Kami telah memitigasi melalui penyaluran tambahan di luar penyaluran reguler

Denpasar (ANTARA) -

“Kami telah memitigasi melalui penyaluran tambahan di luar penyaluran reguler,” kata Manager Komunikasi, Relasi dan CSR Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Ahad Rahedi di Denpasar, Bali, Selasa.

Ia merinci dari total penyaluran tambahan itu sebanyak 159.040 tabung atau setara 477 metrik ton disalurkan saat libur Tahun Baru Islam yang jatuh pada Selasa (16/6).

Alokasi itu mencapai 59 persen dari rata-rata konsumsi harian di Bali. Sedangkan sisanya sebanyak 258.160 tabung ditambah untuk menyambut Hari Raya Galungan yang puncaknya jatuh pada Rabu (17/6) dan Hari Raya Kuningan yang jatuh pada Sabtu (27/6).

Jumlah penyaluran tambahan itu mencapai hingga 95 persen dari rata-rata penyaluran harian.

Adapun rata-rata penyaluran harian LPG ukuran tiga kilogram di Bali pada Juni 2026 mencapai 270.568 tabung LPG subsidi.

Di sisi lain untuk layanan bahan bakar minyak (BBM), pihaknya akan melaksanakan penebalan stok sesuai kebutuhan dan pengecekan sarana fasilitas SPBU secara intensif termasuk pengecekan aspek kuantitas dan kualitas BBM.

Ahad juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena stok energi dalam kondisi aman dan tercukupi.

Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik memborong dan tetap membeli secara bijak sesuai kebutuhan.

Adapun LPG tiga kilogram subsidi dengan tabung melon berwarna hijau diperuntukkan kepada masyarakat miskin dan LPG non subsidi berwarna merah muda bagi masyarakat dengan ekonomi mampu.

"Masyarakat jangan mudah terpancing atas informasi yang belum tentu kebenarannya, jangan sampai kekhawatiran masyarakat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," imbuh Ahad.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Langkah pemerintah mengalihkan alokasi nafta untuk meningkatkan pasokan LPG domestik memunculkan tekanan baru bagi industri, di tengah ketergantungan impor bahan baku petrokimia yang masih tinggi dan rentan terhadap gangguan global.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprioritaskan pemenuhan LPG untuk kebutuhan rumah tangga, terutama LPG 3 kilogram, di tengah gangguan pasokan global akibat konflik di Timur Tengah.

Sekretaris Jenderal Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengatakan salah satu upaya pemenuhan tersebut adalah dengan optimalisasi kilang domestik. Hal ini termasuk pengalihan sebagian produksi dari propylene ke LPG dengan memanfaatkan bahan baku nafta di Kilang Balikpapan.

“RDMP Balikpapan yang menghasilkan propylene di mana produknya sebenarnya harganya lebih tinggi, produk ini dikurangi produksinya dan bahan baku nafta digeser untuk memperkaya produk LPG,” kata Rizwi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI yang dikutip melalui siaran daring, Jumat (10/4/2026).

Selain itu, pemerintah juga telah meminta kilang LPG swasta untuk mengutamakan penjualan ke PT Pertamina Patra Niaga.

“Kami instruksikan kilang LPG swasta agar prioritaskan penawaran ke Pertamina Patra Niaga. Tadinya produksinya dijual ke industri, tapi kami memberi usulan ke LPG swasta prioritas diberikan penawaran pertama ke Pertamina Patra Niaga,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga berburu pasokan LPG dari kawasan alternatif di Asia dan Asean untuk menutup potensi kekurangan dari Timur Tengah.

Terkait hal tersebut, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai langkah realokasi tersebut dapat membawa konsekuensi bagi sektor lain.

Dia menjelaskan, ketergantungan impor LPG Indonesia yang mencapai lebih dari 80% membuat pemerintah tidak memiliki banyak pilihan selain mengamankan pasokan domestik.

“Ini bukan solusi yang menghilangkan masalah, melainkan memindahkan tekanan,” ujarnya.

Dia menilai tekanan yang semula terkonsentrasi di sektor energi kini berpotensi bergeser ke industri, khususnya petrokimia dan turunannya. Dengan berkurangnya alokasi nafta untuk produksi petrokimia, termasuk polipropilena, pasokan bahan baku plastik domestik berisiko semakin ketat di tengah gangguan global.

Yusuf melanjutkan, hal tersebut dapat memicu tekanan berlapis mulai dari harga bahan baku makin naik, terganggunya produksi, hingga margin industri yang makin tertekan.

"Sektor makanan dan minuman, farmasi, hingga manufaktur ringan disebut menjadi kelompok paling rentan karena ketergantungan tinggi terhadap bahan plastik," katanya.

Dari sisi pelaku usaha, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) menilai dampak langsung pengalihan dari Kilang Balikpapan masih terbatas. Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono menyebut kilang tersebut saat ini belum memasok nafta untuk kebutuhan petrokimia domestik.

“Balikpapan kan belum menghasilkan untuk petrokimia, sebenarnya tidak ada masalah, impact-nya tidak ada,” ujarnya.

Namun, dia mengakui tekanan utama justru berasal dari ketergantungan impor bahan baku yang masih sangat tinggi.

Dia memaparkan, Indonesia saat ini hanya memiliki dua produsen petrokimia utama, sementara seluruh kebutuhan nafta masih bergantung pada impor, dengan sekitar 70% berasal dari Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz.

Gangguan di jalur tersebut memicu kelangkaan global dan lonjakan harga yang merambat hingga ke produk akhir.

“Kondisi ini tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Sehingga terjadi perubahan harga baik di naftanya sendiri sampai ke biji plastik sampai ke barang jadi plastik,” ujar Fajar.

Untuk mengatasi kelangkaan tersebut, Fajar mengatakan pelaku usaha mulai mencari sumber alternatif dari wilayah Amerika, Afrika, dan Asia Tengah.

Meski demikian, diversifikasi tersebut menghadapi kendala logistik. Fajar menjelaskan, waktu pengiriman dari beberapa daerah tersebut dapat mencapai 50 hari, jauh lebih lama dibandingkan 10 hingga 15 hari dari Timur Tengah.

“Sekarang kita dalam kondisi survival mode. Kita beroperasi dengan kondisi yang masih setara keekonomian yang masuk dan kita jualan juga sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Dalam kondisi tersebut, industri mulai menjajaki substitusi bahan baku, termasuk penggunaan LPG atau propane sebagai alternatif nafta. Secara teknis, opsi tersebut dinilai memiliki potensi seiring perkembangan teknologi produksi.

Namun, dia mengatakan saat ini LPG masih dikenakan bea masuk sebesar 5% yang membuatnya tidak kompetitif dibandingkan nafta. Fajar mengatakan, pihaknya juga telah meminta pemerintah untuk menghapuskan bea masuk tersebut.

“Kita sudah mengajukan ke pemerintah untuk dikaji ulang bagaimana LPG ini bisa digunakan sebagai bahan baku tanpa kena bea masuk,” kata Fajar.

Bisnis.com, GARUT - Warga di sejumlah wilayah Kabupaten Garut mulai mengeluhkan kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kilogram bersubsidi menjelang Lebaran 2026.

Keluhan tersebut mencuat di media sosial dan memicu Pemerintah Kabupaten Garut melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik distribusi untuk memastikan kondisi pasokan di lapangan.

Wakil Bupati Garut Putri Karlina mengatakan belum lama ini dia turun langsung meninjau ketersediaan gas subsidi di Pasar Andir, Kecamatan Bayongbong. Kunjungan tersebut dilakukan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setelah pemerintah daerah menerima banyak laporan warga yang mengaku kesulitan memperoleh LPG 3 kilogram.

Menurut Putri, sidak tersebut awalnya dijadwalkan berlangsung di Pasar Kadungora. Namun lokasi pemeriksaan dialihkan setelah pihaknya mencermati berbagai keluhan masyarakat di media sosial yang menyebutkan adanya persoalan distribusi gas di wilayah Bayongbong.

Dalam peninjauan tersebut, pemerintah daerah menemukan fenomena yang cukup kontras. Di tingkat pangkalan resmi, harga gas LPG 3 kilogram relatif masih mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun di tingkat pengecer atau warung kecil, harga gas melon justru melonjak tajam hingga mencapai Rp25.000 sampai Rp30.000 per tabung.

"Kesulitan ini membuat lonjakan harga hampir dua kali lipat dibandingkan harga normal di pangkalan resmi. Ini membuat masyarakat kecil, terutama pedagang kecil dan rumah tangga, terpaksa membeli gas dengan harga jauh lebih mahal karena stok di pangkalan sering kali sudah habis," kata Putri, Minggu (15/3/2026).

Putri menjelaskan, berdasarkan konfirmasi pemerintah daerah kepada pihak distribusi dari Pertamina, secara teknis pasokan LPG 3 kilogram ke wilayah Garut masih berada dalam kondisi aman. Data distribusi menunjukkan tidak ada pengurangan suplai dari pusat distribusi.

Namun demikian, masalah muncul di tingkat hilir distribusi. Sejumlah pangkalan dilaporkan cepat kehabisan stok sehingga masyarakat akhirnya mencari gas di pengecer kecil yang menjual dengan harga lebih tinggi.

“Kalau dari sisi suplai sebenarnya tidak ada masalah. Distribusinya normal. Tapi di lapangan masyarakat mengaku sulit mendapatkan gas di pangkalan sehingga mereka terpaksa membeli di warung dengan harga lebih mahal,” kata Putri.

Pemerintah daerah menduga fenomena ini berkaitan dengan praktik penimbunan skala kecil atau penjualan kembali oleh pihak tertentu menjelang meningkatnya kebutuhan rumah tangga menjelang Hari Raya Idulfitri.

Permintaan LPG bersubsidi biasanya melonjak pada periode menjelang Lebaran karena meningkatnya aktivitas memasak di rumah tangga maupun usaha mikro.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Putri menginstruksikan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kabupaten Garut segera melakukan koordinasi dengan agen distribusi, organisasi pengusaha migas daerah, serta pihak distribusi dari Pertamina.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan melibatkan Inspektorat dan membentuk tim pengawasan lapangan guna memastikan distribusi gas subsidi berjalan sesuai aturan. Langkah pengawasan ini ditujukan untuk mencegah praktik penimbunan maupun permainan harga di tingkat pengecer.

“Menjelang Lebaran biasanya kebutuhan meningkat. Karena itu pengawasan distribusi harus diperketat supaya gas subsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak,” ujar Putri.

Selain LPG, pemerintah daerah juga mencatat adanya kenaikan harga beberapa komoditas kebutuhan pokok lainnya di pasar tradisional. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah minyak goreng yang kini dijual sekitar Rp23.000 hingga Rp25.000 per liter, dari sebelumnya berada di bawah Rp20.000.

Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan akan terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok menjelang Lebaran guna menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan potensi lonjakan inflasi daerah.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menggelontorkan pasokan tambahan LPG 3 kilogram lebih dari 890 metrik ton ke seluruh provinsi di Kalimantan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Edi Mangun menyatakan langkah ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan distribusi energi rakyat menjelang Ramadhan dan Nyepi 2026.

"Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi LPG 3 kilogram dalam kondisi aman dan mencukupi. Extra dropping dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga di lapangan," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (14/2/2026).

Selain itu, korporasi pelat merah ini juga menggelar operasi pasar di berbagai titik strategis melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Edi menyebutkan inisiatif ini bertujuan memastikan masyarakat memperoleh akses LPG bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, guna mencegah praktik spekulasi harga yang kerap marak di momen-momen krusial.

Dia mengungkapkan pihaknya telah menerapkan sistem monitoring intensif melalui koordinasi dengan jaringan agen dan pangkalan resmi. Pengawasan lapangan diperkuat untuk memastikan penyaluran LPG bersubsidi tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan distribusi. Dengan demikian, subsidi energi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Namun, peran serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Pertamina mengimbau publik untuk membeli LPG 3 kilogram melalui pangkalan resmi dan menghindari pembelian dalam jumlah berlebihan yang berpotensi memicu ketidakseimbangan pasokan di tingkat hilir.

Adapun, dia menuturkan Pertamina membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan kendala distribusi atau indikasi penyimpangan harga. Keluhan dapat disampaikan melalui Pertamina Contact Center 135, email pcc135@pertamina.com, serta media sosial resmi @pertamina135.re.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membelanjakan anggaran untuk subsidi senilai total Rp281,6 triliun sepanjang 2025 atau pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan data realisasi APBN 2025 hingga 31 Desember yang disampaikan pada Kamis (8/1/2026), Kementerian Keuangan mencatat anggaran tersebut digunakan untuk subsidi barang energi dan nonenergi yang harganya ditetapkan lebih rendah melalui intervensi pemerintah. Realisasi belanja subsidi itu setara 91,4% dari pagu APBN dan berada di bawah proyeksi atau outlook sebesar Rp288,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, realisasi subsidi energi sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas global, nilai tukar, serta volume konsumsi. Sementara itu, subsidi nonenergi, khususnya pupuk, telah mengalami penyederhanaan regulasi agar penyalurannya lebih cepat dan tepat sasaran.

“Kalau subsidi energi tentu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam harga komoditas maupun kurs dan juga volume subsidinya. Sementara untuk yang non-energi seperti subsidi pupuk telah dilakukan penyederhanaan regulasi supaya pupuk bisa cepat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Suahasil dalam konferensi pers, dikutip Minggu (11/1/2026).

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja subsidi 2025 mengalami penurunan. Pada 2024, belanja subsidi tercatat mencapai Rp292,7 triliun. Meski demikian, secara volume, penyaluran berbagai jenis subsidi justru meningkat.

Sepanjang 2025, pemerintah menyalurkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar 18,97 juta kiloliter, tumbuh 4,7% secara year on year dibandingkan realisasi 2024. Subsidi LPG 3 kilogram mencapai 8,54 juta ton atau naik 3,9%. Subsidi listrik dinikmati oleh 42,8 juta pelanggan, meningkat 2,6% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, subsidi pupuk mencapai 8,1 juta ton atau naik 12,1%, dan subsidi perumahan menjangkau sekitar 278.900 rumah atau melonjak 39,5% dibandingkan 2024.

Secara historis, belanja subsidi menunjukkan tren kenaikan pada periode 2021—2024. Pada 2021, anggaran subsidi tercatat Rp241,1 triliun, meningkat menjadi Rp252,8 triliun pada 2022, Rp269,9 triliun pada 2023, dan mencapai Rp292,7 triliun pada 2024.

Untuk 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp318,8 triliun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025. Ketentuan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan presiden.

Di sisi lain, DPR meminta pemerintah mengkaji ulang skema subsidi agar lebih efisien dan tepat sasaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa permasalahan subsidi yang tidak tepat sasaran masih terjadi, termasuk dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

“Masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya di Indonesia mungkin yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kami lihat gimana perbaikannya. Kami simpulkan sih tadi dalam dua tahun ke depan kami akan redesign strategi subsidi sehingga betul-betul tetap sasaran,” ujar Purbaya, Kamis (4/12/2025).

Menurut Purbaya, perancangan ulang kebijakan subsidi akan mempertimbangkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan mengurangi subsidi bagi kelompok desil menengah ke atas dan mengalihkan manfaatnya kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

“Mungkin desil 8, 9, 10 subsidi akan dikurangi secara signifikan. Kalau perlu uangnya kami balikkan ke yang desil 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin gitu. Itu kira-kira utamanya itu dan itu perlu desain macam-macam karena terlibatkan BUMN-BUMN, Danantara,” ujarnya.

Pontianak (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memastikan ketersediaan pasokan LPG subsidi 3 kilogram di Kalimantan Barat tetap aman guna memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

"Saat ini memang terjadi peningkatan konsumsi LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, terutama di kabupaten wilayah hulu, seiring meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang Nataru," kata Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga, Edi Mangun, di Pontianak, Sabtu.

Ia menjelaskan, Pertamina memastikan pasokan LPG 3 kilogram di berbagai daerah, seperti Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Sintang, Sanggau, Landak, serta wilayah lainnya di Kalimantan Barat, tetap tersedia dan disalurkan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan pemerintah.

Menindaklanjuti peningkatan kebutuhan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengajukan penambahan kuota LPG 3 kilogram kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan telah disetujui penambahan dari kuota awal.

"Sebagai langkah cepat menjaga ketersediaan LPG di masyarakat, pada 16 Desember 2025 Pertamina telah melakukan extra dropping LPG 3 kilogram dengan total lebih dari 50.000 tabung, dengan prioritas penyaluran di wilayah hulu Kalimantan Barat," tuturnya.

Selain extra dropping, Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah daerah setempat juga melaksanakan operasi pasar LPG 3 kilogram di sejumlah titik, di antaranya di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Landak. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan sekaligus memudahkan akses LPG subsidi bagi masyarakat yang berhak.

Menurut Edi, Pertamina juga melakukan monitoring intensif terhadap penyaluran LPG 3 kilogram di seluruh pangkalan resmi. Pengawasan dilakukan melalui laporan harian, dokumentasi kondisi pangkalan, serta koordinasi aktif dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum guna memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran.

"Pertamina berkomitmen menjaga penyaluran LPG subsidi agar sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan," katanya.

Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa LPG 3 kilogram merupakan produk bersubsidi yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Harga penjualan di pangkalan resmi mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

"Masyarakat diimbau untuk membeli LPG 3 kilogram di pangkalan resmi serta tidak melakukan pembelian berlebihan agar ketersediaan LPG tetap terjaga selama periode Nataru," kata Edi.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk melaksanakan Rapat Terbatas (ratas) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada pukul 14.58 WIB.

Selain Purbaya terlihat sejumlah Menteri memasuki lingkungan Istana, mulai dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kepala BUMN Doni Oskaria, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Saat ditanya agenda pertemuan, Purbaya mengaku belum mengetahui secara detail materi yang akan dibahas dalam ratas tersebut.

“Kelihatannya ada yang berhubungan dengan [subsidi] LPG, saya belum tahu nanti lihat saja rapatnya seperti apa,” ujarnya sebelum memasuki Istana.

Adapun soal kemungkinan penambahan kuota LPG 3 kilogram, Purbaya membenarkan bahwa hal itu menjadi salah satu isu yang berpotensi dibahas dalam ratas.

“3 kg ya,” katanya singkat.

Lebih lanjut, ketika dikonfirmasi agenda rapat turut membahas tapi terkait kemungkinan pembahasan upah minimum provinsi (UMP) 2026, Purbaya menilai hal tersebut tidak termasuk agenda.

“Sepertinya tidak. Saya tidak tahu. Belum rapat ditanya,” katanya.

Saat disinggung mengenai anggaran bantuan bencana, Menkeu menjelaskan bahwa alokasi tersebut umumnya ada di Kementerian Sosial.

“Ada biasanya di Kemensos, kalau mereka kurang ya kita tambah. Biasanya mereka ada anggaran bencana ya,” ujarnya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Program pasar murah yang dijalankan oleh berbagai instansi pemerintah menimbulkan persaingan dan tantangan bagi keberlangsungan Koperasi Merah Putih.

Padahal koperasi desa/kelurahan itu merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang telah termaktub dalam Inpres 9/2025 dengan tujuan membangun ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan.

Ketua Koperasi Merah Putih Sukodadi yang terletak di Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Nanang Taat Suyadana mengungkapkan sejak dibentuk dan diamanahkan menyediakan kebutuhan masyarakat, pihaknya tidak pernah mengalami kendala dalam distribusi barang.

Mulai dari beras SPHP yang disalurkan oleh Bulog, Minyakita, serta ketersediaan gas LPG 3 kilogram semua dapat disediakan.

“Bahkan waktu baru-baru (pembukaan) itu penjualan beras untuk di Kelurahan Sukodadi tembus 2 ton dalam satu minggu,” katanya saat ditemui Bisnis, Kamis (16/10/2025).

Namun, hal itu tidak lagi dirasakan saat ini. Kondisi operasional Koperasi Merah Putih yang mengakomodasi sekitar 41 RT itu juga kian tertekan lantaran minat masyarakat yang berbelanja di sana mengalami penurunan.

Menurut Nanang, penyebab hal itu adalah pelaksanaan operasi pasar murah (OPM) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat. Program itu menyediakan kebutuhan dengan tingkat harga yang lebih rendah dari harga koperasi.

“Sedangkan kita (koperasi) wajib untung. Jadi ini sangat kontradiktif kenapa terjadi persaingan dan tidak berpihak kepada koperasi. Padahal jelas di Inpres itu supaya semuanya satu pintu melalui koperasi,” tegasnya.

Dia menyebutkan perbandingan harga kebutuhan yang tersedia di koperasi seperti beras Rp62.500 per lima kg, sedangkan di pasar murah dibanderol Rp57.000 sampai 58.000 per lima kg.

Kemudian minyak goreng yang dijual Rp15.500 di koperasi hanya dipatok Rp14.700 per liter di kegiatan OPM.

“Jadi selama kegiatan itu (OPM) masih ada, Koperasi Merah Putih bisa mati ini. Jadi tegas kami berharap operasi pasar murah itu harus dihentikan,” kata Nanang,

Saat ini, imbuhnya, Koperasi Merah Putih Sukodadi hanya menyediakan gas LPG 3 kilogram. Sedangkan untuk kebutuhan lain sudah dihentikan sementara waktu.

“Iya, untuk sekarang ini kami stop dulu sejak pertengahan September lalu,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Program pasar murah yang dijalankan oleh berbagai instansi pemerintah menimbulkan persaingan dan tantangan bagi keberlangsungan Koperasi Merah Putih.

Padahal koperasi desa/kelurahan itu merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang telah termaktub dalam Inpres 9/2025 dengan tujuan membangun ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan.

Ketua Koperasi Merah Putih Sukodadi yang terletak di Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Nanang Taat Suyadana mengungkapkan sejak dibentuk dan diamanahkan menyediakan kebutuhan masyarakat, pihaknya tidak pernah mengalami kendala dalam distribusi barang.

Mulai dari beras SPHP yang disalurkan oleh Bulog, Minyakita, serta ketersediaan gas LPG 3 kilogram semua dapat disediakan.

“Bahkan waktu baru-baru (pembukaan) itu penjualan beras untuk di Kelurahan Sukodadi tembus 2 ton dalam satu minggu,” katanya saat ditemui Bisnis, Kamis (16/10/2025).

Namun, hal itu tidak lagi dirasakan saat ini. Kondisi operasional Koperasi Merah Putih yang mengakomodir sekitar 41 RT itu juga kian tertekan lantaran minat masyarakat yang berbelanja di sana mengalami penurunan.

Menurut Nanang, penyebab hal itu adalah pelaksanaan operasi pasar murah (OPM) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat. Program itu menyediakan kebutuhan dengan tingkat harga yang lebih rendah dari harga koperasi.

“Sedangkan kita (koperasi) wajib untung. Jadi ini sangat kontradiktif kenapa terjadi persaingan dan tidak berpihak kepada koperasi. Padahal jelas di Inpres itu supaya semuanya satu pintu melalui koperasi,” tegasnya.

Dia menyebutkan perbandingan harga kebutuhan yang tersedia di koperasi seperti beras Rp62.500 per lima kg, sedangkan di pasar murah dibanderol Rp57.000 sampai 58.000 per lima kg.

Kemudian minyak goreng yang dijual Rp15.500 di koperasi hanya dipatok Rp14.700 per liter di kegiatan OPM.

“Jadi selama kegiatan itu (OPM) masih ada, Koperasi Merah Putih bisa mati ini. Jadi tegas kami berharap operasi pasar murah itu harus dihentikan,” kata Nanang,

Saat ini, imbuhnya, Koperasi Merah Putih Sukodadi hanya menyediakan gas LPG 3 kilogram. Sedangkan untuk kebutuhan lain sudah dihentikan sementara waktu.

“Iya, untuk sekarang ini kami stop dulu sejak pertengahan September lalu,” pungkasnya.