Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait Irigasi menjamin pasokan air untuk lahan pertanian merata.

Dia mengatakan bahwa penguatan infrastruktur irigasi menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Irigasi tersebut memberikan kepastian ketersediaan air bagi petani, termasuk pada musim kemarau, sehingga mendukung peningkatan produksi serta efisiensi usaha tani.

“Seluruh capaian ini merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan infrastruktur mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Dody di Jakarta, Selasa.

Upaya memperkuat swasembada pangan terus dilakukan pemerintah dengan pembangunan infrastruktur irigasi.

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025, kata Dody, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turut melakukan rehabilitasi jaringan irigasi sekunder sepanjang 920 meter di Daerah Irigasi (DI) Cihanjawar Cikupa, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Keberadaan saluran irigasi tersebut mampu mengairi 110 hektare lahan sawah sekaligus membawa manfaat bagi empat Kelompok Tani (Poktan) sekitarnya dengan memperoleh distribusi air lebih merata.

Menurut Dody, Indeks Pertanaman (IP) di kawasan tersebut kini meningkat hingga 300 dari semula rata-rata 200, yang berarti petani mampu melakukan panen hingga tiga kali dalam satu tahun.

Sebagaimana diketahui, jaringan irigasi ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor yang dibantu rehabilitasi oleh Kementerian PU pada Tahun Anggaran 2025 melalui program Inpres 2/2025. Pada Juni 2026, telah dilakukan serah terima hibah aset kepada Pemda.

Selain DI Cihanjawar Cikupa, Kecamatan Sukamakmur, Kementerian PU juga melakukan rehabilitasi jaringan irigasi di sejumlah kecamatan Kabupaten Bogor, antara lain Klapanunggal, Kemang, dan Caringin, dengan total pengerjaan mencapai 1,91 kilometer yang mengairi lahan persawahan seluas 338 hektare.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Perbaikan irigasi ini merupakan bentuk nyata tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses dan kini mulai direalisasikan.

Sumedang (ANTARA) - Legislator Komisi III DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mendorong percepatan perbaikan irigasi tersier di Desa Darmajaya, Darmaraja, Kabupaten Sumedang, guna mendukung produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Ineu dalam keterangan yang diterima di Sumedang, Sabtu, mengatakan perbaikan irigasi tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses dan kini mulai direalisasikan melalui dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Perbaikan irigasi ini merupakan bentuk nyata tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses dan kini mulai direalisasikan," katanya.

Ia mengatakan infrastruktur irigasi yang memadai sangat penting untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, sehingga mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus menopang ketahanan pangan daerah.

Ineu menambahkan persoalan irigasi menjadi salah satu aspirasi yang paling sering disampaikan masyarakat dalam setiap kegiatan reses maupun kunjungan kerja di daerah pemilihannya.

Dia menyebut akan terus mengawal kebutuhan infrastruktur pertanian agar dapat diakomodasi dalam program pembangunan daerah, sehingga dapat mendorong ketahanan pangan daerah.

"Saya menginisiasi dan mendorong agar pembangunannya bisa menggunakan anggaran pemerintah provinsi, sehingga kebutuhan irigasi masyarakat dapat segera ditangani," ujarnya pula.

Ia berharap sinergi antara DPRD Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sumber Daya Air (PSDA), serta pemerintah daerah terus diperkuat agar pembangunan infrastruktur pertanian dapat berjalan berkelanjutan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumedang.

Kepala DPKP Sumedang Tono Suhartono sebelumnya mengatakan bahwa penguatan sistem irigasi menjadi fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

“Fokus utama kami saat ini adalah memastikan jaringan irigasi teknis berfungsi dengan baik, agar karena itu fondasi utama petani agar bisa meningkatkan indeks pertanaman secara lebih terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pihaknya sendiri mencatat data jaringan irigasi di sektor pertanian memiliki total panjang mencapai sekitar 2,1 juta meter yang mengairi lahan sawah kurang lebih 30 ribu hektare dengan klaim lebih dari 70 persen sistem irigasi dalam kondisi baik.

Hal tersebut menjadi penting diperhatikan mengingat produksi padi daerah itu pada 2025 mencapai sekitar 294 ribu ton, sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat sekitar 103 ribu ton per tahun sehingga Sumedang masih mencatat surplus beras lebih dari 190 ribu ton.

Dengan dukungan infrastruktur irigasi yang memadai, pemerintah daerah berharap produktivitas pertanian dapat terus meningkat, sehingga mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumedang.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur terus mengupayakan pemulihan jaringan irigasi rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 yang menyebabkan 350 hektare areal persawahan ikut terdampak.

Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Alfarlaky di Aceh Timur, Kamis, mengatakan jaringan rusak tersebut merupakan Irigasi DI Jambo Aye ruas Arakundo-Grong-Grong di Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur.

"Selain merusak bagian jaringan irigasi, banjir juga menyebabkan sedimentasi. Kondisi tersebut menghambat aliran air menuju areal persawahan, sehingga berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian masyarakat," katanya.

Dia menyebutkan seluas 350 hektare areal persawahan tersebar di 12 gampong atau desa di Kecamatan Pante Bidari. Areal persawahan tersebut tidak lagi menerima pasokan air dengan maksimal.

Pemkab Aceh Timur melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, menurut dia, telah menyampaikan permohonan resmi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I agar segera melakukan percepatan perbaikan dan normalisasi jaringan irigasi yang rusak.

Iskandar Usman Alfarlaky menegaskan jaringan irigasi merupakan sarana vital bagi keberlangsungan sektor pertanian masyarakat. Jika tidak segera ditangani, kerusakan tersebut berpotensi mengganggu jadwal musim tanam dan menurunkan produktivitas pertanian warga.

"Jaringan irigasi ini sarana vital bagi masyarakat tani. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan mengganggu target musim tanam dan produktivitas pertanian masyarakat," katanya.

Bupati juga berharap pemerintah pusat melalui BWS Sumatera I dapat segera mengambil langkah konkret agar fungsi jaringan irigasi kembali normal. Dengan demikian, petani dapat kembali mengelola sawah sesuai jadwal tanam yang telah direncanakan.

"Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Karena itu, jaringan irigasi berfungsi baik menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan produksi pertanian," kata Iskandar Usman Alfarlaky.

Menurut dia, percepatan penanganan irigasi tidak hanya berdampak pada kelancaran pengairan sawah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

"Jika suplai air kembali normal, petani dapat segera melaksanakan proses tanam sehingga target produksi pertanian dapat tercapai," katanya.

Permohonan percepatan perbaikan irigasi juga disampaikan kepada Gubernur Aceh, Ketua DPRK Aceh Timur, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, serta Kepala Dinas Pengairan Aceh.

Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas instansi agar penanganan kerusakan jaringan irigasi di Pante Bidari dapat segera direalisasikan.

"Dengan adanya percepatan perbaikan dan normalisasi jaringan irigasi, aktivitas pertanian masyarakat dapat kembali berjalan normal pascabencana, Produktivitas sawah meningkat, serta kesejahteraan petani tetap terjaga," kata Iskandar Usman Alfarlaky.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

GORONTALO - PT Brantas Abipraya (Persero) terus mempercepat penyelesaian pembangunan Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo . Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), bendungan yang progres pembangunannya telah mencapai 94,99% ini diproyeksikan menjadi infrastruktur penting dalam mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, pengendalian banjir, serta penyediaan energi baru terbarukan di Gorontalo.

Sebagai kontraktor pelaksana, Brantas Abipraya terus berkomitmen menyelesaikan pembangunan bendungan sesuai standar mutu, keselamatan, dan tata kelola yang baik guna mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya program Asta Cita Pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan air.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana menegaskan, bahwa pembangunan Bendungan Bulango Ulu merupakan wujud nyata kontribusi BUMN konstruksi dalam menghadirkan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Plaza Seremoni IKN Karya Brantas Abipraya Raih Penghargaan Lanskap Internasional MLAA 2026



"Bendungan Bulango Ulu merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Melalui percepatan penyelesaiannya, kami berharap bendungan ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin ketersediaan air, mendukung energi baru terbarukan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Gorontalo," ujar Dian.

Bendungan Bulango Ulu memiliki kapasitas tampung sebesar 140,95 juta meter kubik dengan volum efektif 58,61 juta meter kubik. Setelah beroperasi, bendungan ini akan mengairi sekitar 4.950 hektare lahan pertanian melalui Daerah Irigasi Alale, Lomaya, dan Pilohayanga sehingga mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian di Gorontalo.

Selain itu, bendungan ini juga akan menyediakan air baku sebesar 2,2 meter kubik per detik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Tidak hanya mendukung sektor pangan, kehadiran Bendungan Bulango Ulu juga diproyeksikan mampu mereduksi risiko banjir di wilayah hilir Sungai Bolango hingga lebih dari 80 persen, sekaligus menghasilkan energi listrik ramah lingkungan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 4,96 Megawatt.

Kawasan genangan bendungan juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata dan pusat olahraga air yang dapat menggerakkan ekonomi lokal.Bangun BRT Metropolitan Cekungan Bandung, Brantas Abipraya Dukung Transformasi Transportasi

Dari sisi teknis, proyek ini dibangun menggunakan teknologi urugan batu berinti tegak (rockfill dam with vertical core) yang dilengkapi spillway, terowongan pengelak, dan fasilitas hidromekanikal berstandar tinggi. Inovasi konstruksi yang diterapkan bahkan berhasil mencatatkan Rekor MURI untuk terowongan spillway tipe Free Over Flow Elevated dengan kemiringan tertinggi dan terlebar di Indonesia.

Dian menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari aspek fisik, tetapi juga dari tata kelola yang diterapkan selama proses pembangunan.

"Penghargaan Good Corporate Governance yang diraih Brantas Abipraya menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap proyek. Bendungan Bulango Ulu kami bangun dengan mengedepankan integritas, keberlanjutan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan," tambahnya.

Turut mendampingi Wakil Presiden dalam kunjungan tersebut antara lain Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan Bupati Bone Bolango Ismet Mile. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN dalam menghadirkan infrastruktur yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Melalui pembangunan Bendungan Bulango Ulu, Brantas Abipraya terus mempertegas perannya sebagai agen pembangunan yang menghadirkan infrastruktur berkualitas untuk memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan kegiatan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI) telah menjaga keberlanjutan sistem subak di Bali.

Menurut dia, di Jakarta, Kamis, penguatan infrastruktur irigasi merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Infrastruktur irigasi yang andal akan memberikan kepastian pasokan air bagi petani sehingga produktivitas pertanian dapat terus meningkat.

"Program IBM (infrastruktur berbasis masyarakat) memiliki multiplier effect yang besar. Selain menghasilkan infrastruktur, juga memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat melalui skema padat karya, sehingga mampu menggerakkan ekonomi lokal," kata Dody.

Kementerian PU mulai melaksanakan P3TGAI Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Bali sebagai upaya memperkuat layanan irigasi pertanian, menjaga keberlanjutan sistem subak, serta mendukung ketahanan pangan daerah.

Program padat karya ini melibatkan masyarakat petani secara langsung dalam pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan program ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida dengan gabungan perkumpulan petani pemakai air (GP3A), perkumpulan petani pemakai air (P3A), dan subak penerima bantuan P3TGAI 2026.

Dody mengatakan pada 2026, P3TGAI di Bali dilaksanakan di 78 lokasi yang tersebar di enam kabupaten, yaitu Kabupaten Gianyar sebanyak 26 lokasi, Kabupaten Bangli 17 lokasi, Kabupaten Tabanan 17 lokasi, Kabupaten Klungkung 9 lokasi, Kabupaten Jembrana 5 lokasi, dan Kabupaten Karangasem 4 lokasi.

P3TGAI merupakan kegiatan padat karya yang bertujuan meningkatkan layanan irigasi pertanian melalui rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat petani sebagai pelaku utama.

Melalui pendekatan tersebut, program ini tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga memperkuat kapasitas dan kemandirian kelembagaan petani dalam mengelola jaringan irigasi.

Kegiatan yang dilaksanakan, kata Dody, meliputi rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi kecil dengan luas layanan kurang dari 150 hektare, jaringan irigasi tersier, maupun irigasi desa.

Infrastruktur yang dibangun diharapkan mampu meningkatkan keandalan layanan air irigasi, termasuk pada musim kemarau, sehingga mendukung peningkatan produksi pertanian dan efisiensi usaha tani.

Di Bali, ujar Dody, pelaksanaan P3TGAI juga dirancang selaras dengan sistem subak yang telah menjadi kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air pertanian.

Dukungan jaringan irigasi yang lebih andal dan efisien diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan sistem subak sekaligus meningkatkan kemampuan adaptasi sektor pertanian terhadap tantangan perubahan iklim.

Melalui P3TGAI 2026, Kementerian PU tidak hanya membangun infrastruktur irigasi, tetapi juga memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan dari tingkat desa.

Dengan jaringan irigasi yang semakin baik dan pengelolaan air yang berkelanjutan, sektor pertanian Bali diharapkan semakin produktif, tangguh, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Saya minta selain melakukan pengeboran air dalam, khusus untuk air yang diperuntukkan bagi irigasi sawah maupun kebun, wajib juga dibuat jaringan irigasi tersier

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi fenomena El Nino melalui penguatan sistem irigasi dan pengamanan ketersediaan air guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Dia mengatakan,l dampak El Nino tidak hanya berpotensi menyebabkan kekeringan pada lahan pertanian, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mengurangi tampungan air di sejumlah bendungan.

"Saya minta selain melakukan pengeboran air dalam, khusus untuk air yang diperuntukkan bagi irigasi sawah maupun kebun, wajib juga dibuat jaringan irigasi tersier," ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengeboran air tanah dalam, pembangunan jaringan irigasi tersier, hingga pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas unit agar penanganan dapat berjalan secara terpadu.

Upaya mitigasi sebenarnya telah dilakukan sejak awal tahun. Melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU telah melaksanakan program pengeboran air tanah dalam di sejumlah wilayah yang selama ini rawan mengalami kekeringan.

"Sebetulnya, antisipasi awal sudah dikerjakan oleh teman-teman SDA. Dari awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia," katanya.

Salah satu daerah yang menjadi prioritas adalah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta sejumlah wilayah lain seperti Nusa Tenggara Timur yang selama ini kerap mengalami krisis air pada musim kemarau.

Selain meningkatkan ketersediaan sumber air, Dody juga menekankan pentingnya pembangunan jaringan irigasi tersier agar distribusi air ke lahan pertanian dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Penguatan infrastruktur irigasi tersebut sejalan dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Melalui kebijakan tersebut, Kementerian PU bersama pemerintah daerah terus memastikan jaringan irigasi berfungsi optimal guna menjaga produktivitas pertanian nasional.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Inpres tersebut, Kementerian PU bersama Kementerian Pertanian telah menyepakati pelaksanaan pendataan dan pembangunan jaringan irigasi secara simultan.

Sinergi ini diharapkan menghasilkan perencanaan yang lebih presisi sehingga program irigasi pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan lebih awal, lebih tepat sasaran dan berbasis data yang lebih akurat.

"Kita bersepakat dengan Kementerian Pertanian bahwa kita mengeksekusi Inpres Irigasi itu bersamaan dengan mendata irigasi-irigasi daerah. Kemudian 2026 dan seterusnya bisa kita kerjakan lebih awal dan lebih presisi. Tapi fungsinya sama, bagaimana agar swasembada pangan itu terwujud," tegas Menteri Dody.

Melalui penguatan sistem irigasi, peningkatan ketersediaan sumber air, serta kolaborasi lintas sektor, Kementerian PU terus berupaya menjaga produktivitas sektor pertanian di tengah ancaman perubahan iklim sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan air bagi masyarakat sebagai fondasi dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan pemerintah mengalokasikan Rp14 triliun pada 2026 untuk merevitalisasi irigasi guna meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas, dan mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.

Sudaryono mengatakan pemerintah telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp12 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp14 triliun pada 2026 sebagai bagian dari program revitalisasi jaringan irigasi yang berlanjut hingga 2029.

"(Tahun) 2026 ini (anggaran yang dialokasikan) Rp14 triliun, dan akan diteruskan sampai dengan 2029. Diharapkan di ujung tahun sampai dengan 2029 itu, semua irigasi yang memang diperlukan untuk diperbaiki, itu kita perbaiki semua," kata Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan percepatan revitalisasi dilakukan sebagai respons atas aspirasi petani yang masih menghadapi kendala pasokan air akibat ribuan hektare lahan dengan jaringan irigasi yang belum optimal.

Ia berharap seluruh jaringan irigasi yang membutuhkan perbaikan dapat diselesaikan secara bertahap, sehingga pada akhir 2029 seluruh infrastruktur pendukung pertanian tersebut berfungsi secara optimal.

Menurutnya, perbaikan irigasi akan meningkatkan indeks pertanaman, sehingga petani dapat menanam lebih dari satu kali dalam setahun dan pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan petani.

"Kita harapkan dengan adanya irigasi orang bisa nanam, di musim kemarau bisa nanam. Yang tadinya nanam sekali bisa dua kali, yang dua kali jadi tiga kali," katanya.

"Dan, itu selain negara kita dapat produktivitas petani, tapi petaninya juga tambah sejahtera, karena yang tadinya panen sekali bisa panen lebih dari sekali," tambah Sudaryono.

Ia menegaskan pemerintah terus memperkuat fondasi swasembada pangan nasional melalui pembenahan irigasi, penyediaan benih berkualitas, dan modernisasi alat mesin pertanian.

Komitmen tersebut disampaikan saat berdialog dan menyerap aspirasi petani dan nelayan dalam Kopdar Tani dan Nelayan di sela Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XVII di Gorontalo, Selasa (23/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wamentan Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar mengatakan keberhasilan Indonesia menghentikan impor sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, dan gula patut disyukuri.

Namun, pemerintah tidak berhenti pada capaian tersebut dan terus melakukan berbagai perbaikan agar swasembada pangan semakin kokoh dan berkelanjutan.

"Nggak impor pangan lagi, nggak impor beras lagi, nggak impor jagung lagi, nggak impor gula lagi. Itu kita syukuri, sembari kita juga secara perlahan kita perbaiki apa yang memang harus kita perbaiki," kata dia.

Menurutnya, pemerintah terus memastikan ketersediaan benih berkualitas, memperkuat sarana produksi, serta membenahi jaringan irigasi agar pembangunan pertanian semakin merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Misalnya, kita bagaimana membangun pertanian yang baik, sebaik pertanian yang di tempat lain, di Papua. Membangun pertanian di Papua sebagus pertanian di provinsi lain. Irigasi kita perbaiki, kepastian benih yang baik dan berkualitas kita pastikan dan seterusnya," bebernya.

Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat menjadikan swasembada pangan sebagai bagian dari ketahanan dan kedaulatan bangsa.

"Presiden Prabowo telah komit untuk membangun swasembada ini bukan hanya bagian dari ekonomi, tapi menjadi bagian dari ketahanan dan kedaulatan bangsa kita," kata Sudaryono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto tengah menggenjot konstruksi infrastruktur jaringan irigasi untuk mendorong target Swasembada Pangan. Sistem irigasi yang dibangun pada era Joko Widodo dinilai belum sempurna sehingga perlu dilakukan penataan ulang agar indeks pertanaman nasional dapat meningkat.

Secara garis besar, jaringan irigasi diperlukan guna memastikan suplai air baku benar-benar sampai ke sawah atau perkebunan petani. Terlebih, dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan, pemerintah telah masif membangun infrastruktur air baku berupa bendungan.

Adapun, percepatan konstruksi jaringan irigasi ini telah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan yang diteken Prabowo pada 30 Januari 2025.

Seiring hal tersebut, Kementerian PU kini mulai membidik perluasan pembangunan dari jaringan sekunder hingga ke tingkat tersier. Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan langkah penajaman itu ditekankan agar distribusi pasokan air berlangsung jauh lebih efektif serta efisien.

“Khusus untuk air yang diperuntukkan bagi irigasi sawah maupun kebun, wajib juga dibuat jaringan irigasi tersier," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, dikutip Minggu (21/6/2026).

Kementerian PU menyebut Percepatan pembangunan jaringan irigasi ini juga dilakukan sebagai langkah mitigasi konkret dalam menghadapi ancaman anomali cuaca El-Nino. Kesiapan sistem pengairan serta pengamanan pasokan air baku diperlukan demi mengamankan ketahanan pangan nasional.

Mempersiapkan hal itu, pemerintah secara riil masih memerlukan alokasi modal jumbo untuk merealisasikan program pembangunan seluruh jaringan irigasi di berbagai daerah.

Dalam postur DIPA awal tahun anggaran 2026, Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp29 triliun untuk mendukung operasional Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA).

Pagu anggaran jumbo pada Ditjen SDA tersebut mencakup kebutuhan biaya untuk mendukung pembangunan bendungan, pengendali banjir, penyediaan air baku, jaringan irigasi, hingga program infrastruktur kerakyatan P3-TGAI.

Adapun, khusus untuk penanganan pembangunan jaringan irigasi daerah pada tahun anggaran berjalan ini dilaporkan baru mengantongi pagu awal sekitar Rp350 miliar untuk menangani konstruksi 19.760 hektare (Ha) jaringan.

Anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan. Di mana, Kementerian PU mengungkapkan masih membutuhkan tambahan anggaran TA 2026 khusus untuk mendukung program irigasi saja sebesar Rp14,65 triliun.

Kebutuhan dana ini mencakup pembiayaan paket kontrak tahun jamak (multi-years contract) berjalan serta usulan paket kontrak baru di lapangan.

Usulan tambahan anggaran tersebut kini tengah dikoordinasikan secara intensif bersama jajaran kabinet serta telah didiskusikan langsung dengan Presiden. Pemenuhan dana ini dinilai krusial agar target fisik pemulihan jaringan irigasi daerah seluas 19.760 hektare tidak mengalami penundaan operasional.

Kementerian PU berharap kepastian alokasi anggaran penajaman ini dapat segera disetujui oleh Kementerian Keuangan dalam waktu dekat. Dengan demikian, pengerjaan proyek strategis penunjang ketahanan pangan nasional ini dapat dieksekusi lebih awal guna mengantisipasi hambatan cuaca.

“Inpres irigasi daerah Insyaallah sudah akan dianggarkan, sudah kami diskusikan dengan Pak Presiden. Sebagai informasi kebutuhan terbesar berada pada irigasi daerah sebesar Rp14,65 triliun,” ujar Dody.

Pemenuhan kebutuhan modal pengairan ini kian mendesak mengingat tingkat keandalan sistem irigasi nasional dilaporkan belum mengalami kenaikan yang signifikan dalam dua tahun terakhir.

PR Irigasi Jokowi

Pengamat Pertanian dan pegiat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menjelaskan, berdasarkan data evaluasi ekonomi, jaringan irigasi yang pasokan airnya selalu terjamin secara berkelanjutan dari bendungan atau waduk baru menyentuh porsi sekitar 11% di akhir 2024.

Dia menilai, kondisi tersebut mencerminkan bahwa operasional pengairan sawah di berbagai daerah masih sangat bergantung pada fluktuasi debit air sungai alami. Ketika memasuki musim kemarau dan debit sungai menyusut tajam, kualitas serta jangkauan layanan irigasi otomatis akan ikut merosot drastis.

Fenomena tersebut terjadi akibat belum terhubungnya proyek bendungan peninggalan era sebelumnya dengan jaringan saluran irigasi primer, sekunder, hingga tersier yang mengarah langsung ke sawah petani.

Akibatnya, volume air melimpah yang tertampung di dalam waduk tidak dapat termanfaatkan secara optimal saat bencana kekeringan melanda sektor pertanian.

“Kalau debit sungai turun, layanan irigasi menurun dan sebaliknya. Ini terjadi karena bendungan-bendungan yang dibangun di era Presiden Jokowi belum terhubung dengan saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier hingga ke sawah. Air di bendungan atau waduk bisa saja ada, tapi tak termanfaatkan," tegasnya.

Karenanya, percepatan konstruksi jaringan irigasi memang sudah diperlukan dalam rangka menyempurnakan pembangunan infrastruktur sumber air baku yang telah dijalankan oleh pemerintah.

Anomali Cuaca

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menjelaskan konsekuensi dari kelangkaan produk pertanian, khususnya komoditas makanan pokok, dinilai akan memicu lonjakan inflasi yang tinggi karena makanan mewakili sekitar 50% belanja rumah tangga di Indonesia. Kenaikan harga diyakini bakal menyasar komoditas pangan esensial seperti beras, jagung, gula, hingga minyak kelapa sawit mentah (CPO).

Tekanan ini kian pelik karena sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan darat merupakan tempat bergantung bagi 29% rakyat yang mendiami kantung kemiskinan. Penurunan produktivitas otomatis menaikkan angka kemiskinan, ditambah dengan risiko kebakaran hutan atau lahan gambut yang membawa gangguan kesehatan dan beban ekonomi tambahan.

"Jika El Nino terjadi secara masif, seperti prediksi banyak lembaga, dampak inflasi dan peningkatan kemiskinan masyarakat akan sangat tinggi," ujarnya.

Lebih jauh lagi, kegagalan panen akibat anomali cuaca ini menyimpan risiko koreksi yang cukup dalam terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun. Pasalnya, sektor-sektor yang terdampak langsung oleh dinamika iklim ekstrem ini tercatat merepresentasikan sekitar 30% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Apabila berkaca pada pengalaman historis, fenomena El-Nino kuat yang melanda pada 2015 silam tercatat menjadi kekeringan terbesar dalam kurun waktu 2010–2025. Dampak negatif dari guncangan eksternal tersebut secara langsung menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional hingga mengalami koreksi sekitar 0,4%.

Sementara itu, fenomena serupa yang berlangsung lebih moderat pada 2019 diketahui masih memberikan dampak koreksi pertumbuhan ekonomi hingga 0,2%. Oleh sebab itu, seluruh pemangku kebijakan diimbau bersiap menghadapi intensitas El-Nino kali ini yang diproyeksikan mampu mendekati kondisi krisis pada tahun 2015.

"Sektor yang terdampak langsung oleh El Nino mewakili sekitar 30% PDB. Perlambatan pada sektor-sektor tersebut akan berdampak pada perlambatan ekonomi,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai penguatan infrastruktur air, terutama jaringan irigasi, menjadi faktor penentu dalam menjaga produksi pangan nasional menghadapi potensi terjadinya fenomena iklim El Nino.

Menurut dia, berbagai langkah yang disiapkan pemerintah seperti pompanisasi, embung, sumur dalam, optimasi lahan, dan cetak sawah dapat membantu mengurangi dampak kekeringan, namun tetap membutuhkan dukungan sistem irigasi yang andal.

"Intervensi ini sebenarnya cukup efektif sebagai buffer untuk kemarau moderat hingga sedang, tapi kurang memadai secara mandiri untuk skenario El Nino kuat,” kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan kekeringan pada dasarnya merupakan kondisi defisit air pada fase kritis pertumbuhan tanaman, sehingga ketersediaan air menjadi faktor paling menentukan keberhasilan produksi.

Eliza mengingatkan bahwa perbaikan irigasi perlu dilakukan tidak hanya pada jaringan tersier, tetapi juga pada bagian hulu.

Menurut dia, pendangkalan masih terjadi pada saluran irigasi primer, sekunder, bendung, hingga waduk akibat akumulasi sedimen yang dipengaruhi perubahan tata guna lahan dan terbatasnya bangunan pengendali sedimen.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat revitalisasi jaringan irigasi menghadapi tantangan karena membutuhkan biaya yang besar dan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan.

"Irigasi ini kunci, tapi sekarang sekitar 60 persen jaringan irigasi masih masuk dalam kategori rusak," ujarnya.

Sementara itu, rehabilitasi jaringan tersier yang selama ini banyak dilakukan pemerintah dinilai memiliki dampak terbatas apabila persoalan di hulu belum ditangani secara menyeluruh.

Namun demikian, Eliza menyebutkan bahwa pompanisasi, embung, dan sumur dalam tetap memiliki peran penting sebagai sumber air tambahan di daerah rawan kekeringan.

Menurut dia, pompa dapat membantu menyelamatkan tanaman pada fase penting seperti pembungaan dan pengisian biji. Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan pompa juga meningkatkan biaya produksi karena membutuhkan bahan bakar atau listrik untuk operasional.

Embung dan sumur dalam juga dinilai bermanfaat untuk diversifikasi sumber air, meski masih menghadapi tantangan berupa biaya operasional yang relatif tinggi, ketergantungan pada infrastruktur pendukung, serta skala pemanfaatan yang belum masif dibandingkan kebutuhan nasional.

Di wilayah rawan kekeringan seperti Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, keberadaan pompa, embung, dan sumur dalam dapat membantu menjaga produksi, tetapi belum dapat menggantikan fungsi irigasi permanen.

“Pompanisasi, embung, dan sumur dalam cukup efektif sebagai suplemen air di daerah kritis,” ucapnya.

Selain itu, Eliza menilai program cetak sawah juga menghadapi tantangan karena lahan baru umumnya membutuhkan waktu satu hingga dua musim tanam untuk mencapai produktivitas yang stabil serta kerap menghadapi keterbatasan akses air.

Dengan demikian, investasi pada infrastruktur air dinilai memiliki dampak jangka panjang yang lebih besar karena mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani dibandingkan subsidi input yang cenderung bersifat jangka pendek.

"Tanpa air yang cukup dan tepat waktu, benih unggul, pupuk, atau pola tanam pun berpotensi tidak bekerja secara optimal," ungkapnya.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah memperkuat berbagai infrastruktur pertanian untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap produksi pangan nasional, antara lain melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, irigasi perpompaan, optimalisasi lahan, hingga program cetak sawah baru.

Pemerintah menyiapkan pembangunan sekitar 15.000 unit irigasi perpompaan, 3.000 unit irigasi perpipaan, dan 3.000 unit bangunan konservasi air yang difokuskan pada sentra produksi padi serta wilayah rawan kekeringan.

Selain memperkuat infrastruktur air, pemerintah juga meningkatkan cadangan beras nasional guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan di tengah potensi kemarau panjang.

Kementerian Pertanian mencatat stok cadangan beras saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Angka tersebut berpotensi bertambah seiring perkiraan produksi dari tanaman padi yang masih berada dalam fase pertumbuhan (standing crop) sekitar 10 hingga 11 juta ton.

Dengan dukungan stok dan potensi produksi tersebut, pemerintah memperkirakan ketersediaan pangan nasional mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 10 hingga 11 bulan ke depan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Bontonyeleng, Kabupaten Bulukumba guna memperlancar distribusi air ke lahan pertanian seluas 1.200 hektare.

Andi Sudirman dalam keterangannya di Makassar, Kamis, menjelaskan rehabilitasi irigasi Bontonyeleng merupakan bagian dari Paket 1 Multi Years Project (MYP) rehabilitasi DI yang mencakup Kabupaten Maros, Gowa, Bulukumba dan Sinjai dengan total anggaran sekitar Rp93 miliar.

Sebelumnya juga, Pemprov Sulsel telah memulai pembangunan Paket 4 MYP Irigasi di Kabupaten Luwu Utara yang meliputi wilayah Regional Luwu dan Toraja, serta Paket 2 MYP Irigasi di Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo.

“Khusus untuk Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran sekitar Rp16,5 miliar untuk rehabilitasi tiga daerah irigasi, yakni irigasi Bontonyeleng, irigasi Bettu dan irigasi Bongki-Bongki,” katanya.

Menurut Gubernur, rehabilitasi ini sangat penting karena selama ini terdapat sejumlah titik kebocoran pada saluran utama yang mengakibatkan distribusi air ke lahan pertanian tidak berjalan optimal.

Melalui pekerjaan tersebut, kata Andi Sudirman, kapasitas layanan irigasi diproyeksikan meningkat hingga sekitar 65 persen dan mampu mengoptimalkan pengairan bagi sekitar 1.200 hektare lahan pertanian.

“Dengan rehabilitasi ini, distribusi air akan menjadi lebih efektif sehingga dapat menunjang produktivitas pertanian masyarakat. Ini merupakan langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” ungkapnya.

Andi Sudirman juga mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan secara bertahap serta bersama-sama menjaga infrastruktur yang dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Kami berharap masyarakat bersabar selama proses pekerjaan berlangsung. Mari kita jaga dan manfaatkan infrastruktur ini dengan baik agar memberikan manfaat maksimal bagi sektor pertanian,” harapnya.

Ia menyampaikan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi menjadi salah satu prioritas Pemprov Sulsel dalam memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian serta memperkuat fondasi pembangunan sektor pertanian di daerah.

“Ini adalah bukti nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya para petani. Infrastruktur yang baik akan menjadi penopang utama peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Strategi menghadapi kekeringan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui pendekatan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian menyiapkan strategi pengamanan sumber air dan penguatan infrastruktur irigasi untuk memastikan produksi beras tetap terjaga, sekaligus mencapai target peningkatan produksi 1 juta ton pada 2026.

Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP), Kementan Dhani Gartina di Jakarta, Kamis mengatakan, pemerintah berupaya mempertahankan peningkatan produksi yang telah dicapai pada 2025 melalui berbagai strategi, mulai dari intensifikasi lahan pertanian yang sudah ada hingga perluasan areal tanam melalui program ekstensifikasi.

Saat webinar bertajuk "Menjaga Produksi Pangan Saat El Nino Datang" dia menyebutkan ancaman fenomena El Nino dan kekeringan diprediksi melanda sejumlah wilayah pertanian nasional oleh karena itu salah satu fokus utama Kementan adalah memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian.

"Melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP), berbagai program pengembangan sumber daya air terus diperkuat, termasuk melalui kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum," katanya.

Berbagai program telah disiapkan untuk mendukung ketersediaan air diantaranya rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, embung, dam parit, serta pengembangan sumber air alternatif.

Program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman, khususnya pada sawah tadah hujan yang selama ini hanya dapat ditanami satu kali dalam setahun.

Melalui pembangunan sistem irigasi yang lebih baik, lahan tadah hujan diharapkan dapat memperoleh suplai air secara berkelanjutan, sehingga frekuensi tanam meningkat dan produktivitas petani bertambah.

“Kami berharap dengan kegiatan tersebut, lahan yang sebelumnya hanya satu kali tanam bertambah menjadi dua kali tanam, kemudian yang dua kali tanam bisa tiga kali tanam. Jadi ada peningkatan indeks pertanaman," ujarnya.

Untuk tahun 2026, pemerintah menyiapkan distribusi infrastruktur air dalam skala besar, meliputi pembangunan sekitar 15.000 unit irigasi perpompaan, 3.000 unit irigasi perpipaan, serta 3.000 unit bangunan konservasi air yang akan difokuskan pada sentra-sentra produksi padi dan wilayah rawan kekeringan.

Selain pembangunan infrastruktur, Ditjen LIP juga telah melakukan pemetaan potensi cekungan air tanah, sumber air permukaan, sawah irigasi, hingga lahan rawan kekeringan untuk memastikan intervensi dilakukan secara tepat sasaran.

“Strategi menghadapi kekeringan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui pendekatan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi,” kata Dhani. .

Pada aspek antisipasi, pemerintah memperkuat perencanaan musim tanam, penyediaan sarana produksi, serta pembangunan infrastruktur air.
Strategi adaptasi dilakukan melalui penerapan pola tanam hemat air, penggunaan varietas padi tahan kekeringan, serta pengelolaan lahan yang lebih efisien.

"Adapun langkah mitigasi dilakukan melalui program asuransi pertanian, manajemen risiko produksi, serta bantuan pemerintah berupa pompa air, irigasi perpompaan, dan irigasi perpipaan," tuturnya.

Sementara untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, Kementan juga melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan, inventarisasi kebutuhan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi.

Selain itu, identifikasi sumber-sumber air potensial untuk pengembangan irigasi alternatif yang dapat dimanfaatkan pada musim kemarau (Bendungan/Irigasi, Sungai, Mata Air, Air Tanah).

Sementara itu, PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya dalam mendukung program swasembada pangan nasional melalui jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi dan peningkatan produktivitas pertanian.

Vice President Manajemen Stakeholder PT Pupuk Indonesia (Persero), Susatyo Jati mengatakan, pihaknya memastikan kesiapan pasokan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Pada tahun 2026, alokasi pupuk subsidi untuk sektor pertanian mencapai 9,5 juta ton, terdiri atas 4,45 juta ton pupuk urea, 4,5 juta ton pupuk NPK, 500 ribu ton pupuk ZA, serta pupuk organik. “Kami terus menjaga kapasitas dan kesehatan pabrik agar mampu memenuhi alokasi yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Susatyo.

Saat ini, kapasitas produksi Pupuk Indonesia mencapai 8,8 juta ton untuk pupuk urea, 4,6 juta ton pupuk NPK, serta sekitar 1,5 juta ton untuk produk pupuk lainnya. Kapasitas tersebut diharapkan mampu menjamin ketersediaan pupuk secara tepat jumlah dan tepat waktu bagi petani di seluruh Indonesia.

Hingga 31 Mei 2026, penyaluran pupuk subsidi telah mencapai sekitar 4 juta ton atau setara 45,17 persen dari kontrak yang diperjanjikan atau sekitar 41 persen dari total alokasi yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian.

"Dengan capaian tersebut, realisasi penyaluran tahun 2026 berpotensi melampaui pencapaian tahun sebelumnya," kata Susatyo dalam kegiatakan yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia .

Dalam menghadapi potensi El Nino, Pupuk Indonesia juga telah menyiapkan stok pupuk di berbagai daerah. Per 8 Juni 2026, total stok pupuk yang tersedia di seluruh Indonesia mencapai 1,17 juta ton, terdiri atas 836 ribu ton pupuk bersubsidi dan 338 ribu ton pupuk nonsubsidi.

Jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 23 hari ke depan dengan rata-rata penebusan harian sekitar 37 ribu ton, tambahnya, di saat yang sama, aktivitas produksi terus berjalan sehingga pasokan pupuk tetap terjaga.

”Kami telah menyiapkan pupuk di lapangan untuk membantu petani dalam menghadapi iklim El Nino,” katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Debit air yang mengalir saat ini sangatlah kurang karena sudah sangat dangkal

Nagan Raya (ANTARA) - Sekitar 600 hektare lahan sawah di Kabupaten Nagan Raya, Aceh mengalami kekeringan akibat saluran Irigasi Jeuram mengalami pendangkalan sehingga Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) setempat meminta kepada Balai Pengairan Provinsi Aceh untuk segera melakukan normalisasi saluran itu.

Saluran Irigasi Jeuram (Daerah Irigasi Jeuram) adalah jaringan irigasi yang melayani areal pertanian seluas 12.000 hektare dimana sistem irigasi ini menyuplai air melalui Saluran Induk Seunagan dan sejumlah saluran sekunder seperti Ukam, Kuta Jeumpa Lempe, dan Blang Pui.

“Kami berharap pihak provinsi segera melakukan pengerukan, sehingga dangkal nya irigasi akibat penumpukan sedimen pasir dan lumpur dapat segera teratasi,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya, Marzuki kepada ANTARA, Senin.

Ia mengatakan, dampak dari pendangkalan ini memicu penurunan debit air secara drastis. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa penanganan cepat, keberlangsungan sektor pertanian di wilayah tersebut terancam lumpuh.

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh mencatat hingga saat ini sekitar 600 hektare lahan sawah milik petani di Kecamatan Kuala dan Suka Makmue, mengalami kekeringan akibat kemarau.

Ada pun sebaran sawah yang saat ini mengalami kekeringan di Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Aceh tersebar di 11 desa/gampong diantaranya Desa Ujong Pasi (105 Ha), Alue Ie Mameh (80,25 Ha), Simpang Peut (76,5 Ha), Blang Muko (73 Ha), Blang Bintang (51,2 Ha).

Kemudian Desa Ujong Patihah (48 Ha), Cot Kumbang (45 Ha), Blang Baro (40 Ha), Kuta Makmue (35 Ha - tadah hujan), serta Ujong Sikuneng (29,5 Ha) dan Pulo Ie (15,75 Ha).

Kekeringan juga terjadi di Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Aceh meliputi Desa Seumambek dengan luas lahan kekeringan mencapai 30,34 Ha, serta Desa Macah dengan luasan mencapai 68,38 Ha.

Marzuki mengatakan kedua desa tersebut termasuk ke dalam kategori lahan sawah tadah hujan, sehingga sangat rentan terhadap musim kemarau karena tidak memiliki sumber air alternatif yang memadai.

"Kami berharap kepada Balai Pengairan Provinsi Aceh agar segera melakukan pembersihan saluran irigasi Jeuram. Debit air yang mengalir saat ini sangatlah kurang karena sudah sangat dangkal akibat sedimen pasir dan lumpur," kata Marzuki menambahkan.

Ia menegaskan, Saluran Irigasi Jeuram, Kabupaten Nagan Raya, Aceh merupakan urat nadi bagi sektor pertanian di daerah tersebut. Irigasi ini menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan air bagi seluruh petani di Kabupaten Nagan Raya dalam menggarap lahan persawahan mereka.

Menurutnya, keterlambatan penanganan penumpukan sedimen ini akan berdampak sistemik pada masa tanam mendatang, terutama dalam proses pengolahan tanah yang membutuhkan pasokan air yang stabil.

Selain mengancam produktivitas pangan daerah, Marzuki juga mengkhawatirkan dampak sosial yang berpotensi muncul akibat krisis air ini. Kelangkaan air di tingkat hilir rawan memicu gesekan dan konflik horizontal di lapangan.

"Jika tidak segera ditangani, maka petani ke depan akan terganggu dalam pengolahan tanah. Bahkan, bisa-bisa sesama petani terjadi keributan di lapangan karena saling berebut untuk memenuhi kebutuhan air sawah mereka," jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berharap pihak provinsi dapat melihat urgensi masalah ini secara serius dan segera menurunkan tim ke lapangan.

Langkah pengerukan sedimen secara menyeluruh diharapkan dapat mengembalikan fungsi optimal Irigasi Jeuram demi menjamin ketahanan pangan dan semangat petani dalam bercocok tanam, demikian Marzuki.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026