Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengklaim rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana telah tuntas dilakukan dan ditargetkan produksi padi meningkat pada tahun 2026.

Gubernur Sumbar mengatakan rehabilitasi lahan sawah yang tuntas dikerjakan itu untuk kategori ringan dan sedang, sementara untuk rusak berat, masih dalam tahap pengerjaan.

"Selanjutnya kami akan mulai bergerak ke tahap lanjutan, termasuk penanganan lahan rusak berat dan sawah yang hilang," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (15/5/2026).

Dia menyampaikan percepatan rehabilitasi lahan itu sesuai dengan arahan Menteri Pertanian RI, karena dengan adanya rehabilitasi lahan sawah ini, ditargetkan produksi padi di Sumbar bisa ditingkatkan.

Menurutnya adapun total anggaran yang dikucurkan Kementerian Pertanian untuk rehabilitasi lahan rusak ringan dan sedang di Sumbar ini berjumlah sebesar Rp32,9 miliar.

“Jadi, tahapan berikutnya, untuk kategori rusak berat dan hilang semoga bisa cepat juga, itu sedang kami koordinasikan,” tegasnya.

Kendati demikian, Mahyeldi juga mengingatkan akan ancaman baru yang juga perlu segera diantisipasi seluruh pihak terkait, yakni potensi musim kering dan dampak El Nino yang diperkirakan mulai terasa pada akhir Juni hingga Juli mendatang. Menurutnya, mempercepat proses tanam bisa menjadi solusi.

“Belum lama inj Sekjen menekankan kepada kami agar segera melakukan pemetaan dan langkah antisipasi menghadapi musim kering atau El Nino. Penanaman harus dipercepat supaya panen tidak terganggu dan stok pangan tetap aman,” jelasnya.

Guhernur menilai tantangan terbesar saat ini justru pada penanganan lahan rusak berat dan sawah yang hilang akibat bencana. Dia menyebut terdapat sekitar 7.000 hektare lahan terdampak berat di Sumbar, termasuk lebih dari 4.000 hektare lahan yang hilang karena berubah menjadi aliran sungai atau tersapu longsor.

“Sebahagian dari lahan yang hilang itu, sekarang berubah menjadi sungai, ada juga yang benar-benar tergerus akibat lonsor. Karena itu, penanganannya perlu melibatkan lintas kementerian, tidak bisa hanya Kementerian Pertanian, tapi juga perlu melibatkan Kementerian PU dan kementerian lain. Inilah yang menjadi tatangan kita saat ini,” tegasnya.

Mahyeldi mengungkap, seluruh data tentang kerugian serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah dituangkannya dalam dokumen R3P atau Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Menurutnya dokumen tersebut telah diserahkan ke pemerintah pusat melalui BNPB. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu teknis penanganan dan besaran dukungan anggarannya dari pemerintah pusat.

“Kamu sudah gerakkan semua simpul, mulai dari kabupaten, provinsi sampai kementerian. Tinggal sekarang kepastian anggaran. Mudah-mudahan Mei ini sudah mulai terlihat titik terang,” jelas Mahyeldi.

Dia juga mengingatkan potensi banjir dan longsor masih mengancam sejumlah daerah. Apalagi, saat ini curah hujan di Sumbar masih tergolong tinggi.

“Di Agam kemarin masih terjadi longsor, jalan putus dan area pertanian terganggu. Karena itu kita harus bergerak cepat sekaligus meminimalisir risiko banjir dan longsor berikutnya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian RI, Tedy Dirhamsyah mengapresiasi kecepatan Sumbar dalam memulihkan lahan pertanian terdampak bencana. Bahkan, Sumbar menjadi provinsi dengan progres terbaik dibanding daerah terdampak lainnya Aceh dan Sumatra Utara.

Adapun untuk total lahan rusak ringan dan sedang di Sumbar mencapai 3.902 hektare dan progresnya terbilang tinggi. Secara nasional rata-rata baru sekitar 14%, tapi Sumbar sudah memenuhi target Mentan.

Dia bilang Kementerian Pertanian juga telah menyiapkan sejumlah program antisipasi kekeringan, mulai dari irigasi perpompaan hingga pembangunan sumur dalam untuk menghadapi ancaman El Nino.

"Peruntukan program antisipatif tersebut akan disesuaikan dengan usulan yang masuk dari daerah," ucap dia.

“Kami siap memfasilitasi. Silakan segera diusulkan. Ada program irigasi perpompaan, sumur air dalam dan lainnya yang telah disiapkan kementerian untuk menghadapi musim kemarau,” sambungnya.

Menurut Tedy capaian Sumbar tidak hanya sebatas percepatan tanam, tetapi juga sudah berhasil melakukan panen bahkan ekspor hasil pertanian. “Kemarin di Solok kami lihat sudah panen dan hasilnya diekspor. Jadi Sumbar bukan hanya tanam, tapi juga sudah panen. Ini yang menjadi perhatian Kementerian Pertanian,” sebutnya.

Di sisi lain, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis mengungkapkan bencana banjir dan longsor telah memukul sektor pertanian di wilayahnya secara serius.

Dikatakannya, total lahan sawah terdampak di Padang Pariaman mencapai 1.263,4 hektare, terdiri dari 446 hektare rusak ringan, 238,25 hektare rusak sedang, 450,7 hektare rusak berat, dan 100,5 hektare sawah hilang akibat terbawa arus sungai.

Selain itu, lahan jagung terdampak mencapai 570,35 hektare, dengan rincian 382,6 hektare rusak ringan, 71 hektare rusak sedang, 112,5 hektare rusak berat, dan 4,3 hektare lahan hilang.

“Untuk sawah rusak ringan seluruhnya sudah tertangani 100% sedangkan untuk lahan sawah yang rusak berat dan hilang sampai sekarang belum ada alokasi bantuan dari Kementerian Pertanian. Begitu juga lahan jagung yang terdampak. Kami berharap ini bisa segera,” tutupnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Badan Pengelola Geopark Meratus tengah menjalankan strategi transformasi kawasan berbasis keberlanjutan dengan mengonversi lahan bekas tambang menjadi area peternakan.

Hal ini sekaligus memperkuat sektor kuliner lokal sebagai pilar ekonomi alternatif di tengah dominasi industri ekstraktif.

Wakil Sekretaris Badan Pengelola Geopark Meratus, Theodorik Rizal Manik menyatakan kawasan yang membentang di pegunungan Meratus ini menghadapi dilema klasik, dimana sebagian arealnya merupakan zona pertambangan batu bara, intan, hingga emas yang secara ekologis rentan namun ekonomis potensial.

"Sebagian kawasan Geopark Meratus merupakan area tambang batu bara, intan, hingga emas. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk kita kelola secara berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).

Theodorik menjelaskan, pendekatan yang ditempuh adalah mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi melalui kolaborasi multipihak.

Lebih lanjut, kerja sama dengan Badan Restorasi Lingkungan Jerman (BGR), yang dikoordinasikan bersama Bappenas dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan diklaim menjadi tulang punggung program rehabilitasi lahan pascatambang.

"Kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk akademisi dari ITB, IPB, dan Unpad untuk merancang rehabilitasi lahan bekas tambang agar bisa dimanfaatkan kembali," terangnya.

Salah satu terobosan yang digulirkan adalah transformasi lahan bekas tambang menjadi area peternakan dengan menanam rumput gajah sebagai pakan ternak.

Menurutnya, model ini tidak hanya mengembalikan fungsi ekologis lahan tetapi juga membuka sumber penghidupan baru bagi masyarakat sekitar.

"Lahan bekas tambang bisa direhabilitasi dan dimanfaatkan untuk peternakan sapi atau kambing. Ini melibatkan masyarakat sekitar dan membuka peluang ekonomi baru," jelasnya.

Selain rehabilitasi lahan, Badan Pengelola Geopark Meratus juga memperkuat sektor kuliner melalui program Geofood yang menargetkan ekspor produk pangan khas Kalimantan Selatan seperti ketupat kandangan, soto Banjar, dan cabe hiyung ke pasar internasional.

"Kita ingin kuliner khas seperti ketupat kandangan, soto Banjar, dan cabe hiyung bisa dikenal hingga mancanegara. Jika permintaan meningkat, maka pelaku UMKM juga akan ikut berkembang," ujarnya.

Guna memperkokoh tata kelola, lembaga ini tengah melakukan restrukturisasi organisasi dengan membentuk divisi keuangan khusus untuk mengelola hibah dan bantuan internasional secara lebih transparan dan akuntabel.

Adapun, dia menuturkan visi jangka panjang Geopark Meratus bukan sekadar mengembangkan destinasi wisata, melainkan menciptakan model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Geopark ini bukan hanya tentang pariwisata, tetapi juga tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG — Petani di Provinsi Sumatra Barat mulai melakukan penanaman padi kembali setelah pemulihan lahan terdampak bencana alam dilakukan secara bertahap.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan luas lahan yang terdampak bencana di Sumbar lebih kurang mencapai 7.000 hektare. Sementara untuk kategori ringan dan sedang sekitar 3.902 hektare. Data terkini memperlihatkan rehabilitasi sudah mencapai sekitar 62% dan yang sudah ditanami hampir 50%.

"Pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana ini harus dilakukan lebih cepat. Bagi yang sudah pulih lahannya, sudah bisa ditanami padi kembali. Kenapa diminta olah kembali sejak dari sekarang, karena mengantisipasi potensi kekeringan seperti yang diungkapkan BMKG," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).

Dia menyampaikan pemerintah daerah akan terus mendorong upaya percepatan tanam agar lahan yang telah dipulihkan segera kembali produktif dan tidak terbengkalai.

“Penanaman kembali lahan yang telah dipulihkan harus cepat, supaya ketersediaan pangan, khususnya beras tetap aman,” tegasnya.

Selain percepatan tanam, lanjut Mahyeldi, langkah antisipasi terhadap kekeringan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah menindaklanjuti arahan Kementerian Pertanian dengan memetakan wilayah rawan kekeringan agar musim tanam tidak terganggu.

“Arahan Pak Sekjen segera kami tindak lanjuti supaya pada Agustus nanti tidak terdampak kekeringan dan kita bisa panen tepat waktu,” sebutnya.

Dengan langkah tersebut, dia mengemukakan Sumbar diharapkan dapat terus mendukung target nasional swasembada pangan melalui percepatan rehabilitasi lahan dan optimalisasi areal pertanian produktif.

Mahyeldi bilang sebagai bentuk keseriusan pemerintah mendorong penanaman padi kembali ini, telah ada Gerakan Tanam Serempak 50.000 hektare yang dilaksanakan di berbagai daerah secara nasional, termasuk di Sumbar.

Mahyeldi menjelaskan program nasional yang dilaksanakan secara serentak di 25 provinsi ini menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan, khususnya di tengah ancaman kekeringan yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.

"Kami optimistis dengan cara ini pertanian kembali bangkit, meski ada ribuan hektare sawah mengalami kerusakan. Tetapi kami akan terus mempercepat rehabilitasi dan percepatan tanam, agar kondisi pertanian bisa pulih kembali," sebut dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti menjelaskan, total 50.000 hektare lahan yang ditanami terdiri atas 5.000 hektare lahan Cetak Sawah Rakyat (CSR), 43.000 hektare lahan Optimasi Lahan (Oplah), serta lahan terdampak bencana di Sumbar yang telah direhabilitasi.

“Lahan yang sudah siap tanam harus segera ditanami. Tidak boleh menunggu terlalu lama karena nanti kembali ditumbuhi semak dan tidak produktif,” tegasnya.

Menurutnya, percepatan tanam merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Bupati Agam, Benni Warlis menyampaikan pemulihan sawah terdampak bencana di daerahnya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama akibat ancaman longsor susulan.

Dari sekitar 1.700 hektare lahan terdampak, sebagian telah mulai kembali ditanami dan kini memasuki usia tanam sekitar satu bulan. Proses rehabilitasi dilakukan melalui pola padat karya dengan skema bantuan yang langsung ditransfer ke rekening kelompok tani tanpa perantara.

“Dana bantuan langsung masuk ke rekening kelompok tani. Mereka mengelola sendiri, termasuk menyewa alat. Jadi perputaran ekonomi langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Kendati demikian, Bupati melihat ancaman sedimentasi dari perbukitan saat hujan deras masih berpotensi menimbun kembali sawah yang telah diperbaiki. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Agam mengusulkan tambahan alat berat, khususnya ekskavator mini, agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan kerusakan tidak kembali meluas.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, mulai melakukan rehabilitasi lahan persawahan yang terdampak bencana banjir di kawasan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Senin (20/4/2026).

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan bencana alam yang terjadi pada November 2025 lalu telah memberikan dampak yang cukup parah bagi lahan sawah. Oleh karena itu, revitalisasi atau pemulihan diperlukan untuk memastikan lahan dapat kembali dikelola.

“Rehabilitasi lahan persawahan masyarakat ini merupakan bantuan dari kementerian yang sampai ke Kota Padang sekitar satu minggu yang lalu, dan ini sudah langsung dikerjakan," katanya dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Dia menyampaikan pemerintah kota akan mendorong percepatan penyelesaian pekerjaan agar lahan bisa segera kembali produktif dan dimanfaatkan oleh petani.

“Mudah-mudahan ini secepatnya bisa diselesaikan, kemudian lahannya bisa kembali subur. Baik melalui pengolahan tanah, maupun perbaikan irigasi dan hal lainnya agar hasilnya maksimal,” ujar dia.

Fadly Amran juga menyoroti kondisi para petani yang terdampak cukup berat pascabencana, di mana sebagian lahan tertimbun material dan sebagian lainnya mengalami kerusakan yang signifikan.

Oleh karena itu, dia meminta jajaran terkait, mulai dari dinas hingga kecamatan, untuk memberikan perhatian penuh serta membantu meringankan beban para petani yang terdampak.

“Saya minta kepada dinas terkait dan camat agar benar-benar memperhatikan kondisi para petani ini. Selama beberapa bulan pascabencana, mereka tentu mengalami kesulitan dan harus mencari alternatif penghidupan. Maka percepatan rehabilitasi ini sangat penting,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yulian, menyebutkan bahwa program rehabilitasi ini menyasar lima kelompok tani dengan luas lahan mencapai 102 hektare.

“Penerima manfaat rehab ini sebanyak lima kelompok tani dengan luas 102 hektare, dengan total anggaran sebesar Rp1,3 miliar lebih,” jelasnya.

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengancam bakal menarik dana bantuan pemulihan lahan terdampak bencana alam di Provinsi Sumatra Barat setelah mendapati lambatnya penanganan sawah terdampak bencana.

Amran menyampaikan anggaran rehabilitasi untuk penanganan atau pemulihan lahan terdampak bencana sejatinya sudah ada sejak awal tahun. Tetapi realisasi di Lubung Alung belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan.

Dia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah bergerak cepat sejak awal bencana terjadi, termasuk menyalurkan berbagai bantuan untuk percepatan pemulihan sektor pertanian. Namun, implementasi di daerah yang masih tersendat akibat persoalan birokrasi dan koordinasi.

“Anggaran sudah ada sejak Januari di provinsi. Kami minta provinsi dan kabupaten segera kolaborasi menyelesaikan dalam waktu singkat. Tetapi yang kami lihat di lapangan masih lambat,” katanya.

Amran mengungkapkan pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran besar untuk pemulihan di wilayah terdampak. Untuk rehabilitasi sawah rusak seluas sekitar 7.000 hektar di Sumbar, seluruh pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Seperti hal di Sumbar, lanjutnya, bantuan dari Kementerian Pertanian mencapai Rp455 miliar. Artinya tidak ada alasan untuk lambat, dalam penanganan lahan sawah yang terdampak bencana alam itu.

Dia menilai lambannya penanganan lebih disebabkan oleh rantai birokrasi yang terlalu panjang serta lemahnya komunikasi antar level pemerintahan. Padahal, menurutnya, pencairan anggaran dari pusat telah dilakukan secara cepat begitu permintaan daerah disampaikan.

“Pusat begitu ada permintaan langsung kami cairkan. Tetapi di bawah ini mungkin masih berproses terlalu lama. Ini yang harus diperbaiki,” sebutnya.

Melihat kondisi tersebut, Amran memberikan peringatan tegas kepada jajaran pemerintah daerah agar segera mempercepat pekerjaan di lapangan, dan dia juga meminta seluruh proses rehabilitasi sawah dapat diselesaikan dalam waktu maksimal satu bulan.

“Tadi sudah berjanji satu bulan selesai. Kalau tidak serius, bantuan berikutnya saya tarik kembali ke pusat dan kami pindahkan ke daerah yang lebih siap,” tegasnya.

Mentan bahkan menekankan bahwa penanggung jawab kegiatan di lapangan harus memastikan pekerjaan berjalan tanpa jeda hingga tuntas. “Penanggung jawab jangan pulang sebelum selesai. Ini peringatan terakhir,” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG PARIAMAN — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperingatkan akan menarik anggaran pemulihan lahan sawah terdampak bencana banjir di Sumatra Barat jika penanganan di daerah tidak dipercepat.

Peringatan tersebut disampaikan setelah ia meninjau Desa Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, yang menjadi salah satu wilayah terdampak.

Amran menyebut anggaran rehabilitasi lahan sawah telah tersedia sejak awal tahun, tetapi realisasi di lapangan dinilai belum optimal.

“Anggaran sudah ada sejak Januari di provinsi. Kami minta provinsi dan kabupaten segera kolaborasi menyelesaikan dalam waktu singkat. Tetapi yang kami lihat di lapangan masih lambat,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi sekitar 7.000 hektare sawah terdampak di Sumatra Barat, dengan total bantuan dari Kementerian Pertanian mencapai Rp455 miliar.

Amran menilai lambatnya penanganan disebabkan kendala birokrasi dan koordinasi di tingkat daerah, meski pencairan anggaran dari pusat telah dilakukan secara cepat.

“Pusat begitu ada permintaan langsung kami cairkan. Tetapi di bawah ini mungkin masih berproses terlalu lama. Ini yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Dia meminta pemerintah daerah mempercepat proses rehabilitasi dan menargetkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.

“Tadi sudah berjanji satu bulan selesai. Kalau tidak serius, bantuan berikutnya saya tarik kembali ke pusat dan kami pindahkan ke daerah yang lebih siap,” tegasnya.

Amran juga meminta penanggung jawab di lapangan memastikan pekerjaan berjalan hingga tuntas tanpa jeda.

“Penanggung jawab jangan pulang sebelum selesai. Ini peringatan terakhir,” sambungnya.

Dalam kunjungan tersebut, Amran juga menyoroti lambatnya aktivitas pemulihan, termasuk petani yang baru mulai menggarap sawah saat kunjungan berlangsung.

“Jangan sampai alat berat turun hanya saat kami datang. Ini tidak boleh terjadi lagi. Kami ini pelayan rakyat dengan tugas memastikan mereka bisa segera kembali tanam dan berproduksi,” ujarnya.

Dia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen memulihkan seluruh lahan pertanian terdampak sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Insya Allah seluruh sawah rusak menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diselesaikan. Tapi daerah juga harus gerak cepat,” katanya.

Untuk mempercepat proses, Kementerian Pertanian mengerahkan bantuan alat dan mesin pertanian serta mendorong koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam perbaikan jaringan irigasi.

Bisnis.com, SOLOK - Kementerian Pertanian (Kementan) mulai melakukan rehabilitasi 10.000 hektare lahan sawah yang terdampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatra Barat.

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian mengatakan mengawali tahun ini Mentan Amran Sulaiman memutuskan untuk memulai melakukan rehabilitasi lahan sawah di Sumatra yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Khusus di Sumbar saya datang langsung ke Kabupaten Solok ini, data yang kami terima total kerusakan lahan sawah di seluruh daerah di Sumbar mencapai 6.451 hektare. Rehabilitasi ini akan kami lakukan secara bertahap,” katanya, Kamis (15/1/2026).

Dia menjelaskan dari 6.451 hektare lahan sawah yang terdampak itu, terdapat rusak ringan 2.802 hektare, rusak sedang 822 hektare, dan rusak berat 2.827 hektare. Untuk tahapan I ini rehabilitasi lahan ditargetkan untuk sawah yang rusak ringan dengan luas 1.247 hektare, dan hal ini ada di Kabupaten Solok.

“Kabupaten Solok memiliki lahan sawah yang terluas terdampak bencana alam dibandingkan kabupaten dan kota lainnya. Jadi, secara bertahap rehabilitasi ini untuk Tahap I dimulai untuk 1.247 hektare,” jelasnya.

Menurutnya pendataan lahan sawah terdampak bencana alam ini, belum merupakan angka final, karena masih ada di sejumlah daerah masih melakukan pendataan dan verifikasi di lapangan, serta melengkapi administrasi lainnya, sehingga data jumlah kerusakan lahan sawah ini akan terus diperbarui.

Sam Herodian juga menyebutkan untuk lahan sawah yang direhabilitasi ini ada beberapa proses yang dilakukan, mulai dari pengerukan pasir yang masuk ke lahan sawah yang ketebalannya mencapai 50 cm, hingga nanti melakukan membajak sawah kembali.

“Jadi kondisi lahan sawah yang dipenuhi tanah dan pasir ini, kami keruk dulu. Nanti tanahnya diolah lagi dengan cara dibajak sampai ke lumpur. Dengan hal ini, ketika ditanami padi kembali, insyaallah kualitas tanaman padi tetap bagus,” tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto menyampaikan dari sisi pembiayaan untuk rehabilitasi lahan sawah ini, Kementerian Pertanian telah menyiapkan alokasi anggaran eksisting rehabilitasi lahan sawah nasional seluas 10.000 hektare dengan nilai Rp148,53 miliar.

Dikatakannya anggaran tersebut akan direvisi dan dialokasikan untuk menangani rehabilitasi lahan sawah dengan tingkat kerusakan sedang di wilayah terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatra, termasuk di Sumbar.

“Selain itu, tersedia anggaran kegiatan optimasi lahan di tiga provinsi sebesar Rp310 miliar untuk menangani rehabilitasi dengan tingkat kerusakan ringan,” ujarnya.

Menurutnya kegiatan rehabilitasi lahan sawah tersebut meliputi perapihan pematang, normalisasi saluran irigasi tersier, primer, dan sekunder, perbaikan bangunan irigasi seperti pintu air dan box bagi, serta pekerjaan olah lahan.

Sebagai bagian dari dukungan konkret, Kementan juga menyalurkan berbagai bantuan sarana produksi pertanian, mulai dari pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, hingga bantuan sembako.

“Jadi sesuai arahan dari Mentan Amran, kami perlu memastikan seluruh bantuan yang dijanjikan kepada pemerintah daerah telah direalisasikan secara tepat sasaran,” sebutnya.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Arry Yuswandi mengatakan adanya kegiatan rehabilitasi lahan sawah oleh Kementan ini, diharapkan dapat mendongkrak pergerakan perekonomian daerah. Terlebih, di Kabupaten Solok merupakan penghasil beras premium yakni Beras Solok terbesar di Sumbar.

“Tahap awal ini Kementan melakukan rehabilitasi untuk lahan sawah yang rusak ringan, sembari nanti pendataan lahan sawah terus diperbarui,” katanya.

“Kami dari pemerintah daerah tentu menaruh harapan yang besar adanya rehabilitasi lahan sawah dari Kementan ini, agar perekonomian petani kembali bergairah. Karena yang dilakukan Kementan ini tidak hanya melakukan pemulihan lahan, tapi juga turut memberikan bantuan untuk kebutuhan pertanian,” sambung Arry.

Menurutnya melihat dari adanya kepedulian dari Kementan yang dilengkapi dengan bantuan mulai dari pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, hingga bantuan sembako itu, turut membuat petani bersemangat untuk mengolah lahan sawah kembali pascabencana ini.

“Wilayah Nagari/Desa Salayo ini juga terdampak bencana alam pada Desember 2025. Selain ada belasan rumah yang terdampak, lahan sawah juga ikut terdampak, bahkan yang terluas lahan sawah rusak itu ya di Kabupaten Solok ini, ungkapnya.

Oleh karena itu, Arry berharap petani turut mendukung kegiatan rehabilitasi lahan sawah yang dilakukan Kementan ini, sehingga target rehabilitasi lahan sawah ini bisa terealisasi dengan baik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat kerusakan signifikan pada sektor pertanian akibat banjir dan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra.

Berdasarkan pendataan awal, sekitar 70.000 hektare lahan pertanian terdampak, dengan sekitar 11.000 hektare di antaranya mengalami kerusakan berat atau puso di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan lahan yang mengalami puso tidak lagi dapat langsung ditanami lantaran mengalami perubahan fisik yang berat.

Pemerintah menyiapkan langkah pemulihan melalui program cetak sawah baru guna menjaga keberlanjutan produksi pangan.

“Lahan yang mengalami puso ini sudah tidak berbentuk sawah lagi. Untuk itu, Kementerian Pertanian akan melakukan perbaikan melalui program cetak sawah, termasuk penyediaan benih dan alat mesin pertanian agar lahan bisa kembali produktif,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (1/1/2026).

Sudaryono menjelaskan pemulihan lahan sawah akan dilakukan secara bertahap seiring dengan proses pembersihan dan rehabilitasi wilayah terdampak.

Nantinya, Kementan akan melakukan pendataan lebih rinci mulai awal Januari 2026 untuk memastikan tingkat kerusakan serta kebutuhan intervensi di setiap daerah.

Kendati demikian, Sudaryono menyampaikan bahwa tidak seluruh lahan terdampak mengalami gagal panen. Untuk sawah yang hanya terendam sementara atau mengalami gangguan akses distribusi, Kementan akan memberikan pendampingan agar aktivitas produksi dapat kembali berjalan normal.

Selain tanaman pangan, dampak bencana juga dirasakan pada subsektor peternakan. Adapun saat ini, Kementan tengah melakukan pendataan terhadap ternak ayam, sapi, dan kambing yang terdampak banjir di wilayah Sumatra.

“Untuk peternakan yang mengalami kerusakan akibat bencana, Kementan akan menyiapkan bantuan pemulihan pascabencana, termasuk bantuan ternak, pakan, dan sarana pendukung lainnya agar usaha peternakan masyarakat bisa bangkit kembali,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sudaryono menambahkan penanganan sektor pertanian pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan darurat, tetapi juga menyangkut perlindungan sumber penghidupan petani dan peternak serta stabilitas ketahanan pangan nasional.

“Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada masa darurat harus berjalan, tetapi negara juga harus memastikan lahan dan usaha pertanian bisa segera pulih agar petani dan peternak dapat kembali berproduksi,” ujarnya.

Dalam upaya pemulihan tersebut, Kementan menyatakan perlu adanya kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah daerah maupun organisasi petani, agar perbaikan lahan dan peternakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan pemerintah mempercepat pemulihan sektor pertanian hingga peternakan pascabencana di wilayah Sumatera agar kembali berproduksi.

Ditemui dalam pelepasan bantuan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk korban bencana Sumatera di Jakarta, Rabu (31/12/2025), Sudaryono menyampaikan berdasarkan pendataan awal, sekitar 70 ribu hektare lahan pertanian terdampak bencana, dengan sekitar 11 ribu hektare di antaranya mengalami puso akibat kerusakan berat.

“Lahan yang mengalami puso ini sudah tidak berbentuk sawah lagi. Untuk itu, Kementerian Pertanian akan melakukan perbaikan melalui program cetak sawah, termasuk penyediaan benih dan alat mesin pertanian agar lahan bisa kembali produktif,” kata Sudaryono.

Wamentan Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menuturkan berbagai langkah strategis untuk memulihkan lahan sawah dan sektor peternakan yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sudaryono yang juga merupakan Ketua Umum HKTI mengatakan pemulihan lahan sawah akan dilakukan secara bertahap seiring proses pembersihan dan rehabilitasi wilayah terdampak pascabencana. Pendataan rinci terhadap kondisi lahan pertanian yang rusak akan dilakukan mulai awal Januari 2026.

Ia menjelaskan, untuk lahan pertanian yang terdampak namun tidak mengalami gagal panen, seperti terendam banjir sementara atau terganggu akses distribusinya, Kementerian Pertanian akan melakukan pendampingan agar aktivitas produksi dapat kembali berjalan normal.

Selain sektor tanaman pangan, Kementerian Pertanian juga melakukan pendataan terhadap dampak bencana pada subsektor peternakan, meliputi ternak ayam, sapi, dan kambing. “Untuk peternakan yang mengalami kerusakan akibat bencana, Kementerian Pertanian akan menyiapkan bantuan pemulihan pascabencana, termasuk bantuan ternak, pakan, dan sarana pendukung lainnya agar usaha peternakan masyarakat bisa bangkit kembali,” ujarnya.

Wamentan menegaskan penanganan sektor pertanian pascabencana merupakan bagian dari komitmen negara untuk melindungi sumber penghidupan petani dan peternak. “Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada masa darurat harus berjalan, tetapi negara juga harus memastikan lahan dan usaha pertanian bisa segera pulih agar petani dan peternak dapat kembali berproduksi,” ujarnya.

Sudaryono juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan bencana, baik pada tahap kedaruratan maupun pemulihan. “Pemulihan pertanian tidak bisa dilakukan sendiri. Kementerian Pertanian akan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta organisasi petani seperti HKTI agar perbaikan sawah dan peternakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran,” katanya.

Melalui langkah-langkah tersebut, Sudaryono berharap pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera dapat berjalan optimal dan berkontribusi pada keberlanjutan ketahanan pangan nasional.

Bisnis.com, SEMARANG – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah menanggapi isu tambang ilegal di kawasan Gunung Slamet yang viral di media sosial. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Agus Sugiharto membantah adanya aktivitas penambangan ilegal di lokasi tersebut.
"Kalau penambangan ilegal itu tidak benar. Jadi video-video yang beredar di awal itu adalah potongan dari Google Earth di tahun 2017-2018 di mana pada waktu itu ada kegiatan eksplorasi panas bumi," terang Agus pada Senin (15/12/2025).
Agus menjelaskan bahwa video yang beredar di awal dan memicu polemik adalah potongan dari Google Earth di tahun 2017-2018. Potongan gambar yang beredar di media sosial tersebut merekam kegiatan eksplorasi panas bumi yang dilakukan oleh PT Sejahtera Alam Energi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) seluas 24,6 hektare (Ha).
Selama eksplorasi pada 2015-2018, dilakukan pengeboran tiga sumur eksplorasi yang berakhir pada 2023 silam. Hingga 2024, lahan bekas eksplorasi disebut sudah direhabilitasi di bawah pengawasan Kementerian Kehutanan. Kegiatan rehabilitasi mencakup penanaman 9.500 tanaman endemik dan 1.000 bibit tanaman pelindung.
Dinas ESDM Jateng berkomitmen bahwa pertambangan harus sesuai regulasi dan berwawasan lingkungan. Pelaku usaha yang berizin wajib menerapkan kaidah Good Mining Practice, melaksanakan reklamasi pascatambang, serta berkontribusi dalam memberdayakan masyarakat lokal.
Terkait pertambangan di Gunung Slamet, Agus menjelaskan bahwa saat ini terdapat lima usaha pertambangan skala kecil di wilayah sekitar Gunung Slamet. Izin dari kelima usaha tersebut dipastikan berada di luar kawasan hutan lindung Gunung Slamet.
Lima usaha pertambangan skala kecil diketahui dilakukan oleh CV Smart Indo Cipta yang berjarak 19,4 KM dengan status tidak aktif, PT Saka Bumi Gandapata yang berjarak 9,8 KM dengan status tidak aktif, CV Krakatau Indah berjarak 18,8 KM dengan status aktif, PT Keluarga Sejahtera Bumindo 9,78 KM dengan status aktif terbatas dan dalam pengawasan, serta PT Dinar Batu Agung berjarak 12,3 KM dengan status diberhentikan sementara untuk perbaikan teknis dan lingkungan.
“Kami memastikan bahwa kelima izin pertambangan tersebut berada di luar kawasan zona lindung. Dan ini dilakukan pengawasan ketat, serta dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran, dengan tujuan utama keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” jelas Agus.
Lebih lanjut, Agus menyebut bahwa surat penghentian sementara aktivitas pertambangan PT Dinar Batu Agung telah dikeluarkan sejak 4 November 2025 lalu, sampai ada perbaikan teknis dan lingkungan yang saat ini sedang dalam pengawasan. Jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya hingga batas waktu yang ditentukan, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pemberhentian yang kedua. Atau nantinya akan dilakukan usulan pencabutan izin ke kementerian terkait.
“Kalau tidak bisa berarti kita mengusulkan pencabutan kepada menteri, karena surat izin yang dikeluarkan oleh menteri ya. Jadi, kalau Gubernur tidak bisa mencabut keputusan berada di menteri,” jelas Agus.(Fadya Jasmin Malihah & Muhammad Robith Faizi )

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk rehabilitasi lahan kritis di daerah aliran sungai (DAS) dan mengevaluasi pengelolaan hutan di area terdampak banjir di Sumatra, meski sebagian besar di areal penggunaan lain (APL).

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/11/2025) menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di tiga provinsi di Sumatra berada di enam DAS, yaitu DAS Krueng Geukuh, DAS Krueng Pasee, DAS Krueng Keureto yang didominasi oleh APL.

Hal serupa juga ditemukan di Sumatra Utara dengan DAS Kolang, DAS Sibuluan, DAS Aek Pandan, DAS Badiri dan DAS Garoga. Sementara di Sumatra Barat, banjir terjadi di DAS Anai, Antokan, Banda Gadang, Masang Kanan, Masang Kir, dan Ulakan Tapis.

"Tentunya kami akan terus meningkatkan mitigasi yang nantinya kita akan sampaikan kepada pemerintah daerah dan kami juga akan mengevaluasi terhadap pengelolaan hutan walaupun tadi sebagian besar adalah di APL yang itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah," kata Rohmat, dikutip dari Antara.

"Tetapi kami juga akan melakukan evaluasi dan kami akan mendorong pengelolaan hutan yang bisa meminimalkan risiko terjadinya banjir dan tanah longsor," tambahnya.

Dia memastikan Kemenhut terus memperkuat langkah pengelolaan DAS secara menyeluruh sebagai respons atas meningkatnya kejadian banjir di berbagai wilayah.

Upaya yang ditempuh meliputi identifikasi titik rawan di hulu DAS, percepatan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan kritis, serta pelaksanaan revegetasi di sempadan sungai dan lereng curah untuk meningkatkan stabilitas lahan.

Selain itu, pengawasan terhadap perubahan tata guna lahan diperketat guna memastikan pemanfaatan ruang tetap sesuai fungsi ekologisnya.

Kemenhut mencatat bahwa kejadian banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Langkat di Provinsi Aceh; Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Selatan di Sumatra Utara pada 25–27 November 2025 dipicu oleh curah hujan ekstrem yang mencapai lebih dari 150 mm per hari.

Hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa hari menyebabkan debit air melebihi kapasitas tampung sungai. Kondisi tersebut diperparah oleh perubahan tutupan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan hutan, sehingga meningkatkan laju sedimentasi dan menurunkan kapasitas sungai dalam menyalurkan aliran permukaan.

Di Aceh Utara, banjir yang dipicu curah hujan tinggi dan kondisi lahan yang tidak mampu meresapkan air telah mengakibatkan 3.507 warga mengungsi serta merendam ratusan hektare sawah dan tambak.

Sementara itu, di Kabupaten Langkat, banjir tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, termasuk robohnya Jembatan Titi Cempedak dan terputusnya akses Jalan Lintas Sumatera Utara–Aceh, sehingga menghambat mobilitas masyarakat.

Adapun di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Selatan, banjir yang terjadi secara tiba-tiba akibat hujan berkepanjangan dan sedimentasi di hulu sungai menimbulkan 15 korban jiwa, kerusakan luas pada permukiman, serta gangguan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia berkomitmen merehabilitasi sekitar 12 juta hektare lahan kritis dengan mengandalkan perdagangan kredit karbon sebagai sumber pembiayaan.

Hal ini dikemukakan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyusul ditawarkannya 13 juta kredit karbon dari sektor kehutanan dalam ajang Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Belem, Brasil pada 10–21 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan International Voluntary Carbon Market (ICVCM) untuk mengembangkan pasar karbon.

“Pemerintah memiliki komitmen untuk merehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis di Indonesia. Kami akan menindaklanjuti komitmen tersebut dengan mendorong kerja sama internasional agar skema kredit karbon dapat membantu pembiayaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis,” kata Rohmat kepada wartawan di sela-sela Global Carbon Summit 2025 di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Rohmat mengemukakan bahwa skema perdagangan kredit karbon merupakan salah satu upaya untuk mengakomodasi pembiayaan internasional dalam membantu rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Selain mekanisme ini, pemerintah juga mengandalkan APBN dan keterlibatan sektor swasta.

“Pemerintah daerah juga akan dilibatkan karena sekitar 50% lahan kritis berada di luar kawasan hutan (APL), yang menjadi tanggung jawab mereka. Selain itu, partisipasi CSR pihak swasta serta inisiatif masyarakat akan ditingkatkan,” tambahnya.

Rohmat tidak memerinci potensi nilai pembiayaan yang berpotensi diperoleh Indonesia melalui perdagangan kredit karbon. Namun Kementerian Kehutanan meyakini kredit karbon dari sektor kehutanan dapat dibanderol dengan harga tinggi karena memiliki integritas.

Pada kesempatan tersebut, Rohmat kembali menyampaikan komitmen pemerintah untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat dalam 4 tahun ke depan atau hingga 2029. Saat ini terdapat Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat yang bertugas melakukan verifikasi terhadap masyarakat hukum adat sebelum kawasan hutan adat ditetapkan.

Selain itu, Kementerian Kehutanan selama hampir sepuluh tahun terakhir telah menetapkan 8,32 juta hektare lahan perhutanan sosial yang memberikan akses kelola kepada kelompok tani hutan.

Rohmat mengemukakan pengembangan skema kredit karbon ke depan akan melibatkan kelompok tani hutan dan masyarakat adat, sehingga kelompok ini dapat memperoleh manfaat secara langsung dari program tersebut.