Bisnis.com, JAKARTA — Target ambisius pemerintah untuk menghentikan praktik open dumping di seluruh tempat pemrosesan akhir (TPA) pada akhir 2026 menjadi penanda seriusnya krisis sampah nasional. Percepatan bahkan dipatok pada Agustus 2026.

Tragedi longsornya gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, pada awal Mei 2026 menjadi alarm keras atas buruknya tata kelola sampah. Insiden yang menewaskan tujuh orang tersebut menguak fakta akan kondisi darurat sampah di Jakarta.

Pada Senin (20/4/2026), aparat menetapkan mantan pejabat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebagai tersangka, memperlihatkan bahwa kelalaian dalam pengelolaan sampah kini memiliki konsekuensi pidana. Langkah ini diharapkan menjadi efek jera sekaligus mendorong perbaikan tata kelola yang selama ini terkesan diabaikan.

Secara nasional, persoalan sampah sudah berada pada level mengkhawatirkan. Tercatat terdapat 524 TPA dengan total timbulan sampah mencapai sekitar 285,46 juta ton. Namun, hanya sekitar 25% atau 35.747 ton per hari yang berhasil dikelola, sementara 75% lainnya atau setara 109.092 ton per hari masih belum tertangani secara optimal.

Kondisi serupa juga terlihat di berbagai daerah. Di Bali, pembatasan operasional TPA Suwung memicu antrean panjang truk sampah hingga berjam-jam, sekaligus menambah beban fasilitas pengolahan di tingkat desa. Sementara itu, di Surabaya, pembenahan sistem pengangkutan dan pengelolaan mulai menunjukkan hasil, meski tekanan volume sampah harian tetap tinggi.

Upaya pengawasan dan verifikasi pemerintah menunjukkan progres, tetapi belum cukup untuk menjawab kompleksitas masalah. Sekitar 490 kabupaten/kota telah diverifikasi atau mencapai lebih dari 95% target, sementara capaian sanksi administrasi baru menyentuh sekitar 49%.

Angka ini menegaskan bahwa perbaikan sistem pengelolaan sampah masih membutuhkan percepatan agar “bom waktu” gunungan sampah tidak benar-benar meledak di masa depan.

Baca selengkapnya melalui epaper.bisnis.com