Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Pemerintah Singapura melalui Ministry of Sustainability and the Environment (MSE) memperkuat kerja sama bilateral di bidang ekonomi sirkular.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, Bappenas mengatakan Indonesia dan Singapura berbagi pengalaman, praktik baik, serta menjajaki peluang kolaborasi dalam pengembangan ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah menjadi energi, guna mendukung transformasi menuju ekonomi hijau, rendah karbon, dan berkelanjutan.

“Pengembangan ekosistem ekonomi sirkular menjadi fokus strategis Indonesia saat ini. Pendekatan yang digunakan mencakup pembangunan rendah karbon, pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, penciptaan green job, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta reformasi pengelolaan sampah secara terintegrasi,” kata Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A A Teguh Sambodo dalam acara Policy Dialogue on Circular Economy and Waste-to-Energy.

Dia menegaskan bahwa pendekatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian tujuan lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang usaha baru, memperkuat ketahanan sumber daya, serta meningkatkan daya saing ekonomi dalam jangka panjang.

Dialog itu disebut sejalan dengan komitmen Indonesia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Peta Jalan Ekonomi Sirkular Indonesia dalam mendorong efisiensi sumber daya, pengurangan timbulan sampah, dan penguatan ketahanan energi nasional.

Pengalaman Singapura, lanjutnya, menjadi rujukan penting karena telah mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan pemulihan sumber daya yang terintegrasi melalui kebijakan yang kuat, teknologi maju, serta perencanaan jangka panjang.

Permanent Secretary MSE Melvyn Ong menyampaikan bahwa ada sejumlah kesamaan sekaligus perbedaan dalam pendekatan kedua negara terhadap isu ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah. Dirinya juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama yang konkret dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks di kedua negara.

Kegiatan itu ditutup dengan kunjungan ke PT Amandina Bumi, salah satu perusahaan yang telah menerapkan ekonomi sirkular di sektor industri, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Target ambisius pemerintah untuk menghentikan praktik open dumping di seluruh tempat pemrosesan akhir (TPA) pada akhir 2026 menjadi penanda seriusnya krisis sampah nasional. Percepatan bahkan dipatok pada Agustus 2026.

Tragedi longsornya gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, pada awal Mei 2026 menjadi alarm keras atas buruknya tata kelola sampah. Insiden yang menewaskan tujuh orang tersebut menguak fakta akan kondisi darurat sampah di Jakarta.

Pada Senin (20/4/2026), aparat menetapkan mantan pejabat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebagai tersangka, memperlihatkan bahwa kelalaian dalam pengelolaan sampah kini memiliki konsekuensi pidana. Langkah ini diharapkan menjadi efek jera sekaligus mendorong perbaikan tata kelola yang selama ini terkesan diabaikan.

Secara nasional, persoalan sampah sudah berada pada level mengkhawatirkan. Tercatat terdapat 524 TPA dengan total timbulan sampah mencapai sekitar 285,46 juta ton. Namun, hanya sekitar 25% atau 35.747 ton per hari yang berhasil dikelola, sementara 75% lainnya atau setara 109.092 ton per hari masih belum tertangani secara optimal.

Kondisi serupa juga terlihat di berbagai daerah. Di Bali, pembatasan operasional TPA Suwung memicu antrean panjang truk sampah hingga berjam-jam, sekaligus menambah beban fasilitas pengolahan di tingkat desa. Sementara itu, di Surabaya, pembenahan sistem pengangkutan dan pengelolaan mulai menunjukkan hasil, meski tekanan volume sampah harian tetap tinggi.

Upaya pengawasan dan verifikasi pemerintah menunjukkan progres, tetapi belum cukup untuk menjawab kompleksitas masalah. Sekitar 490 kabupaten/kota telah diverifikasi atau mencapai lebih dari 95% target, sementara capaian sanksi administrasi baru menyentuh sekitar 49%.

Angka ini menegaskan bahwa perbaikan sistem pengelolaan sampah masih membutuhkan percepatan agar “bom waktu” gunungan sampah tidak benar-benar meledak di masa depan.

Baca selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menetapkan 20 wilayah aglomerasi yang mencakup 47 kabupaten/kota sebagai prioritas investasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan penetapan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memprioritaskan wilayah dengan timbulan sampah lebih dari 1.000 ton per hari.

"Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan 20 aglomerasi pada 47 kabupaten dan kota. Dari 20 aglomerasi tersebut, empat aglomerasi telah dilengkapkan oleh Danantara, sisanya sebanyak 16 sudah lengkap, dan untuk yang lainnya kami lengkapi kemudian," kata Hanif dalam konferensi pers bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Gedung Danantara, Jakarta, Selasa (14/4/2026), dikutip dari Antara.

Hanif menjelaskan 20 wilayah aglomerasi tersebut telah memenuhi syarat tahap awal dan telah mendapatkan surat keputusan dari KLH.

Sementara itu, wilayah dengan timbulan sampah 500–1.000 ton per hari belum memenuhi kriteria utama dalam Peraturan Presiden (Perpres), yang menetapkan prioritas PSEL untuk wilayah dengan timbulan di atas 1.000 ton per hari.

Namun demikian, terdapat tujuh wilayah aglomerasi di 26 kabupaten/kota dengan timbulan 500–1.000 ton per hari yang telah dinyatakan memenuhi kecukupan teknis oleh tim gabungan.

"Tim gabungan telah menyatakan kecukupannya dan kesesuaian syarat untuk pembangunan PSEL, sehingga Menteri LH telah memberikan surat rekomendasi. Mengapa tidak surat keputusan? Karena dalam Perpres 109 yang boleh digunakan PSEL adalah aglomerasi kota dengan timbulan sampah 1.000 ton atau lebih per hari," ujarnya.

Selain itu, terdapat empat wilayah aglomerasi di 14 kabupaten/kota yang masih dalam tahap verifikasi karena prasyarat belum lengkap.

Secara keseluruhan, KLH mencatat terdapat 31 wilayah aglomerasi di 86 kabupaten/kota yang disiapkan untuk tindak lanjut investasi PSEL.

"Kementerian LH akan terus mengawal pembangunan dan manajemen lapangan," tuturnya.

Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan pemerintah terbuka terhadap berbagai teknologi untuk mendukung pengembangan PSEL.

"Kami terbuka untuk teknologi yang lain, tetapi yang penting, memang kami memprioritaskan teknologi yang sudah terbukti berjalan dengan baik di banyak negara," ujar Rosan.

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengatakan pihak memprioritaskan teknologi yang sudah terbukti untuk Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

“Kita terbukalah untuk teknologi lain. Kita terbuka pada dasarnya, tapi yang penting memang kita memprioritaskan teknologi yang sudah terbukti berjalan baik di banyak negara, di seluruh dunia. Nah itu tentunya kita berikan prioritas,” ungkapnya dalam konferensi pers di Gedung Danantara, Jakarta, Selasa.

Dalam konferensi pers bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, ia mengungkapkan pemerintah melaporkan sebanyak 20 wilayah aglomerasi pada 47 kabupaten/kota akan menjadi prioritas investasi PSEL.

Presiden Prabowo Subianto disebut meminta penanganan di wilayah kota dan aglomerasi yang timbulan sampahnya lebih dari 1.000 ton per hari agar diprioritaskan dalam PSEL.

Sebanyak 20 wilayah aglomerasi tersebut telah memenuhi syarat tahap pertama dan mendapatkan surat keputusan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Sementara itu, untuk kota dengan timbulan 500–1.000 ton per hari, tidak memenuhi syarat utama Peraturan Presiden (Perpres) yang menetapkan wilayah prioritas PSEL dengan timbulan sampah lebih dari 1.000 ton.

Hingga saat ini, berdasarkan pemantauan dan evaluasi dari tim gabungan, terdapat tujuh wilayah aglomerasi pada 26 kabupaten/kota dengan timbulan sampah 500-1.000 ton per hari.

“Untuk (pemanfaatan) teknologi lain yang tetap terbuka, yang penting memang pekerjaan ini bisa dilakukan dengan baik, cepat dan paling penting diterima masyarakat, terutama di lingkungan tempat pengelolaan sampah itu akan dihasilkan,” ucapnya.

“Alatnya bisa dari negara Jepang, Korea, Belanda, China dan juga ada juga produk nanti dari kita sendiri juga,” kata Rosan, yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan optimalisasi fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) merupakan solusi pengolahan sampah berkelanjutan di Jakarta Utara maupun DKI Jakarta.

“Optimalisasi fasilitas RDF ini penting dalam penanganan sampah berkelanjutan,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat apel kegiatan kebersihan Gerakan Indonesia ASRI di Halaman Kantor Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman, Jakarta Utara, Selasa(17/2/2026), dikutip dari Antara.

Ia mengatakan isu sampah perlu menjadi perhatian serius mengingat wilayah Jakarta Utara (Jakut) menghasilkan lebih dari 1.300 ton sampah per hari.

Hanif pun menyoroti peran strategis kepala daerah dalam pengelolaan sampah sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam hal ini, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

“Ayo kita bereskan masalah sampah. Jakarta Utara menjadi barometer penanganan sampah nasional,” kata Hanif.

Terpisah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta agar proses pengolahan sampah ketika pengujian teknis atau commissioning di RDF Plant Rorotan tidak menggunakan bahan baku dengan volume lebih dari 750 ton demi menghindari timbulnya bau.

“Kemarin kami sudah rapat secara khusus, saya sudah minta sementara ini untuk commissioning-nya tidak lebih dari 750 ton per hari dan digunakan 'dump truck' yang baru,” kata Pramono di Jakarta Barat, Selasa.

Pramono mengatakan sejauh ini commissioning dengan kapasitas 750 ton per hari terbukti tak menimbulkan bau. Namun saat kapasitas dinaikkan menjadi 1.000 ton per hari, proses pengolahan sampah justru mulai menimbulkan bau.

Pramono juga menyoroti timbulan bau tidak sedap yang datang dari proses pengangkutan sampah. “Karena air lindinya tercecer ke mana-mana,” kata Pramono.

Untuk itu, secara khusus Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup akan menambah truk kompaktor yang baru yang diproduksi pada 2025. Pramono berharap upaya tersebut dapat mengatasi persoalan jangka pendek di RDF Rorotan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta juga telah memastikan operasional RDF Plant Rorotan tetap berjalan secara bertahap, terukur dan terkendali, dengan memprioritaskan keselamatan serta kenyamanan warga sekitar.

"RDF Plant Rorotan merupakan infrastruktur strategis daerah yang dibangun untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah Jakarta ke depan," kata Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa proses hukum terhadap pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang telah memasuki tahap akhir dan naik ke tingkat penyidikan.

"TPST Bantargebang hari ini sudah masuk ke tahap akhir, tahap final. Kemarin sudah dilakukan gelar perkara dengan Korwas, dengan Polri. Mungkin dalam waktu sebentar akan naik ke penyidikan," kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada Sabtu (14/2/2026), dikutip dari Antara.

Dia menyebut berlanjutnya proses hukum dilakukan karena masifnya pencemaran lingkungan di wilayah pembuangan sampah Jakarta dan upaya penegakan hukum yang tidak bisa dihindari.

Langkah penindakan hukum tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah serius menangani isu pencemaran lingkungan, termasuk yang ditimbulkan akibat belum maksimalnya pengelolaan sampah.

Hanif menyinggung bagaimana TPST Bantargebang kini memiliki salah satu gunung sampah terbesar di dunia. Dengan timbunan sampah dapat mencapai 73 meter.

"Jadi, ini memang dengan legasi sampah atau timbulan sampah mencapai 55 juta ton. Itu akhirnya dampak lingkungannya cukup besar. Siapapun menterinya pasti harus mengambil langkah-langkah yang sama," tutur Hanif.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada Mei 2025 secara resmi memproses pidana Unit Pengelolaan Sampah Terpadu (UPST) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta di TPST Bantargebang atas dugaan pelanggaran terhadap sanksi administratif paksaan pemerintah.

Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup Rizal Irawan menyatakan keputusan proses pidana dilakukan setelah timnya kembali melakukan pengawasan pada 10–12 April 2025 dan 7–9 Mei 2025.

Hasil pengawasan jajaran Deputi Gakkum KLH menyatakan UPST DLH Provinsi DKI Jakarta tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri.

Langkah itu dilakukan setelah Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menerbitkan Keputusan Menteri Nomor: 13646 Tahun 2024 tertanggal 31 Desember 2024 tentang Penerapan Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah tanpa disertai denda administratif kepada UPST DLH Provinsi DKI Jakarta, yang berlokasi di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. KLH sebelumnya sudah mengeluarkan Surat Peringatan Nomor: S.47/I/I.3/GKM.2.5/B/04/2025 tertanggal 22 April 2025.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Leonardo AA Teguh Sambodo mengatakan ekonomi sirkular mampu mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 40-49 persen.

“Ekonomi sirkular merupakan modal ekonomi yang meminimalkan penggunaan sumber daya sejak awal, sejak design produk, sampai kemudian kita menggunakannya, sampai kemudian kita kembali menggunakannya lagi atau mengelolanya dengan baik, dan memastikan sisa konsumsi bisa kembali ke dalam rantai nilai,” ujarnya dalam agenda “Talkshow Kolaborasi untuk Negeri: “Harmonisasi Regulasi Extended Producer Responsibility (EPR)” yang diadakan Lembaga Pendidikan ANTARA (LPA) di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan bahwa Indonesia diproyeksikan akan mengalami peningkatan timbulan sampah domestik mencapai lebih dari 82 juta ton per tahun, apabila hanya dilaksanakan secara business as usual.

Jika tak dilakukan intervensi yang radikal, maka Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di berbagai daerah diprediksi penuh total pada tahun 2028.

Karena itu, pihaknya menilai ekonomi sirkular menjadi pilihan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Salah satu instrumen kunci dalam ekonomi sirkular ialah EPR (prinsip bahwa produsen bertanggung jawab hingga masa akhir pakai dari kemasan produk yang mereka mereka keluarkan) yang merupakan kebijakan transformasi industri terkait pengelolaan sampah.

EPR, lanjutnya, menggeser tanggung jawab dampak lingkungan produk dari pemerintah kepada produsen yang memiliki kontrol penuh atas desain produk.

Pada saat yang sama, EPR juga melihat kebutuhan peningkatan literasi konsumen yang mengonsumsi produk-produk dari produsen.

Melalui EPR, kata dia, produsen didorong berinovasi menciptakan kemasan dengan bahan baku yang mudah didaur ulang dan mengurangi penggunaan virginmaterial (bahan baku yang diproduksi dari sumber alam).

“Pemerintah sendiri menempatkan EPR dalam program prioritas ekosistem ekonomi sirkular, baik itu dalam rencana pembangunan jangka panjang 2025 hingga 2045 maupun rencana jangka menengah 2025 hingga 2029,” ungkap Teguh.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Tiga krisis tersebut mencakup perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi maupun limbah.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Leonardo AA Teguh Sambodo mengatakan bencana di Sumatera merupakan efek dari triple planetary crisis.

Tiga krisis tersebut mencakup perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi maupun limbah.

“Ini kita alami dalam bencana terakhir di Sumatera. Ini adalah gabungan dari ketiganya. antara ketidaksiapan kita bagaimana kemudian dampak dari aktivitas manusia, tapi pada saat yang sama juga melihat bahwa sebagian di antaranya sudah ada yang hilang, sehingga mungkin ke depan ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang juga perlu diperbaiki,” ujarnya dalam agenda “Talkshow Kolaborasi untuk Negeri: “Harmonisasi Regulasi Extended Producer Responsibility (EPR)” yang diadakan Lembaga Pendidikan ANTARA (LPA), di Jakarta, Selasa.

Artinya, menurut dia, triple planetary crisis bukan sekadar narasi ilmiah saja, tetapi satu realitas yang berdampak sangat nyata bagi stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Data menunjukkan penggunaan sumber daya alam global meningkat 65 persen dalam dua dekade terakhir.

Namun, tingkat sirkularitas (memanfaatkan kembali dari sumber daya alam secara global) justru menurun dari 6,86 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 6,9 persen pada tahun 2024.

Di tingkat regional, posisi ASEAN dinilai sangat krusial karena menyumbang lebih dari separuh kebocoran plastik ke lautan global setiap tahun.

"Sangat memprihatinkan bahwa 6 dari 10 negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, berada di daftar pencemaran plastik ke laut dunia,” ujar Teguh pula.

Selain itu, infrastruktur manajemen sampah di ASEAN sendiri disebut belum mampu mengimbangi pesatnya urbanisasi yang berkontribusi terhadap pencemaran plastik.

Saat ini, katanya lagi, lebih dari 50 persen sampah di ASEAN tak terangkut dan hanya kurang dari seperempat berhasil didaur ulang.

Tantangan serupa dihadapi Indonesia yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan timbulan sampah domestik mencapai lebih dari 82 juta ton per tahun, apabila hanya dilaksanakan secara business as usual.

Jika tak dilakukan intervensi yang radikal, maka tempat pemrosesan akhir (TPA) di berbagai daerah diprediksi penuh total pada tahun 2028.

“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan manajemen sampah di hilir atau sekadar kumpul, angkut, buang. Kita membutuhkan perubahan paradigma,” kata dia lagi.

“Oleh karena itu, ekonomi sirkular menjadi salah satu pilihan. Ekonomi sirkular merupakan modal ekonomi yang meminimalkan penggunaan sumber daya sejak awal sejak design produk sampai kemudian kita menggunakannya, sampai kemudian kita kembali menggunakannya lagi atau mengelolanya dengan baik, dan memastikan sisa konsumsi bisa kembali ke dalam rantai nilai,” kata dia lagi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025