Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga pangan dunia mencatatkan kenaikan signifikan pada periode Maret 2026 sebagai dampak langsung dari eskalasi konflik di Timur Tengah. Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam risiko tekanan inflasi pada komoditas pangan yang memiliki ketergantungan impor tinggi.

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) melaporkan Indeks Harga Pangan Maret 2026 naik menjadi 128,5 poin, atau meningkat 2,4% secara bulanan (month-to-month). Kenaikan ini didorong oleh lonjakan biaya energi dan ketidakpastian jalur logistik global yang memengaruhi seluruh kelompok komoditas utama.

Kepala Ekonom FAO, Máximo Torero, memperingatkan bahwa jika konflik bersenjata di Timur Tengah melampaui durasi 40 hari, industri pertanian global akan menghadapi krisis input produksi.

Jika konflik berlangsung lebih dari 40 hari di tengah tingginya biaya input dan tipisnya margin, petani akan dihadapkan pada pilihan sulit.

“Mereka harus memilih mengurangi penggunaan pupuk atau memperkecil luas tanam," ujar Torero dikutip Bisnis, Minggu (5/4/2026).

Dampak Terbatas

Sementara itu, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Eliza Mardian, menilai dampak disrupsi rantai pasok global ini akan menyasar komoditas strategis di dalam negeri secara bertahap. Menurutnya, meskipun stok beras nasional relatif aman karena didominasi produksi domestik, tekanan harga akan segera terasa pada komoditas gandum, kedelai, dan gula.

Diketahui ketergantungan impor gandum hingga 100% untuk memenuhi kebutuhan industri tepung terigu dan pakan ternak, dengan total volume impor tahunan yang diprediksi menembus angka 11,2 juta ton pada 2026.

Kemudian volume impor kedelai nasional masih berada pada level yang tinggi, yakni berkisar antara 2,4 juta hingga 2,6 juta ton per tahun, di mana sekitar 80%—90% kebutuhan pengrajin tahu dan tempe domestik harus dipenuhi dari pasar global, terutama dari Amerika Serikat dan Amerika Latin.

"Eskalasi geopolitik akan memicu disrupsi rantai pasok dan memperpanjang jalur distribusi. Hal ini mendorong kenaikan biaya pengiriman akibat lonjakan harga energi dunia," jelas Eliza.

Core Indonesia juga memberikan catatan khusus mengenai risiko efek domino pada sektor peternakan. Kenaikan harga bahan baku pakan impor seperti jagung dan gandum berpotensi mengerek harga daging ayam dan telur di tingkat konsumen dalam waktu dekat.

Selain faktor harga, Indonesia juga dihadapkan pada risiko penghentian ekspor dari negara-negara produsen. Eliza mewanti-wanti bahwa negara eksportir cenderung melakukan pembatasan ekspor untuk mengamankan kebutuhan domestik mereka saat terjadi gejolak global.

"Situasi ini membuat Indonesia berada pada tekanan ganda, yakni gangguan produksi domestik akibat faktor iklim yang terjadi bersamaan dengan ketidakstabilan pasokan di pasar global," imbuhnya.

Hingga saat ini, pemerintah diharapkan segera melakukan langkah mitigasi melalui penguatan cadangan pangan nasional dan mencari alternatif sumber impor non-Timur Tengah guna meredam dampak imported inflation yang lebih luas pada semester II/2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga pasokan bahan baku pupuk di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan hingga saat ini belum ada keluhan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait gangguan pasokan bahan baku pupuk, meskipun tekanan global mulai meningkat.

“Sampai sekarang sih belum ada ini ya dari pihak BUMN belum ngobrol ke kita. Artinya dari pihak BUMN [Pupuk Indonesia] belum ada keluhan ke kami ya,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Budi menuturkan bahwa selama ini Indonesia banyak mengimpor bahan baku pupuk dari kawasan Eurasia, seperti Kazakhstan dan Uzbekistan. Untuk itu, Kemendag menilai pasokan masih relatif aman karena tidak sepenuhnya bergantung pada kawasan Timur Tengah.

“Sebenarnya kita impor [bahan baku pupuk] dari Eropa Timur kan banyak, kayak dari Kazakhstan, Uzbekistan, negara-negara Eurasia. Itu banyak, itu bisa dialihkan dari situ,” ujarnya.

Meski begitu, pemerintah tetap menyiapkan strategi mitigasi dengan melakukan diversifikasi sumber impor untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan. Langkah ini mencakup pencarian alternatif negara pemasok maupun substitusi komoditas yang sejenis.

“Substitusi barangnya kan bisa aja ngambil dari negara yang ada atau komoditas yang sama yang bisa diambil dari negara lain,” jelasnya.

Sebelumnya, PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan bahan baku pupuk masih aman hingga 7 bulan ke depan meskipun terjadi konflik di kawasan Selat Hormuz yang berpotensi mengganggu jalur perdagangan global.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira menuturkan konflik yang terjadi di wilayah tersebut sejauh ini tidak memberikan dampak langsung terhadap operasional perusahaan.

“Perang di area Selat Hormuz tersebut itu secara signifikan tidak berdampak langsung kepada Pupuk Indonesia,” kata Yehezkiel dalam Pupuk Indonesia Media Iftar 2026 di Jakarta, dikutip pada Minggu (8/3/2026).

Pupuk Indonesia sendiri memproduksi dua jenis pupuk utama, yakni pupuk urea dan pupuk NPK. Untuk pupuk urea, bahan bakunya berasal dari gas bumi yang tersedia di dalam negeri sehingga relatif aman dari dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, bahan baku untuk pupuk NPK seperti fosfat (P) dan kalium (K) memang masih diimpor.

Namun, pasokan tersebut tidak berasal dari negara-negara yang berada di kawasan konflik saat ini. Saat ini, pasokan fosfat (P) diperoleh dari sejumlah negara di Afrika Utara, seperti Maroko, Tunisia, dan Aljazair.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Sahabat Sampoerna memetakan sektor makanan dan minuman (food and beverage/F&B) lokal serta usaha eceran sebagai segmen UMKM yang masih memiliki prospek pertumbuhan di tengah tekanan ekonomi sepanjang 2025.

Sebaliknya, UMKM yang sangat bergantung pada bahan baku impor dinilai memiliki risiko lebih tinggi akibat sensitivitas terhadap inflasi dan fluktuasi harga.

Direktur Finance & Business Planning Bank Sahabat Sampoerna, Henky Suryaputra, mengatakan sektor F&B lokal dan ritel relatif lebih adaptif karena memiliki basis permintaan domestik yang stabil serta fleksibilitas dalam menyesuaikan model bisnis.

“Sektor F&B lokal dan usaha eceran masih menjadi UMKM yang potensial. Adapun sektor yang sangat bergantung pada bahan baku impor atau barang tersier yang sensitif terhadap inflasi menjadi sektor yang cukup berisiko,” ujar Henky kepada Bisnis, Selasa (13/1/2026).

Henky menuturkan, kinerja UMKM sepanjang 2025 secara umum masih menunjukkan ketahanan, meskipun bersifat selektif. Tekanan yang terjadi tidak hanya berasal dari daya beli masyarakat, tetapi juga perubahan pola konsumsi ke arah digital serta kenaikan biaya logistik.

Menurutnya, UMKM yang mampu beradaptasi dengan digitalisasi operasional cenderung mencatatkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha yang masih mengandalkan model konvensional.

Dalam penyaluran pembiayaan, Bank Sampoerna menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menitikberatkan pada kualitas aset dan keberlanjutan model bisnis debitur. Penilaian tidak hanya didasarkan pada kemampuan bayar saat ini, tetapi juga pada daya tahan usaha di tengah dinamika inflasi dan ketidakpastian ekonomi.

“Kami selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan analisis perilaku calon debitur dalam proses seleksi,” jelas Henky.

Ke depan, Bank Sampoerna melihat ketidakpastian suku bunga global dan fluktuasi harga komoditas masih menjadi tantangan bagi segmen UMKM. Namun, peningkatan adopsi pembayaran digital dinilai membuka peluang baru bagi pelaku usaha, khususnya di sektor-sektor yang berorientasi pada pasar domestik.

Sebagai bagian dari strategi, Bank Sampoerna mengombinasikan kemitraan dengan fintech melalui skema Bank as a Service serta pendekatan personal melalui jaringan kantor cabang untuk menjaga pertumbuhan pembiayaan UMKM tetap sehat dan terukur.

Adapun sebelumnya Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan minat penyaluran kredit perbankan umumnya masih baik, tercermin pada persyaratan pemberian kredit atau lending requirement yang semakin longgar.

“Kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat peningkatan risiko kredit pada kedua segmen tersebut,” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

Kondisi ini lantas memengaruhi pertumbuhan kredit UMKM. Pada November 2025, Perry mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit UMKM secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 0,64% (year on year/YoY).