Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia defisit US$1,61 miliar pada Mei 2026. Kondisi ini mengakhiri rekor surplus neraca dagang selama 72 bulan berturut-turut.

Defisit pada Mei terjadi karena nilai ekspor sebesar US$23,20 miliar lebih rendah dibandingkan impor yang mencapai US$24,81 miliar. Defisit disebabkan komoditas migas yang minus US$3,76 miliar, dengan penyumbang terbesar berasal dari hasil minyak dan minyak mentah.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai defisit neraca perdagangan Mei 2026 menjadi sinyal bantalan eksternal Indonesia mulai menipis, tetapi belum bisa langsung disebut sebagai krisis.

Menurut dia, defisit tersebut bukan berarti seluruh perdagangan Indonesia memburuk. Sektor nonmigas masih mencatat surplus US$2,15 miliar, meski belum mampu menutup defisit migas sebesar US$3,76 miliar.

Secara kumulatif Januari-Mei 2026, neraca perdagangan juga masih surplus US$4,03 miliar. Namun, angkanya turun tajam dibandingkan surplus US$15,38 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

"Pesan utamanya adalah surplus masih ada secara kumulatif, tetapi ruang amannya menyempit tajam," ujar Josua kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/7).

Ia menjelaskan penyebab utama defisit berasal dari lonjakan impor, terutama impor migas serta bahan baku dan penolong.

Pada Mei 2026, impor mencapai US$24,81 miliar atau naik 22,16 persen secara tahunan, sedangkan ekspor turun 5,73 persen menjadi US$23,20 miliar.

Impor migas melonjak 70,78 persen, terutama karena impor hasil minyak naik 99,49 persen. Di saat yang sama, impor bahan baku dan penolong meningkat 25,17 persen dan menjadi penyumbang terbesar kenaikan impor.

"Artinya, defisit ini lebih banyak dipicu sisi impor, bukan semata-mata karena ekspor jatuh," ujar Josua.

Ia mengatakan defisit tersebut tidak bisa dijelaskan hanya karena pelemahan rupiah. Merosotnya kurs memang membuat biaya impor lebih mahal, tetapi kenaikan impor juga mencerminkan meningkatnya pembelian barang impor secara riil.

Hal itu terlihat dari impor mesin dan peralatan mekanis yang naik 16,92 persen, mesin dan perlengkapan elektrik naik 14,48 persen, serta plastik dan barang dari plastik meningkat 15,83 persen sepanjang Januari-Mei 2026.

"Rupiah adalah faktor yang memperberat biaya, tetapi penyebab utama defisit adalah kombinasi kebutuhan impor migas, bahan baku, barang modal, dan pelemahan ekspor bulanan," ujar Josua.

Dari sisi ekspor, Josua menilai persoalannya bukan karena daya saing Indonesia langsung runtuh, melainkan adanya tekanan sektoral dan siklikal.

Ekspor Mei 2026 turun 5,73 persen secara tahunan dengan ekspor nonmigas turun 4,50 persen. Seluruh sektor nonmigas mengalami penurunan, mulai dari pertanian, pertambangan, hingga industri pengolahan.

Namun, secara kumulatif Januari-Mei 2026, total ekspor masih tumbuh 3,02 persen dan ekspor nonmigas naik 3,89 persen. Industri pengolahan bahkan masih tumbuh 6,80 persen.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan daya saing Indonesia belum hilang secara menyeluruh. Namun, ekspor semakin rentan karena masih bergantung pada komoditas tertentu, harga global, permintaan negara mitra dagang, serta struktur industri yang masih mengandalkan bahan baku impor.

Josua mengingatkan yang perlu diwaspadai adalah apabila kenaikan impor tidak diikuti peningkatan produksi dan ekspor dalam beberapa bulan ke depan.

Indeks manufaktur Juni 2026 turun menjadi 46,9 dari 50,0 pada Mei. Pesanan baru maupun pesanan ekspor baru juga menurun tajam sejak Agustus 2021, sedangkan biaya bahan baku meningkat akibat kenaikan harga dan nilai tukar yang tidak menguntungkan.

"Bila impor bahan baku naik tetapi produksi melemah, maka impor berubah dari tanda ekspansi menjadi kebocoran permintaan ke luar negeri. Ini belum alarm merah, tetapi jelas lampu kuning. Masih wajar karena neraca perdagangan kumulatif masih surplus dan nonmigas masih kuat, tetapi tidak boleh diremehkan karena tren surplus menyempit sangat cepat dan defisit migas makin besar," ujarnya.

Josua mengingatkan risiko terbesar adalah apabila defisit perdagangan terjadi berulang hingga melebar menjadi defisit transaksi berjalan, menekan rupiah, dan mengurangi ruang Bank Indonesia melonggarkan kebijakan moneter.

PIER juga memperkirakan defisit transaksi berjalan 2026 melebar menjadi sekitar 1,07 persen dari PDB, naik dari 0,11 persen pada 2025.

Josua menyarankan pemerintah tidak membatasi impor secara luas, karena sebagian besar merupakan bahan baku dan barang modal yang dibutuhkan industri.

Pemerintah sebaiknya memilah impor produktif dan konsumtif, mengurangi ketergantungan impor BBM melalui penguatan energi domestik, menjaga stabilitas rupiah, mempercepat restitusi dan pembiayaan ekspor, memperbaiki logistik pelabuhan, serta mendorong industri substitusi impor dan produk bernilai tambah.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai defisit neraca perdagangan kali ini mengirim sinyal bahwa bantalan eksternal Indonesia mulai menipis ketika pasar sedang sensitif terhadap pergerakan rupiah, inflasi, dan suku bunga.

Menurutnya, apabila defisit terus berulang dalam beberapa bulan ke depan, investor akan meminta premi risiko lebih tinggi, yield SBN sulit turun, BI makin sulit melonggarkan bunga, dan biaya input impor makin mahal bagi industri.

"Defisit ini belum berarti krisis, tetapi menandai fase baru, yakni stabilitas eksternal tidak lagi gratis dan ekonomi harus membayar lebih mahal untuk menjaga kepercayaan pasar," ujarnya. kepada CNNIndonesia.com

Ia juga menilai pelemahan daya saing Indonesia memperbesar tantangan ekspor. Merujuk World Competitiveness Ranking 2026 yang dirilis IMD, posisi Indonesia disebut turun ke peringkat 48 dari 70 negara. Penurunan tersebut dikaitkan dengan melemahnya efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan kualitas infrastruktur.

Menurut dia, kondisi tersebut relevan dengan ekspor karena daya saing rendah berarti biaya logistik tinggi, kepastian kebijakan lemah, perizinan lambat, produktivitas rendah, dan infrastruktur belum memadai.

Akibatnya, ekspor manufaktur bernilai tambah luas sulit tumbuh cepat. Indonesia, kata Syafruddin, akhirnya tetap bergantung pada komoditas seperti batu bara, baja, dan mineral tertentu.

[Gambas:Photo CNN]

"Saat permintaan global melemah, ekspor langsung turun karena basis produk ekspor belum cukup beragam dan belum cukup kompetitif," ujarnya.

Oleh karena itu, Syafruddin menilai pemerintah perlu melakukan pembenahan struktural, mulai dari menekan defisit migas melalui efisiensi BBM, penguatan transportasi publik, substitusi energi impor, peningkatan produksi energi domestik, dan kebijakan energi yang tidak menyembunyikan beban fiskal.

Di sisi ekspor, ia mengatakan pemerintah harus memperluas basis manufaktur bernilai tambah, mempercepat diversifikasi pasar, memperbaiki logistik, menurunkan biaya kepatuhan, dan memastikan hilirisasi tidak berhenti pada mineral tertentu.

Di sisi makro, disiplin fiskal harus dijaga agar defisit perdagangan tidak berubah menjadi krisis kepercayaan. BI bisa menahan rupiah dengan bunga tinggi, tetapi pemerintah wajib mengurangi sumber tekanan dari energi, impor, fiskal, dan daya saing.

"Jika agenda ini tertunda, defisit perdagangan dapat berlanjut, rupiah tetap rentan, inflasi impor naik, dan pertumbuhan akan dibeli dengan ongkos stabilitas yang makin mahal," ujar Syafruddin.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran sertifikasi kompetensi gratis bagi alumni Program Magang Nasional (MagangHub) 2025 Tahap 3.

Program sertifikasi ini diselenggarakan melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi peserta untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengajak seluruh lulusan magang untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna memperkuat kompetensi dan meningkatkan peluang karier.

"Pendaftaran sertifikasi kompetensi secara gratis sudah dibuka. Saatnya alumni magang membuktikan kemampuan dan menambah nilai sebagai bekal karier ke depan," ujarnya.

Ia menjelaskan melalui sertifikasi kompetensi, lulusan magang akan memperoleh pengakuan kompetensi secara nasional, meningkatkan daya saing di dunia kerja, memperkuat portofolio, melengkapi pengalaman magang, serta membuktikan kemampuan melalui uji kompetensi.

"Manfaat lain dengan mengantongi sertifikasi kompetensi yakni dapat mendorong pengembangan karier, meningkatkan kepercayaan perusahaan, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia," katanya.

Peserta dapat memilih 15 skema sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan bidang masing-masing, yaitu Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Asisten Pengembang Web (Assistant Web Developer), Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal, Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemula, Supervisor Sumber Daya Manusia, dan Analis Data (Data Analyst).

Skema lainnya yaitu Digital Filing, Junior Secretary, Operator Komputer (Computer Operator), Memproduksi Karya Audio Visual, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Menyediakan Layanan Front Office, Pembuatan Desain Grafis, Pelayanan Pelanggan, serta Digital Marketing.

Darmawansyah menambahkan pendaftaran sertifikasi kompetensi bagi lulusan MagangHub 2025 Batch 3 dilaksanakan secara daring pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026.

Untuk lokasi asesmen, peserta dapat memilih lembaga sertifikasi profesi (LSP) terdekat dengan domisilinya, sedangkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi secara luring dilaksanakan pada 13 Juli hingga 13 Agustus 2026.

"Setelah proses asesmen selesai, peserta akan dinyatakan kompeten atau belum kompeten," ujarnya.

Pendaftaran sertifikasi kompetensi dapat dilakukan melalui laman maganghub.kemnaker.go.id, dengan mengikuti alur pendaftaran resmi yang tersedia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara (wiman) atau turis asing yang masuk ke Indonesia naik 10,69 persen (month to month/mtm) menjadi 1,38 juta kunjungan sepanjang Mei 2026.

Angka tersebut juga naik 5,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan turis asing masuk ke dalam negeri melalui tiga pintu masuk utama, yakni udara 932,85 ribu kunjungan, laut 215,61 ribu kunjungan dan darat mencapai 45,09 ribu kunjungan.

"Kunjungan wisman melalui pintu masuk utama sebanyak 1,19 juta kunjungan dan melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 188,53 ribu kunjungan," kata Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman dari Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta, meningkat 7,68 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Menurut Ateng, secara umum, jumlah kunjungan wisman berfluktuasi selama Januari-Mei 2026. Jumlah kunjungan wisman tercatat sebesar 1,19 juta kunjungan pada Januari, kemudian menurun menjadi 1,16 juta kunjungan pada Februari dan kembali turun menjadi 1,09 juta kunjungan pada Maret.

Pada April dan Mei 2026, jumlah kunjungan wisman kembali meningkat menjadi 1,25 juta kunjungan dan 1,38 juta kunjungan.

Berdasarkan paspor yang dipegang, jumlah kunjungan turis ke Indonesia pada Mei 2026 didominasi oleh pemegang paspor Malaysia sebanyak 298,21 ribu kunjungan (21,58 persen).

Selanjutnya, wisman pemegang paspor Australia tercatat sebanyak 155,03 ribu kunjungan (11,22 persen), diikuti Singapura sebanyak 136,74 ribu kunjungan (9,89 persen), dan China sebanyak 125,46 ribu kunjungan (9,08 persen).

Dari sisi, rata-rata lama tinggal, turis yang meninggalkan Indonesia pada Mei 2026 telah menghabiskan waktu selama 10,14 malam di Tanah Air.

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) membuka pendaftaran sertifikasi kompetensi gratis bagi alumni Program Pemagangan Nasional (MagangHub) 2025 Batch 3. Program sertifikasi ini diselenggarakan melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi peserta untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengajak, seluruh lulusan magang nasional untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna memperkuat kompetensi dan meningkatkan peluang karier.

"Pendaftaran sertifikasi kompetensi secara gratis sudah dibuka. Saatnya alumni pemagangan membuktikan kemampuan dan menambah nilai sebagai bekal karier ke depan," ujar Darmawansyah dalam keterangan resmi, Rabu (1/7/2026).

Seskab Teddy Beberkan Keberhasilan Program Magang Nasional: 30% Peserta Langsung Kerja



Darmawansyah menjelaskan, melalui sertifikasi kompetensi, lulusan pemagangan akan memperoleh pengakuan kompetensi secara nasional, meningkatkan daya saing di dunia kerja, memperkuat portofolio, melengkapi pengalaman magang, serta membuktikan kemampuan melalui uji kompetensi.

"Manfaat lain dengan mengantongi sertifikasi kompetensi yakni dapat mendorong pengembangan karier, meningkatkan kepercayaan perusahaan, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia," katanya.

Peserta dapat memilih 15 skema sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan bidang masing-masing, yaitu Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Asisten Pengembang Web (Assistant Web Developer), Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal, Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemula, Supervisor Sumber Daya Manusia, dan Analis Data (Data Analyst).

Skema lainnya yaitu Digital Filing, Junior Secretary, Operator Komputer (Computer Operator), Memproduksi Karya Audio Visual, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Menyediakan Layanan Front Office, Pembuatan Desain Grafis, Pelayanan Pelanggan, serta Digital Marketing.

Magang Nasional 2026 Segera Dibuka, Kuota Peserta Capai 150 Ribu Orang



Darmawansyah menambahkan, pendaftaran sertifikasi kompetensi bagi lulusan MagangHub 2025 Batch 3 dilaksanakan secara daring pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026. Untuk lokasi asesmen, peserta dapat memilih Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terdekat dengan domisilinya, sedangkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi secara luring dilaksanakan pada 13 Juli hingga 13 Agustus 2026.

Pendaftaran sertifikasi kompetensi dapat dilakukan melalui laman maganghub.kemnaker.go.id.

Adapun tata cara pendaftaran sertifikasi kompetensi sebagai berikut:

1. Akses laman resmi Kemnaker melalui https://account.kemnaker.go.id/auth/login.

2. Login menggunakan akun Kemnaker yang telah terdaftar. Jika belum memiliki akun, lakukan registrasi terlebih dahulu.

3. Masuk ke menu Sertifikasi Kompetensi atau layanan yang tersedia pada akun.

4. Pilih bidang sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan latar belakang atau keahlian yang dimiliki.

5. Lengkapi data diri dan unggah dokumen yang diperlukan.

6. Periksa kembali data yang telah diisi, kemudian klik Submit/Kirim untuk menyelesaikan pendaftaran.

7. Tunggu proses verifikasi dari Kemnaker dan pantau informasi jadwal pelaksanaan sertifikasi.

8. Peserta yang lolos verifikasi wajib mengikuti uji sertifikasi secara luring sesuai jadwal dan lokasi yang ditentukan.

9. Setelah asesmen selesai, peserta dapat melihat hasil sertifikasi dengan status Kompeten atau Belum Kompeten.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai defisit neraca perdagangan barang Indonesia pada Mei 2026 mencerminkan tekanan yang datang dari kombinasi faktor domestik dan global, mulai dari kenaikan harga minyak dunia hingga pelemahan permintaan ekspor di pasar utama.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan barang Indonesia mengalami defisit sebesar US$1,61 miliar pada Mei 2026. Defisit tersebut terutama dipicu oleh defisit neraca migas sebesar US$3,76 miliar, dengan penyumbang terbesar berasal dari komoditas hasil minyak dan minyak mentah.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, posisi neraca perdagangan yang kembali mencatatkan defisit memang patut disayangkan. Namun, menurutnya kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ekonomi global dan nasional yang sedang berlangsung.

“Posisi neraca perdagangan yang negatif pada Mei 2026 sangat kami sayangkan. Namun, kami juga memahami bahwa konteks ekonomi global dan nasional yang berkembang saat ini memang tidak memungkinkan Indonesia untuk mempertahankan surplus neraca dagang,” kata Shinta kepadaBisnis, Rabu (1/7/2026).

Menurut Shinta, terdapat banyak faktor yang saat ini menekan kinerja perdagangan Indonesia, di antaranya melambungnya harga migas global, pelemahan harga komoditas ekspor utama seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan emas, penurunan permintaan ekspor akibat upaya negara tujuan mengurangi ketergantungan impor dari Indonesia, termasuk penurunan permintaan batu bara dari India.

Selain itu, tekanan juga datang dari dampak inflasi energi terhadap daya saing industri manufaktur, meningkatnya biaya logistik perdagangan internasional, hingga ketidakpastian kebijakan ekspor komoditas yang diumumkan pemerintah beberapa waktu lalu.

“Jadi ada banyak faktor, baik di sisi domestik maupun internasional yang memberatkan kinerja ekspor nasional dan pada saat yang sama menggelembungkan beban impor nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Shinta mengakui permintaan ekspor di sejumlah pasar utama memang mengalami pelemahan. Kondisi tersebut dipicu oleh turunnya daya beli di negara-negara tujuan ekspor setelah inflasi energi serta sejumlah kebijakan perdagangan di negara mitra.

Dia mencontohkan India yang mulai mengurangi permintaan batu bara dari Indonesia. Di tingkat global, perlambatan perdagangan dunia juga diperkirakan akan terjadi.

Mengacu pada proyeksi UNCTAD, Shinta menuturkan pertumbuhan perdagangan global diperkirakan melambat dari 4,7% pada 2025 menjadi sekitar 3,2% pada 2026 akibat dampak konflik global terhadap harga komoditas serta meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan di negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS).

Meski demikian, Shinta menilai pelemahan permintaan eksternal bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan posisi neraca perdagangan Indonesia. Menurutnya, dalam konteks Indonesia, dampak berbagai tekanan global tersebut juga tidak langsung tercermin dalam data perdagangan.

“Justru sebaliknya, dalam konteks Indonesia, efek-efek negatif ini mengalami penundaan/lagging sekitar 1–2 bulan sehingga kinerja negatif tersebut baru benar-benar tecermin pada kinerja perdagangan Mei,” ucapnya.

Karena itu, Apindo mendorong pemerintah segera mengambil langkah antisipatif untuk memperkuat ekspor sekaligus mengendalikan kenaikan beban impor.

“Pemerintah sebaiknya mengambil langkah preemtif untuk menstimulasi kinerja ekspor dan mengendalikan inflasi beban impor agar kinerja perdagangan terus maksimal dan neraca dagang bisa terus berkontribusi positif terhadap ketahanan ekonomi nasional,” terangnya.

Berdasarkan data BPS, kinerja neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus secara kumulatif sepanjang Januari–Mei 2026, meskipun mulai tertekan akibat defisit yang terjadi pada Mei 2026.

Selama 5 bulan pertama tahun ini, Indonesia membukukan surplus neraca perdagangan sebesar US$4,03 miliar, yang ditopang oleh surplus perdagangan nonmigas sebesar US$16,31 miliar. Namun, surplus tersebut tergerus oleh defisit neraca migas sebesar US$12,28 miliar sehingga nilai surplus keseluruhan menyusut dibandingkan periode sebelumnya.

Pada Mei 2026, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar US$1,61 miliar, mengakhiri tren surplus yang terjadi pada beberapa bulan sebelumnya. Defisit tersebut sepenuhnya dipicu oleh perdagangan sektor migas yang mencatat defisit sebesar US$3,76 miliar, sementara sektor nonmigas masih mampu membukukan surplus sebesar US$2,15 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak selama Januari-Juni atau semester I/2026 telah terealisasi 45% dari target APBN yakni Rp2.357,7 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut penerimaan pajak selama paruh pertama 2026 ini sudah mencapai sekitar 45% dari target. Nilainya juga tumbuh sekitar 23% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Apabila dihitung, maka penerimaan pajak sampai Juni 2026 bisa diestimasikan mencapai Rp1.030 triliun sampai dengan Rp1.060 triliun.

"[Penerimaan pajak] Juni sekitar 45%. Nanti finalnya mungkin di [konferensi pers] APBN KiTa ya. Saya belum bisa menyampaikan angka. Tetapi kira-kira pertumbuhannya sekitar 23% lebih," terangnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Bimo menyebut pertumbuhan 23% atas akumulasi penerimaan pajak semester I/2026 seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ini terjadi di seluruh jenis pajak.

"Artinya dari sisi fiscal, dari sisi kapasitas pemajakan terhadap natural growth daripada perekonomian Indonesia itu semakin baik, pertumbuhan ekonominya pun semakin baik," ujarnya.

Hal inilah, ungkap Bimo, yang menjadi pertimbangan bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk merestui pemungutan pajak penghasilan (PPh) pedagang di lokapasar (marketplace).

Mulai 1 Agustus 2026 nanti, empat perusahaan marketplace yakni Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli akan memungut PPh pasal 22 pedagang di lokapasar. Padahal, kebijakan ini dilandasi dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.37/2025 yang sudah terbit sejak tahun lalu.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, penerimaan pajak sepanjang 2026 selalu tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi berada pada Januari-Februari 2026, yang tumbuh 30% (yoy) di antaranya berkat efek basis rendah pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan pemerintah dan pelaku e-commerce belum membahas rencana kenaikan tarif layanan marketplace menjelang implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pedagang (merchant) melalui platform perdagangan digital.

Maman mengatakan pembahasan mengenai penyesuaian tarif layanan sengaja ditunda. Menurutnya, pemerintah bersama penyelenggara e-commerce masih memprioritaskan integrasi sistem agar implementasi kebijakan pemungutan pajak dapat berjalan lebih cepat.

“Sampai sekarang kesepakatan kami dengan e-commerce kami belum mau bicara tentang kenaikan, bukan kenaikan harga, kenaikan tarif. Ya betul dong? Kenaikan tarif. Jadi kalau kenaikan harga kesannya harga-harga barang nanti,” kata Maman di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Saat ditanya mengenai implementasi pemungutan pajak melalui marketplace yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus 2026, Maman enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia meminta agar rincian kebijakan tersebut dikonfirmasi kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Gini, bagi saya terkait urusan pajak untuk lebih jelasnya saran tanyakan detail kepada Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak,” katanya.

Mulai 1 Agustus 2026, PPh atas pedagang di marketplace akan dipungut melalui empat penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 37/2025 yang diterbitkan tahun lalu, tetapi implementasinya sempat ditunda hingga akhir kuartal II/2026.

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa pajak e-commerce tersebut merupakan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22, bukan jenis pajak baru. Pedagang dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tetap tidak dikenai pajak.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pemungutan melalui marketplace bertujuan menciptakan kesetaraan persaingan (level playing field) antara pelaku usaha, khususnya UMKM luring dan daring.

Tarif PPh Pasal 22 juga tidak berubah. Pelaku usaha dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun dikenai tarif 0%, sedangkan yang memiliki omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun dikenai tarif 0,5%.

Bimo menjelaskan pelaku usaha dengan omzet maksimal Rp500 juta tetap wajib menyampaikan surat pernyataan sesuai PMK No. 37/2025 agar tidak dipungut pajak melalui marketplace mulai bulan depan.

“Syaratnya menyampaikan surat pernyataan sesuai dengan ketentuan PMK No.37/2025. Ini menjadi sinyal yang sangat penting ingin kami sampaikan bahwa kami tidak akan membebani masyarakat. Kebijakan ini tidak untuk membebani pelaku usaha kecil,” terangnya dalam konferensi pers di Kantor DJP, Jakarta, Rabu (2/7/2026).

PPh sebesar 0,5% yang dipungut dari pedagang dengan omzet Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun dapat dikreditkan sebagai pajak tahun berjalan.

Bimo mengatakan penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli telah mempertimbangkan kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi, serta penggunaan mekanisme rekening escrow. Keempat platform tersebut dinilai siap melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara elektronik.

“Keempat marketplace yang ditunjuk adalah Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli. Ini penunjukan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan,” terang Bimo.

Dari sisi pendataan, Bimo menyebut DJP telah mengantongi data jumlah pedagang di marketplace. Menurutnya, basis data tersebut terus bertambah seiring proses pengayaan dan integrasi dengan berbagai data transaksi lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup melemah pada perdagangan Rabu (1/7/2026). Mata uang Garuda terdepresiasi 45 poin atau 0,25 persen ke level Rp 17.952 per dollar Amerika Serikat (AS).

Analis Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pasar merespons negatif rilis data Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) pada Mei 2026 yang mencatat defisit sebesar 1,61 miliar dollar AS. Defisit ini merupakan yang pertama dalam enam tahun terakhir.

Kondisi tersebut terjadi karena nilai impor lebih tinggi dibandingkan ekspor. Nilai impor Indonesia pada Mei 2026 tercatat 24,81 miliar dollar AS, sedangkan nilai ekspor 23,20 miliar dollar AS. Dengan demikian, Indonesia mencatat defisit neraca perdagangan untuk pertama kalinya setelah menikmati surplus selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Defisit pada Mei 2026 terutama disebabkan sektor migas yang mencatat defisit sebesar 3,76 miliar dollar AS. Penyumbang utama defisit migas berasal dari komoditas hasil minyak dan minyak mentah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor pada Mei 2026 meningkat 22,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. BPS mencatat impor migas mencapai 4,51 miliar dollar AS atau meningkat 70,78 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Adapun impor nonmigas di angka 20,30 miliar dollar AS atau naik 14,69 persen. Secara tahunan, peningkatan impor didorong oleh kenaikan impor nonmigas dengan andil sebesar 12,95 persen.

Selain itu, inflasi tahunan pada Juni 2026 berada di level 3,34 persen (year on year/YoY). Kelompok pengeluaran makanan, perawatan pribadi, dan transportasi menjadi penyumbang utama inflasi pada periode tersebut.

Realisasi inflasi tersebut sejalan dengan pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang meningkat dari 108,27 pada Juni 2025 menjadi 111,89 pada Juni 2026. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan harga dalam satu tahun terakhir, namun masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia.

Di sisi global, ketidakpastian mengenai kemajuan negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran masih mempertahankan premi risiko geopolitik di pasar.

“Kondisi tersebut terjadi meskipun produksi minyak mentah Amerika Serikat telah mencapai rekor tertinggi, yang mengindikasikan peningkatan pasokan global,” ujar Ibrahim.

Pelaku pasar juga terus mencermati perkembangan negosiasi di Doha setelah Iran menolak melakukan pembicaraan langsung dengan utusan senior Amerika Serikat yang telah melakukan perjalanan ke kawasan tersebut. Iran menyatakan bahwa setiap pembahasan hanya akan dilakukan melalui mediator di tingkat teknis.

Pergeseran pendekatan tersebut membuat prospek tercapainya kesepakatan cepat untuk mengubah gencatan senjata yang telah berlangsung selama dua pekan menjadi perjanjian damai jangka panjang semakin tidak pasti.

Di tengah kondisi tersebut, harga minyak mentah sempat mengalami pemulihan setelah sebelumnya tertekan pasca konflik Iran. Harga minyak Brent tercatat anjlok sekitar 38 persen sepanjang kuartal II-2026 setelah sempat melonjak sekitar 94 persen pada kuartal I-2026. Penurunan tersebut menjadi penurunan kuartalan terdalam sejak harga Brent merosot 66 persen pada kuartal I-2020.

Selain itu, harga minyak Brent juga turun sekitar 21 persen sepanjang Juni 2026 setelah melemah 19 persen pada Mei 2026. Penurunan bulanan tersebut menjadi yang terbesar sejak Maret 2020 seiring meredanya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan berkepanjangan melalui Selat Hormuz.

Belum adanya pembicaraan langsung antara Amerika Serikat dan Iran semakin meningkatkan ketidakpastian mengenai seberapa cepat Washington dan Teheran dapat menyelesaikan berbagai isu yang masih tertunda dalam kerangka negosiasi selama 60 hari, termasuk terkait masa depan Selat Hormuz.

Sementara itu, data pasar tenaga kerja Amerika Serikat pada pekan ini akan menjadi perhatian utama investor untuk memperoleh petunjuk baru mengenai arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed).

Laporan Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) yang dirilis Selasa menunjukkan jumlah lowongan pekerjaan meningkat menjadi 7,594 juta pada Mei 2026, lebih tinggi dibandingkan ekspektasi pasar sebesar 7,3 juta.

Di sisi lain, Indeks Kepercayaan Konsumen Conference Board Amerika Serikat pada Juni 2026 juga membaik seiring tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang mendorong penurunan harga bahan bakar.

Perhatian pelaku pasar kini beralih pada laporan Perubahan Ketenagakerjaan ADP yang dijadwalkan dirilis pada Rabu malam waktu Indonesia. Setelah itu, pasar akan mencermati laporan Nonfarm Payrolls (NFP) yang dirilis pada Kamis, lebih awal dari biasanya karena pekan perdagangan di Amerika Serikat dipersingkat oleh hari libur nasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 1,61 miliar dolar AS pada Mei 2026. Kondisi tersebut mengakhiri tren surplus neraca perdagangan yang bertahan selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 hingga April 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor pada Mei 2026 sebesar 23,20 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan nilai impor yang mencapai 24,81 miliar dolar AS.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, defisit neraca perdagangan terutama dipicu oleh defisit pada komoditas minyak dan gas (migas).

"Pada Mei 2026, neraca perdagangan barang mengalami defisit 1,61 miliar dolar AS. Defisit pada Mei 2026 disebabkan terutama pada komoditas migas sebesar 3,76 miliar dolar AS dengan penyumbang defisit komoditas migas yaitu dari hasil minyak dan minyak mentah," kata Ateng dalam konferensi pers di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Di sisi lain, neraca perdagangan nonmigas masih mencatatkan surplus sebesar 2,15 miliar dolar AS. Surplus tersebut ditopang oleh ekspor bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewan atau nabati (HS 15), serta besi dan baja (HS 72).

Meski terjadi defisit pada Mei, secara kumulatif periode Januari hingga Mei 2026 neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus sebesar 4,03 miliar dolar AS. Surplus tersebut ditopang oleh surplus nonmigas sebesar 16,31 miliar dolar AS, sedangkan komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 12,28 miliar dolar AS.

BPS mencatat nilai ekspor kumulatif Januari-Mei 2026 mencapai 115,36 miliar dolar AS atau naik 3,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tersebut didorong pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 3,89 persen menjadi 110,19 miliar dolar AS.

China, Amerika Serikat, dan India menjadi tiga tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia dengan kontribusi mencapai 44,20 persen terhadap total ekspor nonmigas selama lima bulan pertama tahun ini.

Sementara itu, nilai impor kumulatif Januari-Mei 2026 mencapai 111,33 miliar dolar AS atau meningkat 15,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor nonmigas tercatat sebesar 93,88 miliar dolar AS atau naik 13,16 persen, sedangkan impor migas melonjak 27,89 persen menjadi 17,45 miliar dolar AS.

Sepanjang Januari-Mei 2026, China masih menjadi negara asal impor nonmigas terbesar dengan nilai 39,27 miliar dolar AS atau 41,83 persen dari total impor nonmigas. Posisi berikutnya ditempati Jepang sebesar 5,17 miliar dolar AS dan Australia sebesar 5,02 miliar dolar AS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesia untuk pertama kalinya mengalami defisit pada Mei 2026, setelah berturut-turut mencatatkan surplus selama 72 bulan sejak Mei 2020.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 tercatat defisit 1,61 miliar dollar AS.

Realisasi ini berbanding terbalik dengan bulan sebelumnya yang masih mengalami surplus 900 juta dollar AS maupun dibandingkan Mei 2025 yang masih mengalami surplus 4,30 miliar dollar AS.

"Pada Mei tahun 2026, neraca perdagangan barang mengalami defisit sebesar 1,61 miliar dollar AS atau minus 1,61 miliar dollar AS (Rp28,88 triliun, kurs Rp17.950," ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Ateng menjelaskan, defisit neraca dagang disebabkan komoditas minyak dan gas (migas) yang perdagangannya tercatat defisit 3,76 miliar dollar AS.

"Dengan penyumbang defisit komoditas migas yaitu dari hasil minyak dan juga dari minyak mentah," kata Ateng.

Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas non-migas tercatat surplus sebesar 2,15 miliar dollar AS dengan komoditas penyumbang surplus utama dari bahan bakar mineral (HS27).

Penyumbang surplus berikutnya dari lemak dan minyak hewan nabati (HS15)dan juga dari besi dan baja (HS72).

Ateng melanjutkan, secara kumulatif, neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencatatkan surplus sebesar 4,03 miliar dollar AS.

Surplus sepanjang periode ini ditopang oleh surplus komoditas nonmigas sebesar 16,31 miliar dollarAS. Sementara komoditas migas masih mengalami defisit 12,28 miliar dollar AS.

Nilai neraca perdagangan secara kumulatif itu terbentuk dari nilai ekspor kumulatif sebesar 115,36 miliar dollar AS atau naik 3,02 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan nilai impor kumulatif sebesar 111,33 miliar dollar AS atau naik 15,24 persen (yoy).

Dia menjelaskan, kenaikan ekspor pada periode tersebut didorong oleh pertumbuhan ekspor nonmigas yang mencapai 3,89 persen menjadi 110,19 miliar dollar AS.

Sementara impor kumulatif didominasi oleh impor nonmigas sebesar 93,88 miliar dollar AS atau naik 13,16 persen. Sedangkan impor migas tumbuh 27,89 persen menjadi 17,45 miliar dollar AS.

Dari sisi penggunaan, terjadi peningkatan nilai impor nonmigas untuk periode Januari-Mei 2026 baik pada barang modal, bahan baku atau penolong, maupun barang konsumsi.

Bahan baku atau penolong menjadi penyumbang impor nonmigas terbesar dengan nilai impor mencapai 79,40 miliar dollar AS, naik 14,41 persen, diikuti barang modal sebesar 22,12 miliar dollar AS atau naik 17,53 persen, dan barang konsumsi sebesar 9,81 miliar dollar AS atau naik 17,05 persen.

Sepanjang periode Januari-Mei 2026, China menjadi negara utama asal impor nonmigas Indonesia dengan nilai impor sebesar 39,27 miliar dollar AS (41,83 persen), diikuti Jepang sebesar 5,17 miliar dollar AS (5,51 persen), dan Australia sebesar 5,02 miliar dollar AS (5,35 persen).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, neraca perdagangan mencatatkan defisit sebesar USD1,61 miliar pada Mei 2026. Rapor ini membalikkan posisi bulan April 2026 yang kala itu masih mampu mengamankan surplus tipis senilai USD89,1 juta.

Kondisi ini sekaligus menjadi defisit perdana setelah sukses membukukan surplus neraca perdagangan berturut-turut selama 72 bulan terakhir.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, penyebab amblesnya neraca perdagangan pada Mei 2026 ini utamanya dipicu oleh melebarnya jarak kesenjangan pada sektor migas nasional yang terlampau dalam.

"Defisit neraca perdagangan terutama disebabkan oleh komoditas migas yang mencatat defisit sebesar USD3,76 miliar. Defisit tersebut berasal dari perdagangan hasil minyak dan minyak mentah," ujarnya dalam konferensi pers rilis BPS di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Berbanding terbalik dengan kondisi sektor energi, neraca perdagangan nonmigas Indonesia sebenarnya masih memperlihatkan performa tangguh dengan mengantongi surplus sebesar USD2,15 miliar.

Pasokan keuntungan ini utamanya ditopang oleh kinerja ekspor komoditas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan maupun nabati, serta produk besi dan baja.

Namun, tingginya lonjakan aktivitas impor migas yang tidak sebanding dengan perolehan devisa ekspor menjadi faktor penentu ambruknya neraca bulanan.

BPS mencatat, meskipun sektor nonmigas masih produktif menghasilkan surplus, akumulasi nilainya belum cukup perkasa untuk menutup lubang defisit sektor migas yang telanjur menyentuh angka USD3,76 miliar.

Dari lini pengapalan produk, nilai ekspor Indonesia pada Mei 2026 hanya meraup angka USD23,20 miliar, atau menyusut sebesar 5,73 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year).

Penurunan tersebut disebabkan oleh melemahnya pengiriman komoditas nonmigas sebesar 4,50 persen menjadi USD22,45 miliar.

Di saat yang sama, ekspor sektor migas terpuruk lebih dalam dengan jatuh sebesar 31,76 persen secara tahunan ke level USD760 juta.

Sebaliknya, kondisi berkebalikan terjadi pada lini belanja luar negeri. BPS mencatat nilai impor Indonesia melonjak drastis hingga menyentuh angka USD24,82 miliar pada Mei 2026, mencerminkan kenaikan agresif sebesar 22,16 persen dibandingkan performa bulan Mei 2025.

Akselerasi impor ini didorong oleh pertumbuhan sektor nonmigas yang merangkak naik 14,89 persen secara tahunan menjadi USD20,30 miliar.

Sementara itu, posisi impor migas nasional mencatatkan lonjakan paling ekstrem dengan meroket sebesar 70,78 persen hingga menembus angka USD4,51 miliar.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan koordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait perkembangan penanganan gangguan pasokan listrik serta memastikan pemenuhan hak konsumen yang terdampak tetap terlindungi.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang mengatakan Kemendag juga memfokuskan pada penyediaan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait penyebab gangguan, proses pemulihan, serta mekanisme perlindungan konsumen yang berlaku.

"Kementerian Perdagangan memastikan pemenuhan hak konsumen atas layanan ketenagalistrikan dan memperoleh penjelasan mengenai penyebab, dampak, dan langkah penanganan yang dilakukan oleh PLN terkait gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas konsumen," kata Moga dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Direktur Pemberdayaan Konsumen Immanuel Tarigan Sibero mengatakan Kemendag akan memastikan pemenuhan hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan PLN, pemadaman meluas di Pulau Sumatra yang terjadi pada 22-24 Mei 2026 diindikasikan terjadi akibat putusnya jalur transmisi. Berdasarkan hasil identifikasi dan investigasi awal yang telah dilakukan Bareskrim Polri, gangguan disebabkan faktor teknis dan cuaca ekstrem yang menyebabkan putusnya kabel transmisi.

Sementara itu, pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa disebabkan dua pembangkit Independent Power Producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

Pada 21 Juni 2026, pemadaman bergilir berhasil diminimalisasi. Selain pemulihan pembangkit, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa juga terus membaik seiring dengan terjaganya pasokan energi primer yang dibutuhkan pembangkit.

Pihak PLN memahami ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan yang terdampak.

Berbagai langkah percepatan pemulihan (quick response and recovery action) yang telah dilakukan, antara lain pembentukan Posko Siaga Pusat yang beroperasi 24 jam dan pelaksanaan check point pemulihan secara berkala dengan unit-unit daerah.

PLN juga mengoptimalisasi komunikasi langsung kepada pemangku kepentingan dan pelanggan, termasuk melalui berbagai kanal seperti media daring dan sosial, serta memobilisasi genset ke lokasi-lokasi prioritas untuk kepentingan umum, seperti rumah sakit dan kantor pemerintah.

Terkait kompensasi kepada konsumen, pembayaran kompensasi masih menunggu hasil akhir investigasi Bareskrim Polri. Adapun ketentuan kompensasi mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).

Bentuk kompensasi yang dapat diberikan berupa pengurangan tagihan listrik (pascabayar) atau pemberian token listrik (prabayar) yang diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token listrik pada bulan berikutnya.

Masyarakat yang terdampak pemadaman listrik dapat menghubungi pusat panggilan PLN melalui nomor telepon 123 atau aplikasi PLN Mobile serta media sosial resmi PLN. Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau mendapatkan informasi terkait penanganan gangguan kelistrikan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026