JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengirimkan surat ke DPR RI untuk meratifikasi perjanjian dagang Indonesia dengan Eurasia (Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement/I-EAEU FTA).

Informasi itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri pertemuan bisnis (business matching) antara pemerintah dan pengusaha dengan Belarus yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Selasa (30/6/2026).

“Bapak Presiden sudah mempersiapkan surat ke DPR untuk Rusia dan Belarusia sudah meratifikasi perjanjian ini,” kata Airlangga di kawasan Menteng, Jakarta.

Airlangga mengatakan, dengan I-EAEU FTA itu, nantinya 90 produk Indonesia yang diekspor ke negara-negara Eurasia, termasuk Belarus akan bebas bea masuk.

Sebaliknya, produk negara-negara Eurasia juga bakal mendapatkan tarif 0 saat masuk ke Indonesia.

Adapun pertemuan di Indonesia ini, kata dia, merupakan menindaklanjuti pertemuan pada bulan Mei di Belarus.

“Jadi belum satu bulan mereka sudah hadir kembali dan mereka sangat berharap Indonesia bisa meningkatkan baik investasi maupun perdagangannya,” ujar Airlangga.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, dalam pertemuan hari ini, disepakati 17 nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).

Menurutnya, dengan perjanjian itu nilai dagang perdagangan Indonesia dengan Belarus yang mencapai 200 juta dollar Amerika Serikat (AS) bisa meningkat.

“Jika kita menandatangani I-EAEU dan kita berharap penandatangan I-EAEU ini segera diratifikasi,” tutur Airlangga.

Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Belarus Viktor Karankevich, mengatakan hubungan negaranya dengan Indonesia berlangsung dinamis namun semakin meningkat.

Kedua negara menjalin kerja sama di bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga kerja sama ekonomi.

“Kami juga telah menandatangani sejumlah dokumen yang akan mendorong penguatan lebih lanjut hubungan ekonomi bilateral,” ujar Viktor.

Selain itu, Belarus juga menjalin kerja sama ketahanan pangan dengan Indonesia.

Di antaranya dengan memasok produk olahan susu ke Indonesia.

Sebanyak 13 produsen Belarus telah mengantongi akreditasi dari Indonesia.

“Kami bersyukur atas kesempatan untuk memasok produk olahan susu kami ke Indonesia,” kata Viktor.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Rusia membahas rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara kedua negara. Hal ini menjadi salah satu pembahasan saat pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Deputi Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov, Selasa (12/5/2026).

Pertemuan keduanya di Kazan, Rusia, merupakan dalam kapasitas sebagai Ketua Bersama (Co-Chairs) Sidang Komisi Bersama (SKB) Indonesia-Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi dan Teknik. Keduanya bertemu dalam rangka penyelenggaraan SKB ke-14 Indonesia dan Rusia.

Menko Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pertemuan Co-Chairs ini mencerminkan komitmen kuat kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama ekonomi yang konkret, pragmatis, dan saling menguntungkan.

"Indonesia memandang Rusia sebagai mitra paling strategis di kawasan Eurasia. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama yang telah berjalan dan mendorong penyelesaian berbagai agenda kerja sama prioritas kedua negara," ujarnya, dikutip dari siaran pers, Kamis (14/5/2026).

Berdasarkan keterangan resmi Kemenko Perekonomian, salah satu yang menjadi pembahasan antara kedua negara adalah rencana kerja sama pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone) antara Indonesia dan Rusia. Ini merupakan salah satu upaya peningkatan investasi antara kedua negara anggota G20 tersebut.

Sejumlah isu strategi lain yang turut dibahas adalah penguatan akses pasar dan kerja sama sektor pertanian, kerja sama energi terbarukan, peluang peningkatan investasi, serta penguatan kerangka hukum dan kelembagaan kerja sama bilateral.

Adapun pertemuan Co-Chairs SKB Indonesia-Rusia merupakan forum strategis bagi kedua negara untuk meninjau kembali berbagai perkembangan atas implementasi dari hasil-hasil Pertemuan SKB sebelumnya.

Tujuannya adalah untuk membahas kemajuan kerja sama di berbagai sektor prioritas, serta mengevaluasi berbagai isu yang masih memerlukan tindak lanjut dalam hubungan ekonomi Indonesia-Rusia.

Kedua pihak juga membicarakan perihal perkembangan ratifikasi dan implementasi dari Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA), yang telah ditandatangani pada 21 Desember 2025.

Saat ini, perjanjian kerja sama perdagangan Indonesia dan EAEU masih dalam proses ratifikasi domestik. Perjanjian perdagangan dengan EAEU akan memberikan akses pasar, di mana EAEU membuka akses produk prioritas seperti minyak sawit dan turunannya, kopi, kakao, produk perikanan, tekstil, alas kaki, dan furnitur.

Sementara itu, DPM Denis Manturov menegaskan komitmen kuat dari pihak Rusia untuk terus meningkatkan hubungan ekonomi bilateral dengan Indonesia melalui penguatan kerja sama di sektor-sektor strategis.

Pada pertemuan tersebut, masing-masing kementerian teknis dari Indonesia juga membahas sejumlah sektor strategis dari masing-masing unit. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memaparkan ihwal akses produk agro Indonesia untuk ekspor ke Rusia, serta penjajakan dan potensi impor daging maupun produk pupuk dan fertilizer.

Di sisi lain, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung membahas tindaklanjut rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, perkembangan proyek GRR Tuban dan kerja sama energi nuklir.

Adapun Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan ihwal upaya mendorong ekspor Indonesia ke Rusia dan proses ratifikasi serta implementasi Indonesia-EAEU FTA.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Perdana Menteri Denis Manturov menanyakan perkembangan persiapan INNOPROM 2026 yang merupakan pameran industri internasional terbesar di Rusia, di mana Indonesia hadir sebagai Partner Country.

Sebaliknya, Menko Airlangga juga menyampaikan undangan kepada DPM Denis Manturov untuk dapat menghadiri acara Trade Expo Indonesia (TEI) 2026, yang merupakan pameran perdagangan B2B terbesar di Indonesia selama 14-18 Oktober 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan belum melihat proyeksi penurunan ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia imbas bencana di kawasan Sumatra beberapa waktu lalu.

Budi mengaku belum mendapatkan laporan dari perusahaan terkait potensi penurunan ekspor. Dia berharap agar tidak ada masalah berarti seiring penanganan dampak bencana yang sedang berlangsung.

“Kan semua sudah mau diatasi dengan baik, ya mudah-mudahan enggak ada masalah,” kata Budi saat ditemui usai Strategic Forum I-EAEU FTA di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Di samping itu, Budi menyatakan bahwa ekspor produk CPO Tanah Air dapat meningkat dengan upaya perluasan pasar, salah satunya melalui perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan negara-negara Uni Ekonomi Eurasia (I-EAEU FTA).

Menurutnya, CPO berpotensi menjadi salah satu produk yang diberikan kemudahan akses pasar ke negara-negara EAEU di samping produk lain seperti produk tekstil dan alas kaki.

“Produk-produk kita seperti tekstil, produk tekstil, alas kaki, CPO memiliki potensi pasar yang cukup bagus di sana,” ujar Budi.

Adapun, ekspansi komoditas sawit tengah menjadi perhatian publik menyangkut bencana di Sumatra. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menyegel dan memasang plang pengawasan menyusul dugaan kontribusi aktivitas sejumlah perusahaan dalam bencana banjir yang melanda kawasan tersebut.

Penyegelan tersebut antara lain dilakukan di area operasional kebun dan pabrik sawit PT Tri Bahtera Srikandi (TBS), anak perusahaan PT Sago Nauli Plantation (SNP) di Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa hal ini dilakukan untuk mencegah operasi yang berpotensi memperburuk kondisi hidrologi dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan demi keselamatan masyarakat serta pemulihan ekosistem.

“Langkah ini adalah penguatan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha yang berpotensi memengaruhi tata air dan keselamatan masyarakat,” kata dikutip dari siaran pers, Kamis (11/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan bahwa sejumlah komoditas Indonesia akan bebas tarif masuk negara-negara Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) berkat adanya perjanjian dagang I-EAEU FTA.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa perjanjian yang akan secara resmi ditandatangani pada pertengahan Desember 2025 ini menjadi peluang besar untuk masuknya produk Tanah Air seperti tekstil, alas kaki, hingga minyak kelapa sawit (CPO).

“Ya, jadi sudah banyak yang mendekati nol [persen tarif], ya. Jadi sudah banyak kemudahan-kemudahan akses pasar yang dapat kita lakukan ke negara-negara EAEU,” kata Budi kepada wartawan usai Strategic Forum I-EAEU FTA di Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Menurutnya, perjanjian perdagangan ini patut diperkuat dengan kerja sama yang jelas antar dunia usaha Indonesia dengan dunia usaha di negara-negara anggota EAEU.

Dengan Belarusia, misalnya, Budi menyebut bahwa dirinya bersama Wakil Perdana Menteri Belarusia Viktor Karankevich telah menyepakati pembentukan Indonesia–Belarus Business Council.

“Jadi nanti itu memudahkan hubungan kerja sama kedua negara, memudahkan untuk mencari partner atau mitra dagang dari kedua negara,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Kemendag, perjanjian I-EAEU FTA dapat membuka akses barang potensial dari Tanah Air karena EAEU membuka lebih dari 90% dari total pos tarifnya.

Perjanjian tersebut memungkinkan sejumlah produk mendapatkan 0% tarif secara keseluruhan baik saat pemberlakuan, melalui tariff rate quota (TRQ), maupun dengan eliminasi tarif dalam 3 tahun hingga 10 tahun.

Produk yang langsung mendapatkan 0% tarif saat pemberlakuan perjanjian tersebut mencakup sawit dan produk turunannya, alas kaki, udang, karet alam, biji kopi mentah, sutra, serta minyak atsiri.

Sementara itu, produk yang mendapatkan 0% tarif melalui TRQ adalah mentega, lemak, dan minyak kakao; bubuk kakao; serta ekstrak, esense, dan konsentrat kopi.

Terakhir, produk yang mendapatkan eliminasi tarif hingga 0% dalam jangka waktu 3 tahun–10 tahun ialah tekstil dan produk tekstil, ikan dan produk perikanan, kayu dan produk kayu, furnitur, mesin dan peralatan listrik, produk makanan dan minuman, serta bahan kimia dasar.

Kita sih targetnya dua kali (lipat) lebih, 100 persen target kita.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menargetkan perdagangan Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia naik 100 persen, setelah ditandatanganinya Kesepakatan Perdagangan Bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia-Eurasia Economic Union Free Trade Agreement/I-EAEU FTA).

"Kita sih targetnya dua kali (lipat) lebih, 100 persen target kita," ujar Budi, di Jakarta, Jumat.

Dengan adanya kesepakatan I-EAEU FTA, maka produk Indonesia yang masuk ke negara anggota Uni Ekonomi Eurasia, seperti Rusia, Kazakhstan, Armenia, Belarusia, dan Kyrgystan akan mendapat tarif 0 persen.

Menurut Budi, pasar Indonesia cukup besar di wilayah tersebut. Selain itu, Indonesia juga mengimpor berbagai barang modal dari negara-negara Uni Ekonomi Eurasia.

"Pasar kita di sana cukup besar dan kita juga impor barang-barang modal kan di sana, gandum, terus fertilizer yang untuk pupuk," kata Mendag.

Pada 2024, perdagangan Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia tercatat 4,1 miliar dolar AS. Ekspor Indonesia ke Uni Ekonomi Eurasia tercatat sebesar 1,5 miliar dolar AS, naik 36 persen dari tahun sebelumnya.

Sedangkan, impor Indonesia dari Uni Ekonomi Eurasia tercatat sebesar 2,4 miliar dolar AS, turun 4 persen dari tahun sebelumnya.

Beberapa produk unggulan Indonesia yang memiliki potensi besar di pasar Uni Ekonomi Eurasia antara lain minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), tekstil, produk manufaktur, pertanian dan perikanan.

Penandatanganan kesepakatan I-EAEU FTA ditargetkan paling cepat dilakukan pada 20-21 Desember 2025 di EAEU Summit, St.Petersburg, Rusia. Indonesia dan EAEU tengah berkoordinasi untuk menentukan waktu penandatanganan perjanjian itu.

Seluruh negara anggota Uni Ekonomi Eurasia tengah berupaya menyelesaikan prosedur internal di tiap negara. Kesepakatan ini diharapkan dapat ditandatangani pada tingkat Menteri Perdagangan di hadapan para kepala negara yang hadir dalam EAEU Summit mendatang.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan perjanjian dagang Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agrement (I-EAEU FTA) bakal terkendala lantaran pembubaran parlemen Kazakhstan.

I–EAEU FTA adalah Perjanjian Perdagangan Bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU). Perjanjian ini telah dirampungkan pada 19 Juni 2025.

Melalui perjanjian dagang ini, Indonesia berpeluang membuka akses pasar yang lebih luas dan memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara anggota EAEU, yaitu Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgistan.

Semestinya, perjanjian dagang itu rampung pada Desember 2025. Namun, karena adanya konflik di Kazakhstan, maka hingga saat ini perjanjian tersebut belum direalisasikan.

"Indonesia-EAEU, ini seharusnya Desember selesai. Tapi kemarin kami dengar kabar parlemen Khazakstan dibubarkan, jadi terpaksa mundur," ujarnya dalam Rapimnas Kadin 2025 di Park Hyatt Jakarta, Senin (1/12/2025).

Mendag mengatakan, kemungkinan molornya kesepakatan perjanjian dagang itu sampai tahun depan. Hal ini menjadi tantangan pemerintah dalam memperluas pasar ekspor ke negara-negara tersebut.

"Sehingga kemungkinan mundur, kalau tidak Januari atau Februari ini," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Mendag juga memaparkan arah kebijakan perdagangan internasional Indonesia untuk 2025 yang menempatkan berbagai perundingan dagang strategis sebagai prioritas utama.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pasar dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Dalam agenda 2025, pemerintah menargetkan penyelesaian sejumlah perundingan penting, antara lain Indonesia–EU CEPA, Indonesia–Canada CEPA (ICA CEPA), Indonesia–Peru CEPA (IP CEPA), Indonesia–EAEU FTA, dan Indonesia–Tunisia PTA.

Adapun dua di antaranya, yakni perundingan dengan Kanada dan Peru, telah mencapai progres signifikan. Selain itu, terdapat pula lima perundingan yang masih berjalan, seperti Indonesia–GCC FTA, ASEAN–Canada FTA, Indonesia–Turkiye PTA, Indonesia–Sri Lanka PTA, dan Indonesia–MERCOSUR CEPA.

Mendag memaparkan, hingga kini Indonesia telah memasuki tahap implementasi 20 perjanjian perdagangan internasional, sementara 12 perjanjian lainnya dalam proses ratifikasi, serta 14 perjanjian tengah dalam proses perundingan.

Keseluruhan proses ini melibatkan berbagai bentuk kerja sama, mulai dari Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade Agreement (FTA), hingga Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

(NIA DEVIYANA)