Kepemimpinan yang kuat adalah tentang menjaga kepercayaan publik dan menciptakan peluang di tengah berbagai disrupsi

Jakarta (ANTARA) - Presiden Ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik dalam menghadapi ketidakpastian global seperti sekarang.

SBY mengatakan dunia saat ini tengah memasuki era ketidakpastian yang ditandai dengan berbagai tantangan global, mulai dari meningkatnya rivalitas geopolitik, perang dan konflik di berbagai wilayah, dan perubahan rantai pasok global.

"Kepemimpinan yang kuat adalah tentang menjaga kepercayaan publik dan menciptakan peluang di tengah berbagai disrupsi," kata SBY pada The 2026 Asia Grassroots Forum by Amartha di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan pengalamannya memimpin Indonesia pada masa krisis dan transisi, termasuk dampak krisis Asia 1997-1998, tsunami Aceh pada 2004, hingga krisis keuangan global 2008, SBY memaparkan sejumlah prinsip kepemimpinan yang dibutuhkan di tengah ketidakpastian.

Menurut dia, pemimpin harus tetap tenang saat menghadapi situasi sulit karena kepanikan dapat memperlemah institusi.

"Ketakutan menyebar dengan cepat pada masa-masa sulit. Kepanikan melemahkan institusi. Seorang pemimpin harus tetap tenang, jujur dan memiliki arah yang jelas," ujarnya.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa pemimpin juga perlu mampu menggabungkan pragmatisme dengan prinsip. Dalam dunia yang semakin kompleks, menurutnya, negara harus adaptif dan realistis, tapi tetap berpegang pada nilai-nilai dasar.

Ia juga menekankan pentingnya visi jangka panjang dalam kepemimpinan. Menurut dia, pembangunan sumber daya manusia, reformasi institusi, ketahanan iklim, dan inovasi tidak dapat diwujudkan dalam waktu singkat.

Selain itu, SBY menilai kepemimpinan harus bersifat inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

"Pertumbuhan yang hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat pada akhirnya akan menimbulkan ketidakstabilan," katanya.

Meski tantangan global semakin kompleks, SBY mengaku tetap optimistis terhadap masa depan ASEAN dan Indonesia.

Menurut dia, optimisme tersebut bukan karena tantangan yang dihadapi relatif kecil, melainkan karena kawasan ASEAN memiliki modal yang kuat berupa populasi muda, wirausaha yang dinamis, ekosistem digital yang terus berkembang, masyarakat yang tangguh, serta sumber daya manusia yang besar.

SBY mengatakan kekuatan tersebut tidak hanya berada di kota-kota besar atau korporasi besar, tetapi juga di desa-desa, komunitas lokal, pelaku usaha kecil, serta jutaan masyarakat yang terus bekerja, berusaha, dan membangun harapan di tengah ketidakpastian.

Ia meyakini modal tersebut akan menjadi fondasi penting bagi ASEAN dan Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan global pada masa mendatang.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi kunci membangun ketahanan ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Dalam pidatonya pada The 2026 Asia Grassroots Forum by Amartha di Jakarta, Kamis, SBY mengatakan dunia saat ini tengah memasuki era baru yang ditandai dengan berbagai tantangan global, mulai dari meningkatnya rivalitas geopolitik, perang dan konflik di berbagai wilayah, dan perubahan rantai pasok global.

Meski demikian, SBY menilai Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN memiliki keunggulan dalam menghadapi kondisi tersebut, yaitu keberadaan jutaan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian kawasan.

"Ketika guncangan global terjadi, sistem bisa melemah, investasi menjadi lebih berhati-hati, dan pasar internasional berfluktuasi,” kata SBY.

“Namun, komunitas akar rumput tetap beradaptasi, bertahan, dan bangkit kembali. Untuk itu, pemberdayaan UMKM bukan sekadar agenda sosial, melainkan agenda ekonomi yang strategis," katanya menambahkan.

Ia mengatakan dari Indonesia hingga Vietnam, serta dari Filipina hingga Thailand, jutaan UMKM menopang aktivitas ekonomi sehari-hari melalui berbagai sektor usaha, mulai dari perdagangan, manufaktur skala kecil, pertanian, perikanan, logistik, hingga usaha berbasis digital.

Menurut dia, negara yang mampu memperkuat kewirausahaan akan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih kuat, partisipasi ekonomi yang lebih luas, serta stabilitas sosial yang lebih baik.

SBY mengaitkan pandangan tersebut dengan pengalaman Indonesia menghadapi sejumlah krisis besar, mulai dari dampak krisis Asia 1997-1998, tsunami Aceh pada 2004, hingga krisis keuangan global 2008.

Menurut dia, salah satu pelajaran penting dari berbagai krisis tersebut adalah bahwa negara akan lebih kuat ketika masyarakat tetap aktif secara ekonomi, terhubung secara sosial, dan memiliki harapan terhadap masa depan.

Selain memperkuat UMKM, SBY menilai perkembangan teknologi membuka peluang besar untuk memperluas inklusi ekonomi di negara-negara berkembang.

Melalui layanan keuangan digital, perdagangan elektronik, dan berbagai platform digital, pelaku usaha kecil kini memiliki akses yang lebih luas terhadap pasar, pembiayaan, dan berbagai peluang usaha.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa teknologi juga dapat memperlebar kesenjangan apabila aksesnya hanya dinikmati kelompok tertentu.

Menurut dia, transformasi digital harus berjalan seiring dengan upaya memperluas inklusi agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ketahanan pangan harus diperkuat. Risiko iklim seperti El Nino juga perlu diantisipasi dengan baik agar tidak memicu musim kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu produksi pertanian

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan risiko konflik global mendorong Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi dan pangan guna menghadapi ketidakpastian yang meningkat.

Dalam acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di Jakarta, Sabtu, AHY mengatakan eskalasi konflik geopolitik, khususnya di Timur Tengah, berpotensi mengganggu jalur distribusi energi dunia, termasuk di kawasan strategis seperti Selat Hormuz.

Kondisi tersebut dinilai dapat memicu lonjakan harga energi yang berdampak berantai pada harga pangan dan komoditas dasar lainnya.

“Jika konflik dan perang berkelanjutan terjadi di Timur Tengah, Selat Hormuz sulit dinormalisasi dalam waktu dekat maka harga energi dan pangan dunia bisa mengalami kenaikan yang mencekik,” ujar AHY.

Menurut dia, energi memiliki peran krusial dalam menopang aktivitas ekonomi. Kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi, sehingga berujung pada tekanan terhadap harga kebutuhan masyarakat.

AHY menegaskan pentingnya kemandirian nasional, terutama pada sektor energi dan pangan, agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal. Ketahanan di kedua sektor itu, lanjutnya, menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Ketahanan pangan harus diperkuat. Risiko iklim seperti El Nino juga perlu diantisipasi dengan baik agar tidak memicu musim kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu produksi pertanian hingga menyebabkan gagal panen,” katanya.

Selain faktor geopolitik, AHY juga menyoroti berbagai tantangan global lain seperti krisis iklim, bencana alam, serta disrupsi teknologi yang turut mempengaruhi dinamika ekonomi dunia.

Ia menilai kondisi tersebut menuntut Indonesia untuk semakin adaptif dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Lebih lanjut, Menko AHY menyebut pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi dan pangan, termasuk melalui peningkatan konektivitas dan efisiensi distribusi logistik.

Dengan infrastruktur yang terintegrasi, biaya logistik menurutnya dapat ditekan sehingga distribusi energi dan pangan menjadi lebih terjangkau.

Menko AHY juga menyatakan bahwa penguatan ketahanan energi dan pangan harus berjalan seiring dengan pembangunan yang merata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk itu, ia menegaskan pembangunan harus menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali dan setiap daerah perlu mendapat perhatian yang sama, sehingga tidak ada lagi pendekatan yang berpusat di Jawa.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

...konflik di Iran yang mengganggu jalur perdagangan di Selat Hormuz telah mendisrupsi sisi suplai ekonomi global.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperingatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi meningkat pada kuartal II 2026 akibat tekanan global yang mulai berdampak pada sektor industri dalam negeri.

Dalam laporan terbarunya dikutip di Jakarta, Rabu, CORE menyebut konflik di Iran yang mengganggu jalur perdagangan di Selat Hormuz telah mendisrupsi sisi suplai ekonomi global.

Untuk Indonesia yang industri manufakturnya masih bergantung pada impor bahan baku, gangguan tersebut mendorong kenaikan biaya operasional produksi.

“Tekanan pada pasar tenaga kerja bersumber dari dua hal yang lebih struktural, yaitu transmisi shock biaya dari konflik global ke dunia usaha dan ketergantungan industri Indonesia pada impor bahan baku,” tulis CORE dalam laporannya.

Seiring dengan kenaikan biaya tersebut, tekanan mulai dirasakan oleh dunia usaha dan berpotensi menekan serapan tenaga kerja.

Indikasi ini tercermin dari survei Purchasing Managers’ Index (PMI) S&P Global pada April 2026 yang menunjukkan penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur.

PMI pada April 2026 tercatat turun ke level 49,1 atau masuk zona kontraksi, setelah sebelumnya sempat mencapai 53,8 pada Februari 2026.

Dalam kondisi tersebut, CORE memperkirakan tekanan biaya dapat berujung pada peningkatan PHK dalam waktu dekat.

Berdasarkan simulasi menggunakan tabel input-output Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, tambahan PHK diperkirakan mencapai 15.300 hingga 20.300 pekerja.

PHK tersebut diperkirakan akan terkonsentrasi di wilayah aglomerasi industri, seperti sektor elektronik di Batam, tekstil dan pakaian jadi di Jawa Barat, kimia dan farmasi di Jawa Timur, serta industri alas kaki di Banten.

CORE juga mengidentifikasi empat subsektor manufaktur yang paling rentan terhadap tekanan biaya, yakni tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, elektronik dan komputer, serta kimia dan farmasi.

Industri tekstil dan pakaian jadi tercatat menyerap sekitar 3,76 juta tenaga kerja atau sekitar 19 persen dari total tenaga kerja manufaktur nasional.

Sementara itu, industri alas kaki menyerap sekitar 921 ribu pekerja. Adapun sektor elektronik dan komputer memiliki ketergantungan impor tinggi, sedangkan industri kimia dan farmasi bergantung hingga 85 persen pada bahan baku impor.

Di sisi lain, data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sebanyak 15.425 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga April 2026, dengan sekitar 59 persen terjadi di daerah industri.

Meski angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, CORE menilai tekanan pada kuartal II berpotensi mendorong kenaikan jumlah PHK.

Untuk merespons kondisi tersebut, CORE mendorong agar investasi, termasuk yang dikelola oleh Danantara, diarahkan ke sektor-sektor strategis yang paling rentan, seperti industri tekstil dan produk tekstil, petrokimia berbasis nafta, serta besi dan baja.

“Industri ini berada di titik paling rentan dalam struktur manufaktur Indonesia saat ini,” tulis laporan tersebut.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan terhadap sektor manufaktur yang tercermin dari kontraksi Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia ke level 49,1 pada April 2026.

PMI manufaktur merupakan indikator yang menggambarkan kondisi aktivitas industri manufaktur berdasarkan survei terhadap pelaku usaha. Angka PMI di atas 50 menunjukkan sektor manufaktur sedang mengalami ekspansi atau pertumbuhan. Sebaliknya, angka di bawah 50 menandakan kontraksi atau perlambatan aktivitas manufaktur.

Faisal, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, mengatakan tekanan terhadap manufaktur tidak lepas dari dampak konflik geopolitik global, khususnya perang di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Ia menjelaskan sebelum konflik memanas, kondisi manufaktur Indonesia sebenarnya masih cukup baik, dari sisi kinerja industri maupun permintaan domestik.

Namun, ia menyebut konflik di Timur Tengah kemudian memicu kenaikan biaya energi, biaya produksi, serta gangguan rantai pasok global yang berdampak pada industri dalam negeri.

Kondisi tersebut tercermin dari PMI manufaktur yang turun dari level 53,8 pada Februari 2026 menjadi 50,1 pada Maret 2026, lalu masuk zona kontraksi di level 49,1 pada April 2026.

“Tekanannya sudah begitu besar dari biaya produksi dan saya rasa juga karena faktor permintaan,” ujarnya.

Faisal menuturkan selama semester II 2025 hingga Maret 2026, sektor manufaktur masih mampu bertahan karena ditopang permintaan domestik yang kuat meskipun permintaan ekspor melemah.

Namun, menurut dia, tekanan global saat ini tidak hanya memukul sisi produksi, tetapi juga mempengaruhi daya beli masyarakat melalui inflasi impor (imported inflation) yang menyebabkan kenaikan harga barang dan bahan baku.

“Imported inflation kemudian juga menggerus daya beli, mempengaruhi permintaan pada April 2026, dan itu tentu saja mengurangi permintaan terhadap barang-barang yang diolah oleh industri manufaktur,” katanya.

Ia menilai pemerintah perlu fokus menjaga konsumsi domestik agar minat dan kemampuan masyarakat untuk berbelanja tetap kuat sehingga dapat menopang permintaan terhadap produk manufaktur.

Selain itu, pemerintah juga disebut perlu menjaga biaya produksi seperti bahan baku, energi, dan logistik agar tetap kompetitif dan tidak membebani industri.

“Itu yang mesti menjadi fokus karena tekanan manufaktur ini tidak terlepas dari tekanan global. Berarti kebijakan pemerintah memang harus betul-betul menjadi shock absorber dari dampak buruk perang,” ujar Faisal.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Departemen Ilmu Ekonomi IPB Sahara menekankan perlunya langkah cepat dan terukur dari pemerintah untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari dampak konflik global, termasuk ketegangan di Timur Tengah.

Menurut Sahara, UMKM Indonesia memang tidak terdampak langsung oleh konflik tersebut, tapi sangat rentan terhadap efek tidak langsung yang merambat melalui kenaikan harga energi, gangguan logistik, dan mahalnya bahan baku impor.

“Dampaknya tidak langsung, tetapi justru di situ letak kerentanannya. Biaya produksi naik, distribusi terganggu, sementara daya beli masyarakat juga melemah,” ujar Sahara dalam diskusi publik CORE Indonesia di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan gangguan pada jalur pelayaran global seperti Selat Hormuz dapat memicu kenaikan biaya logistik dan energi, yang pada akhirnya mendorong inflasi dari sisi harga impor. Kondisi itu, menurut dia, menekan pelaku UMKM yang selama ini beroperasi dengan margin usaha relatif tipis.

Berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki cadangan modal kuat dan akses terhadap instrumen lindung nilai, UMKM dinilai lebih mudah terpukul oleh gejolak eksternal.

Untuk itu, Sahara menilai stabilisasi biaya produksi menjadi langkah paling mendesak yang perlu dilakukan pemerintah.

Ia menambahkan subsidi energi dan bahan baku juga perlu diberikan sebagai kebijakan cepat atau quick wins yang dapat membantu pelaku UMKM bertahan dalam jangka pendek.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak menambah beban UMKM melalui kebijakan kenaikan pajak di tengah tekanan global yang masih berlangsung.

Di sisi lain, ia menyebut upaya perlindungan juga perlu menyentuh aspek rantai pasok. UMKM harus didorong untuk mengamankan sumber bahan baku alternatif guna mengurangi ketergantungan pada impor yang rentan terganggu.

Tak hanya dari sisi produksi, Sahara menilai pemerintah juga harus menjaga daya beli masyarakat sebagai penopang utama pasar UMKM yang sebagian besar berada di dalam negeri.

Menurut dia, tanpa langkah perlindungan yang memadai, tekanan terhadap UMKM dapat berdampak luas terhadap perekonomian nasional, mengingat besarnya kontribusi dan jumlah pelaku UMKM di Indonesia.

“UMKM bukan yang paling terdampak langsung, tetapi paling rentan. Kalau tidak dilindungi, efeknya bisa meluas ke perekonomian nasional,” kata Sahara.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Gejolak ini perlu diantisipasi karena dapat memicu kenaikan harga pupuk secara signifikan. Apalagi bahan baku pupuk P (phosphor) dan K (Kalium) tidak tersedia di Indonesia, sehingga sangat bergantung pada pasar internasional,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani sebagai antisipasi dampak konflik global khususnya di kawasan Timur Tengah saat ini.

Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Direktorat Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Yustina Retno Widiati menyatakan, konflik Timur Tengah mendorong kenaikan harga pupuk dan bahan bakunya, disebabkan adanya hambatan logistik pasca tutupnya Selat Hormuz.

“Gejolak ini perlu diantisipasi karena dapat memicu kenaikan harga pupuk secara signifikan. Apalagi bahan baku pupuk P (phosphor) dan K (Kalium) tidak tersedia di Indonesia, sehingga sangat bergantung pada pasar internasional,” kata dia di Jakarta, Selasa.

Sebagai langkah mitigasi, lanjut dia dalam keterangannya, pemerintah mengambil beberapa upaya antisipasi mengamankan pupuk subsidi petani, diantaranya, pembayaran subsidi pupuk lebih awal untuk pengadaan bahan baku, sehingga pembelian dapat dilakukan sebelum harga meningkat lebih tinggi.

Selain itu, pemerintah memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tidak mengalami perubahan guna menjaga daya beli petani. Upaya lain meliputi pengajuan tambahan anggaran subsidi jika kebutuhan meningkat, serta mendorong penggunaan pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik.

"Penggunaan pupuk organik, baik bersubsidi maupun mandiri dari bahan lokal, menjadi salah satu solusi strategis menghadapi ketidakpastian global,” ujar dia saat webinar "Dampak Geopolitik Global terhadap Sektor Pertanian dan Pupuk Nasional".

Yustina menegaskan di tengah tekanan geopolitik global yang berdampak pada sektor pertanian, pemerintah terus memperbaiki tata kelola pupuk subsidi, misalnya, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 difokuskan pada dua sektor utama, yakni pertanian dan perikanan.

Untuk sektor pertanian terdapat 10 komoditas prioritas yang mencakup tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu; hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih; serta komoditas perkebunan yakni kopi, tebu rakyat, dan kakao.

Per Januari 2026, jumlah petani yang telah mengajukan kebutuhan pupuk melalui sistem e-RDKK mencapai 14,45 juta NIK, sedangkan sektor perikanan melalui e-RPSP tercatat sebanyak 101.678 NIK.

Perbaikan tata kelola juga dilakukan dalam proses penyaluran pupuk. Distribusi dilakukan Pupuk Indonesia, yang bertanggung jawab mulai dari proses produksi hingga penyaluran ke titik serah.

Pupuk kemudian disalurkan melalui jaringan distributor hingga pengecer resmi, gabungan kelompok tani (gapoktan), kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), dan koperasi.

”Kini petani dapat menebus pupuk bersubsidi di kios resmi dengan menunjukkan KTP dan Kartu Tani sesuai ketentuan,” katanya.

Sementara itu SVP Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero), Junianto Simare Mare memastikan kondisi tersebut tidak akan mengganggu ketersediaan pupuk nasional.

Dari sisi kapasitas produksi, Pupuk Indonesia menempati posisi strategis di tingkat global. Perusahaan ini tercatat sebagai salah satu produsen amonia dan urea terbesar di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, hingga Afrika Utara.

Kapasitas produksi urea mencapai sekitar 9,4 juta ton per tahun, melampaui sejumlah produsen besar dunia seperti China dan Qatar. Sementara itu, produksi pupuk NPK mencapai 4,6 juta ton dan pupuk lainnya sekitar 0,8 juta ton per tahun.

Pada 2026, BUMN tersebut menargetkan produksi urea sebesar 7,9 juta ton. Sementara itu, kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 6,4 juta ton, termasuk untuk pupuk bersubsidi.

Surplus produksi tersebut, menurut Junianto membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor dan memperkuat posisinya sebagai pemain penting di industri pupuk global.

Meski memiliki kekuatan di sisi produksi dan distribusi, dia menambahkan konflik di kawasan Selat Hormuz tetap membawa dampak signifikan terhadap rantai pasok pasar global, namun untuk Indonesia, dampaknya relatif dapat dikendalikan terutama untuk produk urea.

Hal ini lanjutnya, tidak terlepas dari ketersediaan bahan baku utama urea, yaitu gas alam, yang masih dapat dipenuhi dari dalam negeri. Dengan kondisi tersebut, Indonesia tidak bergantung pada impor untuk produksi urea, bahkan memiliki kapasitas yang melebihi kebutuhan nasional.

Sementara itu, untuk bahan baku lain seperti KCl dan fosfat, Junianto mengatakan, perusahaan memperoleh pasokan dari negara-negara di luar kawasan konflik, seperti Rusia, Kanada, Belarus, Mesir, dan Maroko, sehingga relatif tidak terdampak langsung oleh penutupan Selat Hormuz.

Sedangkan untuk sulfur, sebagian pasokan memang berasal dari kawasan Timur Tengah, seperti Qatar dan Kuwait, sehingga Pupuk Indonesia telah menyiapkan langkah mitigasi dengan mencari sumber alternatif guna memastikan kelangsungan produksi.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Nganjuk, Jawa Timur (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank mendorong perusahaan eksportir untuk berekspansi memperluas ekspornya ke pasar nontradisional di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.

Langkah itu menjadi penting seiring melemahnya permintaan dari pasar tradisional imbas dari konflik di Timur Tengah, maka eksportir diimbau melakukan diversifikasi pasar guna menjaga kinerja penjualan.

Kepala Divisi NIA & Strategic Assignment LPEI Berlianto Wibowo dalam kunjungan kerja di Kabupaten Nganjuk, Jatim, Kamis. menerangkan, LPEI diberi mandat khusus dari pemerintah untuk memberikan dukungan yang tidak tersedia di perbankan komersial, melalui skema National Interest Account (NIA).

NIA menjadi instrumen intervensi negara dalam menjaga keberlangsungan ekspor nasional.

“Mungkin dari Indonesia Eximbank kami menyampaikan detail bahwa salah satu bukti negara hadir memang kita sebut punya mandat khusus. Pemerintah ini memberikan salah satu program yang memang diberikan kepada hanya di Indonesia Eximbank ini berbeda dengan bank komersial,” ujarnya.

LPEI tidak hanya menyediakan pembiayaan bagi eksportir, tetapi juga aktif memberikan pendampingan kepada debitur dan calon debitur melalui edukasi.

Edukasi tersebut mencakup pemahaman kondisi makroekonomi, identifikasi negara tujuan yang terdampak, serta strategi yang dapat ditempuh pelaku usaha untuk bertahan di tengah perubahan.

Berlianto menjelaskan, di tengah kondisi ekspor yang dihantui ketidakpastian, pendekatan edukasi menjadi langkah awal agar pelaku usaha bisa memahami situasi sebelum mengambil keputusan bisnis.

Selain itu, diskusi rutin dengan para eksportir terus dilakukan guna memperbarui informasi terkait risiko di berbagai negara tujuan.

LPEI juga mendorong diversifikasi pasar sebagai strategi utama menghadapi perlambatan di pasar tradisional seperti Amerika Serikat (AS) dan China. Pelaku usaha didorong menjajaki pasar nontradisional, antara lain Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur, hingga Amerika Latin.

“Salah satu program yang memang ber-impact kepada langsung pelaku ekspor adalah bagaimana mereka mendiversifikasi market. Kalau kondisi market sedang tidak baik-baik saja kita punya yang namanya program penugasan khusus ekspor,” tuturnya.

Lebih lanjut, Berlianto mengungkapkan LPEI memiliki sembilan program penugasan khusus ekspor yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha, termasuk bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

Melalui Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) UKM, LPEI mendorong peningkatan daya saing produk agar mampu menembus pasar global.

Sebagai informasi, PKE merupakan program yang menyediakan pembiayaan, penjaminan, atau asuransi untuk transaksi atau proyek ekspor yang secara komersial sulit dilakukan, namun dinilai strategis untuk mendukung program ekonomi nasional.

Selain ekspansi pasar, perlindungan terhadap risiko transaksi juga menjadi perhatian utama. Dalam situasi geopolitik yang tidak menentu, potensi gagal bayar dari mitra dagang luar negeri menjadi salah satu risiko terbesar bagi eksportir.

Untuk itu, LPEI menyediakan fasilitas trade credit insurance guna melindungi tagihan eksportir dari risiko gagal bayar. Skema ini didukung basis data internal untuk memetakan tingkat risiko di masing-masing negara tujuan.

“Apakah kita perlu, nah yang terakhir kita punya yang namanya tradecredit insurance. Itu kita sebut dengan asuransi bagaimana ketika nanti ada bayar yang gagal bayar itu kita jaga,” terang Berlianto.

Melalui kombinasi edukasi, diversifikasi pasar, dukungan pembiayaan, serta perlindungan risiko, LPEI berupaya menjaga ruang pertumbuhan bagi eksportir nasional di tengah tekanan global.

Pendekatan ini menegaskan peran LPEI yang tidak hanya sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang aktif mendampingi pelaku usaha dalam menyusun strategi bisnis yang adaptif dan berkelanjutan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Hal itu guna menjaga efisiensi dan daya saing industri nasional di tengah tekanan global

Jakarta (ANTARA) - Ekonom yang juga Direktur Kebijakan dan Program lembaga kajian Prasasti, Piter Abdullah mengatakan perlu ada langkah memitigasi secara cepat gangguan pasokan dan distribusi bahan baku industri serta energi, akibat eskalasi geopolitik global.

Piter dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan gangguan terhadap pasokan energi maupun bahan baku industri berpotensi meningkatkan biaya produksi dan menekan produktivitas sektor manufaktur.

Oleh karena itu, kata dia, kebijakan untuk memastikan ketersediaan energi bagi industri, termasuk gas industri, serta langkah-langkah untuk menekan struktur biaya produksi seperti evaluasi bea masuk bahan baku dan bahan penolong menjadi penting untuk dirumuskan kementerian dan lembaga terkait.

“Hal itu guna menjaga efisiensi dan daya saing industri nasional di tengah tekanan global,” kata dia.

Di pasar keuangan, kata Piter, kombinasi kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar, serta tekanan fiskal harus diantisipasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Menurutnya, dalam situasi ketidakpastian global yang meningkat, koordinasi kebijakan antara otoritas ekonomi menjadi semakin penting. Kebijakan dari Bank Indonesia, OJK, serta Kementerian Keuangan ditunggu dunia usaha dan pelaku pasar untuk menjaga stabilitas sistem keuangan ke depan.

Lebih lanjut, kata Piter, kebijakan pemerintah yang menahan penyesuaian harga BBM merupakan upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Namun keberlanjutan kebijakan tersebut bergantung pada perkembangan harga minyak dunia.

“Apabila kenaikan harga minyak berlangsung hingga akhir tahun, akan semakin sulit menahan harga BBM tidak naik. Oleh karena itu masyarakat dan pelaku bisnis perlu memahami bahwa penyesuaian harga energi dalam kondisi tertentu merupakan bagian dari respons kebijakan yang wajar, selama diikuti dengan kompensasi yang tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Dewan Ahli atau Board of Experts Prasasti dan pakar energi Indonesia Arcandra Tahar menjelaskan dalam struktur industri energi global, Indonesia tidak memiliki ruang luas untuk menentukan harga minyak secara independen.

“Harga minyak pada dasarnya mengikuti harga pasar. Indonesia membeli di pasar. Produksi domestik baik melalui K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) maupun Pertamina pun dijual dengan mengacu pada harga pasar,” ujarnya.

Saat ini, asumsi harga minyak dalam APBN 2026 berada di kisaran 70 dolar AS per barel, sementara, kata Arcandra, harga minyak di pasar saat ini berada pada kisaran 90–100 dolar AS per barel. Hal ini menunjukkan peningkatan risiko geopolitik dan ketatnya pasokan energi global.

Menurut Prasasti, berdasarkan data dari pengalaman sebelumnya, penyesuaian harga BBM dapat memberikan dampak signifikan terhadap inflasi. Analisis Prasasti menunjukkan bahwa penyesuaian harga BBM berpotensi menambah sekitar 0,7 hingga 1,8 poin persentase terhadap inflasi, tergantung pada besaran dan waktu penyesuaian.

Prasasti menilai tekanan yang dihadapi perekonomian Indonesia saat ini tidak berasal dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan konvergensi berbagai dinamika ekonomi global dan domestik.

Kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya tekanan terhadap fiskal negara, serta perubahan pada neraca eksternal secara bersamaan mempersempit ruang kebijakan ekonomi. Karena itu, Prasasti mengimbau agar kebijakan makro dikelola secara lebih hati-hati di tengah ketegangan geopolitik.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pelaku pasar perdagangan aset kripto dalam negeri, Indodax menyatakan di tengah dinamika geopolitik global saat ini disiplin manajemen risiko sangat penting diterapkan bagi investor aset kripto.

Vice President Indodax Antony Kusuma dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan eskalasi konflik di Timur Tengah sejak ketegangan AS-Israel ke Iran pada Sabtu (28/2), membawa dampak pada pasar kripto dunia salah satunya gejolak pada mata uang digital Bitcoin

Berdasarkan data CoinMarketCap, lanjutnya, Bitcoin sempat terkoreksi ke 63.100 dolar AS akhir pekan, lalu melonjak ke 70.000 dolar AS di awal pekan, dan kini bergerak di kisaran 68.000 dolar AS, dengan kapitalisasi pasar kripto global sekitar 2,33 triliun dolar AS.

Pasar kripto yang beroperasi 24 jam dalam tujuh hari menjadi salah satu indikator paling responsif dalam merefleksikan perubahan sentimen investor.

"Disiplin manajemen risiko serta memiliki perspektif investasi jangka panjang tetap menjadi kunci untuk bersikap rasional dan adaptif menghadapi ketidakpastian global," katanya.

Menurut dia, volatilitas aset kripto yang tinggi tersebut mencerminkan sensitivitas tinggi pasar terhadap perkembangan geopolitik dan risiko makro.

Lonjakan dan koreksi dalam hitungan hari menunjukkan pasar sedang sangat headline-driven, lanjutnya. Dalam situasi seperti itu, sentimen global dan dinamika kebijakan menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan aset berisiko, termasuk saham dan kripto.

Pada fase awal gejolak, investor umumnya bersikap risk-off untuk menjaga likuiditas. Jika ketidakpastian berlanjut, sebagian investor mempertimbangkan aset yang lebih defensif.

Antony mengatakan investor seharusnya menghindari keputusan berbasis fear of missing out (FOMO) atau ikut-ikutan, serta menerapkan diversifikasi portofolio dan manajemen risiko secara disiplin merupakan langkah paling rasional.

Dalam kondisi pasar yang tidak menentu, lanjutnya, diversifikasi portofolio menjadi salah satu pendekatan yang banyak dilakukan, termasuk mengalihkan sebagian eksposur ke aset kripto yang lebih stabil seperti stablecoin Tether (USDT) atau USD Coin (USDC), atau aset kripto berbasis emas seperti Tether Gold (XAUT) yang tengah menguat, sembari tetap menjaga alokasi terukur pada aset utama.

Sejalan dengan itu, ia mengatakan komitmen perusahaan menjaga likuiditas, keamanan sistem, dan transparansi, sekaligus memperkuat edukasi risiko.

Ia mengatakan terus mengedukasi member untuk tetap rasional di tengah kondisi volatilitas pasar selain itu juga mengimbau investor selalu melakukan riset mandiri (Do Your Own Research) dan menjaga manajemen risiko yang ketat.

"Di saat pasar penuh tekanan makro seperti sekarang, strategi investasi bertahap atau Dollar Cost Averaging (DCA) tetap menjadi opsi paling bijak untuk memitigasi volatilitas," kata Antony.

Pewarta: Subagyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman Rizky Yudaruddin mengingatkan pentingnya kesiagaan dan upaya mewujudkan swasembada energi bagi Indonesia di tengah meningkatnya eskalasi konflik geopolitik global saat ini.

"Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terkait pengayaan uranium ini memunculkan ketidakpastian pasar dan akan memberikan dampak berantai terhadap geopolitik dunia," kata Rizky di Samarinda, Minggu.

Akademisi yang masuk daftar dua persen ilmuwan paling berpengaruh di dunia versi Stanford University itu menyebutkan bahwa eskalasi yang memburuk sangat berpotensi mengganggu jalur perdagangan internasional.

Gangguan khususnya akan berdampak pada kawasan di Laut Merah yang selama ini menjadi urat nadi bagi 70 persen perdagangan global, lanjutnya.

"Jalur perairan strategis tersebut sangat krusial bagi kelancaran distribusi pasokan komoditas energi ke berbagai penjuru dunia," kata akademisi yang pernah meneliti terkait dampak perang dan konflik geopolitik terhadap perilaku investor global.

Lebih lanjut Rizky mengatakan hambatan pada jalur distribusi logistik ini dipastikan akan memukul perekonomian banyak negara akibat tersendatnya rantai pasok.

"Kondisi tersebut tentu memicu lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional secara signifikan," ujar dia.

Meskipun sebagian investor mungkin meraup keuntungan dari kenaikan harga saham, stabilitas sektor energi secara keseluruhan terdampak.

Menurut dia, kenaikan harga minyak dunia saat ini pada akhirnya berimbas langsung terhadap stabilitas perekonomian Indonesia.

"Seluruh sektor industri di Tanah Air akan merasakan beban berat karena tingginya ketergantungan nasional terhadap pasokan energi fosil dari luar negeri," kata Rizky.

Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah Indonesia harus merespons situasi tersebut dengan segera mengambil langkah-langkah strategis dan konkret.

Langkah utama yang harus digenjot adalah memaksimalkan potensi industri di dalam negeri guna mencapai target swasembada energi.

Upaya pencapaian swasembada, menurut dia, krusial dan mendesak demi memangkas ketergantungan negara terhadap pasokan energi asing.

Selain mengamankan energi konvensional, akselerasi pengembangan energi hijau atau terbarukan juga harus menjadi fokus utama pemerintah saat ini.

"Ketegangan geopolitik dan militer di kawasan Timur Tengah ini diprediksi berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama," katanya.

Menyadari hal tersebut, Rizky mengamati banyak negara yang kini juga berlomba mewujudkan kemandirian energi bagi kepentingan nasional mereka.

"Kesiapsiagaan energi ini menjadi kunci agar aktivitas ekonomi domestik tetap berjalan tangguh di tengah gejolak pasar dunia," kata Rizky.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Konflik geopolitik antara China dan Amerika Serikat (AS) kian memanas. Aksi saling blokir yang dilancarkan kedua negara turut memengaruhi perekonomian global.

Sejak pemerintahan Joe Biden, AS mulai gencar melakukan pembatasan ekspor teknologi chip ke China. Kemudian, Trump memperburuk suasana dengan pemberlakuan tarif tinggi ke barang-barang impor dari China.

Tak tinggal diam, China membalas perlakuan AS dengan membatasi akses logam tanah jarang (LTJ) yang krusial untuk pengembangan senjata dan peralatan militer lainnya. AS juga balik mengancam pemblokiran lebih luas untuk barang-barang yang menggunakan software buatan AS ke China.

Menghadapi ancaman bertubi-tubi dari AS, China makin gencar mengembangkan kemandirian teknologi, agar tak lagi bergantung ke negara kekuasaan Trump.

Terbaru, media China CCTV melaporkan rencana pemerintahan Xi Jinping dalam 5 tahun ke depan untuk 'melawan' ancaman dari Trump, yakni memperkuat pasar domestik agar tak lagi tertekan oleh kebijakan AS.

Lebih spesifik, China akan meningkatkan kapasitas kekuatan domestik di sektor sains dan teknologi, menurut laporan yang disiarkan CCTV pada Kamis (23/10) waktu setempat.

Laporan itu dirilis pasca pertemuan tertutup Komite Pusat Partai Komunis China selama 4 hari. CCTV sendiri merupakan media nasional yang dibekingi pemerintah China.

Perincian awal dari proposal yang disetujui menempatkan penekanan besar pada pengembangan 'kekuatan produktif berkualitas baru' yang mengacu pada bidang-bidang maju seperti chip dan kecerdasan buatan (AI).

Rencana tersebut juga menekankan pentingnya membangun sistem industri modern dan memperkuat inovasi di teknologi-teknologi inti, dikutip dari BusinessTimes, Jumat (24/10/2025).

Hal ini menunjukkan keseriusan Beijing untuk menggenjot produktivitas dan mencapai kemandirian hakiki dalam menghadapi krisis populasi usia produktif dan ancaman pelarangan ekspor dari negara-negara Barat.

Lebih lanjut, proposal juga menegaskan kembali janji untuk memperkuat konsumsi domestik dan memperluas investasi. Secara tegas, China berkomitmen untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi pembangunan pasar nasional.

Para ekonom telah lama memandang peningkatan permintaan domestik sebagai hal yang krusial untuk menyeimbangkan kembali perekonomian China.

Fokus yang makin intensif pada teknologi ini dibangun di atas strategi yang sebelumnya telah ditetapkan pada 2020 silam. Sebagai informasi, rencana 5 tahunan dari pemerintahan Xi Jinping terakhir diumumkan setelah masa jabatan pertama Trump.

Dorongan tersebut makin mendesak, karena Washington kini mengupayakan pelarangan besar-besaran ke China, menargetkan sektor yang lebih luas, mulai dari chip hingga farmasi. Selain itu, Washington juga memberikan sanksi kepada makin banyak perusahaan China.

Tekanan Bertubi-tubi ke China

China berada di bawah tekanan untuk mengubah model pertumbuhannya. Pasalnya, negara dengan kekuatan manufaktur terbesar ini menghadapi kenaikan tarif dari AS dan penolakan dari mitra dagang lainnya atas banjir ekspor China.

Ekspor neto menyumbang porsi yang makin besar dari ekspansi ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, sementara konsumsi tercatat menurun.

Seiring meningkatnya hambatan perdagangan, China perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk membantu menyerap kelebihan kapasitas manufakturnya dan memecahkan rekor deflasi.

Para analis dan investor akan menganalisa rencana 5 tahunan Xi Jinping secara menyeluruh, yang diperkirakan akan dibahas pada pertemuan legislatif tahunan pada Maret 2026. Hal ini penting untuk mencari komitmen fiskal spesifik yang dapat mendukung rencana tersebut.

"Yang terpenting adalah seberapa tegas para pembuat kebijakan akan melaksanakan tujuan-tujuan ini," kata Michelle Lam, ekonom China di Societe Generale, dengan mencontohkan peningkatan pembayaran pensiun.

Meskipun rencana ini berfokus pada jangka panjang, pemberitahuan tersebut juga mengirimkan sinyal kuat untuk jangka pendek, dengan janji bahwa kebijakan makro akan diperkuat pada waktu yang tepat untuk mendukung perekonomian.

Para ekonom secara umum memperkirakan pertumbuhan akan melambat dalam beberapa tahun mendatang seiring Beijing mencari model ekspansi baru yang lebih stabil.

Guncangan Ekonomi China

Para pembuat kebijakan kemungkinan menargetkan pertumbuhan tahunan rata-rata di kisaran 4,5%-4,8% untuk periode 2026-2030, menurut analisis dari berbagai perusahaan, termasuk Macquarie Group dan Standard Chartered.

Perekonomian China berada di jalur yang tepat untuk tumbuh rata-rata 5,5% per tahun selama periode 5 tahun yang berakhir pada 2025, menurut perkiraan pemerintah sebelumnya.

Tantangan utama dalam mencapai tujuan tersebut adalah pengeluaran rumah tangga China yang masih lemah, hanya mencapai sekitar 40% dari PDB tahun lalu. Angka tersebut hampir tidak berubah dari level 2019, sebelum pandemi menghentikan tren peningkatan yang sebelumnya terjadi.

Robin Xing dari Morgan Stanley telah menganjurkan reformasi kesejahteraan sosial skala penuh selama beberapa tahun, dengan alasan dapat mengurangi kelebihan tabungan rumah tangga yang diperkirakan mencapai 30 triliun yuan (Rp69.000 triliun).

Xing memperkirakan langkah tersebut dapat meningkatkan porsi konsumsi swasta terhadap PDB sebesar 1,6 poin persentase pada 2030 mendatang.

Para ekonom di UBS, termasuk Ning Zhang, menyarankan agar pemerintah dapat mengambil langkah awal yang lebih sederhana, yakni menetapkan target resmi yang eksplisit untuk porsi konsumsi terhadap PDB, menurut laporan Bloomberg.