Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I memperkuat pengembangan komoditas tebu guna mendukung kebutuhan gula nasional sekaligus menopang program pengembangan bioetanol E10 yang menjadi prioritas pemerintah.

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo mengatakan peningkatan produksi tebu menjadi langkah penting untuk memenuhi dua kebutuhan strategis secara bersamaan.

"Kalau secara target harus meningkat memang. Karena memang kalau tebu itu dibuat salah satunya untuk etanol memang harus kita alokasikan untuk etanol," katanya dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Menurut dia, hasil pengolahan tebu tidak hanya menghasilkan gula konsumsi, tetapi juga molase yang menjadi bahan baku utama dalam produksi bioetanol.

Karena itu, peningkatan luas tanam dan produktivitas tebu menjadi faktor penting agar kebutuhan gula dan bioetanol dapat dipenuhi tanpa saling mengurangi pasokan.

PTPN I terus melakukan pengembangan areal tebu di sejumlah wilayah potensial di antaranya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan untuk memperkuat pasokan bahan baku industri gula dan energi terbarukan.

Selain memperluas areal tanam, PTPN I juga menjalankan program peningkatan produktivitas untuk mendorong rendemen tebu yang lebih tinggi sehingga produksi gula dan produk turunan dapat meningkat secara bersamaan.

Peningkatan produksi tebu dinilai penting agar alokasi bahan baku untuk gula maupun molase sebagai bahan baku etanol dapat diatur lebih optimal guna mendukung target penerapan E10 yang dicanangkan pemerintah.

"Karena dengan cara itu tentu pembagian yang satu untuk gula sama molase untuk etanol bisa lebih mudah kita atur. Karena kewajiban E10 ini kan salah satu target dasar dari Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) sama Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman). Dan PTPN support itu," tegasnya.

Aris mengatakan dukungan terhadap program bioetanol sejalan dengan target pemerintah dalam mengembangkan campuran bahan bakar nabati berbasis energi domestik.

Dengan meningkatnya produksi tebu, alokasi bahan baku untuk gula maupun molase dapat diatur secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan nasional.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung ketahanan energi melalui pemanfaatan sumber daya pertanian dalam negeri.

"Sekarang kita mau swasembada, tentu cara yang paling mudah adalah dengan menambah luas dan meningkatkan produksi," jelasnya.

PTPN I menilai pengembangan tebu memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pangan, energi, dan peningkatan kesejahteraan petani Indonesia.

Meski begitu, Aris tidak menyebutkan secara rinci jumlah produksi tebu oleh perusahaan BUMN sektor perkebunan tersebut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia memiliki ragam potensi pendukung industri bioetanol, namun perlu dukungan dari semua pihak untuk meningkatkan produksi dalam negeri.

John Anis, CEO PT Pertamina New & Renewable Energy (RNE), mengungkapkan bahwa secara global, penggunaan bioetanol cukup masif dengan dukungan kuat berupa kebijakan dari negara. Sebaliknya, lanjut John, Indonesia masih tertinggal dalam hal penggunaan bioetanol, beserta kebijakan dari negara.

Pemerintah sejauh ini mewacanakan penerapkan bioetanol jenis E10, yakni bahan bakar minyak campuran 10% etanol dari tebu atau singkong dengan 90% bensin, yang dirancang lebih ramah lingkungan dengan emisi karbon lebih rendah.

“Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 4/2025 bahan bakar nabati, termasuk bioetanol sebagai landasan awal. Namun kerangka regulasi turunannya formula, indeks harga, dan koefisien processing masih perlu disusun dan ditetapkan,” ujarnya dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum bertajuk Potensi Bioetanol Pilar Kedaulatan Energi Masa Depan di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (25/2/2026).

Indonesia, terangnya, sebenarnya dapat memanfaatkan untuk substitusi impor BBM, namun produksi domestik menurutnya, masih jauh dari kebutuhan. Seperti diketahui, konsumsi BBM di Indonesia mencapai lebih dari 84 juta kiloliter berdasarkan data 2025, dan sekitar 70% bersumber dari impor.

Ke depan, E10 dapat meningkatkan kebutuhan bioetanol sampai dengan 5 juta KL, namun produksi dalam negeri saat ini hanya mencapai 1% dari kebutuhan. Sejauh ini, produksi bioetanol dari 4 produsen baru mencapai 63.000 KL.

Padahal, bioetanol memiliki potensi yang besar untuk mewujudkan visi swasembada energi Indonesia, tapi masih menghadapi sejumlah tantangan di sektor hulu yang menurutnya perlu untuk disingkap demi kemajuan bangsa.

Tantangan itu berupa sensitivitas harga baik itu di sisi petani penghasil bahan baku bioetanol, dan konsumen pengguna BBM. Selain itu ada juga volatilitas harga dan juga bahan bakunya, komptisi bahan baku dengan kebutuhan pangan, serta regulasi yang perlu diperkuat.

“Tantangan lainnya bahan baku yang terbatas, inefisiensi proses pertanian, dan distribusi serta infrastruktur yang belum memadai,” tambahnya.

Untuk mengakselerasi pengembangan bioetanol, John mengatakan keberhasilan di Brasil, India dan Filipina dapat menjadi pembelajaran. Di tingkat global, penggunaan bioetanol masif dengan dukungan kuat berupa kebijakan dari negara.

Brasil, tuturnya, menjadi negara yang patut dikedepankan karena telah menerapkan E30-100 dan memberikan dukungan regulasi yang kuat untuk peningkatan produksi dan penyerapan bioetanol domestik.

Negara lain yang menurutnya patut dijadikan contoh adalah Filipina yang menerapkan kebijakan penyerapan bioetanol dalam negeri untuk kebutuhan dalam negeri. Sisanya, bisa diekspor tapi dengan pengawasan yang ketat. Hal ini mendorong ketersediaan pasokan dan harga yang stabil.

Selain itu, keberhasilan juga terlihat di India yang memperkuat program Ethanol Blending with Petrol (EBP) melalui kebijakan pengendalian ekspor bahan baku. Pemerintah India sempat menerapkan bea keluar tinggi atas molase tebu guna memastikan pasokan domestik bagi industri etanol nasional.

Kebijakan tersebut berdampak pada terjaganya ketersediaan bahan baku, percepatan implementasi program pencampuran etanol, serta peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

Selain memperkuat bauran energi terbarukan, strategi ini juga membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan energi.

“Dari keberhasilan negara-negara tersebut kita lihat ada komitmen kuat dari negara. Sekarang ini, kita lihat komitmen Presiden Prabowo Subianto sudah kuat, tinggal kita nantikan kelanjutannya,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Pertamina New & Renewable Energy (NRE) John Anies menilai kekayaan dan ketahanan energi Indonesia bisa setara dengan Arab Saudi jika program biodiesel campur bensin sukses dilaksanakan.

Adapun saat ini pemerintah menargetkan mandatori pencampuran etanol 10% (E10) pada bensin mulai 2027. Campuran etanol pun bakal terus ditingkatkan ke level 20% dan seterusnya.

Menurut John, ketahanan energi Indonesia bisa makin kuat jika implementasi kebijakan itu sukses. Dia mencontohkan, program biodiesel 40% atau B40 saja bisa sukses menekan impor solar.

Bahkan, pemerintah berencana menghentikan impor solar pada tahun ini seiring implementasi B50. John optimistis, kesuksesan serupa bisa diciptakan dari campuran bioetanol dengan bensin.

John menilai, jika itu sukses Indonesia bisa disandingkan dengan Arab Saudi yang merupakan raja minyak. Bedanya, ketahanan minyak RI berada di atas tanah, bukan di bawah tanah.

"Bayangkan kalau kita juga bisa melakukan hal-hal yang sama pada gasoline [bensin], dua-duanya [bensin dan solar] saja ya. Kita kan bisa jadi, orang bilang Arab Saudi, tapi yang di atas tanah, bukan di bawah tanah. Ini kan yang menikmati orang-orang kita juga," tutur John dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Untuk mengejar cita-cita itu, Pertamina NRE pun bakal menerapkan strategi dalam mendorong implementasi bioetanol untuk memproduksi E10 di Tanah Air.

John mengatakan, strategi untuk mengembangkan bioetanol itu adalah dengan fokus pada pendekatan multi-feedstock (ragam bahan baku) dan multi-region (ragam wilayah).

Terkait multi-feedstock, John mengatakan bergantung pada bahan baku singkong dan tebu saja tidak cukup. Oleh karena itu, pihaknya juga bakal mengembangkan bioetanol dari sorgum dan aren.

"Aren ini ada potensinya. Cita-citanya, aren bisa seperti sawit [dalam campuran biodiesel]. Nanti potensinya akan luar biasa," katanya.

Adapun terkait multi-region, pihaknya melihat setiap daerah di Indonesia memiliki potensi tersendiri untuk bahan baku bioetanol. Bahan baku yang bisa dibuat bioetanol itu seperti jagung, sagu, ubi jalar, hingga limbah pertanian.

Menurutnya, Pertamina dapat lebih mudah memproduksi bioetanol sesuai dengan bahan baku unggulan di setiap daerah. Dengan begitu, biaya produksi juga bisa ditekan karena bahan baku berasal dari daerah yang bersangkutan.

"Itu kan boleh jadi cita-cita, tapi bagaimana cara merealisasikannya kadang-kadang punya tantangan," imbuh John.

Bisnis.com,JAKARTA — Pertamina New & Renewable Energy (NRE) bakal menerapkan strategi dalam mendorong implementasi bioetanol untuk memproduksi E10 di Tanah Air.
Direktur Utama Pertamina NRE John Anies mengatakan, strategi untuk mengembangkan bioetanol itu adalah dengan fokus pada pendekatan multi-feedstock (ragam bahan baku) dan multi-region (ragam wilayah).
Terkait multi-feedstock, John mengatakan bergantung pada bahan baku singkong dan tebu saja tidak cukup. Oleh karena itu pihaknya juga bakal mengembangkan bioetanol dari sorgum dan aren.
"Aren ini ada potensinya. cita-citanya aren bisa seperti sawit [dalam campuran biodiesel] nanti potensinya akan luar biasa," tutur John dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Dia menekankan bahwa dengan tidak bergantung pada tebu, maka feedstock bioetanol bisa terjamin.
Adapun terkait multi-region, pihaknya melihat setiap daerah di Indonesia memiliki potensi tersendiri untuk bahan baku bioetanol. Bahan baku yang bisa dibuat bioetanol itu seperti jagung, sagu, ubi jalar, hingga limbah pertanian.
Menurutnya, Pertamina dapat lebih mudah memproduksi bioetanol sesuai dengan bahan baku unggulan di setiap daerah. Dengan begitu, biaya produksi juga bisa ditekan karena bahan baku masih berasal dari daerah yang bersangkutan.
"Ini bisa menciptakan pemerataan," imbuh John.
Pemerintah sendiri menargetkan mandatori E10 pada bahan bakar minyak (BBM) bensin mulai 2027. John mengatakan, implementasi E10 dapat meningkatkan kebutuhan bioetanol sampai dengan 5 juta KL pada 2029. Namun, produksi saat ini hanya sekitar 1%.
"Kebutuhan 5 juta KL kalau kebutuhan bioetanol karena nanti gasolinenya sekitar 50 juta KL. Sementara kalau kita lihat produksinya itu, ya masih 63.000 KL," ucapnya.
Oleh karena itu, dia mengatakan dalam jangka pendek, pemerintah bisa menerapkan mandatory E10 itu di daerah tertentu saja, alih-alih secara nasional.
Dia mencontohkan, jika bahan baku untuk bioetanol masih belum mencukupi, maka implementasi E10 bisa dilakukan di jawa dan bali terlebih dahulu.
"Opsi pertama, tidak langsung seluruh Indonesia, bisa Jawa-Bali dulu atau per daerah. Makanya sinkronisasi antara kementerian itu penting," ucap John.
Lebih lanjut, John menegaskan bahwa Pertamina NRE berkomitmen untuk memimpin pengembangan bioetanol serta secara aktif melakukan advokasi dan kolaborasi. Namun, kata dia, pihaknya membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan.
Di sisi hulu, dukungan itu seperti kebijakan perdagangan bahan baku seperti lewat Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO) , tarif/kuota ekspor dari pemerintah.
Kemudian, sistem alokasi pasokan secara bertahap berbasis multi-feedstock. Lalu, insentif untuk diversifikasi bahan baku dan perluasan area lahan.
Selanjutnya, di sisi midstream, pihaknya membutuhkan insentif fiskal untuk pabrik bioetanol, dukungan logistik, penyederhanaan perizinan dan regulasi, penerapan mandatori E5-E10 untuk seluruh badan usaha, dan penyesuaian indeks harga etanol (HIP).
Adapun di sisi hilir, pihaknya memerlukan dukungan berupa penetapan kebijakan mandatory blending E5-E10 untuk semua badan usaha dan fiskal dalam penggunaan bioetanol.