Bisnis.com, JAKARTA - Departemen Keuangan AS tengah menyiapkan aturan baru yang memungkinkan perusahaan besar seperti Salesforce dan Qualcomm kembali menikmati potongan pajak penelitian dan pengembangan atau research and development (R&D) secara penuh meski terhalang regulasi pajak minimum 15% era Biden.

Menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut sebagaimana dilansir dari Bloomberg pada Jumat (12/12/2025), pedoman pajak itu dapat terbit paling cepat pekan depan dan akan memungkinkan perusahaan memaksimalkan pemanfaatan insentif riset dan pengembangan yang tercantum dalam paket pajak “One Big Beautiful” Presiden Donald Trump.

Rancangan aturan itu akan menjawab persoalan yang selama berbulan-bulan dikeluhkan korporasi besar dan pelobi bisnis di Washington: pajak minimum 15% era Presiden Joe Biden untuk perusahaan dengan pendapatan minimal US$1 miliar menghambat pemanfaatan penuh atas insentif pemotongan R&D.

Sumber tersebut mengatakan bahwa pedoman baru itu akan menghapus hambatan tersebut. Insentif R&D — termasuk perubahan yang akan dilakukan Treasury — sangat penting bagi perusahaan berbasis riset, mulai dari teknologi, farmasi, hingga manufaktur.

Adapun, Departemen Keuangan AS belum memberikan komentar atas kabar rencana tersebut.

Salah satu sumber mengingatkan bahwa jadwal penerbitan pedoman masih dapat berubah karena aturan itu masih dalam tahap akhir peninjauan.

UU pajak Trump membuka kesempatan bagi perusahaan untuk mengklaim potongan R&D secara retroaktif, yang ditaksir bernilai sekitar US$67 miliar. Namun insentif yang sangat besar itu justru berpotensi memicu pengenaan pajak minimum 15% bagi banyak perusahaan.

Airbnb Inc., Broadcom Inc., dan Applied Materials Inc. termasuk perusahaan yang dalam laporan resmi mengungkapkan bahwa potongan R&D yang besar tersebut dapat memicu kewajiban pajak minimum 15% atau menghalangi mereka untuk mengklaim ratusan juta dolar kredit pajak terkait pembayaran pajak minimum di tahun-tahun sebelumnya.

Pedoman pajak baru ini menambah daftar kemenangan bagi korporasi besar. Aturan tersebut juga akan memberikan manfaat tambahan di luar insentif yang telah mereka dapatkan melalui Undang-Undang (UU) pajak Trump yang disahkan Kongres pada Juli lalu.

UU tersebut mengembalikan potongan penuh dan langsung untuk investasi R&D yang sebelumnya kedaluwarsa pada 2022.

Regulasi tersebut juga membuat permanen sejumlah insentif pajak untuk bunga pinjaman, memperluas penghapusan biaya pembelian peralatan, serta meningkatkan batas potongan pajak negara bagian dan lokal (SALT deduction).

Pedoman yang akan terbit ini menjadi yang terbaru dari serangkaian langkah Treasury dalam beberapa bulan terakhir untuk melonggarkan aturan pajak minimum 15% yang ditandatangani Presiden Biden pada 2022.

Tahun ini, Departemen Keuangan sudah memperlonggar sejumlah ketentuan, memberikan pengecualian bagi perusahaan asuransi, pelayaran, dan utilitas, serta mengizinkan keuntungan kripto yang belum direalisasi untuk dikecualikan dari perhitungan pajak minimum.

Para pakar kebijakan pajak menilai langkah-langkah tersebut dimungkinkan karena undang-undang pajak minimum memberi keleluasaan besar kepada Treasury dalam merumuskan aturan turunan.

Korporasi juga mengeluhkan interaksi antara insentif R&D dengan aturan pajak internasional era Trump yang bertujuan menekan praktik pengalihan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah di luar negeri. Namun belum jelas apakah pedoman baru akan mengatasi persoalan itu, atau apakah Treasury memiliki kewenangan untuk melakukannya.

Pedoman pajak ini diperkirakan akan memicu kritik keras dari kalangan Demokrat progresif, termasuk Senator Elizabeth Warren dari Massachusetts, yang selama ini vokal menentang upaya mempersempit cakupan pajak minimum korporasi.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Rektor IPB University Arif Satria mengatakan sustainability, humanity, dan resilience menjadi tiga faktor kunci yang menentukan arah sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Arif menyampaikan konsep endogenous growth theory atau teori pertumbuhan ekonomi endogen, yakni model ekonomi yang mengoptimalkan potensi internal negara, dari peraih Nobel Ekonomi 2018 Paul Romer, dapat menjadi panduan.

Dalam konsep endogenous growth theory tersebut, lanjut Arif, Romer menyebut pertumbuhan ekonomi masa depan akan sangat ditentukan oleh kekuatan inovasi. Romer juga menekankan pentingnya kekuatan research and development (R&D) atau penelitian dan pengembangan (litbang), serta entrepreneurship.

“Oleh karena itu, tidak ada cara lain ketika Indonesia ingin menjadi negara besar, maka tumpuan pada kekuatan R&D, inovasi, dan human capital yang kuat ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi,” ujar Arif dalam acara Peringatan 50 Tahun Ilmu Ekonomi Pertanian IPB: Golden Jubilee dan Temu Alumni Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).

Arif menyampaikan peran vital inovasi dan litbang juga tergambar pada hasil Global Innovation Index (GII) bulan lalu yang menempatkan Indonesia di posisi ke-55. Ia menyebut, semakin tinggi tingkat GII, semakin besar pula potensi peningkatan PDB suatu negara dan peluang universitas-universitas di negara tersebut menembus 200 besar dunia.

“Oleh karenanya penting bagi kita untuk terus memperkuat riset dan inovasi,” ucapnya.

Arif menilai FEM, khususnya Program Studi Ekonomi Pertanian di IPB, memiliki kontribusi penting, tidak hanya dalam memahami situasi, tetapi juga dalam memberikan perspektif baru dan menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan saat ini maupun potensi masalah di masa depan. Ia mengatakan, dunia kini tengah memasuki era 5.0 yang menuntut pendekatan presisi dalam menyandingkan smart technology, keberlanjutan, dan keadilan sosial.

Arif menyampaikan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah mewariskan model kebijakan yang bertumpu pada empat pro: pro-job, pro-poor, pro-growth, dan pro-environment, yang menurutnya masih relevan hingga kini. Arif mencontohkan, kunci pertama resilience atau peningkatan daya saing selaras dengan pro-growth, unsur keberlanjutan erat dengan pro-environment, serta isu humanity yang dalam perspektif SBY berkaitan dengan pro-poor dan pro-job.

“Ini perspektif yang harus terus kita kedepankan, melihat kondisi hari ini sambil menawarkan hal-hal baru,” lanjut Arif.

Dengan begitu, ujar Arif, Prodi Ekonomi Pertanian dapat menerapkan berbagai pendekatan riset menggunakan big data dan menganalisis potensi pemanfaatan blockchain untuk menyelesaikan masalah rantai pasok pertanian. Ia menilai, kemampuan dalam mengkritisi teknologi terkini harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik.

“Tapi juga kita harus bersikap kritis agar apa yang kita kembangkan dengan teknologi baru itu benar-benar memberi manfaat bagi kemajuan bangsa. Di sinilah peran IPB, khususnya FEM, melalui pendekatan teknologi baru dan keberlanjutan,” sambungnya.

Arif menegaskan, upaya keberlanjutan akibat perubahan iklim sangat penting bagi sektor pertanian. Ia memproyeksikan, setiap kenaikan satu derajat Celsius berpotensi menurunkan produksi beras sebanyak 10–20 persen, menurunkan produksi susu dan daging, serta mengurangi kandungan zat gizi mikro pada produk pertanian.

Ia menyampaikan, simulasi yang dilakukan IPB juga memperkirakan kenaikan suhu bumi dapat menurunkan, bahkan menghilangkan, produksi kopi pada 2080. Arif menyebut, hal itu akan terjadi apabila tidak ada langkah konkret untuk menahan laju perubahan iklim.

“Karena itu, kita harus hadir dengan solusi pangan yang ramah terhadap perubahan iklim,” kata Arif.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta para pengusaha memanfaatkan diskon pajak besar-besaran atau super tax deduction yang ditawarkan pemerintah.

Airlangga mengingatkan bahwa pemerintah memberikan insentif super tax deduction untuk industri yang kembangkan penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) sebesar 300% dan kegiatan vokasi sebesar 200%.

Hanya saja, dia melihat tidak semua perusahaan yang memanfaatkan insentif itu. Menurutnya, mereka takut kena audit oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Ini harapannya bisa dimanfaatkan karena kalau regulasinya takut diaudit, nanti bisa dilakukan dengan KAP [Kantor Akuntan Publik] seperti di pasar modal yang audit kan juga KAP. Jadi tidak perlu dikhawatirkan," ungkap Airlangga dalam Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Padahal, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong agar produktivitas berbagai sektor bisa meningkat. Dia mencontohkan sektor pertanian yang ke depan mengarah ke smart farming atau modern farming.

"Ini [smart farming] juga yang didorong oleh Bapak Presiden agar produktivitas dari segi sistem akan meningkat, dan produktivitas dari segi benih juga akan meningkat, dan juga kita bisa melakukan research and development di dalam negeri," jelasnya Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani juga mengakui bahwa pemerintah belum optimal dalam mempromosikan insentif pengurangan pajak besar-besaran tersebut. Alasannya, banyak investor yang belum tahu program tersebut.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Rosan mengungkapkan beberapa perusahaan di Singapura yang sudah berinvestasi di Indonesia belum banyak mengetahui tentang insentif pajak tersebut.

"Ketika saya berbicara dengan perusahaan-perusahaan Singapura yang sudah berinvestasi di Indonesia, mereka tidak tahu tentang super deduction tax [pengurangan pajak besar-besaran]. Mereka terkejut dan bertanya sejak kapan [insentif itu ada]," ujarnya, Selasa (3/9/2024).

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa selama 2022, penyaluran insentif pengurangan pajak besar-besaran untuk vokasi dan R&D hanya mencapai Rp4 miliar. Dalam Laporan Belanja Perpajakan 2022, insentif berupa tambahan pengurang penghasilan neto bagi pelaku usaha ini hanya tersalurkan Rp3 miliar untuk kegiatan vokasi industri dan Rp1 miliar untuk kegiatan R&D.

Insentif bertujuan untuk pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu, yang memungkinkan pengurangan penghasilan bruto hingga 200% untuk biaya vokasi dan 300% untuk biaya R&D.