JAKARTA, KOMPAS.com – Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi atau Bright Gas ukuran 5,5 kilogram (kg) dan 12 kg masih berlaku sama di seluruh Indonesia hingga Minggu (28/6/2026).

Berdasarkan informasi resmi Pertamina, pembaruan harga terakhir dilakukan pada 18 April 2026. Harga tersebut merupakan harga jual ex-agen yang sudah termasuk margin agen, PPN, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Bright Gas mulai 18 April 2026. Saat itu, harga Bright Gas 5,5 kg naik sekitar 18 persen, sedangkan Bright Gas 12 kg juga mengalami kenaikan dengan besaran yang hampir sama.

Meski demikian, hingga akhir Juni 2026 belum ada perubahan harga baru, sehingga masyarakat masih mengacu pada tarif yang berlaku sejak April lalu.

Berikut daftar harga resmi Bright Gas 5,5 kg dan Bright Gas 12 kg di berbagai provinsi di Indonesia.

Daftar harga LPG 5,5 kg dan 12 kg di setiap provinsi

Berdasarkan informasi resmi Pertamina, berikut harga Bright Gas per tabung yang berlaku hingga Minggu (28/6/2026).

1. Aceh

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

2. Sumatera Utara

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

3. Sumatera Barat

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

4. Riau

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

5. Kepulauan Riau

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

6. Free Trade Zone (FTZ) Batam

• Bright Gas 12 kg: Rp 208.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 100.000

7. Jambi

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

8. Bengkulu

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

9. Sumatera Selatan

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

10. Bangka Belitung

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

11. Lampung

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

12. DKI Jakarta

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

13. Banten

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

14. Jawa Barat

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

15. Jawa Tengah

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

16. DI Yogyakarta

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

17. Jawa Timur

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

18. Bali

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

19. Nusa Tenggara Barat (NTB)

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

20. Nusa Tenggara Timur (NTT)

• Belum tersedia SPBE.

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi Pekerja memasang segel pada tabung gas 12 kg di distributor gas nonsubsidi di Bandung, Jawa Barat, Senin (20/4/2026). PT Pertamina Patra Niaga menetapkan harga baru produk Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi untuk tabung 5,5 kg naik sebesar Rp17.000 atau menjadi Rp107.000 per tabung, dan tabung 12 kg menjadi Rp228.000 atau mengalami kenaikan Rp36.000 dari harga sebelumnya.

21. Kalimantan Barat

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

22. Kalimantan Tengah

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

23. Kalimantan Selatan

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

24. Kalimantan Timur

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

25. Kalimantan Utara (Tarakan)

• Bright Gas 12 kg: Rp 265.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 124.000

26. Sulawesi Utara

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

27. Gorontalo

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

28. Sulawesi Tengah

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

29. Sulawesi Tenggara

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

30. Sulawesi Selatan

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

31. Sulawesi Barat

• Belum tersedia SPBE.

32. Maluku (Ambon)

• Bright Gas 12 kg: Rp 285.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 134.000

33. Maluku Utara

• Belum tersedia SPBE.

34. Papua (Jayapura)

• Bright Gas 12 kg: Rp 285.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 134.000

35. Papua Barat

• Belum tersedia SPBE.

36. Papua Selatan

• Belum tersedia SPBE.

37. Papua Pegunungan

• Belum tersedia SPBE.

38. Papua Tengah

• Belum tersedia SPBE.

39. Papua Barat Daya

• Belum tersedia SPBE.

DOK. PERTAMINA Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri beserta tim relawan Pertamina Peduli, mengawal pengiriman 144 tabung LPG Bright Gas 12 kilogram (KG) ke Kabupaten Bener Meriah, salah satu lokasi terdampak bencana di wilayah Aceh Timur, yang saat ini masih terisolir.

Ketentuan harga Bright Gas

Pertamina menjelaskan, harga yang tercantum merupakan harga jual ex-agen yang berlaku untuk wilayah dengan radius maksimal 60 kilometer dari SPBE.

Untuk lokasi yang berada di luar radius tersebut, harga dapat bertambah sesuai biaya distribusi yang dikenakan secara wajar.

Selain itu, harga jual Bright Gas sudah mencakup margin agen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlu diketahui pula, hingga saat ini belum tersedia SPBE untuk distribusi Bright Gas di sejumlah wilayah, yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kearifan lokal bisa menjadi sumber energi (diversifikasi energi) alternatif untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga LPG nonsubsidi.

Salah satu sumber energi alternatif yang bisa digunakan masyarakat sebagai pengganti LPG atau elpiji yakni biogas. Energi tersebut dapat diperoleh melalui pengolahan kotoran hewan, seperti sapi. Sejumlah peternak di Kabupaten Bandung Barat telah mengolah kotoran sapi menjadi biogas.

Api dari kompor yang dihasilkan biogas tergolong besar dan mampu digunakan memasak sehari-hari. “Bisa mengelola kotoran sapi berubah jadi energi gas, bisa, sampah, bisa, listrik bisa,” ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, dikutip Selasa (21/4/2026).

Selain memanfaatkan biogas, masyarakat, khususnya di perkampungan dapat menggunakan kayu bakar untuk masak. Alternatif lain, untuk warga di perkotaan kompor listrik bisa menjadi pilihan.

"Jadi memang kita harus menyesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan kita," ucap KDM.

Ia yakin masyarakat Jawa Barat dapat menyiasati kenaikan harga gas elpiji dengan mencari alternatif energi lain. “Saya meyakini warga Indonesia ini warga yang inovatif dan cerdas,” katanya.

Kenaikan harga LPG nonsubsidi mulai berlaku pada 18 April 2026. Harga LPG 12 kg naik menjadi Rp228.000 per tabung di Jawa Barat. Sementara, harga elpiji 5,5 kg naik menjadi Rp107.000 per tabung. Kenaikan harga tidak terjadi pada elpiji subsidi 3 kg.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga LPG nonsubsidi alias Bright Gas resmi mengalami penyesuaian atau naik per 18 April 2026.

Mengutip laman resmi Pertamina, Selasa (21/4/2026), harga LPG 5,5 kg dipatok sebesar Rp107.000 per tabung atau naik Rp17.000 per tabung dari penyesuain harga terakhir pada November 2023, yakni Rp90.000 per tabung.

Sementara itu, harga LPG 12 kg dibanderol sebesar Rp228.000 per tabung. Harga ini mengalami kenaikan Rp36.000 per tabung dari sebelumnya Rp192.000 per tabung.

Adapun, harga tersebut berlaku di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, dan Jawa Timur. Harga yang sama juga ditetapkan di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Untuk di luar Pulau Jawa, harga Bright Gas 5,5 kg berada di rentang Rp111.000 hingga Rp134.000 per tabung, sedangkan harga Bright Gas 12 kg di rentang Rp230.000 hingga Rp285.000 per tabung.

Berikut daftar harga LPG 3 kg, 5,5 kg, dan 12 kg di seluruh Indonesia per 21 April 2026:

Harga LPG 3 Kg

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga LPG 3 kg tidak mengalami perubahan.

Dia menekankan, pemerintah hingga saat ini belum pernah menaikkan harga LPG subsidi tersebut meski dibayangi gejolak ketidakpastian global yang memicu lonjakan harga energi.

"Sejak LPG 3 kg diterapkan tahun 2006, 2007, itu sampai sekarang belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Senin (20/4/2026).

Dia menjelaskan, pemerintah hanya mengontrol harga pada produk yang masuk dalam kategori subsidi. Kalaupun ada kenaikan harga LPG 3 kg di tingkat konsumen, menurutnya, itu merupakan hasil manipulasi harga pada tingkat distributor dan pangkalan.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2025, harga asli LPG 3 kg sebelum disubsidi sebenarnya mencapai Rp42.750 per tabung.

Adapun, anggaran subsidi yang diberikan mencapai Rp30.000 per tabung. Dengan begitu, harga LPG 3 kg yang dibayarkan masyarakat atau harga jual eceran mencapai sekitar Rp12.750 per tabung.

Sebelumnya, pada kesempatan berbeda, Bahlil pernah menyebut bahwa harga subsidi Rp12.750 per tabung itu merupakan harga yang diberikan Pertamina. Menurutnya, harga itu bisa naik jika sampai di pengecer atau sub-agen.

Namun, kata Bahlil, seharusnya harga LPG 3 kg di pengecer tak lebih dari Rp19.000 per tabung.

"Agen baru ke pangkalan itu Rp16.000 sampai ke pengecer harusnya Rp19.000 maksimal, Rp18.000, Rp19.000. Tapi kalau [ada yang menjual seharga] Rp26.000 berarti kan ada yang keliru," kata Bahlil, Selasa (4/2/2025).

Harga LPG 5,5 kg dan LPG 12 kg

Keterangan:

*) Tidak tersedia SPBE di wilayah tersebut.
* Harga Jual ex-Agen (Rp/tabung) berlaku untuk wilayah dengan radius 60 km dari SPBE, untuk harga jual di lokasi di luar radius 60 km ditambah dengan biaya distribusi dengan tarif yang wajar.
* Harga jual ex-Agen sudah termasuk margin Agen, PPN, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga LPG nonsubsidi alias Bright Gas resmi mengalami kenaikan per 18 April 2026.

Mengutip laman resmi Pertamina, Senin (20/4/2026), harga LPG 5,5 kg mengalami penyesuaian menjadi Rp107.000 per tabung. Angka ini naik Rp17.000 per tabung dari penyesuain harga terakhir pada November 2023, yakni Rp90.000 per tabung.

Sementara itu, harga LPG 12 kg ditetapkan sebesar Rp228.000 per tabung. Harga ini mengalami kenaikan Rp36.000 per tabung dari sebelumnya Rp192.000 per tabung.

Adapun, harga tersebut berlaku di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, dan Jawa Timur. Harga yang sama juga ditetapkan di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Untuk di luar Pulau Jawa, harga Bright Gas 5,5 kg berada di rentang Rp111.000 hingga Rp134.000 per tabung, sedangkan harga Bright Gas 12 kg di rentang Rp230.000 hingga Rp285.000 per tabung.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa harga LPG nonsubsidi bakal mengikuti dinamika pasar. Namun, dia memastikan bahwa harga LPG 3 kg atau subsidi tidak naik.

Dia menuturkan, pemerintah bakal menjamin harga gas melon subsidi itu tetap di bawah harga eceran tertentu (HET). Sebab, LPG 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

"Kalau yang subsidi [harga] tetap. Saya hanya bisa menjamin harga subsidi. Karena itu adalah perintah presiden dan perintah juga aturan," ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Berikut daftar harga LPG 5,5 kg dan LPG 12 kg di seluruh Indonesia per 20 April 2025:

Keterangan:

*) Tidak tersedia SPBE di wilayah tersebut.
* Harga Jual ex-Agen (Rp/tabung) berlaku untuk wilayah dengan radius 60 km dari SPBE, untuk harga jual di lokasi di luar radius 60 km ditambah dengan biaya distribusi dengan tarif yang wajar.
* Harga jual ex-Agen sudah termasuk margin Agen, PPN, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi atau Bright Gas ukuran 12 kg dan 5,5 kg yang berlaku mulai 18 April 2026.

Kenaikan harga LPG ini menjadi yang pertama sejak 2023, setelah sebelumnya harga sempat diturunkan pada November 2023.

Untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, harga LPG 12 kg naik dari Rp 192.000 menjadi Rp 228.000 per tabung atau meningkat 18,75 persen.

Sementara itu, harga LPG 5,5 kg naik dari Rp 90.000 menjadi Rp 107.000 per tabung atau sebesar 18,89 persen.

Harga di wilayah lain menyesuaikan dengan biaya distribusi dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).

Mengacu laman MyPertamina, harga jual ex-agen berlaku untuk radius hingga 60 kilometer dari SPBE, dan dapat bertambah jika jarak distribusi lebih jauh. Harga tersebut sudah termasuk margin agen serta pajak sesuai ketentuan.

Kenaikan harga LPG tidak terlepas dari lonjakan harga minyak global. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berdampak pada terganggunya distribusi energi dunia, termasuk jalur Selat Hormuz yang selama ini menyuplai sekitar 20 persen kebutuhan minyak global.

Selain itu, serangan terhadap fasilitas energi di kawasan Timur Tengah turut memperburuk pasokan energi global, sehingga mendorong kenaikan harga minyak yang pada akhirnya berdampak pada harga LPG di dalam negeri.

LPG nonsubsidi untuk masyarakat mampu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa LPG 12 kg merupakan elpiji nonsubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat mampu.

“Saya mau tanya, kalau nonsubsidi itu untuk orang kaya atau untuk orang susah? Orang mampu kan,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, negara hadir untuk seluruh rakyat, namun bantuan energi diprioritaskan bagi kelompok kurang mampu.

“Negara itu hadir untuk membantu semua rakyat, tetapi prioritasnya itu adalah kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kalau yang mampu, ya harusnya dia berkontribusi untuk saling membantu,” kata dia.

Bahlil memastikan harga LPG 3 kg bersubsidi tidak mengalami kenaikan di tengah gejolak global, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau yang subsidi tetap. Saya hanya bisa menjamin harga subsidi karena itu adalah perintah Presiden dan perintah aturan,” ujarnya.

Ia menegaskan, harga LPG nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar sehingga dapat mengalami penyesuaian.

Bahlil juga mengingatkan masyarakat berpenghasilan tinggi agar tidak menggunakan LPG subsidi 3 kg yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu.

“Harga pasar (yang nonsubsidi). Jadi contoh model kayak orang kaya, masa orang pendapatannya di atas Rp 500 juta per bulan disuruh pakai elpiji 3 kg? Sorry ye,” kata dia.

Terkait pasokan, pemerintah memastikan ketersediaan LPG dalam kondisi aman. Pemerintah juga membuka sumber impor baru, termasuk dari Rusia, untuk menjaga ketahanan energi nasional.

“Posisi elpiji kita di atas standar minimum nasional. Jadi insyaallah aman,” ujar Bahlil.

Daftar harga LPG 12 Kg dan 5,5 Kg di seluruh provinsi

Dikutip dari laman mypertamina.id, Minggu (19/4/2026), berikut perincian harga LPG 12 kg dan 5,5 kg atau Bright Gas per 18 April 2026:

Provinsi Aceh

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Sumatera Utara

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Sumatera Barat

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Riau

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Kepulauan Riau

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Batam (FTZ)

• 12 Kg : Rp 208.000
• 5,5 Kg : Rp 100.000

Provinsi Jambi

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Bengkulu

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Sumatera Selatan

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Bangka Belitung

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Lampung

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi DKI Jakarta

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Banten

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Jawa Barat

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Jawa Tengah

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi DI Yogyakarta

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Jawa Timur

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Bali

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Nusa Tenggara Barat

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Kalimantan Barat

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Kalimantan Tengah

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Kalimantan Selatan

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Kalimantan Timur

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Kalimantan Utara (Tarakan)

• 12 Kg : Rp 265.000
• 5,5 Kg : Rp 124.000

Provinsi Sulawesi Utara

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Gorontalo

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Sulawesi Tengah

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Sulawesi Tenggara

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Sulawesi Selatan

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Maluku (Ambon)

• 12 Kg : Rp 285.000
• 5,5 Kg : Rp 134.000

Provinsi Papua (Jayapura)

• 12 Kg : Rp 285.000
• 5,5 Kg : Rp 134.000

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi atau Bright Gas ukuran 12 kg dan 5,5 kg yang berlaku mulai 18 April 2026.

Kenaikan harga LPG ini menjadi yang pertama sejak 2023, setelah sebelumnya harga sempat diturunkan pada November 2023.

Untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, harga LPG 12 kg naik dari Rp 192.000 menjadi Rp 228.000 per tabung atau meningkat 18,75 persen.

Sementara itu, harga LPG 5,5 kg naik dari Rp 90.000 menjadi Rp 107.000 per tabung atau sebesar 18,89 persen.

Harga di wilayah lain menyesuaikan dengan biaya distribusi dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).

Mengacu laman MyPertamina, harga jual ex-agen berlaku untuk radius hingga 60 kilometer dari SPBE, dan dapat bertambah jika jarak distribusi lebih jauh. Harga tersebut sudah termasuk margin agen serta pajak sesuai ketentuan.

Kenaikan harga LPG tidak terlepas dari lonjakan harga minyak global. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berdampak pada terganggunya distribusi energi dunia, termasuk jalur Selat Hormuz yang selama ini menyuplai sekitar 20 persen kebutuhan minyak global.

Selain itu, serangan terhadap fasilitas energi di kawasan Timur Tengah turut memperburuk pasokan energi global, sehingga mendorong kenaikan harga minyak yang pada akhirnya berdampak pada harga LPG di dalam negeri.

LPG nonsubsidi untuk masyarakat mampu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa LPG 12 kg merupakan elpiji nonsubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat mampu.

“Saya mau tanya, kalau nonsubsidi itu untuk orang kaya atau untuk orang susah? Orang mampu kan,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, negara hadir untuk seluruh rakyat, namun bantuan energi diprioritaskan bagi kelompok kurang mampu.

“Negara itu hadir untuk membantu semua rakyat, tetapi prioritasnya itu adalah kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kalau yang mampu, ya harusnya dia berkontribusi untuk saling membantu,” kata dia.

Bahlil memastikan harga LPG 3 kg bersubsidi tidak mengalami kenaikan di tengah gejolak global, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau yang subsidi tetap. Saya hanya bisa menjamin harga subsidi karena itu adalah perintah Presiden dan perintah aturan,” ujarnya.

Ia menegaskan, harga LPG nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar sehingga dapat mengalami penyesuaian.

Bahlil juga mengingatkan masyarakat berpenghasilan tinggi agar tidak menggunakan LPG subsidi 3 kg yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu.

“Harga pasar (yang nonsubsidi). Jadi contoh model kayak orang kaya, masa orang pendapatannya di atas Rp 500 juta per bulan disuruh pakai elpiji 3 kg? Sorry ye,” kata dia.

Terkait pasokan, pemerintah memastikan ketersediaan LPG dalam kondisi aman. Pemerintah juga membuka sumber impor baru, termasuk dari Rusia, untuk menjaga ketahanan energi nasional.

“Posisi elpiji kita di atas standar minimum nasional. Jadi insyaallah aman,” ujar Bahlil.

Daftar harga LPG 12 Kg dan 5,5 Kg di seluruh provinsi

Dikutip dari laman mypertamina.id, Minggu (19/4/2026), berikut perincian harga LPG 12 kg dan 5,5 kg atau Bright Gas per 18 April 2026:

Provinsi Aceh

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Sumatera Utara

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Sumatera Barat

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Riau

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Kepulauan Riau

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Batam (FTZ)

• 12 Kg : Rp 208.000
• 5,5 Kg : Rp 100.000

Provinsi Jambi

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Bengkulu

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Sumatera Selatan

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Bangka Belitung

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Lampung

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi DKI Jakarta

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Banten

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Jawa Barat

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Jawa Tengah

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi DI Yogyakarta

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Jawa Timur

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Bali

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Nusa Tenggara Barat

• 12 Kg : Rp 228.000
• 5,5 Kg : Rp 107.000

Provinsi Kalimantan Barat

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Kalimantan Tengah

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Kalimantan Selatan

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Kalimantan Timur

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Kalimantan Utara (Tarakan)

• 12 Kg : Rp 265.000
• 5,5 Kg : Rp 124.000

Provinsi Sulawesi Utara

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Gorontalo

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Sulawesi Tengah

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Sulawesi Tenggara

• 12 Kg : Rp 238.000
• 5,5 Kg : Rp 114.000

Provinsi Sulawesi Selatan

• 12 Kg : Rp 230.000
• 5,5 Kg : Rp 111.000

Provinsi Maluku (Ambon)

• 12 Kg : Rp 285.000
• 5,5 Kg : Rp 134.000

Provinsi Papua (Jayapura)

• 12 Kg : Rp 285.000
• 5,5 Kg : Rp 134.000

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) memusnahkan 75,2 kilogram sabu dan 15.742 butir ekstasi senilai Rp151,14 miliar sebagai hasil penindakan terhadap 59 tersangka dari berbagai kasus sepanjang tahun berjalan.

Puncak operasi terjadi 8 April 2026, saat Direktorat Reserse Narkoba mengamankan dua kurir jaringan internasional di Banjarmasin dengan barang bukti 43,8 kilogram sabu.

Kepala Polda Kalsel Inspektur Jenderal Polisi Rosyanto Yudha Hermawan, menyatakan kedua pelaku yang diamankan merupakan perpanjangan tangan sindikat yang dikomandoi Freddy Pratama, sosok yang kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) nasional.

"Dari penangkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 43,8 kilogram," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Kendati demikian, pihak kepolisian belum merinci modus operandi penyelundupan atau rute distribusi yang digunakan jaringan tersebut.

Dia merinci, pengungkapan kasus ini melibatkan 59 tersangka yang terdiri dari 57 laki-laki dan 2 perempuan dari berbagai operasi yang dilakukan sepanjang periode sebelumnya.

Namun, sejauh ini belum terungkap apakah seluruh tersangka merupakan jaringan tunggal atau berasal dari kelompok-kelompok terpisah.

Meski begitu, Kapolda Kalsel mengeklaim dampak penyelamatan dari operasi ini cukup signifikan.

"Dengan asumsi 1 gram sabu digunakan oleh 5 orang, maka pengungkapan ini dapat menyelamatkan sekitar 391.850 jiwa dari penyalahgunaan narkoba," jelas Irjen Pol. Yudha.

Lebih jauh, dia menyatakan pemusnahan tersebut menghemat potensi beban rehabilitasi negara hingga Rp1,95 triliun.

Angka ini dihitung berdasarkan estimasi biaya perawatan per pengguna dalam jangka panjang. Adapun dia menuturkan pihaknya serius dalam membongkar jaringan narkoba hingga ke hulu.

"Kami akan terus melakukan penindakan tegas terhadap jaringan narkoba, termasuk memburu pelaku utama yang masih buron," pungkasnya.

Citilink Indonesia kembali mengubah kebijakan berat bagasi gratis menjadi 15 kg per 1 Maret 2026 untuk seluruh penerbangan domestik Airbus A320. Semula bagasi gratis dibatasi hanya 10 kg.

Mengutip unggahan Instagram resmi @citilink, maskapai tersebut kembali ke kebijakan awal soal bagasi gratis 15 kg seiring dengan evaluasi dan banyaknya masukan dari penumpang.

"Kami serius mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari Citilinkers. Maka menjelang libur Lebaran ini, kami bagikan kabar baik bahwa mulai 5 Maret 2026 Citilink kembali menetapkan fasilitas bagasi tercatat sebesar 15 kg untuk pembelian tiket rute domestik dengan armada A320," tulisnya, Kamis (5/3).

Sementara itu, ketentuan bagasi kabin tetap dengan berat maksimum 7 kg. Jika melebihi ketentuan, maka akan dilakukan sweeping baggage dan dikenakan biaya Rp350 ribu per buah.

Untuk penumpang member LinkMiles yang membeli tiket melalui aplikasi atau website akan mendapatkan total bagasi gratis sebesar 20 kg, yakni 15 kg bagasi tercatat ditambah 5 kg ekstra bagasi.

Kemudian, untuk penumpang dengan penerbangan domestik Armada ATR hanya mendapatkan 10 kg bagasi tercatat ditambah dengan 7 kg bagasi kabin.

Bisnis.com, PADANG - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Wilayah Provinsi Sumatra Barat melakukan upaya stabilitas harga pangan di sejumlah titik di Kota Padang, pada pekan pertama Ramadan 2026 ini.

Pimpinan Wilayah Bulog Sumbar Darma Wijaya mengatakan program bayar Rp77.000 pakai QRIS untuk beli beras premium lokal itu sebagai bentuk kolaborasi Bulog dengan Bank Indonesia, dengan harapan, harga pangan tetap stabil pada momen Ramadan ini.

“Jadi bayar pakai QRIS senilai Rp77.000 untuk kemasan beras 5 kg itu, beras yang digunakan suntiang anak daro. Kami pun memberikan hadiah berupa bawang merah dan cabai merah kepada setiap masyarakat yang melakukan transaksi pakai QRIS. Kalau tidak pakai QRIS juga bisa, tapi tidak hadiahnya,” kata dia, Rabu (25/2/2026).

Dia menjelaskan program tersebut tidak akan berlangsung lama, dan akan berakhir pada Jumat (27/2) mendatang. Layanannya hanya ada di dua titik di Sumbar, pertama di Pasar Raya Padang dan titik kedua di Pasar Ateh Bukittinggi.

“Jadi beli beras pakai QRIS ada berdampingan dengan layanan Bank Indonesia melakukan penukaran uang baru. Alhamdulillah, sejauh ini mendapat antusias yang tinggi dari masyarakat,” tegasnya.

Darma melihat kondisi harga beras di pasar saat ini yang terbilang cukup mahal, dan sementara beras premium lokal yang dijual Bulog dengan berat 5 kg senilai Rp77.000 merupakan harga yang sangat murah. Hal ini juga membuat antusias masyarakat sangat tinggi untuk membeli beras Bulog pakai QRIS.

“Kami belum bisa pastikan, apakah akan berakhir seutuhnya pada hari Jumat mendatang itu, atau malah diperpanjang. Kami tunggu dulu respons dari pemerintah daerahnya,” sebut dia.

Diakuinya bahwa pelaksanaan program tersebut belum tersebar ke seluruh daerah di Sumbar, dan baru terlaksana di Padang dan Bukittinggi. Oleh karena itu, Darma mendorong pemerintah di masing-masing kabupaten dan kota untuk mengajukan permintaan ke Bulog, untuk bisa melakukan program yang sama.

“Jadi kami pun tidak bisa bergerak sendiri, harus ada kolaborasi bersama. Kalau pemerintah daerah mau, ayo kita bersinergi. Tapi kalau tidak ada rencana untuk menerapkan beli beras pakai QRIS itu di daerah mereka, ya kami belum bisa hadir ke kabupaten dan kota lainnya itu,” kata Darma.

Sementara itu, salah seorang masyarakat di Padang, Yani mengatakan mendapatkan beras premium senilai Rp77.000 per 5 kg itu, merupakan harga yang sangat murah. Terlebih kondisi perekonomian yang tidak bagus pada momen Ramadan ini, hadirnya sebuah program dari pemerintah memberikan harga beras premium yang murah, tentu sebuah hal yang sangat baik.

“Bagi kami, selaku masyarakat berpenghasilan pas-pasan ini, adanya pemerintah atau Bulog yang menjual beras dengan harga yang murah, sangat membantu kami untuk mendapat pangan beras,” ujarnya.

Dia berharap program tersebut tidak dibatasi selama sepekan saja, tapi bisa berlangsung sepanjang Ramadan, sehingga kebutuhan beras bagi keluarga bisa terpenuhi dengan baik.

“Kalau Ramadan ini, kebutuhan beras yang paling utama, sekarang ada harga murah, semoga ada terus program seperti ini,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog siap menyesuaikan pembelian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi 5 pak per konsumen atau 25 kilogram (kg). Semula, batas maksimal pembelian hanya 2 pak per konsumen atau 10 kilogram.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal mengatakan bahwa pihaknya tidak menemukan kendala terkait penyesuaian ini.

“Sudah siap kita, nggak ada masalah, kan emang udah tergelar semuanya. Jadi sekarang tidak dibatasi 2 pak lagi, tetapi boleh jadi 5 pak,” kata Rizal saat ditemui seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Rizal menjelaskan bahwa keputusan menaikkan batas pembelian dari dua pak menjadi lima pak per orang didorong oleh tingginya animo masyarakat dan ketersediaan stok yang memadai.

“Karena banyak animo dari masyarakat pengennya belinya banyak. Nggak sedikit, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga stok kita kan banyak, jadi biar cepat habis lah,” terangnya.

Rizal meyakini penyaluran SPHP tetap aman di tengah musim panen raya pada Februari 2026. Nantinya, penyaluran di sentra produksi pangan seperti Jawa, Sumatra, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) akan disesuaikan volumenya saat panen.

Lebih lanjut, Rizal menyatakan masyarakat dapat membeli beras SPHP 5 pak di Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Seperti diketahui, Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah menggodok pemutakhiran dan penajaman petunjuk teknis penyaluran beras SPHP tahun 2026. Salah satunya dengan memperlebar batas maksimal pembelian beras SPHP, yakni sebesar 5 pak per konsumen.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan pembelian beras SPHP maksimal 5 pak per konsumen akan tersedia di ritel modern maupun pasar tradisional.

“SPHP beras sudah kita buka untuk semua masyarakat, baik untuk pasar modern maupun pasar tradisional serta instansi-instansi yang akan melaksanakan program SPHP. Saat ini juga sudah tersedia pula di ritel-ritel modern,” kata Sarwo dalam keterangan tertulis.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan sedang mendorong aturan baru mengenai penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kilogram (kg) satu harga.

Aturan itu akan tertuang dalam rencana revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 terkait penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tertentu (LPG 3 kg).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan revisi peraturan ini kini sedang difinalisasi dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun.

"Kita sekarang sedang memfinalkan di bulan ini revisi perpres LPG. Revisi peraturan presiden terkait LPG kan di aturan sekarang kan tapi kita belum menata sampai dengan sub pangkalan, nah itu harus segera aturannya sekarang kita sedang finalkan," ujar Laode saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, revisi aturan tersebut tidak hanya menata sistem distribusi LPG subsidi hingga ke tingkat sub pangkalan, tapi juga membuka jalan menuju kebijakan LPG 3 kg satu harga, seperti halnya program BBM satu harga.

"Mengarah ke situ," kata Laode saat ditanya apakah kebijakan harga LPG ke depan akan seragam di seluruh daerah.

Kelak, kebijakan satu harga itu dapat menekan disparitas harga antarwilayah dan memastikan subsidi LPG benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Namun, penerapan kebijakan baru tersebut tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan bertahap.

"Jadi tidak kayak kemarin seluruh Indonesia kan kemarin. Nah itu pelajaran juga buat kami, jadi kita ada pentahapannya, mungkin Jabodetabek dulu atau mungkin Jakartanya juga dibatasi gimana dulu jadi ada pentahapan seperti itu," jelasnya.

Lantas berapa harga LPG yang beredar di pasaran?

Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, per 13 November 2025 pada salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan, hingga saat ini masih diberlakukan harga jual LPG tertinggi 3 kg yakni Rp 19.000 per tabung. Hal itu seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

Misalnya, Pangkalan LPG Ayanih, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19.000 per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

"(Harga LPG 3 kg) Rp 19.000," ujar penjaga di pangkalan tersebut, Kamis (13/11/2025).

Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, seperti di Toko Jejen, harga jual LPG 3 kg yang berlaku sebesar Rp 22.000 per tabung. Harga tersebut sudah terhitung termasuk biaya pengantaran ke alamat pelanggan

"(Harga LPG 3 kg) Rp 22.000, diantar," kata penjaga toko tempat pengecer LPG tersebut.

Harga LPG non subsidi 5,5 kg dan 12 kg

Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Di level sub pangkalan/pengecer daerah Tangerang Selatan, Toko Jejen, harga LPG 5,5 kg dibanderol sebesar seharga Rp 110.000 per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210.000 per tabung.

Tercatat, harga LPG non subsidi yang berlaku pada bulan November 2025 ini belum mengalami kenaikan dibandingkan pada bulan Oktober 2025 lalu.

Namun, harga tersebut tentunya lebih tinggi dibandingkan harga resmi yang dirilis Pertamina, khususnya untuk level agen resmi LPG Pertamina.

Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:

LPG 5,5 kg: Rp 94.000

LPG 12 kg: Rp 194.000

Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:

LPG 5,5 kg: Rp 97.000

LPG 12 kg: Rp 202.000

Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:

LPG 5,5 kg: Rp 90.000

LPG 12 kg: Rp 192.000

Kalimantan Utara:

LPG 5,5 kg: Rp 107.000

LPG 12 kg: Rp 229.000

Maluku, Papua:

LPG 5,5 kg: Rp 117.000

LPG 12 kg: Rp 249.000.