Oleh Prof. Bambang Juanda, Guru Besar Ilmu Ekonomi, FEM IPB

Pidato Presiden dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal menjadi perhatian karena untuk pertama kalinya agenda yang biasanya teknokratis disampaikan langsung oleh Presiden.

Sinyalnya jelas: pemerintah ingin menunjukkan bahwa arah ekonomi ke depan bukan sekadar urusan anggaran tahunan, tetapi bagian dari agenda besar penguasaan nilai tambah, penerimaan negara, dan tata kelola sumber daya alam.

Salah satu kebijakan yang langsung menimbulkan reaksi pasar adalah rencana memperketat tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme yang lebih terpusat dengan peran entitas negara.

Dalam sejumlah pemberitaan, pemerintah disebut menyiapkan fase transisi sejak Juni 2026, dengan implementasi penuh diarahkan sekitar 1 September 2026, untuk mewajibkan ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam strategis, antara lain kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloys, melalui entitas negara atau BUMN yang ditunjuk.

Jika benar diterapkan penuh, kebijakan ini bukan sekadar perubahan teknis tata niaga ekspor, melainkan perubahan besar dalam hubungan antara negara, pasar, dan pelaku usaha: negara tidak lagi hanya mengatur DHE, pajak, royalti, dan pelaporan ekspor, tetapi masuk lebih jauh ke jantung transaksi perdagangan komoditas strategis.

Memastikan akuntabilitas

Dari sisi tujuan, kebijakan ini tidak bisa langsung dianggap keliru. Indonesia memang sudah terlalu lama menjadi produsen besar sumber daya alam, tetapi belum selalu menjadi penentu harga, standar, dan nilai tambah.

Dalam banyak kasus, ekspor komoditas menyisakan masalah klasik: under-invoicing, transfer pricing, kebocoran devisa, dan rendahnya penerimaan negara dibandingkan nilai ekonomi aktual yang dihasilkan. Jika negara ingin memperbaiki tata kelola sumber daya alam, itu agenda yang sah.

Namun, dalam praktik perdagangan komoditas global, efisiensi pasar tetap sangat menentukan: kecepatan transaksi, kepastian kontrak, fleksibilitas buyer-seller, dan efisiensi logistik adalah faktor yang tidak mudah digantikan oleh kontrol administratif negara.

Karena itu, tantangannya bukan sekadar memperbesar kontrol, melainkan memastikan kontrol negara tidak mematikan efisiensi pasar.

Pasar tidak hanya menilai tujuan. Pasar menilai desain, prosedur, institusi pelaksana, dan kredibilitas implementasi. Penurunan saham emiten batu bara, mineral, dan sawit setelah munculnya rencana tersebut menunjukkan bahwa investor membaca kebijakan ini sebagai penambahan ketidakpastian.

Pertanyaan yang muncul bukan hanya “apa tujuan pemerintah?”, tetapi juga “bagaimana aturan ini dijalankan?”, “apakah kontrak ekspor yang sudah berjalan akan terganggu?”, “apakah biaya transaksi akan meningkat?”, dan “apakah entitas negara yang diberi mandat memiliki tata kelola yang cukup transparan?”

Di sinilah letak persoalan utamanya: kebijakan besar membutuhkan akuntabilitas besar. Jika ekspor komoditas strategis akan dikonsolidasikan melalui entitas negara atau berada dalam pengawasan Danantara, maka standar transparansinya harus lebih tinggi daripada biasanya.

Publik dan pasar perlu melihat laporan keuangan, audit, mekanisme pengawasan, tata kelola risiko, serta pemisahan yang jelas antara mandat komersial dan mandat kebijakan publik. Tanpa itu, kebijakan yang dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola justru bisa dipersepsikan sebagai perluasan diskresi negara tanpa akuntabilitas yang memadai.

Paradoks negara berkembang

Risiko berikutnya adalah dampak terhadap pasar keuangan. Jika saham-saham komoditas turun karena investor menjual kepemilikannya, dana hasil penjualan bisa saja tetap berada di pasar domestik dan berpindah ke sektor lain. Itu masih sehat.

Namun jika dana tersebut dialihkan ke aset dollar AS atau keluar dari Indonesia, tekanan baru muncul pada nilai tukar rupiah. Dengan kata lain, tekanan di pasar saham dapat merembet ke pasar valas melalui mekanisme capital outflow.

Dalam situasi kepercayaan yang rapuh, capital outflow yang berulang dapat berubah menjadi capital flight, yaitu pelarian modal yang didorong oleh kekhawatiran terhadap risiko kebijakan.

Kita perlu memahami mekanisme ini secara sederhana. Kurs rupiah adalah harga dolar dalam rupiah. Ketika investor menjual saham domestik lalu membeli dolar, permintaan terhadap dolar meningkat. Jika pada saat yang sama pasokan dolar tidak cukup kuat, rupiah melemah.

Karena itu, kebijakan ekspor sumber daya alam yang awalnya ditujukan untuk memperkuat devisa hasil ekspor dapat berbalik menekan rupiah bila pasar membaca kebijakan tersebut sebagai sinyal ketidakpastian.

Inilah paradoks kebijakan ekonomi di negara berkembang. Niat memperkuat kendali negara atas sumber daya alam bisa diterima secara nasionalis dan fiskal. Namun, jika caranya tidak transparan dan terlalu mendadak, kebijakan itu justru menaikkan risk premium.

Investor meminta kompensasi risiko lebih tinggi, yield obligasi naik, harga saham turun, dan rupiah tertekan. Akhirnya, biaya ekonomi dari ketidakpastian bisa lebih besar daripada potensi tambahan penerimaan yang ingin dikejar.

Karena itu, isu pokoknya bukan apakah negara boleh mengatur ekspor SDA. Negara tentu boleh, bahkan harus, memastikan kekayaan alam tidak bocor dan penerimaan publik optimal. Isu pokoknya adalah bagaimana negara mengatur.

Apakah melalui mekanisme berbasis data? Apakah ada masa transisi? Apakah kontrak lama dihormati? Apakah harga mengikuti mekanisme pasar yang transparan? Apakah pelaku usaha diberi kepastian prosedur? Apakah entitas pelaksana diaudit dan diawasi secara independen?

Satu-satunya jalan perkuat DHE?

Kebijakan ekspor satu pintu juga harus dibedakan dari upaya memperkuat Devisa Hasil Ekspor atau DHE.

DHE adalah devisa yang diperoleh eksportir dari kegiatan ekspor. Mendorong DHE masuk ke sistem keuangan domestik dapat membantu pasokan dolar dan stabilitas rupiah.

Namun, penguatan DHE tidak harus selalu identik dengan sentralisasi penuh ekspor. Ada banyak instrumen yang lebih halus: kewajiban penempatan sebagian DHE di dalam negeri, insentif bunga, fasilitas lindung nilai, penguatan pelaporan, dan pemeriksaan transfer pricing berbasis risiko. Semakin presisi instrumennya, semakin kecil guncangan ke pasar.

Dalam suasana rupiah yang sudah tertekan, komunikasi kebijakan menjadi hampir sama pentingnya dengan isi kebijakan. Pasar tidak selalu menolak reformasi. Yang ditolak pasar adalah ketidakpastian.

Jika pemerintah mampu menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memperkuat pelaporan, menekan manipulasi harga, meningkatkan penerimaan negara, dan tetap menghormati mekanisme pasar, reaksi negatif bisa diredam. Tetapi jika pesan yang muncul adalah monopoli ekspor oleh negara tanpa detail tata kelola, maka pasar akan memberikan diskon terhadap aset Indonesia.

Tak sekedar pernyataan besar

Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kredibilitas kebijakan tidak dibangun dengan pernyataan besar, tetapi dengan prosedur yang konsisten. Kebijakan yang baik harus dapat diuji, diaudit, dan dikoreksi.

Dalam konteks ini, Danantara dan entitas negara lain yang mendapat mandat besar harus justru menjadi contoh tata kelola modern: laporan keuangan tepat waktu, audit independen, manajemen risiko terbuka, dan pemisahan jelas antara fungsi investasi, fungsi perdagangan, dan fungsi stabilisasi kebijakan.

Indonesia membutuhkan agenda besar untuk keluar dari jebakan sebagai eksportir bahan mentah. Tetapi agenda besar tidak boleh mengabaikan kepercayaan. Negara harus hadir, tetapi kehadiran negara harus memperkecil ketidakpastian, bukan memperbesarnya.

Negara harus mengoreksi pasar yang tidak adil, tetapi tidak boleh mengganti distorsi lama dengan distorsi baru.

Pada akhirnya, pasar saham dan rupiah bukan sekadar angka yang bergerak di layar. Keduanya adalah cermin kepercayaan terhadap arah kebijakan. Jika kebijakan ekspor SDA dilakukan dengan transparan, bertahap, dan akuntabel, ia bisa menjadi reformasi penting. Namun jika dilakukan tergesa-gesa, dengan tata kelola yang belum jelas, ia bisa menjadi sumber tekanan baru bagi IHSG dan rupiah.

Dalam ekonomi modern, sumber daya alam memang penting. Tetapi yang lebih menentukan adalah kemampuan mengelolanya dengan kredibilitas. Kekayaan alam dapat menghasilkan devisa. Namun hanya tata kelola yang dipercaya yang dapat menjaga agar devisa itu benar-benar menjadi kekuatan ekonomi nasional.

Oleh: Dr. Salahuddin El Ayyubi, Dosen FEM dan Peneliti IPB University

Di tengah himpitan ekonomi saat ini dimana daya beli kelas menengah Indonesia terus tergerus ke jurang kerentanan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membayangi di berbagai sektor, dan biaya hidup yang semakin tinggi, muncul satu anomali sosiologis yang mencengangkan.

Gairah masyarakat Muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah seolah tak pernah mengenal kata surut.

Antrean haji reguler tetap mengular hingga puluhan tahun, berbagai skema tabungan religi kian menjamur, dan biro perjalanan (travel) umrah terus tumbuh subur hingga ke pelosok-pelosok desa.

Fenomena ini sejatinya tidak lagi bisa dibaca secara naif hanya sebagai ledakan kesalehan individual. Tetapi lebih dari itu, ini adalah cermin terjadinya transformasi sosiokultural yang masif, dimana praktik ibadah telah berkelindan dengan ekspansi industri yang membentuk sebuah raksasa baru bernama “Ekonomi Religi”.

Pertanyaan kritisnya adalah: apakah komersialisasi ibadah ini sedang memuliakan marwah umat, atau sebaliknya pelan-pelan sedang mereduksi sakralitas agama menjadi sekadar komoditas etalase?

Deru Modal di Balik Gema Talbiyah

Di masa lalu, perjalanan haji dipahami sebagai sebuah ritus yang hening, asketis, penuh laku prihatin, dan seringkali menjadi puncak dari penantian spiritual seumur hidup. Namun hari ini, gema talbiyah terdengar beriringan deru mesin kapitalisme yang cukup bising.

Tumbuhnya kelas menengah muslim perkotaan dalam dua dekade terakhir tidak hanya melahirkan daya beli baru, tetapi juga menciptakan pola konsumsi berbasis identitas religius.

Agama tidak lagi mampak hanya di atas sajadah tetapi telah berubah menjadi preferensi konsumsi dan gaya hidup.

Praktik haji dan umrah hari ini telah melahirkan rantai ekonomi raksasa yang sangat kompleks mulai dri maskapai penerbangan internasional, jaringan hotel berbintang syariah, perbankan, perusahaan asuransi, hingga marketplace perlengkapan Muslim dan konten digital bertema religi.

Pengalaman spiritual perlahan-lahan diposisikan layaknya sebuah komoditas ekonomi yang dikemas secara profesional, diberi harga, dan disegmentasi ke dalam berbagai kasta layanan berdasarkan kapasitas finansial jamaah.

Kritik paling tajam dari transformasi ini terlihat nyata pada maraknya fenomena “Haji Furoda” dan paket-paket ibadah berlabel eksklusif atau VIP.

Secara teologis, tata cara haji sesungguhnya menyimpan pesan perlawanan yang sangat kuat terhadap stratifikasi sosial. Kain Ihram berwarna putih tak berjahit dan tanpa atribut pangkat adalah simbol egalitarianisme mutlak sebagai bentuk deklarasi bahwa di hadapan Sang Khalik, seorang raja dan rakyat jelata berada pada pijakan debu yang sama.

Namun, realitas ekonomi religi hari ini justru sedang mengoyak filosofi kain “ihram” kesetaraan tersebut. Pengalaman spiritual di Tanah Suci tak lagi hadir dalam ruang yang sama tetapi semakin terstratifikasi oleh kelas-kelas ekonomi masyarakat modern.

Mereka yang memiliki modal ratusan juta rupiah kini bisa memotong antrean panjang puluhan tahun melalui jalur nonkuota, dan menikmati privasi hotel bintang lima di pelataran Masjidil Haram.

Polemik kegagalan berangkatnya jamaah Haji Furoda pada musim haji 2025 lalu bukan sekadar masalah teknis keimigrasian, melainkan bukti betapa kuatnya mekanisme pasar dalam mendikte siapa yang paling berhak “mendekat” kepada Tuhan.

Ekonomi Simbolik dan Jebakan Flexing

Dalam masyarakat modern, praktik ekonomi tidak pernah benar-benar steril dari struktur sosial dan perburuan modal simbolik. Ibadah haji kini tidak hanya mengandung nilai eskatologis (akhirat), tetapi juga memproduksi legitimasi moral, kehormatan, dan pengakuan sosial yang tinggi.

Gelar “Haji” atau kemampuan melakukan umrah berkali-kali setiap tahun sering kali menghadirkan posisi simbolik tersendiri yang memperkuat status individu di tengah piramida masyarakat Muslim Indonesia.

Logika pasar yang menyusup ke ruang spiritual ini membawa risiko teologis yang fatal: agama berisiko direduksi ke dalam logika konsumsi semata. Perjalanan ibadah kerap bergeser menjadi ajang flexing (pamer) citra gaya hidup religius kelas menengah Muslim urban di media sosial.

Pengalaman spiritual tidak lagi murni dipahami sebagai proses transformasi etik dan sosial yang membersihkan jiwa, melainkan sebagai pengalaman simbolik yang dikemas, difoto, dipasarkan, dan akhirnya dikonsumsi oleh pengikut digital.

Industri religi pada akhirnya tidak hanya memfasilitasi ibadah, tetapi secara tidak sadar juga memproduksi identitas sosial baru yang terkadang jauh dari nilai kesederhanaan dan solidaritas.

Menata Ulang Etika Haji

Pesatnya laju transformasi ekonomi religi ini sayangnya belum diikuti oleh kapasitas tata kelola negara yang adaptif. Pemerintah cenderung masih terjebak dalam kerangka administratif dan teknis yang sempit yaitu seputar kuota, keberangkatan, dan logistik dasar.

Padahal ekosistem ini telah bermutasi menjadi industri multi-triliun yang rentan dengan praktik-praktik liar.

Maraknya kasus penipuan oleh travel nakal dan lemahnya perlindungan terhadap jemaah adalah alarm bahwa Negara wajib hadir lebih dari sekadar administrator, melainkan sebagai pengatur ekosistem (ecosystem regulator) yang menjamin transparansi dan keadilan.

Umat tidak boleh dibiarkan bertarung sendiri menghadapi buasnya pasar industri keagamaan yang memanipulasi kerinduan mereka kepada Baitullah.

Lebih dari itu, lembaga-lembaga keagamaan, pesantren, dan para ulama memikul tanggung jawab moral yang teramat berat.

Dakwah hari ini tidak boleh lagi hanya membius umat dengan hafalan fikih ritual, tetapi harus berani menyuarakan literasi etik. Mimbar-mimbar agama harus menghadirkan kembali narasi kesederhanaan, penolakan terhadap pemborosan, solidaritas sosial, dan keadilan dalam praktik keberagamaan.

Transformasi ekonomi religi adalah keniscayaan modernitas yang tak tertolak. Namun, membiarkan kemurnian agama dibajak habis-habisan oleh hegemoni kapital dan hasrat pamer status sosial adalah sebuah pengkhianatan terhadap substansi tauhid.

Sudah saatnya kita menata ulang niat, regulasi, dan cara kita beragama: memastikan bahwa perjalanan menuju Baitullah murni didorong oleh kerinduan hamba kepada rida-Nya, bukan oleh ambisi seorang konsumen yang sedang membeli kasta di hadapan sesama manusia.

Meski demikian, fenomena ini tentu tidak dapat disederhanakan semata sebagai kemerosotan spiritual umat.

Bagi jutaan Muslim Indonesia, haji tetap merupakan pengalaman religius yang sangat personal, sakral, dan bahkan menjadi titik balik kehidupan mereka. Justru karena posisi spiritualnya yang begitu tinggi, praktik haji perlu terus dijaga agar tidak sepenuhnya terseret ke dalam logika kompetisi pasar dan konsumsi simbolik masyarakat modern.

Pada akhirnya, evolusi haji dan umrah di Indonesia hari ini menunjukkan bahwa praktik keagamaan selalu bergerak mengikuti perubahan sosial-ekonomi masyarakatnya.

Transformasi ekonomi religi merupakan realitas yang tidak dapat dihindari. Persoalannya bukan terletak pada hadir atau tidaknya pasar dalam kehidupan keagamaan, melainkan pada sejauh mana negara, industri, dan lembaga keagamaan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan umat, dan penguatan nilai-nilai spiritual serta keadilan sosial dalam praktik keberagamaan masyarakat Muslim Indonesia.

Oleh Irfan Syauqi Beik

Dekan dan Guru Besar FEM IPB University

Perkembangan ekonomi syariah dalam satu dekade terakhir terus menunjukkan kinerja yang semakin meningkat.

Berdasarkan laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) Bank Indonesia 2025, yang baru dirilis Februari lalu, kontribusi sektor HVC (Halal Value Chain) terhadap PDB nasional kita, mengalami kenaikan dari 25 persen pada 2024, menjadi 27 persen tahun 2025.

Kenaikan ini ditopang oleh pertumbuhan sektor strategis HVC sebesar 6,21 persen pada tahun 2025, naik dari 4 persen pada tahun sebelumnya.

Data BI juga menunjukkan bahwa pertumbuhan HVC ini didominasi oleh tiga sektor unggulan, yaitu pertanian dan makanan minuman halal, pariwisata ramah muslim dan fesyen muslim. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi yang kuat, stabilitas harga dan investasi di sektor halal yang terus membaik.

Tidaklah mengherankan jika kemudian ekspor halal kita semakin meningkat, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kinerja ekspor makanan minuman halal yang mencapai angka 53,4 miliar dollar AS dengan impor sebesar 23,05 miliar dollar AS. Kondisi ini memberikan surplus pada neraca perdagangan Indonesia.

Demikian pula dengan kinerja sektor keuangan syariah yang juga menunjukkan tren peningkatan. Sebagai contoh, pembiayaan perbankan syariah tumbuh di kisaran 9,66 persen.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh pembiayaan terhadap sektor HVC yang sangat kuat, dan membuktikan bahwa ekosistem sektor rill dan sektor keuangan syariah semakin kokoh. Makanan minuman halal dan pariwisata ramah muslim menjadi dua sektor yang pembiayaan perbankan syariahnya tumbuh di kisaran 20 persen.

Selain itu, kinerja sektor keuangan sosial syariah, khususnya ZISWAF (zakat, infak, sedekah dan wakaf) serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL), juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pengumpulan zakat telah menembus angka Rp 41 triliun pada tahun 2024, naik sebesar 26,9 persen dari pengumpulan tahun sebelumnya yang mencapai angka Rp 32,3 triliun. Sementara pengumpulan wakaf uang juga telah menembus angka Rp 3 triliun di tahun yang sama.

Khusus pembiayaan APBN, nilai outstanding sukuk negara (SBSN) per 2025 mencapai angka Rp 1.703 triliun, atau sekitar 20 persen dari total penerbitan surat berharga negara. Sementara nilai outstanding CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk) berada pada angka Rp 1,47 triliun tahun 2025.

Inovasi Produk dan Kebijakan

Dengan kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan instrumen ekonomi dan keuangan syariah berada pada jalur yang tepat. Namun demikian, upaya penguatan pembangunan ekonomi syariah yang inklusif dan berkeadilan harus terus dilakukan.

Saat ini terdapat gap yang sangat besar antara kemampuan penerimaan negara dengan besaran pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan, terutama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di 2030. Oleh karena itu, sejumlah inovasi perlu untuk terus dikembangkan.

Paling tidak, ada 2 inovasi yang diperlukan, dimana hal ini akan dibahas secara detil dalam Sarasehan Ekonomi Islam di Surabaya, pada 7 Maret 2026, yang diselenggarakan Syarikat Islam dan OJK Jawa Timur.

Inovasi pertama adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membiayai berbagai proyek strategis pembangunan nasional, melalui modifikasi skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) menjadi skema KPDPM (Kerjasama Pemerintah dengan Pengelola Dana Masyarakat), dengan menggunakan akad-akad syariah seperti akad bagi hasil (mudarabah dan musyarakah).

Ini sangat urgen karena selama ini yang diberikan kesempatan hanyalah perusahaan-perusahaan besar, baik domestik maupun asing. Dengan skema KPBU, pemerintah memberikan jaminan dan dukungan dalam bentuk penjaminan melalui PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia), VGF (Viability Gap Fund – bantuan dana pemerintah untuk membuat proyek layak secara finansial), AP (Availability Payment – pemerintah membayar operator secara berkala apabila layanan sesuai standar), dan dukungan konstruksi atau lahan.

Modifikasi yang dimaksud adalah dengan memberi kesempatan pengelola dana masyarakat (PDM) untuk terlibat dalam berbagai proyek strategis, seperti lembaga wakaf, pengelola dana ormas Islam, dana abadi perguruan tinggi, dan lain-lain.

Bahkan jika diperlukan, dengan menggunakan skema ritel yang memberi kesempatan masyarakat secara individu untuk berinvestasi langsung melalui SPV (Special Purpose Vehicle) yang dibentuk oleh pemerintah/BUMN/BUMD atau perusahaan syariah. Pada prakteknya, PDM ini dapat langsung bertindak sebagai operator atau membentuk SPV, baik berupa anak perusahaan atau berkolaborasi dengan operator lainnya.

Pertanyaannya, mengapa harus melalui skema ini? Jawabannya, skema ini memberikan peluang return lebih besar kepada investor syariah, meski dengan resiko lebih besar. Dalam ekonomi syariah, makin besar resiko, maka return juga akan makin besar. High risk, high return. Selain return, skema ini bisa jadi alternatif instrumen investasi syariah bagi publik sehingga bisa menjamin keadilan ekonomi. Kemudian dari sisi pemerintah, akan menambah variasi skema dan investor.

Selanjutnya inovasi kedua adalah dengan memperkuat sektor wakaf yang semakin terintegrasi dengan sisi bisnis syariah. Penguatan itu antara lain melalui dua jalur.

Jalur pertama, dengan mengembangkan sistem penjaminan dan pengembangan aset wakaf, baik melalui LPS maupun lembaga khusus yang dibentuk untuk melakukan penjaminan dan pengembangan aset wakaf.

Jalur kedua adalah dengan menjadikan proyek wakaf strategis sebagai underlying penerbitan CWLS atau bahkan SBSN biasa, baik ritel maupun non ritel. Pola akan memperluas peningkatan aset produktif wakaf, dimana saat ini baru 9 persen saja aset wakaf yang produktif secara ekonomi.

Kedua inovasi ini diyakini akan membuka ruang-ruang baru bagi berkembangnya sunber-sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian nasional yang lebih adil, inklusif dan berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, Yusman Syaukat, mengatakan ilmu ekonomi pertanian telah memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Hal ini disampaikan Yusman dalam acara peringatan 50 Tahun Ilmu Ekonomi Pertanian IPB: Golden Jubilee dan Temu Alumni Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).

“Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk mengenang, tetapi juga untuk merenungkan kembali makna perjalanan panjang ini serta menatap masa depan dengan visi baru,” ujar Yusman.

Ia menyebut, peringatan setengah abad merupakan tonggak bersejarah bagi Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian IPB dalam berkontribusi mewujudkan kesejahteraan petani dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Yusman berharap disiplin ilmu ini tidak sekadar menjadi catatan akademis, melainkan tetap relevan, berorientasi solusi, dan berpihak pada kepentingan publik — terutama di era yang semakin kompleks ketika sektor pertanian dihadapkan pada krisis iklim, digitalisasi, fluktuasi harga pangan, hingga regenerasi petani.

“Acara 50 tahun ini bukan hanya perayaan, tetapi juga refleksi dan penyusunan arah baru. Melalui momentum emas ini, kita ingin memastikan ilmu ekonomi pertanian tetap relevan, unggul, dan berdampak — bukan hanya selama 50 tahun terakhir, tetapi juga untuk 50 tahun ke depan,” sambung Yusman.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Rektor IPB University, Arif Satria, menyampaikan bahwa kuliah umum Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada peringatan 50 Tahun Ilmu Ekonomi Pertanian IPB: Golden Jubilee dan Temu Alumni Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian sangat menginspirasi. Arif mengatakan, SBY menekankan sejumlah isu krusial dalam sektor pertanian yang meliputi aspek keadilan sosial, kemakmuran, hingga keberlanjutan.

“Saya kira yang beliau singgung ini sangat tepat dan relevan karena kita berada dalam era 5.0, di mana isu tentang keberlanjutan menjadi sangat penting,” ujar Arif usai menghadiri acara peringatan 50 Tahun Ilmu Ekonomi Pertanian IPB: Golden Jubilee dan Temu Alumni Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).

Arif menyebut, SBY merupakan tipe pemimpin yang mengedepankan pendekatan science-based policy atau kebijakan berbasis sains. Hal ini terlihat dari beragam kebijakan yang dilakukan SBY pada periode 2004–2014.

“Kebijakan berbasis pada kepentingan sains yang kuat, namun juga mempertimbangkan dinamika politik yang ada. Tentu tidak mudah mengimplementasikan pendekatan sains dalam sebuah kebijakan,” sambung Arif.

Ia menambahkan, SBY mampu menemukan titik temu antara kebijakan berbasis sains dan dinamika politik. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tetap akuntabel serta mampu menjawab berbagai persoalan yang ada.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Rektor IPB University Arif Satria mengapresiasi peringatan 50 Tahun Ilmu Ekonomi Pertanian IPB bertajuk Golden Jubilee dan Temu Alumni Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian yang digelar di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/11/2025). Arif berharap program studi tersebut dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan sektor pertanian Indonesia.

“Harapan yang penting bagi kita adalah bagaimana ekonomi pertanian mampu relevan terhadap dinamika hari ini,” ujar Arif.

Ia menyebut, sektor pertanian saat ini harus mampu mengombinasikan teknologi cerdas dengan isu keberlanjutan (sustainability) serta keadilan sosial (social justice). Menurutnya, ketiga isu tersebut akan menjadi arah baru bagi pertanian Indonesia ke depan.

“Tujuannya agar ketika kita melakukan riset, sudah saatnya menggunakan big data dan blockchain untuk menjawab berbagai persoalan pertanian dan pemasaran hasil pertanian agar lebih efisien dan berkeadilan,” kata Arif.

Ia menilai inovasi dan tren teknologi harus menjadi bagian dari paradigma baru dalam riset ekonomi pertanian. Dengan begitu, lanjutnya, ekonomi pertanian yang dikembangkan IPB akan mampu menjadi bagian dari solusi terhadap persoalan pangan, kemiskinan petani, dan kerusakan lingkungan.