REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan langkah mitigasi terpadu untuk mengantisipasi potensi musim kemarau panjang pada 2026 yang diperkirakan datang lebih awal dan berlangsung lebih lama dari kondisi normal. Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air Adenan Rasyid menegaskan kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini karena berpotensi berdampak pada ketahanan air, pangan, dan lingkungan.

“Musim kemarau 2026 diperkirakan datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan memiliki tingkat kekeringan di atas kondisi normal. Kondisi ini merupakan ancaman serius terhadap ketahanan air, pangan, dan lingkungan sehingga diperlukan langkah mitigasi yang terencana, terukur, dan terintegrasi,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau Panjang Tahun 2026 di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Berdasarkan kajian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 akan bertepatan dengan fenomena El Nino yang diperkirakan mulai terjadi pada Juli dengan intensitas lemah hingga moderat dan peluang 50–80 persen. Kondisi ini membuat musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis di Indonesia.

Rasyid mengatakan dampak kekeringan diperkirakan akan dirasakan pada berbagai sektor, antara lain penurunan debit sungai, berkurangnya volume waduk, serta cadangan air tanah.

“Di sektor pertanian, kondisi ini berpotensi mengganggu pola tanam. Sementara pada aspek lingkungan, risiko kebakaran hutan dan lahan juga berpotensi meningkat, khususnya di kawasan gambut,” ujar Rasyid.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Rektor IPB University Arif Satria mengatakan sustainability, humanity, dan resilience menjadi tiga faktor kunci yang menentukan arah sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Arif menyampaikan konsep endogenous growth theory atau teori pertumbuhan ekonomi endogen, yakni model ekonomi yang mengoptimalkan potensi internal negara, dari peraih Nobel Ekonomi 2018 Paul Romer, dapat menjadi panduan.

Dalam konsep endogenous growth theory tersebut, lanjut Arif, Romer menyebut pertumbuhan ekonomi masa depan akan sangat ditentukan oleh kekuatan inovasi. Romer juga menekankan pentingnya kekuatan research and development (R&D) atau penelitian dan pengembangan (litbang), serta entrepreneurship.

“Oleh karena itu, tidak ada cara lain ketika Indonesia ingin menjadi negara besar, maka tumpuan pada kekuatan R&D, inovasi, dan human capital yang kuat ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi,” ujar Arif dalam acara Peringatan 50 Tahun Ilmu Ekonomi Pertanian IPB: Golden Jubilee dan Temu Alumni Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).

Arif menyampaikan peran vital inovasi dan litbang juga tergambar pada hasil Global Innovation Index (GII) bulan lalu yang menempatkan Indonesia di posisi ke-55. Ia menyebut, semakin tinggi tingkat GII, semakin besar pula potensi peningkatan PDB suatu negara dan peluang universitas-universitas di negara tersebut menembus 200 besar dunia.

“Oleh karenanya penting bagi kita untuk terus memperkuat riset dan inovasi,” ucapnya.

Arif menilai FEM, khususnya Program Studi Ekonomi Pertanian di IPB, memiliki kontribusi penting, tidak hanya dalam memahami situasi, tetapi juga dalam memberikan perspektif baru dan menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan saat ini maupun potensi masalah di masa depan. Ia mengatakan, dunia kini tengah memasuki era 5.0 yang menuntut pendekatan presisi dalam menyandingkan smart technology, keberlanjutan, dan keadilan sosial.

Arif menyampaikan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah mewariskan model kebijakan yang bertumpu pada empat pro: pro-job, pro-poor, pro-growth, dan pro-environment, yang menurutnya masih relevan hingga kini. Arif mencontohkan, kunci pertama resilience atau peningkatan daya saing selaras dengan pro-growth, unsur keberlanjutan erat dengan pro-environment, serta isu humanity yang dalam perspektif SBY berkaitan dengan pro-poor dan pro-job.

“Ini perspektif yang harus terus kita kedepankan, melihat kondisi hari ini sambil menawarkan hal-hal baru,” lanjut Arif.

Dengan begitu, ujar Arif, Prodi Ekonomi Pertanian dapat menerapkan berbagai pendekatan riset menggunakan big data dan menganalisis potensi pemanfaatan blockchain untuk menyelesaikan masalah rantai pasok pertanian. Ia menilai, kemampuan dalam mengkritisi teknologi terkini harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik.

“Tapi juga kita harus bersikap kritis agar apa yang kita kembangkan dengan teknologi baru itu benar-benar memberi manfaat bagi kemajuan bangsa. Di sinilah peran IPB, khususnya FEM, melalui pendekatan teknologi baru dan keberlanjutan,” sambungnya.

Arif menegaskan, upaya keberlanjutan akibat perubahan iklim sangat penting bagi sektor pertanian. Ia memproyeksikan, setiap kenaikan satu derajat Celsius berpotensi menurunkan produksi beras sebanyak 10–20 persen, menurunkan produksi susu dan daging, serta mengurangi kandungan zat gizi mikro pada produk pertanian.

Ia menyampaikan, simulasi yang dilakukan IPB juga memperkirakan kenaikan suhu bumi dapat menurunkan, bahkan menghilangkan, produksi kopi pada 2080. Arif menyebut, hal itu akan terjadi apabila tidak ada langkah konkret untuk menahan laju perubahan iklim.

“Karena itu, kita harus hadir dengan solusi pangan yang ramah terhadap perubahan iklim,” kata Arif.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, Yusman Syaukat, mengatakan ilmu ekonomi pertanian telah memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Hal ini disampaikan Yusman dalam acara peringatan 50 Tahun Ilmu Ekonomi Pertanian IPB: Golden Jubilee dan Temu Alumni Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).

“Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk mengenang, tetapi juga untuk merenungkan kembali makna perjalanan panjang ini serta menatap masa depan dengan visi baru,” ujar Yusman.

Ia menyebut, peringatan setengah abad merupakan tonggak bersejarah bagi Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian IPB dalam berkontribusi mewujudkan kesejahteraan petani dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Yusman berharap disiplin ilmu ini tidak sekadar menjadi catatan akademis, melainkan tetap relevan, berorientasi solusi, dan berpihak pada kepentingan publik — terutama di era yang semakin kompleks ketika sektor pertanian dihadapkan pada krisis iklim, digitalisasi, fluktuasi harga pangan, hingga regenerasi petani.

“Acara 50 tahun ini bukan hanya perayaan, tetapi juga refleksi dan penyusunan arah baru. Melalui momentum emas ini, kita ingin memastikan ilmu ekonomi pertanian tetap relevan, unggul, dan berdampak — bukan hanya selama 50 tahun terakhir, tetapi juga untuk 50 tahun ke depan,” sambung Yusman.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Rektor IPB University, Arif Satria, menyampaikan bahwa kuliah umum Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada peringatan 50 Tahun Ilmu Ekonomi Pertanian IPB: Golden Jubilee dan Temu Alumni Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian sangat menginspirasi. Arif mengatakan, SBY menekankan sejumlah isu krusial dalam sektor pertanian yang meliputi aspek keadilan sosial, kemakmuran, hingga keberlanjutan.

“Saya kira yang beliau singgung ini sangat tepat dan relevan karena kita berada dalam era 5.0, di mana isu tentang keberlanjutan menjadi sangat penting,” ujar Arif usai menghadiri acara peringatan 50 Tahun Ilmu Ekonomi Pertanian IPB: Golden Jubilee dan Temu Alumni Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).

Arif menyebut, SBY merupakan tipe pemimpin yang mengedepankan pendekatan science-based policy atau kebijakan berbasis sains. Hal ini terlihat dari beragam kebijakan yang dilakukan SBY pada periode 2004–2014.

“Kebijakan berbasis pada kepentingan sains yang kuat, namun juga mempertimbangkan dinamika politik yang ada. Tentu tidak mudah mengimplementasikan pendekatan sains dalam sebuah kebijakan,” sambung Arif.

Ia menambahkan, SBY mampu menemukan titik temu antara kebijakan berbasis sains dan dinamika politik. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tetap akuntabel serta mampu menjawab berbagai persoalan yang ada.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Rektor IPB University Arif Satria mengapresiasi peringatan 50 Tahun Ilmu Ekonomi Pertanian IPB bertajuk Golden Jubilee dan Temu Alumni Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian yang digelar di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/11/2025). Arif berharap program studi tersebut dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan sektor pertanian Indonesia.

“Harapan yang penting bagi kita adalah bagaimana ekonomi pertanian mampu relevan terhadap dinamika hari ini,” ujar Arif.

Ia menyebut, sektor pertanian saat ini harus mampu mengombinasikan teknologi cerdas dengan isu keberlanjutan (sustainability) serta keadilan sosial (social justice). Menurutnya, ketiga isu tersebut akan menjadi arah baru bagi pertanian Indonesia ke depan.

“Tujuannya agar ketika kita melakukan riset, sudah saatnya menggunakan big data dan blockchain untuk menjawab berbagai persoalan pertanian dan pemasaran hasil pertanian agar lebih efisien dan berkeadilan,” kata Arif.

Ia menilai inovasi dan tren teknologi harus menjadi bagian dari paradigma baru dalam riset ekonomi pertanian. Dengan begitu, lanjutnya, ekonomi pertanian yang dikembangkan IPB akan mampu menjadi bagian dari solusi terhadap persoalan pangan, kemiskinan petani, dan kerusakan lingkungan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga daging di Amerika Serikat (AS) membumbung tinggi hingga menjadi masalah politik. Bahkan Presiden AS Donald Trump, ikut membicarakan ini karena isu tersebut mengancam akan melemahkan janjinya untuk menurunkan harga kebutuhan pokok warga AS.

Baru-baru ini, Trump bahkan menggunakan media sosial untuk mendesak para peternak menurunkan harga ternak mereka. Sayangnya, tuntutan dan solusi yang diberikan pemerintah AS telah memicu reaksi keras di kalangan peternak, yang khawatir beberapa solusinya akan mempersulit mereka mencari nafkah, sementara tidak banyak memberi dampak pada toko kelontong.

Profesor Ekonomi Pertanian, Oklahoma State University, Derrell Peel memperkirakan harga akan tetap tinggi setidaknya hingga akhir dekade ini, dan mencatat bahwa butuh waktu bertahun-tahun untuk mengisi kembali ternak.

"Tangan pemerintahan Trump terikat dalam hal intervensi yang akan membantu menurunkan harga," ungkap dia kepada BBC.com, dikutip Minggu (26/10/2025).

Sebagai informasi, menurut Departemen Pertanian, jumlah peternak dan peternak sapi potong di AS terus menurun sejak tahun 1980, mengurangi persediaan dalam negeri dan menaikkan harga, karena permintaan tetap tinggi. Persediaan ternak sapi di negara itu telah turun ke level terendah dalam hampir 75 tahun, sementara AS telah kehilangan lebih dari 150.000 peternakan sapi sejak 2017 - penurunan 17%.

Para peternak mengatakan mereka berada di bawah tekanan akibat konsolidasi selama empat dekade di antara para pengolah daging yang membeli ternak mereka, sementara tingginya biaya untuk input utama seperti pupuk dan peralatan telah memperparah tekanan tersebut. Kontraksi dalam industri ini semakin parah karena kekeringan selama beberapa tahun telah memaksa para peternak untuk memangkas jumlah ternak mereka.

Mengutip Biro Statistik Tenaga Kerja AS hingga September 2025, harga daging cincang naik 12,9% dan daging steak naik 16,6%. Dari sisi harga, satu pon daging sapi chuck-daging cincang yang lebih kaya rasa dari leher dan bahu sapi-kini harganya rata-rata $6,33 dibandingkan dengan $5,58 tahun lalu. Kenaikan ini secara signifikan melampaui inflasi pangan umum, yang mencapai 3,1%.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Khudori, menilai Indonesia sebenarnya sudah lama mencapai swasembada beras. Ia menegaskan, jika swasembada dimaknai sebagai kemampuan memenuhi 90 persen kebutuhan dalam negeri dari produksi sendiri, maka kondisi itu telah berlangsung beberapa tahun terakhir.

Menurut pengamat pertanian ini, pemahaman mengenai swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto cenderung mengacu pada pendekatan berbasis komoditas, bukan gizi. Pada tahap awal, fokus diarahkan pada komoditas padi dan jagung, sementara komoditas lain direncanakan menyusul pada tahun-tahun berikutnya.

“Untuk beras, kalau menggunakan definisi di atas, sebenarnya Indonesia sudah lama swasembada. Hanya pada tahun-tahun tertentu saja negara ini tidak swasembada,” ujar Khudori dalam catatan tertulisnya yang dikirimkan ke Republika.co.id, dikutip Selasa (21/10/2025).

Ia menjelaskan, data impor beras pada periode 2018–2024 menunjukkan rata-rata hanya 3,85 persen dari total konsumsi nasional. Persentase tertinggi terjadi pada 2024, yakni 15,03 persen. Namun, pada tahun-tahun lain porsi impor berada di bawah 10 persen. “Impor jagung pun selalu di bawah 10 persen,” tulis Khudori.

Menurut dia, capaian tersebut mengindikasikan kemampuan produksi domestik sudah cukup kuat untuk menopang kebutuhan nasional. Kondisi itu bahkan didukung oleh kinerja produksi tahun ini yang diperkirakan surplus lebih dari 3 juta ton, tertinggi sejak 2019. Produksi jagung pun naik sekitar delapan persen.

Khudori menilai, peningkatan produksi tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menaikkan volume pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton serta memperlonggar penyalurannya. Cuaca yang bersahabat dan pengawalan ketat jajaran Kementerian Pertanian turut memperkuat capaian tersebut.

Namun, ia mengingatkan bahwa kenaikan produksi belum disertai dengan lonjakan inovasi dan teknologi di sektor pertanian. “Kenaikan produksi masih bertumpu pada penambahan luas panen,” ungkapnya. Produktivitas padi dalam beberapa tahun terakhir tetap stagnan di kisaran 5,2–5,3 ton per hektare, masih di bawah capaian Vietnam dan China.

Khudori kemudian mempertanyakan kejelasan makna swasembada pangan yang menjadi dasar kebijakan pemerintah. Ia menilai, hingga kini Presiden Prabowo dan jajaran Kabinet Merah Putih belum pernah menjelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan swasembada pangan.

“Tanpa kejelasan maksud swasembada pangan dan definisi swasembada, akan sulit bagi publik untuk menilai capaian, karena tidak ada patokan atau rujukan yang pasti,” tulis Khudori.

Menurut dia, perumusan swasembada pangan perlu memperhatikan ruang lingkup pangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yang mencakup seluruh sumber hayati pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, baik yang diolah maupun tidak diolah. Dalam konteks itu, mustahil Indonesia mampu memenuhi semua kebutuhan pangan secara mandiri dari produksi dalam negeri.

Khudori menegaskan, tanpa kejelasan konsep dan arah, klaim swasembada pangan berpotensi semu. Ia mengingatkan pentingnya pemerintah mendefinisikan ulang kemandirian pangan agar publik dapat menilai capaian secara objektif, bukan sekadar berdasarkan data surplus satu atau dua komoditas.