Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengenakan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap impor produk kertas karton dupleks asal Korea Selatan, Malaysia, dan Taiwan setelah ditemukan praktik dumping yang merugikan industri dalam negeri.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 25 Juni 2026 dan akan diterapkan selama lima tahun hingga 2031.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menyebut keputusan diambil berdasarkan hasil penyelidikan Komite Antidumping Indonesia (KADI) yang menemukan adanya praktik dumping pada produk kertas karton dupleks dari ketiga negara tersebut.

"Bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Antidumping Indonesia telah ditemukan bukti terjadinya dumping atas impor produk kertas karton dupleks yang berasal dari Republik Korea, Malaysia dan Taiwan, sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri," demikian bunyi pertimbangan PMK Nomor 40 Tahun 2026 dikutip pada Senin (15/6).

Bea masuk antidumping merupakan pungutan tambahan yang dikenakan terhadap barang impor yang dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan nilai wajarnya sehingga menimbulkan kerugian bagi produsen domestik.

Pemerintah menegaskan BMAD tersebut berlaku di luar bea masuk umum atau most favoured nation (MFN) maupun tarif preferensi yang berasal dari perjanjian perdagangan internasional.

[Gambas:Youtube]

Kebijakan ini menyasar impor kertas karton dupleks berupa karton multilapis dengan berat 210 gram hingga 450 gram per meter persegi, yang memiliki permukaan atas dominan berwarna putih dan bagian belakang berwarna abu-abu. Produk tersebut masuk dalam pos tarif ex4810.32.90 dan ex4810.92.90.

Dalam aturan itu, pemerintah juga mewajibkan importir melampirkan dokumen Certificate of Analysis (CoA) saat menyampaikan pemberitahuan pabean impor. Dokumen tersebut harus memuat informasi tingkat kecemerlangan atau brightness produk.

Pejabat bea dan cukai akan meneliti dokumen tersebut untuk memastikan karakteristik barang yang diimpor.

"Dalam hal importir tidak melampirkan dokumen CoA atau melampirkan dokumen CoA namun tidak mencantumkan tingkat brightness sehingga tidak diketahui tingkat brightness dari kertas karton dupleks, pejabat bea dan cukai melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tingkat brightness. Hasil penelitian menjadi dasar bagi pejabat bea dan cukai dalam menentukan pengenaan bea masuk antidumping," demikian bunyi Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).

Pemerintah juga menegaskan ketentuan tersebut berlaku terhadap barang impor yang telah memperoleh nomor pendaftaran pemberitahuan pabean impor atau telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya oleh kantor pabean.

Sementara itu, pemasukan maupun pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, dan kawasan ekonomi khusus tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penghentian produksi PT Krakatau Osaka Steel (KOS) dinilai menjadi sinyal serius tekanan yang dihadapi industri baja nasional akibat maraknya impor baja murah asal China.

Perusahaan patungan antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Osaka Steel Co., Ltd itu resmi menghentikan kegiatan produksi pada April 2026, sebelum menutup seluruh kegiatan usahanya pada Juni 2026.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, kondisi ini terjadi karena krisis struktural industri baja domestik akibat banjir impor baja murah asal China.

Kompas.com/Manda Firmansyah Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara dalam diskusi Polemik Harga Beras dan Kebijakan Pangan di Tengah Krisis Iklim, Selasa (16/9/2025).

Utilisasi kapasitas industri baja nasional saat ini hanya sekitar 52 persen, padahal idealnya sekitar 80 persen.

"Produksi baja China dalam setahun sekitar 1 miliar ton. Bayangkan, 2 persen saja diekspor ke Indonesia, jumlahnya sudah melampaui kapasitas produksi Indonesia. Nah, ini kan persaingan yang tidak fair mengingat harga baja China yang lebih murah," ujar Bhima di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Selain tekanan impor, jenuhnya pasar baja tulangan atau long product yang diproduksi Krakatau Osaka Steel juga dinilai menjadi penyebab penutupan pabrik.

Saat ini terdapat sekitar 60 pabrik pemain long product di dalam negeri sehingga memicu persaingan harga yang ketat.

Akibatnya, hampir sepanjang 10 tahun beroperasi, Krakatau Osaka Steel terus merugi.

Bhima pun menyayangkan penutupan Krakatau Osaka Steel, apalagi kondisi ekonomi global dan domestik sedang mengalami penurunan tren akibat perang di Timur Tengah, terutama di sektor baja.

WIKIMEDIA COMMONS/ANTONIOROSSET Ilustrasi industri baja, produk baja. Trump Naikkan Tarif Impor Baja Jadi 50 Persen, Uni Eropa Siap Membalas

Dia menyebut Krakatau Osaka Steel menjadi "korban kedua" setelah sebelumnya pabrik Metal Steel Group milik Ispat Indo di Surabaya juga menghentikan operasional pada Oktober 2025.

"Agar tak ada lagi penutupan pabrik baja seperti Krakatau Osaka Steel dan Metal Steel Group milik Ispat Indo, pemerintah diharapkan mempercepat penerapan kebijakan antidumping dari hulu ke hilir," kata dia.

Menurut Bhima, temuan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) soal bukti dumping baja China dengan kisaran harga 5,9 hingga 55,6 persen lebih murah, harusnya menjadi pemantik bagi pemerintah untuk melakukan reformasi regulasi agar bea masuk antidumping segera dikenakan bagi semua segmen produk baja.

Sementara itu, pengamat hukum ketenagakerjaan Universitas Padjadjaran (Unpad) Holyness N Singadimedja menilai positif komitmen perusahaan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait hak-hak pekerja terdampak penutupan pabrik.

"Komitmen tersebut menunjukkan iktikad baik perusahaan untuk bertanggung jawab. Tidak lepas tangan," kata dia.

Namun, ia menekankan pengawas ketenagakerjaan tetap perlu mengawasi pelaksanaan pemberian hak para pekerja, guna memastikan seluruhnya dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Dalam kondisi kahar saja kewajiban terhadap pekerja harus dilaksanakan, apalagi tanpa kahar. Itu bagian dari risiko perusahaan," imbuhnya.

Holyness juga menilai keputusan penutupan pabrik merupakan kewenangan pemegang saham mayoritas yakni Osaka Steel Co., Ltd yang menguasai sekitar 86 persen saham, sementara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk memiliki 14 persen saham.

pemerintah diharapkan mempercepat penerapan kebijakan antidumping dari hulu ke hilir

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan pemerintah perlu mempercepat penerapan kebijakan antidumping produk baja dari hulu ke hilir agar tak ada lagi penutupan pabrik baja seperti PT Krakatau Osaka Steel (KOS).

Pada akhir April 2026 PT Krakatau Osaka Steel (KOS) resmi menghentikan kegiatan produksi, sebelum akhirnya menutup seluruh kegiatan usaha pada Juni 2026.

Selain maraknya baja impor murah dari China, jenuhnya pasar baja tulangan (long product) yang diproduksi Krakatau Osaka Steel juga diduga menjadi penyebab penutupan pabrik.

Saat ini, pemain long product memang sangat banyak, sekitar 60 pabrik, sehingga memicu tekanan harga yang signifikan di pasar, akibatnya, hampir sepanjang 10 tahun beroperasi, Krakatau Osaka Steel terus merugi.

Menurut Bhima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu kondisi tersebut terjadi karena krisis struktural industri baja domestik akibat banjir impor baja murah asal China. Utilisasi kapasitas industri baja nasional saat ini hanya sekitar 52 persen, padahal idealnya sekitar 80 persen.

"Produksi baja China dalam setahun sekitar 1 miliar ton, jika 2 persen saja diekspor ke Indonesia, jumlahnya sudah melampaui kapasitas produksi Indonesia Ini kan persaingan yang tidak adil mengingat harga baja China yang lebih murah,”ujarnya.

Bhima menyatakan menyayangkan penutupan pabrik baja tersebut, apalagi di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang sedang mengalami penurunan tren akibat perang, terutama di sektor baja.

Dia mengungkapkan Krakatau Osaka Steel (KOS) merupakan pabrik baja kedua yang mengalami penutupan sebelumnya pada Oktober 2025, pabrik Metal Steel Group milik Ispat Indo yang beroperasi di Surabaya juga tutup..

"Agar tak ada lagi penutupan pabrik baja seperti Krakatau Osaka Steel dan Metal Steel Group milik Ispat Indo, pemerintah diharapkan mempercepat penerapan kebijakan antidumping dari hulu ke hilir," katanya

Menurut dia temuan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) soal bukti dumping baja China dengan kisaran harga 5,9 - 55,6 persen lebih murah, seharusnya menjadi pemantik untuk melakukan reformasi regulasi agar bea masuk antidumping segera dikenakan bagi semua segmen produk baja.

Sementara terkait dampak penutupan PT Krakatau Osaka Steel (KOS) terhadap pekerja, pengamat hukum ketenagakerjaan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Holyness N Singadimedja menilai positif komitmen perusahaan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait pemenuhan hak dan kompensasi bagi pekerja terdampak.

“Tentu mendukung. Komitmen tersebut menunjukkan itikad baik perusahaan untuk bertanggung jawab. Tidak lepas tangan,” katanya.

Meskipun demikian dia menyatakan pengawas ketenagakerjaan tetap harus mengawasi pelaksanaan pemberian hak para pekerja, sebab, penutupan operasional perusahaan memang tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak tersebut.

"Dalam kondisi kahar saja kewajiban terhadap pekerja harus dilaksanakan, apalagi tanpa kahar. Itu bagian dari risiko perusahaan," katanya.

Di sisi lain, Holyness sependapat bahwa keputusan penutupan pabrik merupakan kewenangan pemegang saham mayoritas, dalam hal ini pemegang saham mayoritas adalah Osaka Steel Co., Ltd dengan kepemilikan sekitar 86 persen, sedangkan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk hanya memiliki 14 persen saham.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperpanjang periode pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap impor produk biaxially oriented polyethylene terephthalate (bopet) dari India, China, dan Thailand.

Pengenaan BMAD kepada produk berbahan plastik dari tiga negara Asia itu diperpanjang sampai dengan 2031 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.14/2026 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Atas Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate yang Berasal Dari India, Republik Rakyat China, dan Thailand.

Untuk diketahui, pemerintah Indonesia pertama kali mengenakan BMAD kepada produk bopet dari India, China, dan Thailand pada 2015 lalu berdasarkan PMK No.221/PMK.010/2015. Kemudian, pengenaannya diperpanjang pada 2021 berdasarkan PMK No.11/PMK.010/2021 hingga akhir masa berlakunya yakni 17 Februari 2026.

Dengan demikian, pengenaan BMAD kepada produk tersebut oleh Indonesia sudah dua kali diperpanjang.

"Bahwa hasil penyelidikan Komite Antidumping Indonesia telah membuktikan praktik dumping atas impor produk biaxially oriented polyethylene terephthalate yang berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand masih berlanjut, sehingga pengenaan bea masuk antidumping perlu dilakukan," bunyi poin d pertimbangan PMK tersebut, dikutip Jumat (3/4/2026).

Untuk diketahui, BMAD adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian. Artinya, pungutan di luar bea masuk impor itu dikenakan apabila harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya sehingga menyebabkan kerugian.

Pasal 2 PMK tersebut memerinci lebih lanjut bahwa produk bopet dari India, China dan Thailand yang dikenai BMAD adalah dalam bentuk pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain yang termasuk dalam pos tarif ex3920.62.10, ex3920.62.91, dan ex3920.62.99.

Pengenaan BMAD ini merupakan tambahan dari bea masuk umum (most favoured nation) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah dikenakan.

BMAD tersebut berlaku bagi impor bopet yang memenuhi dua ketentuan, sebagaimana diatur dalam pasal 5. Pertama, dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean.

Kedua, tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.

Untuk beleid kedua ini, Purbaya mengatur BMAD tersebut berlaku lima tahun terhitung sejak tanggal berlakunya PMK. Beleid ini berlaku tiga hari setelah diundangkan pada 1 April 2026.

Dengan demikian, BMAD untuk produk bopet dari India, China dan Thailand akan berlaku perpanjangannya mulai besok, Sabtu (4/4/2026) sampai dengan tanggal yang sama di 2031.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) mengaku kecewa dengan langkah pemerintah Vietnam yang menerapkan bea masuk antidumping (BMAD) atas produk float glass atau kaca apung asal Indonesia.

Ketua Umum AKLP Yustinus Gunawan mengatakan, meskipun keputusan tarif BMAD sebesar 15,71%-63,39% tersebut bersifat sementara, hal ini cukup menjadi pukulan bagi industri lantaran pasar Vietnam menjadi salah satu tujuan ekspor yang strategis.

"Vietnam selama ini merupakan pasar ekspor cukup strategis bagi industri kaca lembaran Indonesia, seiring pertumbuhan pesat sektor konstruksi dan manufakturnya," kata Yustinus kepada Bisnis, Selasa (3/2/2026).

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2025, total nilai ekspor float glass (HS7005) ke Vietnam mencapai US$12,24 juta dengan volume sebesar 32,46 juta kg. Total nilai ekspor ke Vietnam tersebut turun 16,41% dari tahun sebelumnya yang mencapai US$14,65 juta pada 2024.

Pada 2023, nilai ekspor float glass ke Vietnam sebesar US$13,93 juta atau turun 22,65% dari 2022 yang mencapai US$18 juta. Sementara itu, pada 2021, nilai ekspor produk tersebut hanya mencapai US$3,14 juta.

Sejak 2021, terjadi lonjakan ekspor yang signifikan hingga 472% dan terus berada pada angka double digit hingga 2025. Kenaikan ekspor dipicu masuknya sejumlah investor baru di Indonesia.

"Kami sangat mengharapkan pemerintah Indonesia untuk mengawal proses keberatan dan evaluasi kebijakan BMAD secara aktif, memastikan data dan fakta lapangan yang telah diverifikasi oleh pihak Vietnam benar-benar menjadi dasar penilaian yang terbuka dan wajar," ujarnya.

Untuk itu, pengusaha disebut akan memperluas pasar yang sudah ada, termasuk mencoba memenuhi permintaan jenis kaca yang lebih bernilai tambah tinggi, misalnya kaca lembaran hemat energi untuk mendukung dekarbonisasi sektor properti.

"Tentunya mencari pasar baru, meski sulit di tengah ketidakpastian perdagangan dan gejolak geopolitik global," tuturnya.

Terlebih, dengan ongkos produksi kaca di Indonesia yang cukup berat, pihaknya mengkhawatirkan daya saing industri yang tergerus. Dia mencontohkan kondisi industri kaca lembaran yang terpukul rendahnya pasokan gas bumi dengan skema harga gas bumi tertentu (HGBT) di Jawa bagian timur, sejak Januari sampai sekarang dengan kuota hanya sekitar 40%.

"Ini ibarat jatuh tertimpa tangga. Dampak negatif BMAD pasti segera terasa setelah ada keputusan tetap, sementara ini kunjungan pihak Vietnam ke pabrik kaca Indonesia masih berlanjut," terangnya.

Kondisi ini akan makin menyulitkan ekspor kaca lembaran. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pengusaha pun meminta pemerintah untuk mencari solusi agar biaya produksi industri kaca dapat ditekan, salah satunya terkait polemik rendahnya kuota HGBT.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Vietnam resmi memberlakukan bea masuk antidumping (BMAD) atas produk float glass atau kaca apung yang berasal dari Indonesia dan Malaysia. Adapun, tarif tambahan yang dikenakan berkisar 15,17% hingga 63,39%.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam, Selasa (3/2/2026), pengenaan BMAD tersebut dikeluarkan melalui Keputusan No. 228/QD-BCT tentang penerapan bea antidumping sementara pada produk kaca apung tak berwarna tertentu yang berasal dari Republik Indonesia dan Malaysia.

"Sesuai dengan keputusan tersebut, tarif bea antidumping sementara yang diterapkan pada barang yang diteliti dari Indonesia dan Malaysia berkisar antara 15,17% hingga 63,39%," tulis pengumuman Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam.

Dalam laporannya disebutkan bahwa volume impor barang hasil dumping yang diinvestigasi terus meningkat pesat dan tajam, bahkan naik lebih dari 61,82% (year-on-year/yoy) setelah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan memutuskan untuk memulai investigasi.

Selama penyelidikan kasus tersebut, sesuai dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan berkoordinasi dengan unit-unit terkait untuk mempertimbangkan dan menilai secara cermat dampak dumping barang impor terhadap operasional industri produksi Vietnam, serta sejauh mana dumping yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur dan ekspor Indonesia dan Malaysia.

Hasil investigasi awal menunjukkan bahwa barang impor hasil dumping dari Indonesia dan Malaysia telah menyebabkan kerugian yang signifikan dan nyata bagi industri Vietnam.

Oleh karena itu, pemerintah Vietnam telah mempertimbangkan untuk menerapkan langkah-langkah antidumping sementara guna mencegah peningkatan pesat impor kaca apung tanpa warna. Hal ini untuk mencegah kerusakan serius dan tidak dapat diperbaiki pada industri Vietnam di masa mendatang.

Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan disebut akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengumpulkan dan memverifikasi informasi dan dokumen yang diberikan, serta mencapai kesimpulan akhir berdasarkan penilaian komprehensif atas dampak kasus tersebut.

Dalam dokumen keputusan pemerintah Vietnam, terdapat tiga perusahaan asal Indonesia yang dikenakan tarif BMAD. Pertama, PT Muliaglass yang merupakan bagian dari PT Mulia Industrindo Tbk. dengan tarif yang dikenakan 32,78%.

Kedua, PT Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG) yang merupakan bagian dari AGC Asia Pacific Pte Ltd dengan tarif 15,17% dan PT Xinyi Glass Indonesia dengan tarif 28,06%, dan perusahaan lainnya asal Indonesia 43,78%.

Sementara itu, perusahaan Malaysia yang dikenakan tarif BMAD yaitu Jinjing Technology Malaysia SDN BHD (41,07%), Kibing Group (M), dan SBH Kibing Solar New Material (54,83), serta Xinyi Energy Smart (53,32%).

JAKARTA, KOMPAS.com – Produk Cold-Rolled Stainless Steel Flat (CRSS) atau baja nirkarat canai dingin asal Indonesia resmi bebas dari Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) yang sebelumnya berpotensi dikenakan oleh Pemerintah Turkiye.

Kepastian ini diperoleh setelah otoritas Turkiye menghentikan penyelidikan antidumping pada 27 Desember 2025 tanpa menetapkan langkah pengamanan perdagangan terhadap produk Indonesia tersebut.

Keputusan tersebut menegaskan daya saing industri baja Indonesia di pasar global.

Keputusan Otoritas Turkiye

Penghentian penyelidikan antidumping itu tertuang dalam Laporan Akhir Penyelidikan Anti-Dumping yang dirilis otoritas Turkiye, yakni Anti-Dumping and Subsidies Bureau, pada 27 Desember 2025.

Dalam laporan tersebut, otoritas Turkiye menyimpulkan bahwa impor CRSS dari Indonesia dilakukan dengan tingkat dumping yang tidak signifikan (de minimis) serta tidak menimbulkan kerugian materi bagi industri dalam negeri Turkiye.

Turkiye sebelumnya memulai penyelidikan antidumping terhadap produk CRSS pada 28 Juni 2024 yang mencakup impor dari Indonesia dan Tiongkok.

Meski ditemukan indikasi dumping terhadap produk asal Indonesia, besarannya dinilai berada di bawah ambang batas dan tidak berdampak pada kondisi industri domestik Turkiye.

Respons Menteri Perdagangan

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menyambut baik keputusan tersebut. Ia menilai hasil ini mencerminkan daya saing industri nasional sekaligus efektivitas pemerintah dalam mengawal isu perdagangan internasional.

Mendag Budi optimistis keputusan ini akan memperkuat kepercayaan pasar internasional terhadap produk baja nirkarat Indonesia.

Ia mengatakan pemerintah Indonesia aktif memonitor dan mengawal proses penyelidikan yang berjalan selama 18 bulan tersebut untuk memastikan otoritas Turkiye menerapkan kaidah perhitungan dumping yang objektif dan sesuai ketentuan internasional.

"Kami bersyukur hasil penyelidikan ini berpihak pada Indonesia dan membuktikan bahwa produk baja nirkarat nasional diperdagangkan secara adil. Keberhasilan ini sekaligus membuka peluang peningkatan ekspor baja nirkarat ke Turkiye dan kawasan sekitarnya,” ujar Mendag Budi dalam keterangannya, dikutip Jumat (16/1/2026).

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Tommy Andana, mengatakan keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif pelaku usaha nasional selama proses penyelidikan berlangsung.

“Kooperatifnya produsen baja nirkarat Indonesia dalam menyampaikan data dan informasi yang akurat menjadi faktor krusial. Hal ini menunjukkan bahwa industri nasional memiliki tata kelola yang baik dan siap bersaing di pasar global secara adil,” tegas Tommy.

Metode Perhitungan Dumping

Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag RI Reza Pahlevi Chairul menyebut, penyelidikan antidumping produk baja nirkarat kerap beririsan dengan isu distorsi pasar bahan baku yang dapat memengaruhi metode penghitungan dumping.

“Dalam penyelidikan ini, kami melihat bahwa otoritas Turkiye menerapkan metode perhitungan dumping secara konsisten dan berbasis data perusahaan tanpa menggunakan isu distorsi pasar sebagai dasar perubahan metodologi. Pendekatan yang objektif ini layak mendapatkan apresiasi,” imbuh Reza.

Kinerja Ekspor ke Turkiye

Nilai ekspor CRSS Indonesia ke Turkiye menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Pada 2020, ekspor CRSS tercatat sebesar 21,9 juta dollar AS dan meningkat menjadi 31,2 juta dollar AS pada 2021.

Ekspor kembali naik menjadi 37,6 juta dollar AS pada 2022 dan 66,8 juta dollar AS pada 2023. Lonjakan tajam terjadi pada 2024 dengan nilai ekspor mencapai 108,6 juta dollar AS.

Sementara itu, hingga kuartal III-2025, ekspor produk CRSS Indonesia ke Turkiye tercatat sebesar 66,2 juta dollar AS.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Protast Australia menghentikan penyelidikan dugaan antidumping produk hot rolled deformed steel reinforcing bar (rebar) atau baja tulangan yang diekspor Indonesia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, menyebut keputusan itu kembali membuka pintu ekspor baja Indonesia ke Australia yang sebelumnya tersandung dugaan dumping.

Adapun dumping merupakan praktik menjual suatu produk di luar negeri dengan harga lebih rendah dari harga jual di pasar domestik negara eksportir.

Busan mengatakan, pemerintah Australia menerbitkan Australia Anti-Dumping Commission (ADC) itu pada 16 Desember 2025.

“Penghentian penyelidikan ini menjadi sinyal positif bagi kinerja perdagangan luar negeri sektor baja,” kata Busan sebagaimana dikutip dari keterangan resminya, Selasa (6/1/2026).

Busan mengatakan, ADC Australia melaporkan, margin dumping rebar Indonesia hanya 1,3 persen.

Angka itu dinilai masih di bawah ambang batas 2 persen.

Oleh karena itu, produk baja tulangan dari Indonesia tidak dikenai Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

Busan berharap, keputusan pemerintah Australia bisa memulihkan ekspor baja Indonesia yang tertahan selama masa investigasi dilakukan.

“Akses pasar Australia yang kembali terbuka akan memperkuat daya saing produk baja Indonesia di pasar Negeri Kanguru,” tutur Busan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kemendag RI, Tommy Andana, mengatakan keputusan Australia menyetop penyelidikan dugaan dumping baja memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga akses pasar ekspor.

Terlebih saat ini tren penggunaan instrumen pengamanan perdagangan di sejumlah negara sedang meningkat.

Tommy mengingatkan pentingnya sikap kooperatif dan kerja sama pelaku usaha Indonesia dalam menghadapi investigasi dugaan dumping oleh negara terkait.

“Pemerintah Indonesia aktif mengawal proses penyelidikan serta mendorong eksportir bersikap kooperatif membela kepentingannya selama penyelidikan berlangsung,” ujar Tommy.

Dalam keterangan yang sama, Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag RI Reza Pahlevi Chairul, menyebut sikap kooperatif perusahaan eksportir menjadi faktor penting dalam mendukung proses penyelidikan yang objektif.

Menurutnya, justru dengan sikap kooperatif itu dihasilkan kesimpulan yang adil.

“Dalam penyelidikan antidumping, sikap kooperatif dari pihak perusahaan merupakan hal yang paling menentukan hasil akhir,” ujar Reza.

Sebagai informasi, pemerintah Australia menyelidiki dugaan antidumping rebar Indonesia sejak 24 September 2024.

Tidak Indonesia, dua negara pengekspor lain juga menghadapi tindakan serupa, yakni Malaysia dan Vietnam.

Sebelum kasus ini, pada 2017 Indonesia juga menghadapi kasus serupa.

Keputusan lalu terbit pada 2018, menyatakan impor dari Indonesia tidak perlu dikenai bea antidumping.

Berdasarkan catatan Kemendag, ekspor rebar Indonesia ke Australia terus tumbuh selama 2020-2025.

Pada 2020, nilai ekspor baja tulangan tercatat Rp 4,7 juta dollar Amerika Serikat (AS) dan naik tajam menjadi Rp 31,1 juta dollar AS pada 2021.

Ekspor baja ke negeri kanguru itu terus tumbuh hingga mencapai titik tertinggi pada 2023 dengan nilai Rp 55,6 juta dollar AS.

Ekspor lalu turun pada 2024 menjadi sekitar Rp 31 juta dollar AS dan terus berkurang hingga kuartal III 2025.

Kemendag menduga, penurunan terjadi karena ketidakpastian yang dipicu penyelidikan antidumping pada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Australia telah menghentikan penyelidikan antidumping terhadap produk hot rolled deformed steel reinforcing bar (rebar) asal Indonesia. Alhasil, akses ekspor ke pasar Australia kini terbuka setelah tertahan karena proses investigasi.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Indonesia tidak terbukti melakukan dumping produk rebar sebagaimana terbukti lewat laporan yang tertuang dalam Termination Report yang dirilis oleh Australia Anti-Dumping Commission (ADC) pada 16 Desember 2025.

"Penghentian penyelidikan dumping rebar tersebut menjadi sinyal positif bagi kinerja perdagangan luar negeri sektor baja," kata Budi melalui keterangan resminya, Senin (5/1/2025).

Adapun, laporan penyelidikan dari ADC menyebutkan margin dumping rebar asal Indonesia tercatat sebesar 1,3%. Angka tersebut berada di bawah ambang batas 2% atau termasuk kategori de minimis sehingga tidak memenuhi syarat untuk dikenakan bea masuk anti-dumping (BMAD).

Budi berharap agar keputusan ACD tersebut dapat memulihkan ekspor rebar Indonesia yang sempat tertahan selama proses investigasi berlangsung.

"Akses pasar Australia yang kembali terbuka akan memperkuat daya saing produk baja Indonesia di pasar Negeri Kanguru," ujarnya.

Sebelumnya, Australia memulai penyelidikan antidumping terhadap impor rebar pada 24 September 2024, yang mencakup produk dari Indonesia, Malaysia, dan Vietnam.

Bagi Indonesia, kasus ini merupakan penyelidikan kedua setelah perkara serupa pada 2017 yang berakhir tanpa pengenaan tindakan antidumping pada 2018.

Secara historis, kinerja ekspor rebar Indonesia ke Australia menunjukkan tren meningkat dalam periode 2020—2025. Nilai ekspor tercatat sebesar US$4,7 juta pada 2020, naik menjadi US$31,1 juta pada 2021, dan mencapai puncak US$55,6 juta pada 2023.

Namun, pada 2024, nilai ekspor turun menjadi sekitar US$31 juta dan kembali melemah hingga kuartal III/2025. Penurunan tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh ketidakpastian pasar selama berlangsungnya penyelidikan antidumping sejak 2024.

Di samping itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana meyakini keputusan tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga akses pasar ekspor, terutama di tengah meningkatnya penggunaan instrumen pengamanan perdagangan oleh sejumlah negara.

Tommy menekankan pentingnya kepatuhan serta kolaborasi pelaku usaha nasional dalam menghadapi berbagai penyelidikan antidumping yang dilakukan oleh negara mitra dagang. Menurut dia, keterlibatan aktif eksportir sangat menentukan hasil akhir investigasi.

“Pemerintah Indonesia aktif mengawal proses penyelidikan serta mendorong eksportir bersikap kooperatif membela kepentingannya selama penyelidikan berlangsung," jelas Tommy.

Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag RI Reza Pahlevi Chairul mengapresiasi sikap terbuka dan komitmen perusahaan eksportir Indonesia selama proses penyelidikan. Dia menilai kerja sama tersebut berperan besar dalam menghasilkan penilaian yang objektif dan adil.

"Sikap kooperatif perusahaan menjadi faktor penting dalam mendukung proses penyelidikan yang objektif sehingga menghasilkan kesimpulan yang adil. Dalam penyelidikan antidumping, sikap kooperatif dari pihak perusahaan merupakan hal yang paling menentukan hasil akhir," jelas Reza.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan pemerintah Australia resmi menghentikan penyelidikan antidumping terhadap produk hot rolled deformed steel reinforcing bar (rebar) atau baja tulangan ulir asal Indonesia.

Dalam keterangan resmi Kemendag, Senin, Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso menyampaikan bahwa keputusan tersebut membuka kembali ruang ekspor baja Indonesia ke Australia yang sebelumnya terhambat akibat penyelidikan dumping.

Dalam Termination Report yang diterbitkan Australia Anti-Dumping Commission (ADC) pada 16 Desember 2025 disebut bahwa margin dumping rebar Indonesia terhitung hanya 1,3 persen.

Persentase tersebut tergolong dalam tingkat de minimis atau berada di bawah ambang batas 2 persen. Dengan demikian, produk rebar Indonesia tidak dikenakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

"Kami harap, keputusan ADC dapat memulihkan ekspor rebar Indonesia yang sempat tertahan selama proses investigasi berlangsung. Akses pasar Australia yang kembali terbuka akan memperkuat daya saing produk baja Indonesia di pasar Negeri Kanguru," ujar Mendag.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI Tommy Andana menegaskan, dihentikannya penyelidikan antidumping tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga akses pasar ekspor, terutama tren penggunaan instrumen pengamanan perdagangan tengah meningkat.

Dalam menghadapi berbagai penyelidikan antidumping, Tommy menekankan pentingnya kepatuhan dan kerja sama pelaku usaha Indonesia dalam menghadapi proses investigasi oleh negara mitra.

"Pemerintah Indonesia aktif mengawal proses penyelidikan serta mendorong eksportir bersikap kooperatif membela kepentingannya selama penyelidikan berlangsung," kata Tommy.

Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag RI Reza Pahlevi Chairul mengapresiasi komitmen dan sikap kooperatif perusahaan eksportir asal Indonesia selama proses penyelidikan berlangsung.

Menurutnya, sikap kooperatif perusahaan menjadi faktor penting dalam mendukung proses penyelidikan yang objektif sehingga menghasilkan kesimpulan yang adil.

Australia memulai penyelidikan antidumping rebar pada 24 September 2024 dengan cakupan impor dari Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Bagi Indonesia, upaya tersebut merupakan penyelidikan kedua setelah kasus serupa pada 2017 dan kasus berakhir pada 2018 tanpa pengenaan tindakan antidumping.

Ekspor rebar Indonesia ke Australia menunjukkan tren pertumbuhan selama periode 2020-2025. Pada 2020, nilai ekspor tercatat sebesar 4,7 juta dolar AS dan melonjak menjadi 31,1 juta dolar AS pada 2021.

Kinerja ekspor terus meningkat hingga mencapai puncaknya, yaitu 55,6 juta dolar AS pada 2023. Namun, pada 2024 nilai ekspornya turun menjadi sekitar 31 juta dolar AS.

Penurunan berlanjut hingga kuartal III 2025, yang diperkirakan dipengaruhi ketidakpastian akibat penyelidikan antidumping pada 2024.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Pemerintah Australia resmi menghentikan penyelidikan antidumping terhadap produk hot rolled deformed steel reinforcing bar (rebar) asal Indonesia.

Keputusan tersebut membuka kembali ruang ekspor baja Indonesia ke Australia yang sebelumnya terhambat akibat penyelidikan dumping.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan hal tersebut menanggapi Termination Report yang diterbitkan Australia Anti-Dumping Commission (ADC) pada 16 Desember 2025.

Dalam laporan tersebut, margin dumping rebar Indonesia terhitung hanya 1,3 persen. Persentase tersebut tergolong dalam tingkat de minimis atau berada di bawah ambang batas 2 persen. Dengan demikian, produk rebar Indonesia tidak dikenakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

"Penghentian penyelidikan ini menjadi sinyal positif bagi kinerja perdagangan luar negeri sektor baja. Kami harap, keputusan ADC dapat memulihkan ekspor rebar Indonesia yang sempat tertahan selama proses investigasi berlangsung. Akses pasar Australia yang kembali terbuka akan memperkuat daya saing produk baja Indonesia di pasar Negeri Kanguru,” ujar Mendag dalam keterangan resmi, Senin (5/1/2026).

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana menegaskan, dihentikannya penyelidikan antidumping tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga akses pasar ekspor. Terutama, ketika tren penggunaan instrumen pengamanan perdagangan tengah meningkat.

Dalam menghadapi berbagai penyelidikan antidumping, Tommy menekankan pentingnya kepatuhan dan kerja sama pelaku usaha Indonesia dalam menghadapi proses investigasi oleh negara mitra.

"Pemerintah Indonesia aktif mengawal proses penyelidikan serta mendorong eksportir bersikap kooperatif membela kepentingannya selama penyelidikan berlangsung," kata Tommy.

Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag RI Reza Pahlevi Chairul mengapresiasi komitmen dan sikap kooperatif perusahaan eksportir asal Indonesia selama proses penyelidikan berlangsung.

"Sikap kooperatif perusahaan menjadi faktor penting dalam mendukung proses penyelidikan yang objektif sehingga menghasilkan kesimpulan yang adil. Dalam penyelidikan antidumping, sikap kooperatif dari pihak perusahaan merupakan hal yang paling menentukan hasil akhir," kata Reza.

Australia memulai penyelidikan antidumping rebar pada 24 September 2024 dengan cakupan impor dari Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Bagi Indonesia, upaya tersebut merupakan penyelidikan kedua setelah kasus serupa pada 2017. Pada saat itu, kasus berakhir pada 2018 tanpa pengenaan tindakan antidumping.

Ekspor rebar Indonesia ke Australia menunjukkan tren pertumbuhan selama periode 2020-2025.

Pada 2020, nilai ekspor tercatat sebesar USD4,7 juta dan melonjak menjadi USD31,1 juta pada 2021. Kinerja ekspor terus meningkat hingga mencapai puncaknya, yaitu USD55,6 juta pada 2023.

Namun, pada 2024 nilai ekspornya turun menjadi sekitar USD31 juta. Penurunan berlanjut hingga kuartal III-2025, yang diperkirakan dipengaruhi ketidakpastian akibat penyelidikan antidumping pada 2024.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menargetkan tingkat utilisasi produksi meningkat hingga 80% pada 2026, setelah sebelumnya mengalami penyusutan ke level 66% pada 2024.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan kinerja industri sepanjang tahun lalu mulai menunjukkan pemulihan dengan tingkat utilitas produksi 73%. Optimisme industri ini ditunjukkan lewat pencapaian sebagai produsen di tingkat global.

"Indonesia menjadi satu-satunya negara produsen keramik, baik di Asia, Eropa, maupun Amerika yang mampu mencatatkan pertumbuhan tingkat utilisasi produksi sekaligus peningkatan kapasitas produksi sepanjang 2025," kata Edy melalui keterangan resminya, Sabtu (3/1/2026).

Adapun, sepanjang 2025 total produksi keramik bertambah sekitar 62 juta meter persegi atau tumbuh 15% dibandingkan total produksi 2024.

Capaian ini, lanjut Edy, tidak terlepas dari peran aktif pemerintah melalui berbagai kebijakan pro-industri, seperti penerapan kebijakan antidumping, safeguard keramik, serta pemberlakuan SNI wajib untuk produk keramik.

Kebijakan tersebut dinilai berhasil menjaga daya saing industri dalam negeri di tengah tekanan global. Hal ini tak lepas dari sejumlah kebijakan dari kementerian teknis yakni Kementerian Perindustrian.

Menurut Edy, dukungan Kemenperin membawa dampak positif untuk pertumbuhan sektor manufaktur, khususnya industri keramik nasional.

"Kebijakan-kebijakan yang diciptakan Kemenperin sangat strategis, tepat dan smart, dan pro industri, salah satunya yaitu perpanjangan HGBT, SNI wajib keramik, serta rencana kebijakan entry poin untuk produk impor," tegasnya.

Lebih lanjut, pada tahun ini Asaki berharap dapat meningkatkan utilitas produksi hingga 80%, dengan target volume produksi sekitar 537 juta meter persegi, atau tumbuh 13% dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 474,5 juta meter persegi.

Pengusaha juga menaruh harapan besar pada realisasi Program 3 Juta Unit Rumah pada 2026."Jika program tersebut berjalan optimal, tingkat utilisasi produksi industri keramik nasional berpotensi melonjak signifikan dari target 80% menjadi 96%," ungkap Edy.

Namun demikian, proyeksi pertumbuhan 2026 masih dibayangi sejumlah tantangan serius, salah satunya adalah gangguan pasokan gas. Sebab, saat ini industri keramik di Jawa bagian Barat hanya memperoleh sekitar 60% pasokan gas, sementara di Jawa bagian Timur berkisar 50%—55% dengan harga HGBT US$7 per MMBTU.

Kekurangannya harus dipenuhi dengan skema surcharge mahal mencapai US$15,4 per MMBTU, yang menekan biaya produksi.

Selain itu, ASAKI juga menyoroti lonjakan impor keramik sepanjang 2025, terutama dari India (naik 55%), Vietnam (32%), dan Malaysia (melonjak 210%).

Untuk menghadapi tekanan ini, ASAKI akan bekerja sama dengan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk menginisiasi penyelidikan dumping terhadap produk keramik asal India pada semester pertama 2026, sekaligus mengumpulkan data indikasi transhipment produk China melalui Malaysia.

Tantangan lain yang tak kalah krusial adalah kelangkaan bahan baku tanah untuk produksi keramik, khususnya di Jawa Barat, menyusul pencabutan sejumlah izin tambang. Pihaknya berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius agar kelancaran dan kecukupan bahan baku industri tetap terjaga.

"Dengan peluang besar sekaligus tantangan yang kompleks, tahun 2026 akan menjadi momentum krusial bagi industri keramik nasional untuk melangkah menuju pertumbuhan yang lebih berkelanjutan," pungkasnya.