Bisnis.com, JAKARTA - Teknologi bergerak eksponensial, kondisi geopolitik sulit diprediksi, transisi iklim menuntut investasi besar, sementara harapan masyarakat kepada Pemerintah kian real time.

Tantangan bukan lagi mempercepat birokrasi, melainkan mengubah fungsi negara: dari penjaga aturan menjadi arsitek ekosistem inovasi dan pembentuk pasar yang mendorong daya saing sekaligus menjaga akuntabilitas.

Konsep State as Innovator menempatkan negara sebagai pemilik perubahan. Artinya, pemerintah bukan hanya memastikan kepatuhan, tetapi juga merancang misi nasio­nal yang memobilisasi seluruh elemen publik–swasta menuju hasil bersama yakni ketahanan energi, kepercayaan digital, produktivitas logistik, dan industrialisasi hijau.

Perbedaan mendasar: regulasi bertanya “apa yang boleh dan tidak boleh”, sedangkan negara inovator bertanya “hasil apa yang ingin dicapai, dan bagaimana kita menciptakan sistem yang mendorong pasar bergerak ke arah sana”.

Ada tiga kunci agar transformasi ini berjalan. Pertama, misi dan tata kelola program prioritas yang terbatas namun tajam, dengan indikator hasil yang jelas dan review berkala lintas kementerian.

Kedua, platform-state: negara membangun pondasi digital yang terdiri atas data, identitas, standar interoperabilitas agar inovasi yang mulanya uji coba bisa menjadi produk nasional. Ketiga, instrumen pembentuk pasar: arahan pemerintah sebagai sinyal permintaan, regulatory sandbox sebagai mekanisme pengujian model inovasi teknologi, pembiayaan berbasis hasil, serta standardisasi yang membuat investasi swasta lebih cepat dan lebih pasti.

Indonesia sesungguhnya sudah memulai langkah untuk mencipta inovasi namun perlu dipercepat dan diperdalam. Dua contoh penting adalah IKD (Identitas Kependudukan Digital) dan hilirisasi minerba. IKD bukan hanya “KTP versi ponsel”; namun menjadi lapisan kepercayaan untuk layanan publik dan ekonomi digital. KTP bisa di scan pada mesin ATM untuk verifikasi diri secara online.

Sementara hilirisasi minerba adalah inovasi kebijakan untuk mendorong pasar membangun industri hilir dengan “memaksa” investasi smelter serta kapasitas pengolahan, sehingga nilai tambah tidak berhenti pada ekspor bahan mentah.

Jika rantai turunan benar-benar bekerja, Indonesia dapat menghasilkan produk olahan mineral termasuk nikel dan batu bara bukan sekadar komoditas mentah—sebelum dikirim ke pasar global.

Dari perspektif dunia usaha, agenda ini bukan wacana abstrak. IKD dan hilirisasi minerba, bila dijadikan referensi kebijakan yang kredibel, akan menurunkan biaya transaksi, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas keputusan (baik operasional maupun administratif).

Pada akhirnya, hal ini mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, biaya produksi, dan efisiensi belanja negara. Demikian pula, ketika negara mampu membentuk pasar dengan instrumen yang tepat—misalnya melalui standar, pengadaan, dan kepastian implementasi maka investasi swasta menjadi lebih terarah, lebih berani, dan lebih berkualitas.

Dengan kehadiran IKD dan hilirisasi minerba, pasar bergerak mengikuti inovasi pemerintah, dari Nongsa Digital Park di sisi digital hingga klaster smelter seperti IMIP dan fasilitas pengolahan Freeport. Inovasi seperti ini akan menarik perusahaan turunan, logistik, dan jasa pendukung untuk turut terlibat.

Tantangan terbesar Indonesia bukan kurangnya program, melainkan fragmentasi eksekusi. Banyak inisiatif digital terjebak pada logika proyek: ada aplikasi, ada peluncuran, tetapi adopsi dan integrasi lintas sistem yang berjalan lambat.

Sebaliknya, negara inovator menuntut konsistensi siklus, penyederhanaan keputusan, dan kemampuan mengelola risiko secara transparan. Kecepatan harus dibangun tanpa mengorbankan legitimasi: perlindungan data, dan mekanisme koreksi yang jelas saat implementasi tidak optimal.

Karena itu, call to action yang realistis perlu bergerak pada tiga agenda. Pertama, pilih program nasional dengan lingkup kecil namun dampak tinggi seperti pembangunan digital atau industrialisasi hijau.

Lalu, tetapkan dengan KPI yang dapat diukur. Kedua, percepat adopsi IKD sebagai fondasi lintas layanan, dengan memastikan hilirisasi minerba berjalan konsisten melalui kepastian regulasi, perizinan yang efisien, standar lingkungan yang tegas, dan integrasi energi–logistik agar biaya produksi kompetitif.

Ketiga, reformasi instrumen pembentuk pasar melalui pengadaan berbasis hasil, uji-produk sandbox terukur untuk inovasi lintas sektor, serta skema insentif yang mendorong adopsi, bukan hanya kepatuhan.

Jika Indonesia ingin kompetitif di tengah perlombaan teknologi dan ketidakpastian global, kita harus berani mengubah cara negara bekerja. Negara tidak boleh hanya menjadi penjaga pagar perubahan.

Negara harus menjadi desainer masa depan membangun platform, membentuk pasar, dan memobilisasi publik–swasta dalam menghasilkan layanan yang cepat, aman, dan dipercaya. Inovasi terbesar bukan aplikasi baru; inovasi terbesar adalah ketika negara mampu membangun sistem yang membuat masyarakat dan pasar bergerak lebih cepat, adil, transparan, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Arah investasi hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan rantai industri.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono mengatakan struktur investasi hilirisasi perlu diarahkan lebih spesifik agar mampu menopang pengembangan industri hilir bernilai tambah tinggi.

Contohnya untuk nikel, investasi di smelter tipe Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) menurutnya sudah cukup banyak. Akan tetapi, untuk nikel kadar rendah yakni High-Pressure Acid Leaching (HPAL) yang biasa masuk ke industri baterai, justru masih kurang.

“Jadi, kami mendorong kalau untuk hilirisasi di sektor komoditas tambang nikel, itu lebih baik didorong ke arah hilirisasi smelter nikel HPAL,” kata Sudirman kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Dia menjelaskan, pengembangan smelter untuk nikel kadar rendah menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem baterai kendaraan listrik di dalam negeri. Selama ini, sebagian besar fasilitas pengolahan masih berorientasi pada produk stainless steel atau baja nirkarat.

Selain nikel, peluang investasi juga dinilai terbuka lebar di sektor bauksit. Sudirman menilai kapasitas smelter bauksit di Indonesia masih terbatas, padahal kebutuhan aluminium domestik terus meningkat untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan industri.

Menurutnya, hilirisasi bauksit perlu dipercepat melalui pembangunan fasilitas pengolahan menjadi alumina hingga aluminium. Apalagi, kebijakan larangan ekspor bahan mentah telah mendorong pengolahan di dalam negeri.

“Saat ini kita dengar bahwa ada beberapa investor dari China itu tertarik untuk menanamkan investasinya, mendirikan pabrik smelter bauksit ini untuk menjadi aluminium,” ungkapnya.

Kendati demikian, Sudirman mengingatkan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam membuka keran investasi asing di sektor ini. Pengalaman hilirisasi nikel yang memicu lonjakan jumlah smelter dinilai perlu menjadi pelajaran agar kapasitas produksi tetap terkendali.

Di sektor timah, investasi hilirisasi juga dinilai masih relevan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dalam negeri. Upaya pembatasan ekspor bahan mentah serta penertiban tambang ilegal disebut menjadi momentum untuk memperkuat industri hilir timah nasional.

Sementara itu, dia berpandangan prospek hilirisasi batu bara menghadapi tantangan tersendiri. Program gasifikasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) sebagai substitusi LPG, misalnya, masih terkendala aspek keekonomian.

Menurut Sudirman, tingginya biaya investasi dan operasional, serta harga jual produk yang relatif rendah, membuat proyek tersebut belum menarik bagi investor swasta. “Biaya capital-nya atau biaya investasi dari batu bara, MPP-nya [Market Parity Price] tinggi sekali, sementara harga jualnya belum mendukung,” katanya.

Dia menilai, proyek hilirisasi batu bara sebaiknya didorong langsung oleh pemerintah sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional, bukan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Kendati demikian, upaya hilirisasi tetap perlu dijalankan sebagai langkah antisipasi terhadap volatilitas harga energi global, termasuk potensi kenaikan harga LPG di masa depan.

Dari sisi kebijakan, Sudirman menilai insentif fiskal seperti keringanan pajak dan royalti memang penting, tetapi belum cukup untuk mendorong investasi pada sektor yang secara ekonomi masih belum menarik, seperti batu bara.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani telah melaporkan bahwa realisasi investasi berbasis hilirisasi mencapai Rp147,5 triliun pada kuartal I/2026, tumbuh 8,2% secara tahunan. Nilai tersebut berkontribusi sekitar 29,6% terhadap total investasi nasional.

Sektor mineral masih menjadi motor utama hilirisasi dengan kontribusi Rp98,3 triliun pada periode Januari sampai Maret 2026. Komoditas nikel mendominasi dengan nilai Rp41,5 triliun, diikuti tembaga, besi baja, bauksit, hingga timah.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menanyakan perkembangan implementasi B50 (campuran 50% biodiesel dalam solar) serta rencana penggunaan etanol E10 (campuran 10% etanol dalam bensin).

Hal itu disampaikan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta, Minggu (19/10/2025).

“Beliau tanyakan kesiapan dan persiapannya untuk diimplementasikan,” ujar Bahlil.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi transisi energi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memperluas pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) berbasis sumber domestik seperti minyak sawit dan tebu.

Selain sektor energi hijau, pembahasan juga mencakup perkembangan hilirisasi komoditas mineral dan batu bara (minerba).

Bahlil menyebut Presiden Ke-8 RI itu menekankan pentingnya agar kebijakan hilirisasi tidak hanya berhenti pada tahap pengolahan bahan mentah, tetapi mampu menciptakan rantai nilai industri nasional.

“Kita bicara tentang hilirisasi, terutama untuk komoditas minerba. Presiden ingin memastikan agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat dan tidak berhenti di level ekspor bahan mentah,” tandas Bahlil.