Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan implementasi Biodiesel 50% atau B50 tetap berjalan mulai 1 Juli 2026, meskipun isu kapasitas produksi industri dalam negeri disebut belum mencukupi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, hasil uji coba B50 saat ini telah menunjukkan progres signifikan dengan tingkat keberhasilan mencapai 60% hingga 70%.

“Jadi, saya sampaikan bahwa hasil uji coba terhadap B50 sekarang sudah ke arah 60%–70%,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, pengujian dilakukan pada berbagai moda transportasi dan alat berat untuk memastikan kesiapan implementasi secara luas.

“Uji coba dilakukan di alat-alat berat, di kereta api, di kapal maupun di mobil. Insyaallah, bulan Mei Juni hasil akhirnya sudah selesai dan akan diterapkan di 1 Juli,” katanya.

Bahlil menegaskan, kebijakan B50 merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak, khususnya solar.

“Ini sudah menjadi kebijakan negara, inisurvival mode. Supaya kita tidak tergantung pada global terhadap BBM kita, khususnya untuk solar,” ujarnya.

Terkait adanya anggapan bahwa sisi kapasitas produksi pabrik biodiesel untuk mendukung implementasi penuh B50 masih terbatas, Bahlil memastikan pemerintah tengah menyiapkan langkah penyesuaian untuk mengatasi kendala tersebut.

“Nah, terkait dengan pabrik yang tadi ditanyakan, kita terus melakukan penyesuaian, tapi insyaallah sudah ada solusi kok,” ujarnya.

Meski begitu, dia belum memerinci jumlah pabrik yang akan terlibat maupun skema peningkatan kapasitas produksi yang disiapkan pemerintah.

“Nanti saya jelaskan begitu sudah selesai ya,” kata Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menanyakan perkembangan implementasi B50 (campuran 50% biodiesel dalam solar) serta rencana penggunaan etanol E10 (campuran 10% etanol dalam bensin).

Hal itu disampaikan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta, Minggu (19/10/2025).

“Beliau tanyakan kesiapan dan persiapannya untuk diimplementasikan,” ujar Bahlil.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi transisi energi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memperluas pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) berbasis sumber domestik seperti minyak sawit dan tebu.

Selain sektor energi hijau, pembahasan juga mencakup perkembangan hilirisasi komoditas mineral dan batu bara (minerba).

Bahlil menyebut Presiden Ke-8 RI itu menekankan pentingnya agar kebijakan hilirisasi tidak hanya berhenti pada tahap pengolahan bahan mentah, tetapi mampu menciptakan rantai nilai industri nasional.

“Kita bicara tentang hilirisasi, terutama untuk komoditas minerba. Presiden ingin memastikan agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat dan tidak berhenti di level ekspor bahan mentah,” tandas Bahlil.