkapkan sebagian besar kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) alias ilegal di Indonesia merupakan tambang emas.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae menjelaskan berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Ditjen Gakkum menunjukkan sebaran tambang ilegal mencakup berbagai daerah penghasil emas di Indonesia.

"Baik di Bangka Belitung, kemudian Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Sulawesi Utara, di Banyuwangi. Semua kita sudah petakan. Itu yang terkait dengan komoditas emas ya," ujar Jeffri usai Coffee Morning CNBC Indonesia, di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Lebih lanjut, Jeffri membeberkan bahwa sebagian besar kegiatan pertambangan tanpa izin atau PETI di Indonesia berasal dari tambang rakyat yang umumnya ber komoditas emas.

Menurut dia, Ditjen Gakkum telah memetakan lokasi-lokasi para pelaku tambang ilegal, baik yang sama sekali tidak memiliki izin maupun yang memiliki izin tetapi melakukan pelanggaran terhadap norma yang berlaku.

"Nah kita juga sudah petakan juga di mana sih spot-spot pelaku-pelaku tambang ilegal dari mereka yang punya izin, yang melakukan pertama setidaknya dengan norma. Kita sudah petakan itu semua," katanya.

Ia pun menegaskan langkah selanjutnya setelah pemetaan wilayah tambang ilegal dilakukan adalah kehadiran negara dalam bentuk penindakan. Menurutnya, pemerintah tidak perlu diajak turun langsung ke lapangan untuk melihat praktik tambang ilegal, sebab penegakan hukum akan dilakukan secara sistematis berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan.

Oleh karena itu, Jeffri menilai pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan tambang ilegal. Setidaknya, apabila masyarakat menemukan adanya pelanggaran hukum sebaiknya dilaporkan kepada pihak berwenang.

"Nah artinya apa? Kalau melihat ada pelanggaran hukum atau tambang ilegal, jangan dibahas di ruang publik saja. Tapi harus menyampaikan kepada kementerian. Karena yang kita butuh ini bukan bagaimana orang pandai berbicara soal tata cara penanganan, tapi bagaimana eksekusi supaya itu bisa diselesaikan. Harus ada outputnya," tambahnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]