Batam (ANTARA) - Kemasan berwarna-warni menghiasi salah satu stan di acara promosi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Batam yang penuh dengan semangat wirausaha Provinsi Kepulauan Riau.

Di salah satunya tertulis "Tamban Menari" pada kemasan bernuansa biru dan penuh dengan desain khas Melayu. Dewi, pelaku usaha kuliner olahan laut, merupakan pionir dari produk olahan berbahan dasar ikan tamban, yakni ikan kecil khas perairan Kepri yang tinggi protein, kalsium dan omega 3.

Di tangannya, ikan tamban yang kerap dijadikan ikan asin biasa, kini menjadi camilan khas, dengan cita rasa modern dan bernilai ekonomi lebih tinggi.

Di Batam, katanya, ukurannya kecil, sementara di Kabupaten Natuna dan Anambas, bisa sebesar sarden. Ikan kecil berprotein tinggi itu diolah dengan bumbu khas dan dikemas rapi dalam aluminium foil, siap menjadi oleh-oleh khas Batam.

Dewi memanfaatkan bahan baku dari nelayan di pulau-pulau kecil, sekitar Jembatan Barelang dan Setokok.

Selain memperkuat rantai pasok lokal, usahanya juga memberi manfaat sosial. Dari setiap bungkus produk yang terjual, sebagian hasil penjualan disumbangkan untuk anak-anak pulau agar bisa terus bersekolah.

"Saya ingin usaha ini bukan hanya untuk saya sendiri, tapi juga membantu sesama," katanya.

Kepulauan Riau adalah wilayah yang hidup dari laut dan menyimpan potensi besar yang kini mulai dipandang, bukan sekadar sebagai sumber pangan, tetapi juga masa depan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Di antara para pelaku yang berperan dalam rantai ekonomi ini, pemerintah dan para pelaku UMKM menjadi dua sisi mata rantai yang saling menguatkan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (DKP Kepri) Said Sudrajad menggambarkan wilayah itu sebagai kawasan yang diberkahi kekayaan laut melimpah.

Dalam peta nasional, Kepri masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711, dengan potensi perikanan mencapai 1,3 juta ton per tahun. Dari angka tersebut, hanya sekitar 900 ribu ton yang dapat dieksploitasi secara berkelanjutan, tanpa merusak ekosistem.

Dari potensi itu, Kepri sendiri rata-rata memproduksi sekitar 339 ribu ton ikan per tahun, ditambah 39 ribu ton dari sektor budi daya.

Kini, hasil tangkapan nelayan menjelma menjadi produk dengan nilai tambah tinggi, mulai dari ikan kering bumbu, rendang ikan tongkol, keripik gonggong, hingga sambal udang khas Kepri yang kini merambah rak toko oleh-oleh, pasar digital, hingga luar negeri.

Perubahan pola ini menandakan adanya pergeseran terhadap sektor kelautan, dari eksploitasi sumber daya menjadi pengelolaan berkelanjutan, dengan nilai tambah ekonomi.

Data DKP Kepri mencatat lebih dari 45 ribu pelaku usaha di sektor tersebut. Jika dihitung dengan keluarga dan pekerja pendukung, jumlahnya mencapai lebih dari 300 ribu orang yang menggantungkan hidup pada laut.

Angka ini menandakan bahwa meskipun kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepri belum sebesar sektor penopang, seperti manufaktur, namun dampak sosial dan keterlibatan masyarakatnya jauh lebih luas.

Pemerintah daerah menyadari bahwa menjaga sektor ini berarti menjaga keberlanjutan hidup sebagian besar masyarakat Kepri. Karena itu, selain fokus pada pengelolaan sumber daya, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Program pelatihan, fasilitas pameran, hingga pendampingan branding menjadi bagian dari strategi besar agar UMKM perikanan bisa naik kelas.

Pemerintah daerah, melalui berbagai dinas, serta dukungan Bank Indonesia Kepri, terus mendorong agar potensi laut ini tak hanya berhenti diproduksi mentah, namun melalui proses hilirisasi.

Dewi mengatakan bahwa ia telah mendapat berbagai dukungan pelatihan dari instansi pemerintahan, untuk menambah ilmu terkait pemasaran, ketahanan pangan, serta pengolahan yang sesuai dengan standar keamanan, mutu, dan gizi.

Pelatihan, pameran, hingga business matching lintas negara dilakukan untuk membantu pelaku usaha lokal menembus pasar yang lebih luas.

Usaha yang telah ia bangun dari masa akhir 2020, kini bisa ditemui di berbagai toko oleh-oleh dan supermarket di Batam.

Dalam sebulan, produksi rata-rata mencapai hampir 1.000 bungkus, dengan tiga karyawan yang semuanya warga lokal dan menggandeng petani pesisir untuk memancing, memanen, dan mengeringkan ikan tamban, sebelum pihaknya mulai memasak.

Di musim hujan, stok ikan kering menjadi tantangan tersendiri, sehingga mereka menyiapkan pasukan lebih banyak, saat musim panas.

Kisah Dewi dan banyak pelaku UMKM lainnya menunjukkan bagaimana laut Kepri, bukan hanya tempat nelayan mencari nafkah, tapi juga lahan kreasi ekonomi baru menggunakan kekayaan laut yang masih belum terjamah.

Pada ajang UMKM yang digelar di Batam, misalnya, kolaborasi tersebut tampak nyata. Produk-produk hasil laut olahan, termasuk Tamban Menari, dipamerkan berdampingan dengan produk kriya dan kuliner lain.

Dewi mengatakan bahwa usahanya telah diundang dan ditampilkan oleh berbagai macam ajang promosi UMKM, seperti Gebyar Melayu Pesisir (GMP) dan Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta. Ajang itu bukan sekadar pameran, tetapi wadah untuk mempertemukan pelaku usaha dengan mitra potensial, pembeli besar, hingga lembaga keuangan.

Dalam kegiatan business matching yang difasilitasi oleh BI Kepri, Dewi dan produknya dipertemukan dengan investor serta reseller yang membawa produknya ke pasar Singapura dan Malaysia.

BI Kepri juga turut mendorong pelaku UMKM menggunakan sistem pembayaran digital, seperti QRIS. Bagi pengusaha, seperti Dewi, QRIS membantu mempermudah transaksi, terutama saat pameran, di mana pengunjung sering tidak membawa uang tunai. Transaksi langsung tercatat dan dana masuk otomatis ke rekening.

Dari laut, hingga meja makan, dari nelayan di Setokok, hingga pengusaha kecil di Batam, rantai ekonomi biru Kepri terus berputar untuk memperkenalkan kekayaan alam, sekaligus memberdayakan masyarakat pesisir.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan besarnya potensi pangan biru (blue food) Indonesia untuk mendukung program ketahanan pangan global, terutama melalui penguatan sektor perikanan budidaya yang berkelanjutan.

Saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat, Trenggono menyebut pangan biru yang bersumber dari hasil perikanan tangkap dan budidaya di Indonesia jumlahnya tak kurang dari 24 juta ton setiap tahun, termasuk rumput laut. Pihaknya menargetkan peningkatan volume produksi, khususnya dari perikanan budidaya demi menjaga keberlanjutan populasi perikanan di alam.

Ia menambahkan produksi perikanan budidaya saat ini berada di angka rata-rata 5,6 juta ton per tahun. Padahal, Indonesia memiliki potensi lahan budidaya di darat, laut, dan pesisir seluas hampir 18 juta hektare, tetapi baru dimanfaatkan sekitar 1,2 juta hektare atau 6,8 persen.

"Budidaya itu masa depan, dan kami telah mengembangkan modeling-modeling budidaya modern sejumlah komoditas, salah satunya nila salin di Karawang," kata Trenggono dikutip dari keterangan kementerian.

"Keberhasilan di Karawang kami bawa ke skala yang lebih besar yaitu dalam bentuk program revitalisasi tambak untuk budidaya nila salin, yang tahap awal pembangunan luasnya mencapai 20 ribu hektare di Jawa Barat,” katanya menambahkan.

Konsep revitalisasi tambak di Pantura Jawa, lanjut dia, tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga mengintegrasikan pengembangan ekosistem mangrove sebagai penyangga lingkungan alami. Tambak-tambak tersebut juga dilengkapi dengan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) untuk menjaga kualitas lingkungan.

“Pengelolaan limbah harus dilakukan dengan benar, tidak hanya di tambak, tapi juga di kampung nelayan. Untuk itu kami siapkan program Kampung Nelayan Merah Putih,” ujar Trenggono.

Program revitalisasi tambak di Jawa Barat diproyeksikan menghasilkan sekitar 1,56 juta ton nila salin per tahun. Peningkatan produksi ini didukung oleh penerapan teknologi budidaya modern yang mampu meningkatkan produktivitas dari 0,6 ton menjadi 130 ton per hektare per siklus.

Mengenai pasar, Trenggono optimistis karena kebutuhan protein dunia terus meningkat. Timur Tengah disebut sebagai pasar potensial karena tingginya konsumsi ikan nila dan banyaknya diaspora Indonesia di kawasan tersebut.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memproyeksikan populasi dunia akan tumbuh lebih dari 30 persen hingga 2050, dengan kebutuhan protein meningkat hingga 70 persen. Nilai pasar pangan biru global pada 2030 diperkirakan mencapai 419,09 miliar dolar AS.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Rektor IPB University, Arif Satria, menyampaikan bahwa kuliah umum Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada peringatan 50 Tahun Ilmu Ekonomi Pertanian IPB: Golden Jubilee dan Temu Alumni Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian sangat menginspirasi. Arif mengatakan, SBY menekankan sejumlah isu krusial dalam sektor pertanian yang meliputi aspek keadilan sosial, kemakmuran, hingga keberlanjutan.

“Saya kira yang beliau singgung ini sangat tepat dan relevan karena kita berada dalam era 5.0, di mana isu tentang keberlanjutan menjadi sangat penting,” ujar Arif usai menghadiri acara peringatan 50 Tahun Ilmu Ekonomi Pertanian IPB: Golden Jubilee dan Temu Alumni Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).

Arif menyebut, SBY merupakan tipe pemimpin yang mengedepankan pendekatan science-based policy atau kebijakan berbasis sains. Hal ini terlihat dari beragam kebijakan yang dilakukan SBY pada periode 2004–2014.

“Kebijakan berbasis pada kepentingan sains yang kuat, namun juga mempertimbangkan dinamika politik yang ada. Tentu tidak mudah mengimplementasikan pendekatan sains dalam sebuah kebijakan,” sambung Arif.

Ia menambahkan, SBY mampu menemukan titik temu antara kebijakan berbasis sains dan dinamika politik. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tetap akuntabel serta mampu menjawab berbagai persoalan yang ada.

Padahal kita negara agraris, negara di wilayah tropis ini harusnya tidak ada kerentanan pangan, karena kita (diberi sinar) matahari cukup, tanah gembur, dan sebagainya...,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan 40 hingga 50 persen masyarakat Indonesia belum mampu mengonsumsi pola makan bergizi seimbang karena harganya lebih mahal dibandingkan dengan pola makan bergizi cukup.

Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas Mohamad Rahmat Mulianda menyampaikan bahwa hasil studi menunjukkan biaya untuk menerapkan pola makan bergizi seimbang mencapai 66 persen lebih mahal dibandingkan pola makan bergizi cukup.

“Akibatnya 40-50 persen penduduk kita (Indonesia) belum mampu membeli makanan bergizi yang seimbang. Artinya, semakin tinggi kualitas gizi suatu makanan, semakin banyak pula masyarakat yang tidak dapat menjangkau,” katanya dalam Sustainable Development Annual Conference (SAC) 2025 di Jakarta, Kamis.

Ia menilai, tantangan tersebut memperlihatkan bahwa upaya penguatan ketahanan pangan nasional tidak hanya terkait aspek produksi, tapi juga aksesibilitas dan keterjangkauan harga.

Ia menuturkan, banyak masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih menghadapi kendala dalam memperoleh bahan pangan bergizi dengan harga terjangkau.

Menurut Rahmat, kondisi kerentanan pangan di daerah 3T tersebut menjadi ironi bagi negara agraris yang terletak di wilayah tropis seperti Indonesia.

“Padahal kita negara agraris, negara di wilayah tropis ini harusnya tidak ada kerentanan pangan, karena kita (diberi sinar) matahari cukup, tanah gembur, dan sebagainya. Tentunya ini tantangan untuk kita bagaimana pangan lokal mampu berkontribusi untuk gizi berimbang dan untuk pemenuhan pangan setiap masyarakat,” tuturnya.

Ia pun menekankan pentingnya diversifikasi pangan lokal sebagai upaya untuk memperbaiki pola konsumsi masyarakat, salah satunya mendorong peningkatan konsumsi protein hewani dan nabati dari sumber pangan lokal, termasuk hasil laut (blue food) yang kaya protein.

Ia mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menyusun strategi nasional ketahanan pangan yang mencakup penguatan kebijakan, peningkatan produksi pangan lokal, optimalisasi distribusi, inovasi teknologi, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha pangan lokal.

“Pangan lokal bukan sekadar sumber gizi, tetapi juga menjadi simbol kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput,” ujar Mohamad Rahmat Mulianda.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Saat ini Indeks Ketahanan Pangan nasional berada pada angka 73,2 dan ditargetkan meningkat menjadi 82 pada tahun 2029

Jakarta (ANTARA) - Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tri Dewi Virgiyanti menyatakan pemerintah menargetkan peningkatan Indeks Ketahanan Pangan nasional dari 73,2 menjadi 82 dalam empat tahun mendatang.

“Saat ini Indeks Ketahanan Pangan nasional berada pada angka 73,2 dan ditargetkan meningkat menjadi 82 pada tahun 2029,” ujar Tri Dewi Virgiyanti dalam Sustainable Development Annual Conference (SAC) 2025 di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan peningkatan indeks tersebut merupakan bagian dari agenda transformasi sistem pangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menekankan pada penguatan pangan lokal, kemandirian pangan nasional, serta keberlanjutan sistem pangan berbasis eco-region (kawasan ekologi).

Ia menyampaikan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu indikator penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Tri menuturkan pemerintah memiliki sejumlah strategi untuk mencapai target peningkatan indeks tersebut melalui penguatan pangan lokal, peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, serta efisiensi tata kelola sistem pangan.

Pemerintah juga mendorong transformasi pangan berkelanjutan dengan melibatkan kolaborasi berbagai pihak antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat.

Ia pun menekankan pentingnya diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan konsumsi beras.

“Tantangan yang masih kita hadapi adalah kita punya ketergantungan yang sangat besar terhadap impor (beras), kemudian juga ada konsumsi padi-padian yang masih berlebih, serta menurunnya konsumsi umbi-umbian atau pangan lokal,” ucap Tri.

Ia menyatakan Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber pangan berbasis laut (blue food) yang tidak hanya kaya protein dan mikronutrien, tapi juga berperan penting dalam menggerakkan ekonomi biru.

“Indonesia menempati posisi penting sebagai produsen dan konsumen utama pangan laut global, dengan konsumsi mencapai 44 kilogram (kg) per kapita, (sama dengan) dua kali lipat rata-rata (konsumsi) dunia,” katanya.

Tidak hanya melalui strategi transformasi pangan berkelanjutan dan diversifikasi pangan, Tri mengatakan bahwa pemerintah juga berupaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menuturkan pelaksanaan MBG secara keseluruhan menekankan prinsip ketahanan panganan nasional melalui penyediaan menu bergizi sesuai dengan preferensi konsumen lokal dan penguatan diversifikasi produk pangan berbasis sumber daya daerah.

“Program MBG sebenarnya menjadi bagian penting dari upaya kita bersama dalam membangun sistem pangan nasional yang tangguh,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025