Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) menilai percepatan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum operasional Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih perlu diikuti pembenahan tata kelola, kejelasan pembagian kewenangan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar program berjalan efektif.

Dosen FEB UI Dewi Meisari Haryanti mengatakan Perpres diperlukan karena memiliki kekuatan hukum yang lebih luas dibandingkan Instruksi Presiden (Inpres), terutama untuk mendukung kerja sama dengan pihak di luar birokrasi pemerintah.

“Perpres dipandang diperlukan karena merupakan produk 'peraturan', bukan hanya 'instruksi' yang ruang lingkup penerapannya terbatas untuk internal birokrasi saja. Sementara, untuk operasionalisasi birokrasi dibutuhkan kerja sama dengan organisasi eksternal selain birokrasi pemerintah, makanya payung hukum KDKMP perlu dinaikkan dari Inpres jadi Perpres,” kata Dewi kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Menurut Dewi, keberadaan Perpres hanya menjadi prasyarat awal bagi operasional koperasi. Regulasi tersebut diibaratkan sebagai kunci untuk menghidupkan mesin, tetapi keberhasilan program tetap ditentukan oleh kualitas pengemudi, arah kebijakan, hingga kesiapan organisasi menjalankan koperasi.

Di sisi lain, dia menilai implementasi KopDes/Kel Merah Putih saat ini masih diwarnai berbagai persoalan tata kelola. Di lapangan, ujar dia, pengurus masih banyak melakukan improvisasi karena belum adanya pedoman yang jelas. Selain itu, terdapat kebingungan terkait pembagian kewenangan antarpihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Dewi mencontohkan masih adanya kendala pembangunan gedung koperasi akibat perbedaan pemahaman mengenai kriteria lahan. Tak hanya itu, pengurus juga menghadapi ketidakjelasan mengenai pembagian peran dengan manajer koperasi yang akan direkrut pemerintah, termasuk mekanisme penggajian.

"Organisasi dengan unclear chain of command begini kan rawan masalah dan berisiko jadi organisasi yang tidak efektif mencapai tujuan,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan tersebut semestinya diatur lebih jelas dalam Perpres, termasuk mengenai pembagian tugas pengurus, pengawas, dan manajer koperasi.

Selain aspek tata kelola, Dewi menilai pemerintah perlu memperkuat kompetensi pengelola koperasi melalui edukasi dan pendampingan. Menurutnya, pengurus dan manajer koperasi harus memiliki kemampuan manajemen keuangan serta literasi digital agar operasional koperasi dapat berjalan secara profesional.

Lebih lanjut, dia juga mengingatkan operasional KopDes/Kel Merah Putih berpotensi mandek apabila tidak diikuti dukungan nyata dari pemerintah. “Risikonya ya koperasinya akan besar kemungkinan mandeg. Operasionalnya tidak berjalan,” imbuhnya.

Dewi menilai pendekatan top-down dalam pembentukan KopDes/Kel Merah Putih membuat pemerintah perlu memastikan dukungan nyata, mulai dari ketersediaan stok bahan pokok bersubsidi, modal awal, hingga pendampingan pengelolaan keuangan. Menurutnya, pasokan sembako dengan harga terjangkau dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk bergabung sebagai anggota koperasi.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah mempercepat penyusunan Perpres sebagai payung hukum operasional 1.061 KopDes/Kel Merah Putih. Percepatan tersebut menjadi salah satu rekomendasi rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Koperasi, Kantor Staf Presiden (KSP), PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Adapun, pemerintah kini mengalihkan fokus program Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dari tahap pembentukan menuju operasional. Pergeseran tersebut dilakukan karena tantangan utama tidak lagi terletak pada jumlah koperasi yang terbentuk, melainkan keberlanjutan usaha.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah sebelumnya mengatakan pemerintah menargetkan sedikitnya 40.000 KopDes/Kel Merah Putih telah aktif beroperasi hingga akhir 2026.

“Menjelang akhir tahun 2026, fokus utama Kementerian Koperasi adalah memastikan sedikitnya 40.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah aktif beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat,” kata Farida kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Dia berharap 40.000 unit KopDes tersebut mampu menjadi agregator ekonomi rakyat, meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat posisi tawar petani, nelayan, dan peternak, serta mengintegrasikan mereka ke dalam rantai pasok industri dan pasar yang lebih luas.

Nantinya, puluhan ribu KopDes Merah Putih diprioritaskan mengelola gerai sembako, layanan apotek dan klinik sederhana, layanan keuangan mikro, serta fasilitas pergudangan dan logistik, sekaligus berfungsi sebagai offtaker produk lokal desa seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan, hingga industri kuliner.

Meski demikian, Farida mengakui pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mengoperasikan KopDes/Kel Merah Putih. Menurutnya, kendala utama meliputi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan yang membutuhkan area sekitar 1.000 meter persegi, serta perlunya penguatan kapasitas manajemen koperasi, termasuk dalam mitigasi risiko dan penyusunan business plan, agar usaha koperasi dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah dorongan memperkuat pondasi ekonomi desa dan pesisir, pemerintah meluncurkan salah satu rekrutmen sumber daya manusia (SDM) terbesar dalam sejarah pembangunan perdesaan Indonesia.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tidak hanya menjanjikan transformasi rantai pasok dan distribusi bantuan, tetapi juga memunculkan pertanyaan lama: seberapa siap tata kelola negara memastikan program ambisius ini berjalan bersih, efektif, dan berdampak nyata?

Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan, menegaskan bahwa rekrutmen SDM untuk Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut program ini sebagai “investasi SDM terbesar” yang diarahkan langsung untuk memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Menurutnya, peran koperasi desa tidak sekadar administratif, melainkan menjadi ujung tombak dalam memotong rantai distribusi yang panjang—yang selama ini kerap merugikan petani dan masyarakat kecil. Dalam skema ini, koperasi akan bertindak sebagai offtaker, menyerap hasil produksi masyarakat ketika harga pasar jatuh di bawah standar yang ditetapkan pemerintah.

“Rekrutmen pegawai Kopdes Merah Putih ini adalah investasi SDM terbesar yang pernah dilakukan untuk desa-desa di Indonesia, dan akan jadi ujung tombak pakan masyarakat,” ujar Zulhas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

Konsep tersebut, jika berjalan optimal, berpotensi mengubah struktur ekonomi lokal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 43% tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal, sebagian besar di wilayah perdesaan. Ketergantungan pada tengkulak dan rantai distribusi panjang menjadi salah satu penyebab rendahnya nilai tukar petani (NTP), yang pada awal 2026 berada di kisaran 117—naik tipis tetapi masih rentan fluktuasi.

Dalam konteks itu, kehadiran koperasi sebagai stabilisator harga dan distribusi menjadi krusial. Selain menyerap produksi, koperasi juga akan menjadi kanal distribusi bantuan sosial dan subsidi pemerintah, mulai dari pupuk hingga gas bersubsidi. Fungsi ini diharapkan mampu memperbaiki akurasi penyaluran bantuan yang selama ini kerap dikritik tidak tepat sasaran.

Namun, ambisi besar tersebut juga diiringi oleh skala rekrutmen yang luar biasa. Pemerintah membuka 35.476 formasi, terdiri atas 30.000 manajer koperasi desa dan 5.476 pegawai untuk kampung nelayan. Antusiasme publik melampaui ekspektasi: lebih dari 639.000 pelamar mendaftar, dengan sekitar 483.648 orang lolos seleksi administrasi.

Angka ini mencerminkan dua hal sekaligus. Pertama, tingginya minat masyarakat terhadap peluang kerja, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. Kedua, besarnya ekspektasi terhadap program pemerintah yang menjanjikan peran strategis di level akar rumput.

Proses seleksi pun dirancang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), metode yang selama ini digunakan dalam seleksi aparatur sipil negara (ASN). Dengan 72 titik lokasi ujian di seluruh Indonesia, pemerintah berupaya memastikan akses yang merata bagi peserta.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menekankan bahwa sistem ini menjamin objektivitas dan transparansi. Ia bahkan berulang kali mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan program tersebut. Menurutnya, tidak ada pungutan biaya dalam seluruh tahapan seleksi, dan tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan.

Fenomena penipuan dalam rekrutmen memang bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat peningkatan signifikan kasus phishing dan penipuan digital yang memanfaatkan momentum rekrutmen besar. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi proses seleksi perlu diiringi dengan literasi digital yang memadai di masyarakat.

“Tidak ada biaya satu rupiah pun kalau ada yang minta uang, itu pasti penipuan. Tidak ada pungutan biaya apa pun, tidak ada jalur khusus dan tidak ada pihak yang dapat menjamin lulus,” ujarnya.

Sementara itu, tahapan seleksi tidak berhenti pada tes kompetensi. Peserta yang lolos akan mengikuti tes tambahan, termasuk pemeriksaan kesehatan dan tes mental ideologi, sebelum akhirnya diumumkan pada awal Juni 2026. Mereka yang terpilih juga akan menjalani pelatihan dasar, termasuk pelatihan kemiliteran sebagai bagian dari komponen cadangan (Komcad), serta pelatihan manajerial.

Dari sisi status kepegawaian, pemerintah menegaskan bahwa peserta yang lolos bukanlah ASN, melainkan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa skema penggajian dan status kepegawaian akan mengikuti sistem BUMN, khususnya melalui entitas Agrinas Pangan.

Hal ini menjadi pembeda penting, karena selama ini banyak masyarakat yang menganggap rekrutmen pemerintah identik dengan CPNS atau PPPK. Dengan status sebagai pegawai BUMN, fleksibilitas pengelolaan SDM diharapkan lebih tinggi, meski di sisi lain juga memunculkan pertanyaan tentang kepastian karier jangka panjang.

“Ini adalah pegawai BUMN, tentunya nanti skemanya mengikuti BUMN, sebab ini bukan seleksi untuk CPNS atau P3K. Yang daftar itu dari seluruh Indonesia aksesnya sama untuk semuanya,” tutur Rini.

Rini menambahkan bahwa setelah masa dua tahun, para pegawai akan bertransisi menjadi tenaga koperasi. Artinya, keberlanjutan karier mereka sangat bergantung pada kinerja koperasi itu sendiri. Model ini mencerminkan pendekatan semi-korporasi dalam pembangunan desa, yang menggabungkan prinsip bisnis dan pelayanan publik.

“Nanti setelah ini akan menjadi pegawai koperasi,” tambahnya.

Namun, di balik optimisme pemerintah, sejumlah pengamat melihat potensi risiko yang tidak bisa diabaikan. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai bahwa program ini tidak lepas dari potensi politisasi, mengingat sifatnya yang top-down dan melibatkan intervensi pemerintah yang kuat.

Menurutnya, kebijakan yang bersifat elitis berpotensi menciptakan ruang tertutup dalam proses rekrutmen, meskipun secara formal diklaim transparan.

Dia mengingatkan bahwa tanpa pengawasan publik yang kuat, proses seleksi dapat dipersepsikan sarat kepentingan, yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat.

Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Studi dari berbagai lembaga, termasuk Transparency International, menunjukkan bahwa sektor rekrutmen publik sering kali menjadi titik rawan praktik korupsi dan nepotisme, terutama dalam program berskala besar.

Sebagai solusi, Trubus menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses rekrutmen. Kampanye transparansi, akses informasi yang terbuka, serta mekanisme pengaduan yang efektif menjadi kunci untuk memastikan akuntabilitas.

“Banyak pandangan yang mengatakan bahwa rekrutmen itu tidak mengenai unsur kebutuhan, lebih kepada kepentingan. Perlu strategi lain. Misalnya, melakukan kampanye publik, dibuka secara transparan dan ada partisipasi publik,” kata Trubus.

Lebih jauh, ia juga menyoroti pentingnya evaluasi program yang bersifat komprehensif. Menurutnya, keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak bisa diukur hanya dari aspek SDM, tetapi harus dilihat secara sistemik—mulai dari tata kelola, daya saing dengan sektor swasta, hingga dampaknya terhadap ekosistem ekonomi lokal.

Hal ini relevan mengingat koperasi akan beroperasi di tengah persaingan dengan ritel modern dan jaringan distribusi yang sudah mapan. Tanpa strategi yang tepat, koperasi berisiko tidak mampu bersaing, atau bahkan menimbulkan distorsi pasar.

Selain itu, pelajaran dari program pemberdayaan sebelumnya juga menjadi catatan penting. Banyak program serupa gagal karena lemahnya tata kelola dan penegakan hukum. Oleh karena itu, Trubus menekankan perlunya kerangka hukum yang kuat untuk memastikan kepatuhan dan mencegah penyimpangan.

Dalam konteks makro, program ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pemerataan ekonomi. Data menunjukkan bahwa kontribusi desa terhadap PDB nasional masih relatif kecil dibandingkan potensinya. Dengan memperkuat koperasi sebagai institusi ekonomi lokal, pemerintah berharap dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar kota besar.

Namun, keberhasilan program ini pada akhirnya akan ditentukan oleh implementasi di lapangan. Rekrutmen besar-besaran hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa SDM yang terpilih mampu menjalankan fungsi strategisnya secara efektif, sekaligus menjaga integritas dalam pengelolaan sumber daya.

“Evaluasi harus berkala dan komprehensif, dari hulu ke hilir karena ini menyangkut sistemik. Jangan sampai pelaku usaha merasa pemerintah tidak adil dengan mendirikan koperasi ini. Perlu ada law enforcement yang tegas kepada pelanggar,” tandas Trubus.

Di tengah harapan besar, publik kini menunggu bukti nyata. Apakah Koperasi Merah Putih akan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang sesungguhnya, atau justru menjadi program ambisius yang tersendat di tengah jalan?

Jawabannya akan sangat bergantung pada satu hal yang sering kali menjadi penentu: tata kelola. Tanpa itu, bahkan program terbaik pun berisiko kehilangan arah.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa proses rekrutmen sumber daya manusia (SDM) untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tidak dipungut biaya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya penipuan yang mengatasnamakan program tersebut.

Dalam konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026), Zulkifli Hasan menyampaikan perkembangan proses rekrutmen yang disebut sebagai bagian dari program prioritas Presiden.

Zulkifli menyebut rekrutmen ini bukan sekadar proses administratif, melainkan langkah besar dalam pembangunan desa.

"Rekrutmen pegawai Kopdes Merah Putih ini adalah investasi SDM terbesar yang pernah dilakukan untuk desa-desa di Indonesia, dan akan jadi ujung tombak pakan masyarakat," tegasnya.

Menurut dia, kehadiran SDM koperasi ini diharapkan mampu memperbaiki rantai distribusi ekonomi desa, terutama dalam sektor pangan.

"Mereka yang akan memotong rantai tengkulak yang selama ini memeras petani dan masyarakat," lanjutnya.

Marak Penipuan, Minta Masyarakat Waspada

Di tengah proses rekrutmen, pemerintah menemukan banyak modus penipuan yang mencatut nama program tersebut.

“Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih menyebar link palsu, mengambil data pribadi—terancam disalahgunakan—bahkan memungut biaya," kata Zulhas.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa praktik tersebut tidak ada kaitannya dengan pemerintah dan harus diwaspadai oleh masyarakat.

Untuk mencegah korban lebih banyak, pemerintah memastikan hanya ada satu kanal resmi pendaftaran.

"Kami tegaskan di sini satu-satunya website resmi adalah phtc.panselnas.go.id," ujar Zulkifli.

Dia juga menekankan bahwa seluruh proses rekrutmen dilakukan secara transparan tanpa pungutan apa pun.

"Tidak ada biaya satu rupiah pun dan tidak ada orang dalam," katanya.

Zulkifli juga menepis anggapan adanya jalur khusus atau “orang dalam” dalam proses seleksi.

"Yang datang ke Kemenko minta tolong juga enggak bisa tidak ada titipan-titipan tidak ada bantu-membantu," tegasnya.

Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan praktik pungutan liar.

"Kalau ada yang minta uang, itu pasti penipuan dan saya minta laporin saja ke aparat hukum atau polisi," tandas Zulhas.

Ada beberapa hal yang harus diwaspadai terkait Koperasi Desa Merah Putih, seperti risiko ketidakmampuan manajer terpilih dalam mengelola usaha koperasi secara profesional itu perlu diantisipasi,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai penguatan sumber daya manusia (SDM), tata kelola, dan sistem pengawasan menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Ia mengatakan, sejumlah aspek perlu menjadi perhatian dalam implementasi program tersebut, terutama dalam pemilihan dan pengawasan manajer koperasi.

“Ada beberapa hal yang harus diwaspadai terkait Koperasi Desa Merah Putih, seperti risiko ketidakmampuan manajer terpilih dalam mengelola usaha koperasi secara profesional itu perlu diantisipasi,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia menilai, kualitas SDM pengurus koperasi menjadi faktor penentu karena kemampuan manajerial akan mempengaruhi kinerja usaha koperasi.

Pemerintah sebelumnya telah membuka rekrutmen sekitar 30.000 manajer koperasi sebagai tahap awal penguatan kelembagaan dan operasional Kopdes Merah Putih.

Seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 semua jurusan dengan syarat usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75.

Menurut Esther, langkah tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan kapasitas pengelola agar tidak menimbulkan risiko dalam pelaksanaan program.

Ia mengingatkan pengelolaan koperasi perlu disertai pemahaman dan penerapan manajemen risiko agar tidak memicu persoalan kredit macet.

“Rekrutmen manajer koperasi yang masif berisiko memicu kredit macet jika prinsip pengelolaan risiko tidak diterapkan dengan baik,” ujar Esther.

INDEF merekomendasikan pelatihan pengurus secara terstruktur serta penerapan pengawasan dan evaluasi berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas operasional koperasi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan perlunya pengelolaan yang hati-hati mengingat setiap koperasi direncanakan memperoleh pendanaan sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar.

Secara total, kebutuhan pendanaan program Kopdes diperkirakan mencapai Rp240 triliun hingga Rp400 triliun sehingga memerlukan sistem pengawasan yang kuat untuk menjaga keberlanjutan.

Ia menekankan pentingnya tata kelola yang transparan untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah potensi penyimpangan dalam operasional koperasi.

“Perlu juga penguatan pengawasan, mulai dari koordinasi dengan otoritas seperti OJK, kejelasan regulasi, hingga pemanfaatan platform data terpadu untuk memantau kinerja dan risiko koperasi,” ucap dia.

Berdasarkan kajian INDEF, program Kopdes Merah Putih berpotensi untuk memperkuat distribusi, memperluas akses pembiayaan, serta mendukung ketahanan pangan di tingkat desa.

Namun, lanjut Esther, pendekatan yang dinilai masih terpusat perlu diimbangi dengan peningkatan partisipasi masyarakat agar koperasi dapat berjalan sesuai kebutuhan lokal.

Ia menjelaskan bahwa model usaha koperasi perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah agar mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

“Sektor usaha paling menguntungkan itu tergantung karakteristik daerah, tidak bisa disamakan antar daerah,” tuturnya.

Ia mencontohkan daerah penghasil ikan dapat mengembangkan koperasi berbasis pengolahan hasil perikanan, mulai dari akses pembiayaan hingga penampungan hasil olahan.

Sementara itu, pemerintah menyatakan program Kopdes Merah Putih akan dibentuk hingga sekitar 80.000 unit di seluruh Indonesia dengan model usaha terintegrasi berbasis potensi desa.

Pemerintah juga menargetkan koperasi tersebut memiliki berbagai unit usaha, mulai dari gerai sembako, simpan pinjam, gudang, hingga distribusi logistik dan komoditas pangan untuk memperpendek rantai distribusi.

Program tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan usaha berbasis lokal.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional Sumber Daya Manusia Program Hasil Terbaik Cepat (SDMPHTC) resmi membuka rekrutmen pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan 30–40 ribu KDKMP akan rampung pada Juni atau Juli yang memerlukan dukungan SDM.

"Pada tahap pertama akan dibuka sebanyak 35.476 formasi yang terdiri atas 30 ribu manajer KDKMP yang akan menjadi pegawai BUMN dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT di bawah Agrinas Pangan Nusantara," ujar Zulhas saat konferensi pers terkait Kebijakan Pengadaan SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Zulhas mengatakan pemerintah juga membuka rekrutmen untuk 5.476 orang sebagai pengelola Kampung Nelayan Merah Putih yang juga akan menjadi pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara dengan status PKWT. Zulhas menjelaskan seleksi terbuka ini bagi lulusan D3, D4, dan S1 semua jurusan dengan usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75.

"Pendaftaran dibuka mulai hari ini, 15 April 2026 hingga 24 April 2026 melalui tautan phtc.panselnas.go.id yang akan dikoordinasikan oleh BP BUMN. Detailnya akan dijelaskan di situ, nanti bisa dibaca," ucap Zulhas.

Zulhas menegaskan seluruh tahapan proses rekrutmen bersifat gratis dan tidak dipungut biaya. Zulhas mengatakan pengumuman ini menjadi jawaban atas berbagai isu terkait rekrutmen pegawai KDKMP dan Koperasi Nelayan Merah Putih.

"Jadi tidak ada biaya apa pun, tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan," sambung Zulhas.

Zulhas menyampaikan program rekrutmen ini dilakukan secara kolaboratif dan dikoordinasikan oleh BP BUMN yang didukung lintas kementerian dan lembaga. Ia memastikan seluruh unsur bekerja bersama untuk memastikan seleksi berjalan cepat, tertib, transparan, dan akuntabel.

"Kepada pemerintah daerah, kita meminta dukungan penuh untuk menyosialisasikan program ini dan mengawal pelaksanaannya di daerah," kata Zulhas.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menyatakan siap mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) koperasi di Timor Leste sebagai bagian dari penguatan kerja sama bilateral kedua negara.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menerima audiensi Sekretaris Negara Urusan Koperasi Timor Leste Arsénio Pereira da Silva di kantornya Jakarta, Jumat.

Ferry menyatakan kunjungan delegasi Timor Leste merupakan kehormatan besar bagi Indonesia dalam rangka memperkuat kerja sama bilateral terutama dalam upaya pengembangan koperasi di dua negara.

Dalam pertemuan tersebut dibahas tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani pada Februari 2024, serta penyamaan persepsi mengenai peran strategis koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Ferry menekankan perlunya peninjauan dan penajaman isi MoU agar selaras dengan kebijakan terbaru di kedua negara.

Menurutnya, capaian yang tertunda dari MoU sebelumnya harus didata, termasuk kendala yang dihadapi, sehingga kolaborasi dapat diperkuat secara nyata.

"Ini kunjungan dan kehormatan bagi kami, semoga kita bisa melanjutkan lagi kerja sama yang sudah pernah ada MoU antara Kemenkop dengan kementerian terkait koperasi Timor Leste," ujar dia dalam keterangan pers kementerian.

Ia juga mengusulkan pembentukan joint technical working group sebagai wadah untuk memperkuat kerja sama teknis dan menyusun materi bersama yang akan dibawa ke forum internasional, termasuk ASEAN Cooperative Ministerial Meeting (ACMM) dan Dili Cooperative Expo 2026.

Ferry turut menyampaikan apresiasi atas diterimanya Timor Leste sebagai anggota penuh ASEAN pada 26 Oktober 2025.

Menurutnya, keanggotaan tersebut membuka peluang kerja sama yang lebih luas, termasuk dalam pengembangan koperasi.

Ferry lebih lanjut menjelaskan bahwa Kemenkop mendapat mandat besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi melalui program 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih.

Ia membuka peluang bagi Timor Leste untuk bersinergi dalam penguatan SDM koperasi melalui program tersebut.

Ferry optimistis kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste akan memberikan manfaat besar bagi kedua negara khususnya dalam kemajuan koperasi.

"Kami terbuka bagi siapa pun untuk berkolaborasi membangun ekosistem bisnis koperasi yang lebih baik, termasuk dengan Timor Leste," ucap Ferry.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menambahkan bahwa komitmen Indonesia untuk membangkitkan koperasi harus digaungkan hingga ke tingkat internasional.

Ia menyebut pada 2025 sebagai momentum penting karena ditetapkan sebagai Tahun Koperasi Internasional.

Sementara itu, Sekretaris Negara Urusan Koperasi Timor Leste Arsenio Pereira da Silva menyampaikan akan banyak belajar dari Indonesia terkait pengelolaan koperasi yang nantinya akan direplikasi di negaranya.

Arsenio juga mengapresiasi sekaligus menyambut baik program kopdes/kel merah putih yang digagas Presiden Prabowo.

Menurutnya, koperasi menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi negara sehingga perlu diprioritaskan.

"Adanya program koperasi desa merah putih sangat baik dan saya akan membicarakannya dengan Perdana Menteri supaya gerakan koperasi di Timor Leste bisa dibangkitkan semangatnya," kata Arsenio.

Ia berharap melalui pertemuan tersebut, beberapa poin-poin kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya dapat segera ditindaklanjuti dan diperkuat.

Setelah ada revisi dari MoU, ia berharap akan segera ada aksi nyata yang dapat mendorong kemajuan dan pengembangan koperasi terutama di negaranya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Untuk pelatihan pendamping sebanyak 11.415 peserta dari target 18.839 atau mencapai 61 persen

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang koperasi, khususnya melalui program peningkatan kompetensi bagi pendamping dan pengurus Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

Saat membuka Pelatihan Hubungan Industrial Pancasila dan Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus Kopdes Merah Putih Tahun 2025 di Jakarta, Senin, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna Sari mengatakan program yang didanai melalui anggaran dekonsentrasi tahun 2025 ini menargetkan 161.210 pengurus dan 19.015 pendamping di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi.

Program tersebut mencakup pelatihan dan magang di berbagai lokasi.

“Realisasi pelatihan menunjukkan progres bervariasi dari 38 provinsi. Untuk pelatihan pendamping sebanyak 11.415 peserta dari target 18.839 atau mencapai 61 persen,” katanya dikutip dari keterangan kementerian.

Menurut dia, sebanyak 11 provinsi dijadwalkan menyelesaikan pelatihan pada pekan kedua November 2025.

Sementara itu, ia menambahkan pelatihan pengurus koperasi telah diikuti 17.558 peserta dari target 161.210, dengan capaian sekitar 10,70 persen per 7 November 2025. Saat ini pelatihan tengah berlangsung di delapan provinsi.

Selain melalui dana dekonsentrasi, Destry menyebut dukungan pelatihan juga datang dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pelatihan tersebut diberikan kepada 200 pengurus Kopdes Merah Putih di dua lokasi, yakni Bogor (10–12 November 2025) dan Bekasi (17–19 November 2025).

Destry menyebut pelatihan itu bertujuan memperkuat kelembagaan dan model bisnis Kopdes Merah Putih sesuai Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Narasumber berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemenkop, serta praktisi profesional.

Materi pelatihan mencakup hubungan industrial Pancasila, tata kelola koperasi, model bisnis dan digitalisasi koperasi, pembukuan, pengembangan inovasi desa, serta penyusunan proposal pembiayaan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah ambisi besar pemerintah menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) sebagai offtaker pangan nasional, satu faktor krusial kerap luput dari sorotan adalah kualitas sumber daya manusia (SDM).

Rencananya, pemerintah akan merekrut hingga 30.000 tenaga profesional dalam upaya percepatan pembangunan 83.000 Kopdes menyisakan sejumlah catatan kritis, terutama terkait dengan kesiapan SDM hingga potensi beban anggaran negara.