JAKARTA - Badan Pusat Statistik ( BPS ) melaporkan bahwa neraca perdagangan mencatatkan defisit sebesar USD1,61 miliar pada bulan Mei 2026. Rapor ini membalikkan posisi bulan April 2026 yang kala itu masih mampu mengamankan surplus tipis senilai USD89,1 juta.

Kondisi ini sekaligus menjadi defisit neraca dagang perdana setelah sukses membukukan surplus berturut-turut selama 72 bulan terakhir. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menjelaskan, bahwa biang keladi amblesnya neraca perdagangan pada Mei 2026 ini utamanya dipicu oleh melebarnya jarak kesenjangan pada sektor migas nasional yang terlampau dalam.

"Defisit neraca perdagangan terutama disebabkan oleh komoditas migas yang mencatat defisit sebesar USD3,76 miliar. Defisit tersebut berasal dari perdagangan hasil minyak dan minyak mentah," ungkap Ateng dalam konferensi pers rilis BPS di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Neraca Dagang RI Defisit USD1,61 Miliar, Pertama Kali sejak 2020



Berbanding terbalik dengan kondisi sektor energi, neraca perdagangan nonmigas Indonesia sebenarnya masih memperlihatkan performa tangguh dengan mengantongi surplus sebesar USD2,15 miliar. Pasokan keuntungan ini utamanya ditopang oleh kinerja ekspor komoditas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan maupun nabati, serta produk besi dan baja.

Namun, tingginya lonjakan aktivitas impor migas yang tidak sebanding dengan perolehan devisa ekspor menjadi faktor penentu ambruknya neraca bulanan. BPS mencatat bahwa meskipun sektor nonmigas masih produktif menghasilkan surplus, akumulasi nilainya belum cukup perkasa untuk menutup lubang defisit sektor migas yang telanjur menyentuh angka USD3,76 miliar.

Dari lini pengapalan produk, nilai ekspor Indonesia pada Mei 2026 hanya meraup angka USD23,20 miliar, atau menyusut sebesar 5,73% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year). Penurunan tersebut disebabkan oleh melemahnya pengiriman komoditas nonmigas sebesar 4,50% menjadi USD22,45 miliar.

Pada saat yang sama, ekspor sektor migas terpuruk lebih dalam dengan jatuh sebesar 31,76% secara tahunan ke level USD760 juta. Sebaliknya, kondisi berkebalikan terjadi pada lini belanja luar negeri. Gap Dagang Puluhan Miliar Dolar dengan AS-China di Balik Pembentukan BUMN Khusus Ekspor DSI

BPS mencatat nilai impor Indonesia melonjak drastis hingga menyentuh angka USD24,82 miliar pada Mei 2026, mencerminkan kenaikan agresif sebesar 22,16% dibandingkan performa bulan Mei 2025.

Akselerasi impor ini didorong oleh pertumbuhan sektor nonmigas yang merangkak naik 14,89% secara tahunan menjadi USD20,30 miliar. Sementara itu posisi impor migas nasional mencatatkan lonjakan paling ekstrem dengan meroket sebesar 70,78% hingga menembus angka USD4,51 miliar.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar USD1,61 miliar pada Mei 2026. Capaian tersebut menjadi defisit pertama setelah Indonesia membukukan surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut sejak 2020.

"Defisit neraca perdagangan terutama disebabkan oleh komoditas migas yang mencatat defisit sebesar USD3,76 miliar. Defisit tersebut berasal dari perdagangan hasil minyak dan minyak mentah," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

BPS mencatat posisi neraca perdagangan pada Mei 2026 berbalik dibandingkan April 2026 yang masih mencatat surplus tipis sebesar USD89,1 juta. Menurut Ateng, pelebaran defisit sektor minyak dan gas menjadi faktor utama yang menekan kinerja perdagangan Indonesia.

Di tengah defisit sektor migas, neraca perdagangan nonmigas masih mencatat surplus sebesar USD2,15 miliar. Surplus tersebut ditopang ekspor komoditas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan maupun nabati, serta produk besi dan baja.

Namun demikian, surplus nonmigas belum mampu menutup defisit migas yang mencapai USD3,76 miliar. Lonjakan impor migas yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor menjadi penyebab utama defisit neraca perdagangan secara keseluruhan.

BPS mencatat nilai ekspor Indonesia pada Mei 2026 sebesar USD23,20 miliar atau turun 5,73% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dipengaruhi melemahnya ekspor nonmigas sebesar 4,50% menjadi USD22,45 miliar serta ekspor migas yang turun lebih dalam sebesar 31,76% menjadi USD760 juta.

Di sisi lain, nilai impor Indonesia pada Mei 2026 mencapai USD24,82 miliar atau meningkat 22,16% secara tahunan. Kenaikan impor didorong pertumbuhan impor nonmigas sebesar 14,89% menjadi USD20,30 miliar.

Sementara itu, impor migas mencatat kenaikan paling tinggi dengan lonjakan sebesar 70,78% menjadi USD4,51 miliar. BPS menilai peningkatan impor migas yang tidak sebanding dengan kinerja ekspor menjadi faktor dominan yang menyebabkan neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit pada Mei 2026.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa bidang ekonomi terjadi selama sepekan (8-13 Juni 2026), mulai dari penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga upaya pemerintah meningkatkan porsi pasar ekspor industri manufaktur.

Berikut rangkuman berita ekonomi sepekan yang disusun LKBN ANTARA, Minggu.

Rupiah menguat dipicu kombinasi sentimen domestik

Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan Jumat sore menguat 129 poin atau 0,71 persen menjadi Rp17.860 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.989 per dolar AS.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai penguatan rupiah dipengaruhi kombinasi sentimen domestik yang meredakan kekhawatiran pasar terhadap fiskal.

Baca selengkapnya di sini.

Prabowo terima hasil kajian DEN soal MBG, dampaknya positif untuk UMKM

Presiden Prabowo Subianto menerima hasil survei Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang secara khusus mengkaji dampak program Makan Bergizi Gratis atau MBG terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pertemuan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa sore.

Jajaran DEN yang menghadap Presiden Prabowo dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, kemudian ada Septian Hario Seto selaku anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif DEN, Mochammad Firman Hidayat selaku anggota DEN, dan ada pula ekonom senior sekaligus eks menteri keuangan Chatib Basri.

Baca selengkapnya di sini.

Mendag: Minyakita tak lagi untuk bantuan pangan

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa minyak goreng rakyat atau Minyakita tidak lagi menjadi bagian dari program bantuan pangan pemerintah.

Menurut Budi, seluruh pasokan Minyakita akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui distribusi di pasar rakyat.

Baca selengkapnya di sini.

Pertamina naikkan harga Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni

Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.

Menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa, mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Baca selengkapnya di sini.

Kemenperin upayakan porsi pasar ekspor industri meningkat ke 30 persen

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengupayakan porsi pasar ekspor industri manufaktur meningkat dari semula 20 persen menjadi 30 persen, tanpa mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan nasional.

Dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa komposisi penjualan produk manufaktur saat ini masih didominasi pasar domestik, dengan sekitar 80 persen untuk kebutuhan dalam negeri dan 20 persen untuk ekspor.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

setiap penyelenggara yang berada dalam pengawasan khusus akan terlebih dahulu diarahkan untuk melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Minggu (7/6), mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan delapan pinjaman daring (pindar) masuk pengawasan khusus hingga peluang Indonesia memperoleh persetujuan atas 18 pengecualian tarif dari Amerika Serikat (AS).

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pada Senin ini.

OJK sebut ada 8 pindar yang masuk dalam pengawasan khusus

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan saat ini terdapat delapan penyelenggara pinjaman daring (pindar) yang masuk dalam pengawasan khusus otoritas, dengan faktor utama karena masalah permodalan dan/atau tingginya tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam jawaban tertulis di Jakarta, Minggu, menyampaikan bahwa setiap penyelenggara yang berada dalam pengawasan khusus akan terlebih dahulu diarahkan untuk melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan.

Baca selengkapnya di sini.

RI buka peluang perusahaan Rusia kembangkan koridor perkeretaapian

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Indonesia membuka peluang kepada perusahaan-perusahaan Rusia untuk berpartisipasi dalam pengembangan koridor perkeretaapian strategis.

“Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.380 pulau dan populasi sekitar 280 juta jiwa. Bagi kami, transportasi adalah urat nadi yang mempersatukan bangsa dan menghubungkan seluruh wilayah Nusantara,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

OJK minta klarifikasi Solusiku soal dugaan langgar proses penagihan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memanggil dan meminta klarifikasi kepada PT Anugerah Digital Indonesia selaku penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman daring (pindar) dengan merek “Solusiku” terkait dugaan pelanggaran proses penagihan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan OJK dan tindak lanjut atas pengaduan konsumen melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).

Baca selengkapnya di sini

Kementerian PU kawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II agar fasilitas pendidikan tersebut dapat dimanfaatkan pada Tahun Ajaran Baru 2026/2027.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemerintah terus melakukan pengawalan intensif terhadap pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk memastikan berbagai kendala yang dihadapi penyedia jasa dapat segera ditangani.

Baca selengkapnya di sini.

RI berpotensi raih persetujuan atas 18 pengecualian tarif dari AS

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menyampaikan, Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) berencana untuk mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif (product exclusions) yang diajukan oleh Indonesia di bawah investigasi pasal 301 UU Perdagangan AS.

Langkah ini diyakini akan memberikan stimulus ekonomi yang besar bagi sektor industri nasional, menurunkan beban biaya ekspor, serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Indonesia di pasar domestik AS.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

kalau pertemuan orang ke orang pakai akta integritas, nggak ada yang benar itu satu pun, hampir tidak adalah (yang menjalankan akta tersebut dengan benar) yang saya tahu

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mendukung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan reformasi sistem dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Reformasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kinerja sektor bea dan cukai melalui digitalisasi seiring dengan dibentuknya PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai badan ekspor khusus satu pintu.

“Saya pikir, (Ditjen) Bea Cukai perlu ada reformasi, ya kenapa tidak? Kalau memang nanti (diperlukan) dengan (adanya) badan ini (DSI). Tapi, sekali lagi, saya percaya dengan sistem, sistem dengan digitalisasi ini berbasis AI,” ucap Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Senin.

Ia mendorong Ditjen Bea Cukai Kemenkeu maupun DSI nantinya untuk memperluas penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem pelaporan serta pengawasan ekspor dan impor barang, terutama mineral hasil tambang.

Ia sangat mendukung penggunaan artificial intelligence karena sistem tersebut dapat mengurangi kontak antarpihak dalam proses perizinan ekspor dan impor.

“Sebab, kalau pertemuan orang ke orang pakai akta integritas, nggak ada yang benar itu satu pun, hampir tidak adalah (yang menjalankan akta tersebut dengan benar) yang saya tahu. Pasti ada (yang) bermasalah (melakukan kecurangan),” ungkap Luhut.

Ia optimis, upaya digitalisasi ekosistem perizinan dan perdagangan nasional melalui Indonesia National Single Window (INSW) yang tengah dilakukan pemerintah dapat menekan berbagai praktik kecurangan tersebut secara signifikan.

“Itu semua akan satu kaitan dan nanti AI yang baca semua. Jadi, (pelaku ekspor) nggak bisa lari (menghindari pemenuhan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah),” kata Luhut.

Salah satu tujuan pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) adalah untuk menghapus berbagai praktik kecurangan ekspor-impor, seperti kurang bayar (underinvoicing), transfer pricing, dan transaksi yang tidak tercatat, sehingga mengurangi penerimaan negara.

Pemerintah nantinya akan mentransfer data ekspor yang tersedia dalam sistem Ditjen Bea Cukai Kemenkeu kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia seiring dengan implementasi penugasan PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Kamis (21/5), bahwa Ditjen Bea Cukai turut terlibat dalam proses mematangkan tugas BUMN khusus ekspor tersebut.

Data ekspor selama ini telah tersedia dalam sistem Ditjen Bea Cukai dan Indonesia National Single Window (INSW), yang merupakan platform digital terpadu satu pintu untuk mengelola proses perizinan, kepabeanan, dan dokumen terkait ekspor dan impor.

Adapun data yang dimaksud mencakup informasi mengenai eksportir, pemilik barang, importir, hingga pemilik barang di negara tujuan. Data-data itu nantinya ditambahkan ke dalam sistem Danantara. Dengan demikian, Danantara dapat memiliki basis data yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi dalam tata kelola ekspor.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan hingga saat ini belum ada kerja sama resmi antarpemerintah (government to government/G2G) antara Indonesia dan Filipina terkait komoditas nikel.

"Negara kita sekarang, masuk dalam negara yang menggaungkan masyarakat hilirisasi dan industrialisasi. Nah, salah satu negara yang mempunyai cadangan nikel itu Filipina," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Indonesia saat ini fokus mendorong hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam sebagai strategi meningkatkan nilai tambah dalam negeri.

Ia menjelaskan, hingga saat ini tidak terdapat kerja sama nikel dalam skema antarpemerintah antara Indonesia dan Filipina. Namun demikian, peluang kerja sama tetap terbuka melalui mekanisme bisnis ke bisnis (business to business/B2B).

"Nah, dalam konteks kerja sama G2G itu tidak ada. Tetapi kalau memang ada B2B yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan, saya pikir opsi itu selalu ada aja," katanya.

Bahlil menambahkan, pemerintah pada prinsipnya mendukung kolaborasi sektor industri selama memberikan manfaat ekonomi dan memperkuat ekosistem hilirisasi nasional.

Pemerintah terus mendorong pengembangan industri pengolahan nikel di dalam negeri guna memperkuat rantai pasok industri baterai kendaraan listrik serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Isu kerja sama komoditas nikel antara Indonesia dan Filipina mencuat seiring agenda kunjungan Presiden Prabowo ke Filipina pada 7-8 Mei 2026. Salah satu sektor yang akan dibahas adalah pengembangan industri nikel.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Atas informasi tersebut, petugas melakukan langkah-langkah pemeriksaan sehingga kami bisa menggagalkan upaya penyelundupan emas sebanyak total 190 kilogram,

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menggagalkan upaya ekspor ilegal 190,56 kilogram emas sehingga mencegah potensi kerugian negara senilai Rp41,19 miliar.

Penindakan tersebut berawal dari informasi adanya rencana pengiriman enam koli paket berisi gold jewelleries dan gold coins yang diduga tidak diberitahukan dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), yang rencananya diangkut menggunakan pesawat carter dengan nomor registrasi N117LR.

“Atas informasi tersebut, petugas melakukan langkah-langkah pemeriksaan sehingga kami bisa menggagalkan upaya penyelundupan emas sebanyak total 190 kilogram,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Selasa.

Pemeriksaan dilakukan terhadap pesawat carter dengan nomor registrasi N117LR yang dijadwalkan tinggal landas pada pukul 14.30 WIB di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan enam koli perhiasan emas berbentuk gelang sebanyak 611 buah dengan berat 60,3 kilogram senilai 8,97 juta dolar AS serta 2.971 buah koin emas seberat 130,26 kilogram senilai 19,41 juta dolar AS.

Total nilai seluruh barang yaitu 28,35 juta dolar AS atau setara Rp502,55 miliar.

Pembawaan barang ekspor yang tidak diberitahukan tersebut selanjutnya dilakukan penegahan dan diterbitkan Surat Bukti Penindakan (SBP) Nomor SBP-27/Mandiri/KBC.0801/2026 tanggal 27 April 2026.

Empat pihak yang terkait dalam perkara ini yakni HH, AH, HG, serta seorang warga negara asing asal India berinisial PP.

Berdasarkan perhitungan sementara, nilai pabean atas komoditas tersebut mencapai Rp486,07 miliar.

Khusus untuk komoditas koin emas dengan HS Code 7108.12.90 yang dikenakan tarif bea keluar sebesar 12,5 persen sesuai ketentuan yang berlaku, potensi kerugian negara dari tidak dipenuhinya kewajiban bea keluar diperkirakan mencapai Rp41,19 miliar.

“Ekspor emas harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan agar hak negara dapat terpenuhi dan stabilitas pasokan dalam negeri tetap terjaga. Penerimaan negara dari sektor ini pada akhirnya kembali untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, serta mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujar Djaka.

Pemerintah sebelumnya telah mengatur pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 yang berlaku sejak 17 November 2025.

Untuk emas batangan olahan seperti minted bar, tarif bea keluar ditetapkan sebesar 7,5 persen hingga 10 persen. Emas atau paduan emas dalam bentuk bongkah, ingot, dan cast bar dikenakan tarif 7,5 persen hingga 10 persen.

Sementara itu, emas dalam bentuk granula atau bentuk lainnya dikenakan tarif 10 persen hingga 12,5 persen, dan emas dore dikenakan tarif lebih tinggi, yakni 12,5 persen hingga 15 persen.

Kebijakan tersebut bertujuan menjaga ketersediaan emas di dalam negeri, menjaga stabilitas harga, serta mendorong terciptanya nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri dan pendalaman sektor keuangan nasional.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Pemanfaatan pasar Eropa melalui IEU-CEPA dengan standar emisi yang ketat menjadi peluang seperti baja hijau hingga produk perkebunan

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai pengalihan pasar ekspor ke negara-negara nontradisional dapat diperkuat dengan realisasi perjanjian-perjanjian dagang internasional Indonesia beberapa waktu terakhir.

Bhima saat dihubungi di Jakarta, Jumat, memberikan contoh Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) yang membuka peluang Indonesia melakukan perdagangan produk komoditas energi dan perkebunan yang ramah lingkungan.

“Pemanfaatan pasar Eropa melalui IEU-CEPA dengan standar emisi yang ketat menjadi peluang seperti baja hijau hingga produk perkebunan dengan pemenuhan syarat EUDR (Peraturan Deforestasi Uni Eropa),” kata Bhima.

Lebih lanjut, ia mengatakan Indonesia juga memiliki peluang perdagangan bilateral lainnya dengan negara-negara nontradisional seperti Tunisia melalui Perjanjian Perdagangan Preferensial Indonesia-Tunisia (IT-PTA), Amerika Latin melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru (IP-CEPA), hingga Rusia melalui Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia (EAEU).

“Pengembangan pasar nontradisional ekspor yang paling mendesak salah satunya Amerika Tengah dan Selatan, Rusia, Tunisia, hingga Kepulauan Pasifik seperti Solomon, Fiji dan Vanuatu,” ujar Bhima.

Sementara itu, ia juga menilai China masih menjadi tujuan ekspor yang cukup potensial bagi Indonesia karena pertumbuhan ekonomi yang stabil dan memiliki permintaan (demand) di Negeri Tirai Bambu yang cukup tinggi.

“Pengalihan pasar ekspor sebaiknya ke China karena pertumbuhan ekonomi masih terjaga di angka 5 persen. Masih cukup solid ditopang permintaan domestik China yang besar,” kata dia.

Selain itu, Bhima juga menyarankan agar Indonesia adaptif dalam pengembangan kualitas produk agar berdaya saing lebih tinggi di panggung dunia.

“Disarankan juga lakukan diversifikasi produk nonmigas seperti modul panel surya, hingga bahan baku kosmetik,” ujar dia.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan daya saing menjadi kunci utama agar Indonesia tidak kehilangan potensi pasar ekspor di tengah perang Iran dengan Amerika Serikat-Israel.

“Pengalihan pasar produk unggulan ke kawasan yang tidak terdampak jalur Selat Hormuz itu otomatis dilakukan oleh negara-negara lain juga. Sebelum pengalihan pasar ini, pada dasarnya pengalihan rantai pasok juga sudah terjadi duluan gitu ketika terjadi perang. Nah kemudian diikuti juga dengan pengalihan pasar ketika konfliknya itu makin panjang,” jelas Faisal.

“Tentu saja faktor yang berpengaruh sekali disini adalah memang biaya logistik dan bagaimana hambatan perdagangan yang diterapkan oleh pasar-pasar baru tadi, baik itu hambatan tarif maupun juga nontarif. Itu yang menentukan,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dalam ukuran waktu 3 bulan (Januari-Maret 2026) katanya (ekspor durian Parigi Moutong) bisa bernilai mencapai R400 miliar, dan artinya dalam satu tahun bisa lebih dari Rp1 triliun diekspor ke Tiongkok (China),

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa nilai ekspor komoditas durian asal kawasan transmigrasi di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berpotensi mencapai Rp1 triliun pada 2026.

Ia mengatakan, terdapat permintaan yang besar dari konsumen dan pasar di China terhadap komoditas durian dari Indonesia.

“Dalam ukuran waktu 3 bulan (Januari-Maret 2026) katanya (ekspor durian Parigi Moutong) bisa bernilai mencapai R400 miliar, dan artinya dalam satu tahun bisa lebih dari Rp1 triliun diekspor ke Tiongkok (China),” ujar Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menuturkan, pihaknya akan mengunjungi Parigi Moutong dalam waktu dekat ini untuk menyaksikan ekspor puluhan ribu ton durian ke China.

Ia menyampaikan, nilai durian yang akan diekspor tersebut diperkirakan mencapai Rp42 miliar. Pihaknya pun menargetkan nilai ekspor durian tahun ini dapat melebihi Rp1 triliun.

Ia menyebut kawasan Parigi Moutong memiliki salah satu kebun durian terbesar di Indonesia bahkan dunia.

“Itu hanya salah satu contoh konkret dampak dari pembangunan ekonomi di kawasan transmigrasi,” kata Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Pada Senin (13/4), Mentrans Iftitah bertemu dengan Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong untuk membahas potensi Negeri Tirai Bambu tersebut untuk menjadi offtaker atau pembeli hasil produksi komoditas durian Indonesia.

Iftitah menyatakan, permintaan terhadap komoditas durian di China mencapai Rp120 triliun setiap tahunnya. Hal tersebut pun menjadi peluang bagi pengusaha durian di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah transmigrasi.

Kerja sama ekspor durian antara kedua negara tersebut akan dimulai dari ekspor durian beku, sebelum kemudian dikembangkan juga ekspor durian segar yang lebih diminati pasar China.

Menurut data Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya yang terletak di kabupaten tersebut mencatatkan produksi durian sebanyak 903,9 ton per tahun.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2026 sebesar USD1,27 miliar, sedangkan secara kumulatif periode Januari hingga Februari 2026 mencapai USD2,23 miliar.

Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mengalami surplus selama 70 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menjelaskan bahwa surplus tersebut ditopang oleh kinerja positif perdagangan komoditas nonmigas, sementara perdagangan migas masih mengalami defisit.

“Hingga bulan Februari 2026, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar USD2,23 miliar. Surplus sepanjang periode Januari-Februari 2026 ditopang oleh surplus komoditas nonmigas USD5,42 miliar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit USD3,19 miliar,” ungkap Ateng pada konferensi pers rilis BPS, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, nilai ekspor kumulatif periode Januari-Februari 2026 naik 2,19% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama didorong oleh sektor industri pengolahan yang mencatat nilai ekspor sebesar USD37,06 miliar atau naik 6,69%.

Tiga besar negara tujuan ekspor Indonesia adalah China, Amerika Serikat, dan India. Kontribusi ketiga negara ini sekitar 43,85% dari total ekspor nonmigas Indonesia pada Januari-Februari 2026.

China masih menjadi pasar ekspor utama komoditas nonmigas Indonesia dengan nilai mencapai USD10,46 miliar (24,69%), disusul Amerika Serikat sebesar USD5,00 miliar (11,81%), dan India sebesar USD3,11 miliar (7,35%).

Ekspor nonmigas ke China pada periode Januari-Februari 2026 didominasi oleh komoditas besi dan baja, nikel dan barang daripadanya, serta bahan bakar mineral.

Sementara ekspor ke Amerika Serikat didominasi oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, alas kaki, pakaian dan aksesorisnya (rajutan). Neraca Dagang Jaga Tren Surplus 68 Bulan Beruntun, Desember 2025 Capai USD2,51 Miliar



Selain itu nilai impor Indonesia secara kumulatif hingga Februari 2026 mencapai USD42,09 miliar, atau naik 14,44% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Penyumbang utama masih berasal dari sektor nonmigas, dengan nilai impor USD36,93 miliar, naik 17,49%. Sedangkan impor migas mengalami penurunan 3,50% menjadi USD5,16 miliar.

Dari sisi penggunaan, peningkatan impor periode Januari-Februari 2026 secara kumulatif terjadi baik pada barang modal, bahan baku/penolong, maupun barang konsumsi. Nilai impor barang modal mencapai USD9,10 miliar atau naik 34,44%. Sedangkan nilai impor bahan baku/penolong mencapai USD29,40 miliar atau naik 9,27%.

Sepanjang periode Januari-Februari 2026, China menjadi negara utama asal impor nonmigas Indonesia dengan nilai USD15,68 miliar (42,46%), diikuti Australia dengan nilai USD2,07 miliar (5,60%), dan Singapura sebesar USD2,00 miliar (5,41%).

Selanjutnya, surplus perdagangan nonmigas hingga Februari 2026 sebagian besar ditopang oleh lima komoditas utama, yaitu lemak dan minyak hewan/nabati (USD6,49 miliar), bahan bakar mineral (USD4,01 miliar), besi dan baja (USD2,70 miliar), nikel dan barang daripadanya (USD1,97 miliar), serta alas kaki (USD0,99 miliar).

Kalau krisis geopolitik itu biasanya akan mengubah peta perdagangan. Ketika global supply chain (rantai pasok global) terganggu akan ada pasar yang kosong karena pemasoknya terhambat,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pemerintah dapat memanfaatkan peluang ekspor yang muncul ketika gangguan rantai pasok global mengubah peta perdagangan internasional.

Menurut Budi, dinamika geopolitik yang terjadi di wilayah Timur Tengah berpotensi menyebabkan terganggunya pasokan barang dari negara pemasok tertentu.

“Kalau krisis geopolitik itu biasanya akan mengubah peta perdagangan. Ketika global supply chain (rantai pasok global) terganggu akan ada pasar yang kosong karena pemasoknya terhambat,” kata Budi di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut dapat membuka peluang bagi negara lain, termasuk Indonesia, untuk mengisi kekosongan pasar di sejumlah negara tujuan ekspor.

Pemerintah, kata dia, akan memetakan negara-negara yang relatif tidak terdampak konflik geopolitik untuk dijadikan target ekspor baru.

Langkah tersebut dilakukan agar pelaku usaha nasional tetap dapat memperluas pasar meskipun terjadi gangguan perdagangan global.

Budi mengatakan, Kementerian Perdagangan juga akan berkoordinasi dengan para eksportir guna mengetahui secara langsung kendala yang dihadapi pelaku usaha.

“Kami akan bertemu para eksportir untuk mengetahui secara teknis kira-kira masalahnya di mana,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah belum dapat menghitung secara pasti potensi penurunan ekspor akibat situasi geopolitik global tersebut.

Menurut dia, perhitungan yang lebih akurat masih memerlukan masukan dari para pelaku usaha serta evaluasi terhadap kondisi perdagangan internasional.

Meski demikian, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global agar aktivitas ekspor Indonesia tetap berjalan.

Budi menegaskan, pemerintah saat ini memetakan sejumlah negara tujuan ekspor yang relatif tidak terdampak konflik geopolitik untuk dijadikan pasar alternatif bagi produk Indonesia.

“Kita harus mencari pasar lain ketika pasar tertentu terganggu,” tuturnya.

Ia menyebut negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Afrika berpotensi menjadi tujuan ekspor alternatif karena dinilai relatif tidak terdampak konflik geopolitik global saat ini.

Lebih lanjut, Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan program business matching untuk mempertemukan eksportir Indonesia dengan calon pembeli dari berbagai negara tersebut.

Kementerian Perdagangan sebelumnya mencatat program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor) telah memfasilitasi 1.217 pelaku usaha dengan nilai transaksi mencapai 134,87 juta dolar AS atau sekitar Rp2,27 triliun sepanjang 2025.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan peningkatan kinerja ekspor Indonesia pada Januari 2026 didorong oleh sektor industri pengolahan di antaranya produk olahan minyak sawit dan nikel, yang mencapai 18,51 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan Januari 2025 yang sebesar 17,11 miliar dolar AS.

Berdasarkan keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut kontribusi industri pengolahan mencapai 83,53 persen terhadap total ekspor pada Januari 2026.

Adapun produk-produk industri pengolahan yang mengalami pertumbuhan adalah produk olahan minyak sawit, nikel, besi dan baja, semi konduktor serta kendaraan bermotor. Khusus untuk produk olahan timah, pertumbuhannya tercatat hingga 191 persen yang dipengaruhi oleh larangan ekspor bijih timah.

"Tiga komoditas nonmigas utama dengan kenaikan ekspor tertinggi pada Januari 2026 adalah timah dan barang daripadanya yang naik hingga 191,38 persen, lemak dan minyak hewani atau nabati naik 46,05 persen, serta nikel dan barang daripadanya naik 42,04 persen (YoY). Hal ini didorong oleh peningkatan harga ketiga komoditas tersebut di pasar internasional," kata Budi.

Budi menambahkan, berdasarkan World Bank Commodity Price Data, harga timah pada Januari 2026 melonjak 67,29 persen, nikel naik 15,42 persen, dan minyak kernel kelapa sawit (palm kernel oil) naik 8,36 persen dibandingkan Januari 2025.

Selain industri pengolahan, kinerja ekspor awal tahun ini juga ditopang oleh sektor pertambangan dan lainnya berkontribusi 10,48 persen, minyak bumi dan gas 4,03 persen, dan pertanian 1,97 persen secara tahunan.

Sebaliknya, ekspor sektor pertanian turun 20,36 persen serta sektor pertambangan dan lainnya turun 14,59 persen secara tahunan.

Dari sisi tujuan ekspornya, Tiongkok (5,27 miliar dolar AS), Amerika Serikat (2,51 miliar dolar AS), dan India (1,52 miliar dolar AS), masih menjadi pasar utama ekspor nonmigas Indonesia dengan total nilai mencapai 9,30 miliar dolar AS atau 43,77 persen dari total ekspor nonmigas nasional pada Januari 2026.

Sementara itu, tujuan ekspor nonmigas yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi adalah Spanyol yang naik 74,65 persen, Mesir 59,23 persen, dan Pakistan 55,62 persen secara tahunan. Secara kawasannya, ekspor ke Asia Tengah lainnya tumbuh 112,88 persen, Afrika Utara 36,10 persen, dan Asia Selatan 26,55 persen.

Diketahui, neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 kembali mencatatkan surplus sebesar 0,95 miliar dolar AS. Surplus ini ditopang oleh kinerja surplus nonmigas sebesar 3,23 miliar dolar AS meskipun sektor migas defisit 2,27 miliar dolar AS.

Total ekspor Indonesia tercatat sebesar 22,16 miliar dolar AS, naik 3,39 persen dibandingkan Januari 2025. Peningkatan ini terutama didorong pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 4,38 persen (YoY) menjadi 21,26 miliar dolar AS dari 20,37 miliar dolar AS.

Sementara itu, total impor Indonesia tercatat 21,20 miliar dolar AS atau naik 18,21 persen dibandingkan Januari 2025 yang sebesar 17,94 miliar dolar AS.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026