REPUBLIKA.CO.ID, GRESIK -- Dinamika geopolitik global yang kian memanas, menciptakan turbulensi luar biasa pada rantai pasok dunia. Namun, di balik ketidakpastian tersebut, Indonesia melihat celah strategis untuk memperkuat posisi ekspornya, terutama di pasar-pasar non-tradisional.

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Tony Prianto, menegaskan skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang sedang digenjot pemerintah dirancang untuk memberikan daya dorong bagi eksportir yang membidik negara-negara non-tradisional. Di tengah disrupsi yang dialami pemain besar seperti China akibat ketegangan dengan Amerika Serikat (AS), produk Indonesia justru memiliki kesempatan untuk mengisi kekosongan pasar.

Menurut Tony, PKE hadir sebagai solusi bagi hambatan struktural yang sering dihadapi pengusaha, seperti keterbatasan modal kerja atau ketiadaan rekam jejak (goodwill) yang cukup untuk mengakses perbankan komersial. Jika sekarang sudah terjadi perang, kemudian geopolitik juga genting, kata Tony, itu justru memberikan peluang bagi pengusaha. Pasar yang biasanya dikuasai China terdisrupsi, dan di sinilah PKE memberikan tambahan dukungan, baik dari sisi penjaminan maupun modal kerja.

"PKE sekarang sudah cukup mumpuni mendukung pengusaha baru maupun yang sudah ada. Harusnya gejolak ini bisa jadi sisi positif untuk meningkatkan jumlah ekspor,” ujar Tony Prianto saat berbicara dalam acara Kunjungan Kerja Pers 2026 bertema “Kemenkeu Dukung Sektor Padat Karya Dukung Pertumbuhan Ekonomi”, di Gresik, Jawa TImur, Jumat (17/4/2026).

Hal senada juga disampaikan Direktur Pelaksana Bisnis II LPEI, Sulaeman. Ia menjelaskan dalam situasi yang tidak menentu, pemilihan produk dan kejelasan transaksi (underlying) menjadi variabel kunci. LPEI memastikan setiap pembiayaan, mulai dari pengadaan bahan baku (trade finance) hingga pascapenjualan (post-financing), memiliki dasar yang akuntabel guna menjaga kesehatan finansial perusahaan di tengah dampak sistemik geopolitik.

Sulaeman mengatakan LPEI melakukan stress testing terhadap seluruh portofolio untuk melihat siapa saja yang terdampak gangguan rantai pasok. Langkah ini diambil untuk memetakan dampak gangguan rantai pasok terhadap portofolio eksportir, khususnya mereka yang memiliki basis pembeli di wilayah konflik seperti Timur Tengah.

"Namun, kami sudah melakukan antisipasi. Sangat penting bagi kami untuk memastikan underlying dari produk perdagangan tersebut jelas, baik untuk bahan baku maupun penjualan. Meski ada dampak ke finansial masing-masing perusahaan, antisipasi ini menjaga agar portofolio tetap terkendali,” jelas Sulaeman.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengungkapkan Persetujuan Perdagangan Bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia–EAEU FTA) membuka peluang perluasan pasar nontradisional.

“Menindaklanjuti arahan Presiden untuk membuka pasar baru bagi pelaku usaha Indonesia, hari ini saya menandatangani persetujuan dagang bersejarah dengan Uni Ekonomi Eurasia. Indonesia-EAEU FTA tidak hanya tentang penurunan tarif, melainkan tentang membangun jembatan ekonomi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan,” ujar Budi Santoso atau disapa Busan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan persetujuan ini akan menciptakan peluang perluasan pasar nontradisional di kawasan Eurasia yang memiliki populasi 180 juta penduduk dan Produk Domestik Bruto (PDB) 2,56 triliun dolar AS. Sedangkan bagi Eurasia, Indonesia menawarkan peluang ekonomi dengan populasi 281,6 juta penduduk dengan PDB 1,4 triliun dolar AS dan kelas menengah yang terus tumbuh secara eksponensial.

"Penandatanganan ini juga merupakan upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor Indonesia, dan potensi sumber investasi baru khususnya terkait sektor manufaktur dan pertanian," katanya.

Indonesia-EAEU FTA terdiri atas 15 bab yang mencakup, antara lain, pembukaan akses pasar barang, fasilitasi perdagangan, serta kerja sama ekonomi. Uni Ekonomi Eurasia memberikan komitmen preferensi tarif kepada Indonesia sebesar 90,5 persen dari total pos tarif, atau mencakup 95,1 persen dari total nilai impor kawasan tersebut dari Indonesia.

“Dengan preferensi tarif hingga 90,5 persen dari total pos tarif Uni Ekonomi Eurasia, produk unggulan Indonesia akan memperoleh akses pasar yang lebih luas dan kompetitif," kata Busan.

Hal ini, lanjutnya,mendorong peningkatan ekspor sawit dan turunannya, alas kaki, tekstil dan produk tekstil, produk perikanan, karet alam, furnitur, serta produk manufaktur seperti elektronik. Preferensi dan berbagai kemudahan tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk merebut pangsa pasar dari negara pesaing.

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menandatangani Persetujuan Perdagangan Bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia–EAEU FTA) di St. Petersburg, Rusia di sela Konferensi Tingkat Tinggi Uni Ekonomi Eurasia.

Penandatanganan dilakukan bersama para jajaran Komisi Uni Ekonomi Eurasia, yaitu Wakil Perdana Menteri Armenia Mher Grigoryan, Wakil Perdana Menteri Belarusia Natalia Petkevich, Wakil Perdana Menteri Kazakhstan Zhumangarin Serik, Wakil Perdana Menteri Kirgiztan Daniyar Amangeldiev, Wakil Perdana Menteri Rusia Alexey Overchuk, dan Kepala Komisi Uni Ekonomi Eurasia Bakytzhan Sagintayev.

Penandatanganan ini turut disaksikan langsung kepala pemerintahan dari masing-masing negara anggota Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin.

Busan menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo dan seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, dirinya menegaskan, Indonesia-EAEU FTA bukan hanya gestur politik atau ekonomi, tetapi FTA ini menandai suatu babak baru kemitraan strategis antara Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia.

Kedua pihak merepresentasikan mesin ekonomi dengan potensi pasar yang besar, sumber daya kuat, produk yang saling komplementer, serta dapat saling mendorong peningkatan posisi strategis dalam rantai nilai perdagangan global.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025