JAKARTA - Pemerintah mendorong pemanfaatan Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti Liquefied Petroleum Gas (elpiji) atau LPG untuk kebutuhan rumah tangga. Langkah ini diklaim menjadi solusi atas tingginya impor elpiji yang selama ini membebani anggaran subsidi negara.

Strategi besar disiapkan untuk mengurangi ketergantungan impor LPG yang mencapai hingga 7 juta ton per tahun. Mulai dari pengembangan DME, pemanfaatan CNG , hingga program B50 dan E20, semua diarahkan untuk mencapai kemandirian energi nasional.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global, langkah ini menjadi krusial untuk menjaga stabilitas energi dalam negeri. Pemerintah menjadikan hilirisasi sumber daya alam sebagai prioritas utama untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

Kurangi Ketergantungan Impor LPG dengan Sulap Batu Bara Jadi DME



Salah satu proyek strategis yang dikembangkan adalah pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), dimana mulai digencarkan pada era Presiden Joko Widodo melalui proyek hilirisasi. PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, mendukung ketahanan energi nasional melalui pengembangan hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).

Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita serta amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tujuannya jelas yakni batu bara kalori rendah yang selama ini kurang bernilai diubah menjadi bahan bakar gas setara elpiji, sekaligus mengurangi ketergantungan impor energi.

Ketergantungan Impor Elpiji

Di tengah dinamika global yang ditandai dengan ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, dan fluktuasi harga energi, penguatan ketahanan energi menjadi prioritas banyak negara, termasuk Indonesia. Saat ini, Indonesia masih menghadapi ketergantungan terhadap impor LPG untuk kebutuhan rumah tangga dan sektor produktif, yang berdampak pada tekanan terhadap neraca perdagangan, kebutuhan devisa, serta beban subsidi energi.

Melalui pengembangan hilirisasi batu bara menjadi DME, PTBA bersama Pertamina berupaya menghadirkan energi alternatif berbasis sumber daya dalam negeri, sekaligus menciptakan nilai tambah bagi industri batu bara nasional.

Mengungkap Fakta-fakta DME, Calon Pengganti LPG untuk Masak



CEO/Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani menegaskan, bahwa proyek ini merupakan bagian dari upaya percepatan proyek strategis nasional dalam memperkuat fondasi ekonomi dan energi Indonesia.

"Pengembangan DME di Tanjung Enim menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, yang saat ini masih mencapai sekitar 80% dari kebutuhan nasional," paparnya dalam acara Groundbreaking Proyek Hilirisasi Fase II, Kamis (29/4/2026).

Komisaris Utama MIND ID Fuad Bawazier menegaskan bahwa hilirisasi batu bara menjadi DME merupakan langkah strategis yang memberikan manfaat dan keuntungan besar bagi negara, baik manfaat yang bersifat langsung (tangible) maupun tidak langsung (intangible).

Ia menggarisbawahi bahwa sebagian besar manfaat tersebut tidak seluruhnya dapat tercermin dalam laporan keuangan korporasi. Oleh sebab itu, dirinya menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak terhadap percepatan proyek hilirisasi tersebut demi kepentingan nasional yang lebih luas.

"Proyek DME memberikan keuntungan yang besar bagi negara. Namun banyak keuntungan negara yang tidak dapat dicatat dalam pembukuan korporasi. Mudah-mudahan proyek ini bisa terwujud dan dijalankan sesuai target supaya kita bisa jadi negara yang mandiri energi dan pangannya," ujar Fuad.

Selama ini, mayoritas kebutuhan elpiji nasional masih dipenuhi dari impor. Setiap kenaikan harga energi global langsung berdampak pada lonjakan subsidi. Di sinilah DME diposisikan sebagai solusi karena berbahan baku batu bara dalam negeri dan dapat diproduksi di sekitar lokasi tambang.

Secara karakteristik, DME memiliki sifat mirip elpiji yakni mudah menguap dan bisa digunakan untuk memasak di rumah tangga.

Tidak Sesederhana Ganti Isi Tabung

Meski terlihat menjanjikan, implementasi DME menghadapi tantangan besar. DME memiliki sifat lebih korosif dibanding elpiji, sehingga tabung gas, katup, dan jaringan distribusi harus dimodifikasi. Artinya, ada biaya tambahan di sisi infrastruktur yang tidak kecil.

Selain itu, proses gasifikasi batu bara menjadi DME membutuhkan investasi besar dan teknologi tinggi. Tanpa dukungan fiskal pemerintah, harga DME dikhawatirkan tidak akan kompetitif dibanding elpiji impor.

Meski begitu Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin mengatakan, proyek hilirisasi batu bara menjadi DME merupakan bagian dari strategi besar dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan batu bara Indonesia.

"MIND ID akan terus mendorong sinergi antar anggota grup dan mitra strategis untuk memastikan proyek hilirisasi berjalan optimal dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan energi nasional," ujar Maroef.

Proyek Strategis yang Sempat Tersendat

Rencana pembangunan pabrik DME di Sumatera Selatan sempat menjadi proyek strategis nasional dengan nilai investasi triliunan rupiah. Namun proyek ini tersendat setelah investor utama mundur dan muncul persoalan keekonomian.

Meski begitu proyek ini akhirnya ambil bagian dalam groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi industri nasional melalui penguatan hilirisasi di sektor strategis.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Kepala Negara menekankan hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia.

“Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi, senilai kurang lebih 116 triliun (rupiah) meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian,” ujar Kepala Negara.

Salah satu dari 13 proyek tersebut yakni Fasilitas Pengembangan fasilitas produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim (Sumatera Selatan).

Antara Hilirisasi dan Beban Fiskal Baru

Narasi besar DME adalah hilirisasi dan kemandirian energi. Indonesia tidak lagi hanya mengekspor batu bara mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Namun jika biaya produksi DME lebih mahal dari elpiji impor, maka beban negara tidak hilang, hanya berpindah bentuk: dari subsidi impor menjadi subsidi produksi dalam negeri.

DME tetap memiliki peluang menjadi alternatif elpiji jika didukung perhitungan ekonomi yang matang, kesiapan infrastruktur, serta kepastian pasar domestik. Tanpa itu proyek ini berisiko menjadi ambisi besar yang sulit direalisasikan secara massal.

Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan strategis: melanjutkan dorongan DME demi kemandirian energi, atau mengevaluasi ulang kelayakannya agar tidak menjadi beban fiskal baru di masa depan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mulai mendorong pemanfaatan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif pengganti liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram (kg) di sektor rumah tangga.

Langkah ini muncul di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor elpiji serta kebutuhan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah tengah mengembangkan skema penggunaan CNG dalam tabung berukuran 3 kg yang secara fungsi ditujukan untuk menggantikan elpiji bersubsidi.

“Untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat. Dan ini ongkosnya lebih murah 30 sampai 40 persen,” ujar Bahlil saat menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Pengembangan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan beban impor energi sekaligus memanfaatkan sumber daya gas domestik.

Ketergantungan LPG impor dan asal-usulnya

Kementerian ESDM mencatat konsumsi elpiji nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun. Namun, produksi domestik hanya berkisar 1,6 juta hingga 1,7 juta ton, sehingga sebagian besar kebutuhan masih bergantung pada impor.

Secara global, LPG sendiri merupakan produk turunan dari industri minyak dan gas.

LPG terdiri dari campuran hidrokarbon, terutama propana dan butana, yang dihasilkan dari dua sumber utama, yakni pengolahan gas alam dan proses penyulingan minyak mentah.

Manurut data World Liquid Gas, sebagian besar LPG dunia, sekitar 60 persen, berasal dari pemrosesan gas alam, sementara sekitar 40 persen lainnya merupakan produk samping dari kilang minyak.

Dalam prosesnya, gas alam yang keluar dari sumur umumnya masih mengandung berbagai komponen hidrokarbon cair atau natural gas liquids (NGL).

Komponen seperti propana dan butana kemudian dipisahkan dan diolah menjadi LPG sebelum didistribusikan ke pasar.

Selain itu, LPG juga dihasilkan dalam berbagai tahapan di kilang minyak, seperti distilasi, reforming, hingga cracking, dengan porsi sekitar 1 hingga 4 persen dari total minyak mentah yang diproses.

Setelah diproduksi, dikutip dari ChemAnalyst, LPG disimpan dalam bentuk cair bertekanan dan didistribusikan melalui berbagai moda, mulai dari pipa, kapal, hingga truk tangki, sebelum akhirnya sampai ke konsumen dalam bentuk tabung.

Karakteristik ini membuat LPG relatif mudah didistribusikan dan menjadi pilihan utama untuk kebutuhan memasak, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa gas.

CNG sebagai alternatif berbasis gas domestik

Berbeda dengan LPG, CNG merupakan gas alam yang dikompresi hingga tekanan tinggi, sekitar 200 hingga 250 bar. Gas ini sebagian besar terdiri dari metana dan disimpan dalam tabung bertekanan tinggi.

Dalam konteks Indonesia, pemanfaatan CNG dinilai memiliki keunggulan karena berasal langsung dari sumber gas domestik, sehingga tidak bergantung pada impor seperti LPG.

Bahlil menyebutkan, penggunaan CNG sudah mulai diterapkan di sejumlah hotel, restoran, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah kini bersiap memperluas penggunaannya ke sektor rumah tangga.

Langkah ini juga sejalan dengan strategi diversifikasi energi yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis bahan bakar.

Perbedaan karakteristik CNG dan LPG

Perbedaan antara CNG dan LPG tidak hanya terletak pada sumbernya, tetapi juga pada sifat fisik dan cara penyimpanannya.

CNG disimpan dalam bentuk gas bertekanan tinggi, sementara LPG disimpan dalam bentuk cair dengan tekanan lebih rendah.

Dari sisi komposisi, CNG didominasi metana, sedangkan LPG merupakan campuran propana dan butana.

Perbedaan ini memengaruhi berbagai aspek penggunaan, termasuk keamanan dan efisiensi.

CNG memiliki sifat lebih ringan dari udara sehingga akan cepat menyebar jika terjadi kebocoran. Sebaliknya, LPG yang lebih berat dari udara cenderung mengendap di permukaan rendah, sehingga berpotensi meningkatkan risiko jika tidak ditangani dengan baik.

Dari sisi lingkungan, CNG menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan LPG, sehingga sering disebut sebagai bahan bakar fosil yang lebih bersih.

Namun, LPG memiliki nilai kalor yang lebih tinggi per satuan massa, sehingga selama ini lebih efisien untuk kebutuhan memasak di rumah tangga.

Infrastruktur dan distribusi jadi kunci

Pemanfaatan CNG sebagai substitusi LPG sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur distribusi.

Berbeda dengan LPG yang sudah memiliki jaringan distribusi matang, CNG masih memerlukan pengembangan sistem penyaluran yang lebih luas.

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) melalui anak usahanya, PT Gagas Energi Indonesia, menjadi salah satu pihak yang mendorong pengembangan infrastruktur tersebut.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman menyatakan, perusahaan siap berperan dalam pengembangan CNG sebagai bagian dari ekosistem energi nasional.

“Sebagai bagian dari ekosistem energi nasional, PGN siap berperan aktif dalam pengembangan CNG sebagai solusi energi yang efisien, aman, dan ramah lingkungan,” ujar Fajriyah.

PGN Gagas saat ini mengoperasikan 14 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di tujuh provinsi, dengan rata-rata pengisian sekitar 2.200 kendaraan per hari.

Total penyaluran bahan bakar gas untuk transportasi mencapai 1,63 BBTUD hingga September 2025.

Untuk sektor industri dan komersial, layanan Gaslink telah melayani sekitar 600 pelanggan dengan total penyaluran mencapai 10,85 BBTUD.

“PGN terus mengembangkan infrastruktur untuk menyalurkan CNG ke pelanggan yang belum terhubung langsung dengan pipa gas bumi,” kata Fajriyah.

“CNG menjadi solusi agar semakin banyak masyarakat merasakan manfaat energi yang efisien, praktis, dan ramah lingkungan,” lanjutnya.

Menjangkau wilayah tanpa jaringan pipa

Salah satu keunggulan CNG adalah kemampuannya menjangkau wilayah yang belum memiliki jaringan pipa gas melalui skema “virtual pipeline”.

Dalam skema ini, gas dikompresi dan diangkut menggunakan tabung bertekanan tinggi ke lokasi pengguna. Pendekatan ini dinilai efektif untuk menjangkau daerah terpencil atau wilayah dengan infrastruktur terbatas.

Pemanfaatan CNG juga telah masuk dalam proyek strategis pemerintah, seperti penyediaan energi dapur untuk program Makan Bergizi Gratis di Batam, Bogor, dan Boyolali.

Selain itu, PGN Gagas juga membangun Mother Station CNG di Medan dengan kapasitas 1 MMSCFD untuk melayani kebutuhan industri dan UMKM di Sumatera Utara.

Tekanan terhadap APBN dan peluang efisiensi

Dorongan penggunaan CNG juga berkaitan dengan upaya mengurangi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dari sisi subsidi energi.

Anggota Komisi XII DPR RI Yulisman menilai, CNG dapat menjadi solusi transisi yang realistis karena berbasis gas domestik.

“CNG ini bisa menjadi solusi transisi yang realistis. Kita punya sumber gas domestik yang cukup besar, tinggal bagaimana kita distribusikan secara efektif ke masyarakat dan sektor usaha,” ujar Yulisman, Selasa (29/4/2026).

Ia juga menilai bahwa pemanfaatan CNG berpotensi memberikan efisiensi ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan impor elpiji.

“Daerah-daerah penghasil gas seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan itu sangat potensial,” kata Yulisman.

“Di sana kita bisa mulai dari skala industri, UMKM, hingga perumahan melalui skema CNG atau yang dikenal sebagai virtual pipeline,” lanjutnya.

Tantangan implementasi di rumah tangga

Meski menawarkan potensi penghematan hingga 30 hingga 40 persen, implementasi CNG sebagai pengganti LPG di sektor rumah tangga masih menghadapi sejumlah tantangan.

Bahlil mengakui, pengembangan CNG belum sepenuhnya siap untuk diterapkan secara luas.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain kebutuhan investasi infrastruktur, kesiapan distribusi, serta adaptasi teknologi di tingkat pengguna.

Selain itu, perbedaan karakteristik penyimpanan antara CNG dan LPG juga menuntut standar keselamatan yang berbeda, terutama karena tekanan penyimpanan CNG jauh lebih tinggi.

Di sisi lain, LPG memiliki keunggulan dalam hal kemudahan distribusi dan penggunaan, yang selama ini membuatnya menjadi pilihan utama rumah tangga.

Namun, di tengah tekanan impor dan kebutuhan efisiensi energi, pemerintah mulai mendorong transformasi menuju alternatif berbasis gas domestik.

Pengembangan CNG sebagai substitusi LPG pun menjadi bagian dari strategi tersebut, seiring upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian menilai kebijakan pembebasan bea masuk impor liquefied petroleum gas (elpiji) menjadi nol persen akan membantu menjaga pasokan bahan baku industri petrokimia di tengah gangguan rantai pasok akibat ketegangan geopolitik di Selat Hormuz.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief menyebut kebijakan tersebut menjadi kabar positif bagi industri, terutama untuk menjaga keseimbangan rantai pasok dari sektor hulu hingga hilir.

“Ini kabar baik bagi industri hulu petrokimia, bahwa ada penurunan bea masuk elpiji,” kata Febri dalam rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) April 2026 di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Menurut Febri, langkah itu penting untuk menjamin ketersediaan bahan baku plastik, baik untuk industri antara maupun industri hilir, di tengah tekanan terhadap pasokan nafta sebagai bahan baku utama petrokimia.

“Kami menjaga keseimbangan industri, antara industri hulu, industri antara, dan industri hilir,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Wiwik Pudjiastuti menjelaskan pembebasan tarif impor elpiji dari sebelumnya 5 persen menjadi nol persen khusus ditujukan bagi elpiji sebagai bahan baku industri, bukan untuk penggunaan energi secara umum.

Kebijakan itu, kata dia, menjadi langkah antisipasi pemerintah karena sektor petrokimia menjadi salah satu yang paling terdampak gejolak di kawasan Timur Tengah.

Menurut Wiwik, sebagian besar pasokan nafta Indonesia berasal dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, sementara sekitar 90 persen distribusinya melewati Selat Hormuz yang saat ini menjadi titik perhatian pasar global.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah mendorong penggunaan elpiji sebagai bahan baku alternatif.

Ia menjelaskan industri petrokimia pada dasarnya memiliki tiga sumber bahan baku utama, yakni nafta, elpiji, dan kondensat.

Namun elpiji belum dapat menggantikan nafta sepenuhnya karena penggunaannya hanya sebagai bahan pencampur dengan porsi maksimal sekitar 50 persen.

“Elpiji ini hanya sebagai bahan pencampur, jadi maksimal sekitar 50 persen,” kata Wiwik.

Ia menambahkan kebijakan pembebasan tarif juga dimaksudkan untuk menyelaraskan struktur tarif di rantai industri petrokimia.

Sebelumnya, produk hilir petrokimia telah menikmati tarif impor nol persen, sementara bahan bakunya masih dikenakan bea masuk 5 persen.

Menurut Kemenperin, kondisi itu menekan daya saing industri domestik.

Karena itu, penurunan tarif bahan baku dinilai menjadi salah satu solusi menjaga efisiensi biaya produksi dan daya saing industri.

“Harapannya daya saing industri kita meningkat,” ujar Wiwik.

Wiwik juga menyebut pemerintah telah menerima kabar adanya kontrak pengiriman nafta yang dapat membantu menopang kebutuhan bahan baku industri dalam jangka pendek.

Dengan kombinasi diversifikasi bahan baku dan relaksasi tarif impor, pemerintah berharap tekanan terhadap industri petrokimia dan industri turunannya, termasuk plastik, dapat diredam.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Komisi XII DPR menilai elektrifikasi rumah tangga melalui migrasi ke kompor induksi merupakan langkah strategis untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Penggunaan kompor induksi dinilai lebih efisien dibandingkan kompor gas konvensional.

"Konsumsi LPG kita saat ini mencapai kurang lebih 8 juta metrik ton per tahun, di mana sebagian besar masih dipenuhi melalui impor. Ini adalah beban besar bagi neraca perdagangan kita," ujar Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, Selasa (14/4/2026).

Sugeng menjelaskan, penggunaan listrik untuk memasak dinilai dapat menekan biaya operasional rumah tangga sekaligus mengurangi beban subsidi energi pemerintah.

"Secara efek, penggunaan listrik di sektor rumah tangga, termasuk kompor induksi, akan menghemat sekitar 30% jika dibandingkan dengan penggunaan energi fosil seperti LPG subsidi. Tingkat ketergantungan impor akan kita kurangi secara signifikan," tegasnya.

Sugeng menambahkan, sistem kelistrikan nasional saat ini berada dalam kondisi kuat untuk mendukung migrasi tersebut, dengan pasokan energi primer pembangkit yang terjaga.

Lihat video: Makin Ribet! DPR Usul Beli Elpiji 3Kg Harus Pakai Sidik Jari & Retina Mata



"Kita punya pasokan listrik yang andal dari kekuatan domestik. Dengan mengubah energi berbasis impor seperti LPG menjadi energi berbasis listrik, kita tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga memperkuat kedaulatan energi nasional tepat dari dapur masyarakat," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan dirinya meminta masyarakat menghemat penggunaan elpiji saat memasak.

Ia menuturkan, saat ini kebutuhan elpiji nasional masih dipenuhi dari impor sebesar 70 persen.

Oleh sebab itu, diperlukan dukungan masyarakat untuk menggunakan elpiji secara bijak di tengah konflik Timur Tengah yang mengganggu pasokan energi global.

"Terkait dengan elpiji, kita harus butuh effort bersama-sama. Saya menyarankan kepada masyarakat untuk kita bijaksana dalam memakai elpiji. Kita tahu bahwa elpiji kita 70 persen impor," ucap Bahlil di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Dia menjelaskan, pada dasarnya saat ini pasokan elpiji nasional dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengadaan dari sejumlah negara juga disebut masih berjalan sesuai rencana.

Hanya saja, Bahlil menekankan, pentingnya upaya bersama dalam menjaga ketahanan energi di tengah dinamika global saat ini.

Masyarakat diminta lebih bijaksana dalam menggunakan energi, mengingat tingginya persaingan global dalam memperoleh pasokan, sehingga penggunaannya perlu dijaga agar tidak berlebihan.

"Bagaimana pun kondisi global ini membuat kita semua harus ikhtiar. Sekali lagi, saya mengatakan, bahwa ini ikhtiar itu agar lebih bijaksana dalam memakai energi," kata dia.

"Sekalipun kita ada duit, tapi kalau barangnya kita harus rebut dengan negara lain. Nah ini kan kita harus benar-benar menjaganya. Itu maksud saya," lanjut Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan energi, menyusul terganggunya distribusi energi global akibat konflik Timur Tengah.

Ia mengajak masyarakat menggunakan energi dengan tidak berlebihan, termasuk dalam aktivitas sehari-hari seperti memasak.

Bahlil mencontohkan, saat menggunakan elpiji di rumah, sebaiknya segera mematikan kompor setelah masakan matang agar tidak terjadi pemborosan.

"Saya memohon, menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak. Contoh katakanlah kalau masak pakai elpiji, kalau masakannya sudah masak jangan kompornya boros," ujar Bahlil dalam kunjungan kerja di Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (26/3/2026).

Selain itu, Bahlil juga mengingatkan masyarakat agar tidak membeli BBM secara berlebihan ataupun panic buying. Ia menilai konsumsi bahan bakar sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan harian.

"Kalau satu hari katakanlah, contoh ya, cukup 30 liter, 40 liter, ya itu cukup. Enggak usah ada rasa panic buying. Enggak perlu ada. Jadi pakailah dengan secukupnya," ucap dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Dengan kondisi sekarang yang di Middle East (Timur Tengah), kita pecah lagi untuk kita ambil kontrak jangka panjang dengan Amerika dan beberapa negara lain. Di akhir minggu ini kita masuk dua kargo dari Australia

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan kontrak jangka panjang impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan sejumlah negara untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai strategi antisipasi pemerintah agar pasokan LPG tetap aman meski terjadi perubahan sumber impor dari kawasan Timur Tengah.

Total impor LPG Indonesia 70-75 persen berasal dari Amerika Serikat (AS) dan 20 persen dari Timur Tengah, serta sisanya dari beberapa negara lain, salah satunya Australia.

"Dengan kondisi sekarang yang di Middle East (Timur Tengah), kita pecah lagi untuk kita ambil kontrak jangka panjang dengan Amerika dan beberapa negara lain. Di akhir minggu ini kita masuk dua kargo dari Australia. Itu untuk LPG," kata Menteri Bahlil Lahadalia.

Ia menjelaskan pemerintah memutuskan mengalihkan sebagian pasokan LPG dari Timur Tengah ke kawasan lain, sekaligus memperkuat kerja sama melalui kontrak jangka panjang dengan beberapa negara pemasok.

Pemerintah juga telah menjadwalkan sejumlah kedatangan kargo LPG berikutnya untuk memastikan pasokan tetap stabil, khususnya menjelang dan setelah Hari Raya Idul Fitri.

"Pemerintah selalu siaga untuk memastikan masuk lagi dua kargo pada 28 Maret, kemudian 4 April satu kargo lagi masuk, dan 8 April masuk satu kargo lagi," jelas Bahlil Lahadalia.

Selain LPG, pemerintah memastikan pasokan solar nasional dalam kondisi aman karena seluruh kebutuhan kini telah dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Hal tersebut didukung oleh operasional Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kilang Balikpapan yang membantu mengurangi ketergantungan impor.

Sementara itu untuk minyak mentah, sekitar 20 persen impor Indonesia sebelumnya berasal dari Timur Tengah. Namun pemerintah juga telah menyiapkan alternatif pasokan dari negara lain dengan skema kerja sama jangka panjang guna menjaga ketahanan energi nasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026