Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait kesepakatan kerja sama pada komoditas nikel antara Indonesia dan Filipina yang ditandatangani pada KTT Asean pekan lalu.

Bahlil menuturkan kerja sama tersebut melibatkan para pengusaha terkait atau berbentuk business to business (B2B). Dia menyebut Pemerintah Indonesia tidak secara langsung menjalin kerja sama dengan Pemerintah Filipina.

"Dalam pembahasan antarpimpinan bilateral tidak ada soal nikel. Yang ada itu adalah B2B antara pengusaha Indonesia dengan teman-teman pengusaha Filipina," kata Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Bahlil menuturkan kerja sama B2B pada sektor nikel sangat penting untuk mengembangkan industrialisasi pada komoditas ini.

Dia menerangkan Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang tengah berupaya mengakselerasi industrialisasi komoditas nikel. Sementara itu, Filipina merupakan salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia meski belum memiliki industri pendukungnya.

"Kalau diakumulasikan, total cadangan [nikel] Indonesia dan Filipina itu lebih dari 60% dari keseluruhan di dunia. Sehingga, secara bisnis juga terbuka saja asalkan nilai ekonomisnya dipertimbangkan secara matang," kata Bahlil.

Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS) 2026, Indonesia memiliki 44,5% cadangan nikel dunia atau setara 62 juta ton. Sementara itu, Filipina memiliki sekitar 3,4% cadangan dunia yang merefleksikan volume sebesar 4,8 juta ton.

Sebelumnya, kedua negara telah resmi menjalankan kerja sama nikel. Kerja sama itu melingkupi pengembangan bersama teknologi hilirisasi nikel hingga pengembangan sumber daya manusia bersama untuk mendukung ekosistem industri nikel yang berkelanjutan.

Penandatanganan kerja sama itu dilakukan di sela-sela rangkaian The 27th Meeting of the ASEAN Economic Community (AEC) Council and Related Meetings (KTT AECC ke-27) di Cebu, Filipina.

Kemudian, telah ditandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Strategic Nickel Industry Development Cooperation antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA). Penandatanganan itu berlangsung dalam rangkaian Indonesia-Philippines High Level Business Roundtable.

MoU antara APNI dan PNIA mencakup ruang lingkup kerja sama yang bersifat strategis dan berorientasi jangka panjang. MoU itu meliputi, pertama, pertukaran informasi dalam rangka stabilisasi perdagangan nikel regional dan global.

Kedua, pengembangan bersama teknologi hilirisasi nikel serta pemanfaatan nilai tambah dari produk sampingan industri pengolahan. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia bersama untuk mendukung ekosistem industri nikel yang berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kolaborasi tersebut bukan sekadar kerja sama biasa. Kolaborasi itu menjadi fondasi bagi Indonesia-Philippines Nickel Corridor, yakni sebuah platform terstruktur yang menghubungkan kekuatan hilirisasi dan smelter Indonesia dengan pasokan bijih nikel hulu dari Filipina.

"Ini akan menjadi poros cadangan dan produksi nikel yang tak terpisahkan bagi dunia,” ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dengan Filipina telah resmi menjalankan kerja sama nikel. Kerja sama itu melingkupi pengembangan bersama teknologi hilirisasi nikel hingga pengembangan sumber daya manusia bersama untuk mendukung ekosistem industri nikel yang berkelanjutan.

Kerja sama itu dilakukan di sela-sela rangkaian The 27th Meeting of the ASEAN Economic Community (AEC) Council and Related Meetings (KTT AECC ke-27) di Cebu, Filipina.

Kemudian, telah ditandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Strategic Nickel Industry Development Cooperation antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA). Penandatanganan itu berlangsung dalam rangkaian Indonesia-Philippines High Level Business Roundtable di Jpark Island Resort, Cebu, Kamis (7/5/2026).

Penandatanganan MoU itu disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Hon. Maria Cristina A. Roque.

Adapun, MoU antara APNI dan PNIA mencakup ruang lingkup kerja sama yang bersifat strategis dan berorientasi jangka panjang. MoU itu meliputi, pertama, pertukaran informasi dalam rangka stabilisasi perdagangan nikel regional dan global.

Kedua, pengembangan bersama teknologi hilirisasi nikel serta pemanfaatan nilai tambah dari produk sampingan industri pengolahan. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia bersama untuk mendukung ekosistem industri nikel yang berkelanjutan.

Arilangga menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut bukan sekadar kerja sama biasa. Kolaborasi itu menjadi fondasi bagi Indonesia-Philippines Nickel Corridor, yakni sebuah platform terstruktur yang menghubungkan kekuatan hilirisasi dan smelter Indonesia dengan pasokan bijih nikel hulu dari Filipina.

"Ini akan menjadi poros cadangan dan produksi nikel yang tak terpisahkan bagi dunia,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis pada Jumat (8/5/2026).

Mengacu data United States Geological Survey (USGS) 2026, Indonesia dan Filipina secara bersama menguasai 73,6% produksi nikel global per 2025.

Indonesia menyumbang sekitar 66,7% atau 2,6 juta ton dan Filipina sebanyak 6,9% atau 270.000 ton.

Sementara, dari sisi cadangan, Indonesia memiliki 44,5% cadangan nikel dunia atau sebesar 62 juta ton. Lalu, Filipina memiliki 3,4% atau 4,8 juta ton.

Airlangga juga menjelaskan bahwa Indonesia saat ini memiliki ekosistem hilirisasi nikel yang sangat masif, dengan nilai ekspor produk olahan nikel mencapai US$9,73 miliar pada 2025.

Proyeksi investasi hilirisasi nikel pun mencapai US$47,36 miliar dan penyerapan 180.600 tenaga kerja ditargetkan tercapai pada 2030.

Smelter-smelter kemudian membutuhkan pasokan bijih yang stabil dengan rasio silikon terhadap magnesium tepat yang dapat dipenuhi dari bijih nikel Filipina melalui proses blending.

“Dengan koridor ini, Filipina tidak lagi hanya menjadi eksportir bijih mentah. Filipina akan terintegrasi ke dalam rantai nilai regional yang lebih tinggi," kata Airlangga.

Kemudian, Indonesia mendapatkan jaminan keamanan pasokan (feedstock security) untuk industri hulu baterai dan baja tahan karat.

Airlangga juga menekankan bahwa nikel merupakan mineral kritis yang memiliki peran sentral dalam transisi energi. Produk turunan nikel dapat diintegrasikan ke dalam strategi ketahanan energi nasional maupun kawasan melalui penguatan penyimpanan energi (energy storage), baik untuk baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) maupun baterai untuk penyimpanan energi panel surya.

Dengan demikian, menurutnya hilirisasi nikel tidak hanya mendukung sektor industri, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap bauran energi bersih dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap potensi kerja sama antara Indonesia dengan Filipina pada sektor nikel di tengah upaya pemerintah dalam mengembangkan ekosistem baterai nasional.

Bahlil menjelaskan, potensi kemitraan itu akan menjadi salah satu topik yang dibahas saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke FIlipina untuk menghadiri KTT Asean pada 6-8 Mei 2026.

"Isunya itu ada dua. Yang pertama adalah isu pangan, yang kedua adalah energi. Di mana energi kita akan membangun satu kekuatan energi di kawasan Asia Tenggara," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Rabu (6/5/2026).

Dia memaparkan, nikel merupakan salah satu komoditas energi yang dapat dikonversi menjadi baterai. Bahlil menuturkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang tengah berupaya mengembangkan ekosistem baterai di kawasan Asia Tenggara dari hulu ke hilir.

Bahlil melanjutkan, Indonesia membuka peluang kerja sama dengan pihak manapun secara business-to-business (B2B). Dia mengatakan, banyak sektor industri di Indonesia yang membutuhkan pasokan nikel, termasuk dari Filipina.

Adapun, Bahlil tidak memperinci bentuk potensi kerja sama tersebut. Namun, dia menegaskan hal tersebut bukan berarti Indonesia akan melakukan penanaman modal.

"Bukan berarti kerja sama untuk kita melakukan investasi di sana, tapi mereka mungkin bisa memasok kalau kita kekurangan. Kalau kita kekurangan, bisa dipasok idari mana saja," kata Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan segera mengenakan bea keluar dan pajak tambahan alias windfall tax atas komoditas nikel dan batu bara.

Purbaya menyampaikan bahwa rencana pengenaan tarif ganda untuk komoditas nikel tersebut saat ini masih dalam tahap pematangan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

"Oh iya nanti ada [windfall tax dan bea keluar nikel]. Tapi itu masih didiskusikan dengan Menteri ESDM, saya terima saja pokoknya duitnya," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Terkait besaran tarif yang akan dibebankan kepada pengusaha, Purbaya belum merinci persentase pastinya. Kendati demikian, bendahara negara itu menjamin bahwa formulasi tarif yang ditetapkan akan mampu mengompensasi beban subsidi APBN akibat kenaikan harga minyak dunia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan hingga saat ini belum ada kerja sama resmi antarpemerintah (government to government/G2G) antara Indonesia dan Filipina terkait komoditas nikel.

"Negara kita sekarang, masuk dalam negara yang menggaungkan masyarakat hilirisasi dan industrialisasi. Nah, salah satu negara yang mempunyai cadangan nikel itu Filipina," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Indonesia saat ini fokus mendorong hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam sebagai strategi meningkatkan nilai tambah dalam negeri.

Ia menjelaskan, hingga saat ini tidak terdapat kerja sama nikel dalam skema antarpemerintah antara Indonesia dan Filipina. Namun demikian, peluang kerja sama tetap terbuka melalui mekanisme bisnis ke bisnis (business to business/B2B).

"Nah, dalam konteks kerja sama G2G itu tidak ada. Tetapi kalau memang ada B2B yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan, saya pikir opsi itu selalu ada aja," katanya.

Bahlil menambahkan, pemerintah pada prinsipnya mendukung kolaborasi sektor industri selama memberikan manfaat ekonomi dan memperkuat ekosistem hilirisasi nasional.

Pemerintah terus mendorong pengembangan industri pengolahan nikel di dalam negeri guna memperkuat rantai pasok industri baterai kendaraan listrik serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Isu kerja sama komoditas nikel antara Indonesia dan Filipina mencuat seiring agenda kunjungan Presiden Prabowo ke Filipina pada 7-8 Mei 2026. Salah satu sektor yang akan dibahas adalah pengembangan industri nikel.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026