Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga bahan baku plastik mulai mendorong pelaku industri untuk menjajaki diversifikasi kemasan sebagai langkah mitigasi biaya dan menjaga keberlanjutan produksi. Meski demikian, implementasi strategi ini dinilai tidak sederhana dan masih menghadapi sejumlah kendala teknis maupun karakteristik produk.

Upaya diversifikasi tersebut salah satunya tercermin dalam kegiatan workshop dan kunjungan industri yang digelar di PT Lami Packaging Indonesia bersama pelaku usaha anggota Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) beberapa waktu lalu.

Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya kolektif industri dalam mencari solusi alternatif di tengah tekanan biaya bahan baku.

Dia menjelaskan terdapat dua aspek utama yang perlu diperkuat dalam menghadapi tantangan industri saat ini, yakni procurement dan divisi manufaktur. Dari sisi manufaktur, efisiensi menjadi kunci untuk menjaga daya saing, sementara dari sisi pengadaan, perusahaan perlu memperluas sumber pasokan, termasuk mencari alternatif kemasan.

“Divisi manufacturing perlu meningkatkan efisiensi agar tetap kompetitif, sementara procurement perlu memperluas sourcing. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya kami dalam mencari alternatif sumber kemasan,” ujar Adhi dalam keterangannya, dikutip Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Di sisi lain, pelaku industri besar seperti Mayora Indah Tbk, menyatakan perseroan sejatinya telah mulai menerapkan variasi kemasan untuk produk minuman tertentu, seperti penggunaan kemasan aseptik berbasis karton atau tetra pak. Namun, untuk produk makanan seperti biskuit, perubahan kemasan dinilai lebih kompleks.

Faktor iklim menjadi salah satu pertimbangan utama. Karakteristik cuaca tropis dengan curah hujan tinggi membuat penggunaan kemasan berbasis kertas atau material non-plastik berisiko menurunkan kualitas produk.

“Problemnya adalah kalau kena air, agak susah,” ungkap perwakilan Mayora kepada Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Kendati demikian, perusahaan membuka peluang untuk mengeksplorasi alternatif bahan baku lain, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah dan pemanfaatan inovasi teknologi kemasan.

“Kita masih koordinasi sama Kementerian Perindustrian. Siapa tahu mereka punya alternatif bahan baku atau ada suatu teknologi yang bisa menggantikan kemasan plastik,” tutur perseroan.

Adapun hingga saat ini, Mayora belum mengalami gangguan signifikan terhadap ketersediaan kemasan plastik, mengingat masih adanya stok dalam beberapa bulan ke depan. Namun, perusahaan mengakui adanya potensi kenaikan harga yang dapat berdampak pada biaya produksi.

Perwakilan manajemen Mayora mengungkapkan bahwa kenaikan harga plastik diperkirakan tidak terlalu signifikan terhadap keseluruhan biaya, mengingat komposisi kemasan produk tidak sepenuhnya berbasis plastik.

Sebagian produk masih menggunakan karton atau kertas yang tidak terdampak langsung oleh fluktuasi harga minyak. Jika konflik tak kunjung usa, perseroan katanya akan mencari alternatif bahan baku di luar kawasan yang terdampak konflik Timur Tengah.

Sementara itu, Chief Financial Officer MR.D.I.Y. Indonesia Rika Juniaty Tanzil mengatakan, perusahaannya masih berada pada tahap pemantauan terhadap perkembangan harga bahan baku plastik dan dinamika rantai pasok global.

Menurutnya, hingga saat ini operasional dan ketersediaan produk masih berjalan normal. Perusahaan berfokus menjaga efisiensi agar tekanan biaya tidak langsung diteruskan kepada konsumen.

“Kami berupaya agar perubahan kondisi eksternal tidak serta merta berdampak langsung pada konsumen. Komitmen kami tetap sama, melayani pelanggan dengan produk berkualitas dengan harga terjangkau,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Terkait diversifikasi bahan baku, Rika menuturkan bahwa pihaknya masih mempelajari berbagai alternatif yang tersedia di industri. Keputusan strategis terkait perubahan material, baik untuk produk maupun kemasan, belum diambil dalam waktu dekat.

Dia menekankan bahwa setiap inovasi yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan aspek keterjangkauan, mengingat segmen pasar MR.D.I.Y. yang luas.

“Kami masih pada tahap memantau perkembangan pasar sebelum mengambil kebijakan strategis, terkait perubahan material produk maupun kemasan,” jelas Rika.

Respons Jangka Pendek

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, kebijakan diversifikasi kemasan lebih mencerminkan respons jangka pendek terhadap guncangan global, khususnya kenaikan harga plastik akibat gangguan rantai pasok internasional.

Menurutnya, akar persoalan industri tetap berada pada tingginya ketergantungan terhadap impor bahan baku serta belum kuatnya struktur industri hulu petrokimia domestik.

“Jadi wajar kalau pelaku industri masih melihat stabilitas pasokan plastik sebagai prioritas, karena secara teknis dan biaya, plastik masih sulit tergantikan sepenuhnya,” tuturnya

Kendati demikian, kebijakan diversifikasi tetap memiliki arti penting dalam jangka menengah karena mendorong industri mulai membangun portofolio kemasan yang lebih adaptif terhadap krisis.

Konsekuensinya, dalam jangka pendek hampir pasti ada kenaikan biaya. Hal ini disebabkan oleh skala produksi kemasan alternatif yang masih terbatas, kebutuhan investasi mesin baru, serta penyesuaian pada sistem logistik dan penyimpanan.

Kondisi tersebut dinilai akan lebih membebani industri skala menengah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Dalam beberapa tahun ke depan, kalau skala mulai terbentuk dan teknologi makin efisien, biaya bisa turun dan bahkan mendekati plastik, terutama jika harga bahan baku fosil tetap tidak stabil seperti sekarang,” jelas Yusuf.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku usaha disebut perlu mengambil langkah simultan, mulai dari meningkatkan efisiensi internal hingga melakukan substitusi bahan secara selektif. Selain itu, diversifikasi sumber pasokan bahan baku juga menjadi strategi penting untuk mengurangi risiko gangguan rantai pasok. Bagi UMKM, kolaborasi seperti pembelian bersama dapat menjadi solusi untuk menekan biaya.

“Yang perlu dihindari justru reaksi instan menaikkan harga terlalu agresif, karena daya beli masih rapuh,” tambah Yusuf.

Di sisi lain, dia melihat krisis harga plastik justru membuka peluang bagi percepatan adopsi kemasan ramah lingkungan. Selama ini, salah satu hambatan utama adalah disparitas harga dengan plastik konvensional.

Namun, ketika harga plastik meningkat, selisih biaya tersebut menjadi semakin kecil. Kondisi ini diperkuat oleh tekanan regulasi global serta perubahan preferensi konsumen yang mulai mengarah pada produk berkelanjutan.

“Tantangannya, momentum ini sering hilang begitu kondisi normal kembali. Kalau harga plastik turun lagi, banyak pelaku usaha cenderung kembali ke pola lama,” jelas Yusuf.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutan transformasi industri kemasan. Dukungan kebijakan dinilai perlu mencakup insentif fiskal, akses pembiayaan, serta penguatan industri berbasis bahan baku lokal.

Selain itu, pembangunan sistem daur ulang dan penetapan standar yang jelas juga menjadi faktor kunci dalam mempercepat transisi menuju kemasan yang lebih berkelanjutan. Dari sisi industri, komitmen jangka panjang, terutama dari perusahaan besar, dinilai penting untuk menciptakan permintaan yang stabil terhadap material alternatif.

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika meyebut pelaku industri telah mulai melakukan diversifikasi material kemasan dengan memanfaatkan kertas, kaca, logam, serta bahan plastik hasil daur ulang seperti recycled PET (rPET). Khusus kemasan berbahan dasar kertas, Kemenperin menilai industri pulp dan kertas nasional memiliki fondasi kuat untuk mendukung transformasi kemasan.

Pada 2025, industri ini didukung 113 perusahaan dengan kapasitas produksi pulp mencapai 14,48 juta ton per tahun dan kertas 25,37 juta ton per tahun. Nilai ekspornya mencapai USD 8,2 miliar, sekaligus menyerap sekitar 1,48 juta tenaga kerja.

Putu menyebut potensi pengembangan kemasan berbasis kertas sangat besar, terutama untuk kebutuhan ritel, industri mamin, e-commerce, dan logistik. Saat ini, kementerian juga fokus dalam pengembangan aseptic packaging yang banyak digunakan oleh industri makanan dan minuman untuk mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok dingin (cold chain).

“Ke depan, inovasi seperti barrier paper, paper bottle, nano-cellulose coating dan active paper packaging perlu terus diperkuat melalui riset dan investasi,” kata Putu.

Industri dalam negeri mulai menghadapi tekanan baru, yakni potensi krisis bahan baku plastik. Sejumlah pelaku industri petrokimia seperti Chandra Asri hingga Lotte Chemical telah mengeluhkan kelangkaan bahan baku, sementara industri makanan dan minuman mengaku biaya kemasan melonjak.

Bahkan, dampak kondisi tersebut sudah terasa hingga level pedagang kecil, yang mulai menaikkan harga produk akibat mahalnya plastik.

Di tengah kondisi ini, muncul pertanyaan apakah Indonesia benar-benar berada di ambang krisis plastik?

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, potensi kelangkaan bahan baku plastik tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat gangguan berlapis dalam rantai pasok global.

"Potensi kelangkaan bahan baku plastik lahir dari gangguan berlapis pada rantai pasok petrokimia global. Konflik di Timur Tengah menaikkan risiko pasokan energi, mengganggu pelayaran di jalur vital seperti Selat Hormuz, dan mendorong harga feedstock seperti nafta serta propana," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/4).

Ia menjelaskan, kenaikan harga feedstock langsung merambat ke produk turunan seperti etilena dan propilena, hingga akhirnya menekan harga resin plastik.

[Gambas:Youtube]

"Rantai harga ini menunjukkan bahwa masalah yang muncul bukan isu lokal, melainkan gangguan struktural dari hulu energi sampai hilir manufaktur," jelasnya.

Menurut Syafruddin, ancaman krisis plastik di Indonesia mulai terasa dan perlu dipandang sebagai risiko ekonomi yang serius, meski belum sampai pada tahap kelangkaan total.

"Ancaman krisis plastik di Indonesia sudah nyata dan perlu dibaca sebagai risiko ekonomi yang serius. Risiko itu belum berbentuk kelumpuhan total pasokan, tetapi tekanannya sudah terlihat pada kenaikan biaya bahan baku, ketidakpastian pengiriman, dan menyempitnya margin industri," katanya.

Ia menambahkan, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku membuat tekanan global cepat merembet ke dalam negeri.

"Dalam situasi seperti ini, krisis tidak selalu datang dalam bentuk barang hilang dari pasar. Krisis justru sering muncul lebih dulu dalam bentuk pasokan yang tersendat, pembelian yang tertunda, dan harga yang makin sulit dijangkau oleh industri pengolahan," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet. Ia menilai kondisi saat ini sudah masuk tahap peringatan dini (early warning), meski belum menjadi krisis penuh.

"Kalau ditanya seberapa nyata ancamannya, menurut saya ini sudah masuk tahap early warning, belum krisis penuh, tapi arahnya ke sana kalau tidak diantisipasi," ujarnya.

Ia menyoroti kombinasi tekanan global dan domestik sebagai pemicu utama. Di mana, dari sisi global konflik geopolitik di Timur Tengah mengganggu pasokan energi dan turunannya seperti nafta, yang merupakan bahan utama petrokimia.

"Ini membuat pasokan terganggu sekaligus harga melonjak," jelasnya.

Adapun dari sisi domestik, tekanan nilai tukar turut memperparah kondisi karena meningkatkan biaya impor bahan baku. Ia menilai, krisis bahan baku plastik memiliki dampak luas karena plastik merupakan input penting di hampir seluruh sektor.

"Jadi yang terjadi bukan hanya kelangkaan fisik, tapi juga tekanan harga yang berlapis," imbuhnya.

Syafruddin menjelaskan, industri besar seperti makanan dan minuman, farmasi, hingga otomotif akan menghadapi lonjakan biaya produksi.

"Dampaknya akan menjalar cepat dari pabrik besar sampai meja makan rumah tangga," ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga resin akan langsung memengaruhi harga kemasan seperti botol, gelas plastik, hingga pembungkus makanan.

"Kenaikan itu lalu masuk ke harga air minum kemasan, minyak goreng, produk rumah tangga, makanan olahan, hingga kebutuhan harian lain," katanya.

Di sisi lain, UMKM menjadi kelompok paling rentan dalam menghadapi tekanan ini.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai lonjakan harga plastik bahkan bisa mencapai 50 hingga 100 persen.

"Kenaikan harga plastik hingga 50-100 persen akibat gangguan pasokan global (konflik Timur Tengah) sangat menekan UMKM, khususnya sektor kuliner yang bergantung pada kemasan," ujarnya.

Ia merinci dampak yang dirasakan pelaku usaha kecil, mulai dari kenaikan biaya operasional hingga penurunan daya saing.

"UMKM harus mengeluarkan modal lebih besar, bahkan beberapa pedagang melaporkan harga bahan baku plastik naik dua kali lipat," jelasnya.

Kondisi ini memaksa pelaku usaha mengambil keputusan sulit antara menaikkan harga atau menekan margin keuntungan. Alhasil, kondisi tersebut berpotensi menekan daya beli konsumen.

Tak sampai di situ, tekanan saat ini juga berpotensi memicu inflasi yang lebih luas. Hal itu berpotensi melemahkan kinerja sektor riil lantaran ketidakpastian yang meningkat.

Para ekonom sepakat pemerintah perlu bertindak cepat untuk mencegah tekanan ini berkembang menjadi krisis yang lebih dalam.

Syafruddin menilai langkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan pasokan tetap aman dan stabil.

"Pemerintah harus bertindak cepat dengan strategi yang fokus pada pengamanan pasokan, stabilisasi biaya, dan penguatan kapasitas domestik," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya diversifikasi sumber impor serta percepatan penguatan industri petrokimia dalam negeri.

Sementara itu, Yusuf Rendy menilai respons pemerintah perlu dilakukan dalam dua horizon waktu, yakni jangka pendek dan jangka panjang.

"Dalam jangka pendek, fokusnya adalah menjaga pasokan dan meredam lonjakan biaya," ujarnya.

Ia menyarankan langkah seperti relaksasi impor bahan baku, pembukaan sumber alternatif, serta insentif bagi industri terdampak.

"Untuk jangka menengah dan panjang, ini harus menjadi momentum untuk memperkuat struktur industri dalam negeri," katanya.

Di sisi lain, Esther menilai tanpa langkah cepat, dampak krisis plastik bisa meluas ke pertumbuhan ekonomi nasional.

"Akibatnya pertumbuhan ekonomi berpotensi menurun," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mulai menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku plastik berbasis nafta dengan mendorong substitusi melalui pemanfaatan rumput laut.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan langkah tersebut merupakan respons atas terganggunya rantai pasok global akibat konflik geopolitik yang memengaruhi distribusi bahan baku plastik dari Timur Tengah.

“Bahan baku dari plastik itu kan, biji plastik itu kan nafta. Nah itu memang supply pasokannya sebagian besar didapat dari negara-negara Timur Tengah. Dengan adanya konflik ini tentunya terhambat, akhirnya makanya [plastik] naiknya signifikan,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Maman menilai gangguan rantai pasok global saat ini justru membuka peluang baru bagi pelaku usaha, khususnya UMKM di daerah penghasil rumput laut.

Menurutnya, pemerintah ke depan akan mendorong pengurangan penggunaan plastik sekaligus mengarahkan peralihan ke bahan yang lebih ramah lingkungan. Salah satu opsi yang tengah dijajaki adalah pengembangan plastik berbahan baku rumput laut.

Saat ini, pemerintah tengah melakukan pembahasan dan penjajakan terkait pengembangan bahan baku tersebut bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Maman menilai, apabila kebijakan diarahkan untuk mendukung substitusi bahan baku dari nafta ke rumput laut, maka biaya produksi berpotensi menjadi lebih efisien.

Dia juga menyebut sudah ada sejumlah usaha kecil dan menengah (UKM) yang memproduksi plastik berbasis rumput laut, meskipun skalanya masih terbatas. Karena itu, pemerintah akan mendorong peningkatan kapasitas produksi agar industri tersebut dapat berkembang lebih luas.

“Ini peluang sebetulnya, di satu sisi ada sebuah permasalahan, tapi di sisi lain ada sebuah peluang usaha yang memang bisa dioptimalisasi oleh teman-teman UMKM di Indonesia,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier mengatakan kemampuan industri petrokimia dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 50%–60% kebutuhan bahan baku. Artinya, sekitar 40%–50% sisanya masih bergantung pada impor, terutama dari Timur Tengah dan sebagian dari China.

Henry menjelaskan potensi penutupan Selat Hormuz membuat pelaku usaha tidak berani melakukan kontrak dengan pelanggan karena kelangkaan pasokan menjadi persoalan utama, meskipun perusahaan masih memiliki kemampuan finansial.

Menurutnya, kondisi tersebut juga diperparah oleh force majeure dari industri hulu akibat konflik di Timur Tengah, yang menyebabkan pasokan kerap dipangkas hingga 50% meskipun kontrak telah disepakati sebelumnya.

Di sisi lain, Henry menyebut impor bahan baku plastik kini ikut terganggu karena perusahaan asuransi enggan menanggung pengiriman melalui Selat Hormuz, sehingga pelayaran juga menahan risiko.

Sementara itu, negara pemasok di Asia seperti China, Thailand, dan Vietnam disebut lebih memprioritaskan kebutuhan domestik dan membatasi ekspor. Akibatnya, selain terjadi kelangkaan pasokan, harga bahan baku plastik juga melonjak hingga 40%–50%.

Tekanan tersebut pada akhirnya turut memengaruhi keberlangsungan produksi dan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja. Bahkan, sejumlah pelaku industri mulai menunjukkan indikasi pengurangan pekerja, meskipun masih dalam tahap awal.

“Ada beberapa yang mungkin mereka sudah mengarah ke sana [PHK]. Tapi, karena mereka masih punya modal, kita coba survive dulu ya. Tapi, arah ke sana [PHK] itu sudah ada beberapa industri kita yang sudah mengarah ke sana. Industri plastik hilirnya, yang kita sebagai pengguna bahan baku plastik,” paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gangguan pasokan bahan baku plastik memicu lonjakan biaya produksi dan harga jual di pasar. Fenomena tersebut berpotensi menekan industri sekaligus daya beli masyarakat.

Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap pasokan nafta dari Timur Tengah mencapai sekitar 70%. Kondisi ini membuat industri domestik rentan terhadap gejolak global.

Kenaikan harga bahan baku kemasan memberi tekanan langsung pada margin produsen. Dalam tahap awal, pelaku industri cenderung menyerap kenaikan biaya untuk menjaga permintaan.

“Dalam fase awal, biasanya pelaku industri mencoba menyerap kenaikan ini agar tidak langsung memukul permintaan. Namun, kalau tekanan berlanjut, penyesuaian harga menjadi tidak terhindarkan,” kata Yusuf kepadaBisnis, Selasa (7/4/2026)

Yusuf menilai kondisi ini mencerminkancost-push inflation. Plastik kini menjadi komponen strategis yang perannya mendekati energi dalam struktur biaya industri.

Gangguan produksi akibat kelangkaan bahan baku juga berisiko menekan output industri. Tekanan ganda berupa inflasi dan penurunan produksi dinilai akan membebani pelaku usaha, terutama UMKM.

Untuk meredam dampak, dia mendorong diversifikasi sumber bahan baku serta intervensi fiskal pemerintah. Selain itu, penguatan industri petrokimia nasional dinilai menjadi langkah strategis jangka panjang.

“Momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk mempercepat penguatan industri petrokimia nasional,” pungkas Yusuf.

Harga Plastik Melonjak

Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan lonjakan harga bahan baku plastik imbas penutupan Selat Hormuz sudah merembet dampaknya ke tingkat konsumen dengan kenaikan harga plastik kresek hingga 50%.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier mengatakan kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah. Kenaikan biaya bahan baku plastik ini secara otomatis mengerek biaya produksi industri hilir, yang kemudian diteruskan ke harga produk akhir seperti kemasan makanan dan minuman (mamin), hingga produk farmasi.

“Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya,” kata Henry saat dihubungi Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Henry menjelaskan penutupan Selat Hormuz telah memicu gangguan serius pada rantai pasok bahan baku plastik. Kondisi ini membuat pelaku usaha tidak berani melakukan kontrak dengan pelanggan karena risiko kelangkaan pasokan, meskipun secara finansial mereka masih mampu.

Di sisi lain, upaya impor bahan baku plastik juga terganggu. Bahkan, dia menuturkan perusahaan asuransi disebut enggan menanggung pengiriman yang melintasi Selat Hormuz, sehingga pelayaran turut menahan risiko. Akibatnya, arus pasokan semakin terhambat.