Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djaka Budi Utama mengungkap alasan belum kunjung membuka ratusan lowongan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Djaka mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena proses rekrutmen tersebut akan dilakukan melalui mekanisme seleksi nasional Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Kita masih koordinasi ya dengan BKN karena kita enggak bisa lepas dari sistem nasional yang sudah berlaku," ujarnya ketika ditemui usai rapat bersama Komisi XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Djaka belum dapat memastikan kapan rekrutmen lulusan SMA ini akan dibuka karena masih menunggu proses rekrutmen nasional.

Menurut dia, penerimaan lulusan SMA akan dilakukan bila mekanisme seleksi nasional CPNS mulai berjalan.

"Kalau sistem nasional berjalan, itu pun akan berjalan. Rekrutmen untuk yang dari SMA dan itu tetap berjalan," ujarnya.

Ketika rapat bersama Komisi XI DPR RI, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ia menyebut instansi tersebut masih mengalami kekurangan personel, terutama di sejumlah pelabuhan utama.

Merespons hal tersebut, Djaka mengatakan Bea Cukai tetap akan melakukan rekrutmen melalui sistem nasional meskipun ada kebutuhan mendesak seperti kekurangan SDM di pelabuhan.

"Kita enggak bisa lepas dari sistem nasional yang sudah berjalan. Selama mungkin ada kebutuhan mendesak, kita tetap pasti mengikuti itu," ujar Djaka.

Pada April lalu, Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Budi Prasetiyo pernah mengatakan lulusan SMA ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di berbagai jenjang.

"Usulan tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC, khususnya guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas di lapangan," ujar Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/3).

Kala itu, ia mengatakan proses rekrutmen tersebut masih menunggu persetujuan secara formal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sebagai dasar pelaksanaan tahapan teknis rekrutmen selanjutnya.

Setelah persetujuan dikantongi, rekrutmen akan dilakukan melalui seleksi CPNS pada umumnya sesuai ketentuan KemenPANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Apabila telah memperoleh persetujuan, pelaksanaan rekrutmen nantinya akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh KemenPANRB dan BKN sebagaimana mekanisme seleksi CPNS pada umumnya," ujar Budi.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat selalu memverifikasi informasi rekrutmen CPNS melalui kanal resmi pemerintah guna menghindari potensi penipuan.

Lowongan untuk lulusan SMA ini pertama kali diungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya mengatakan lowongan ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan tenaga operasional di lapangan yang dinilai mendesak.

Menurut Purbaya, posisi teknis membutuhkan sumber daya manusia yang siap bekerja langsung di lapangan.

"Kalau di Keuangan (Kemenkeu) sendiri, seperti saya bilang dulu, kita buka di Bea Cukai sekitar 380 lulusan SMA. Karena saya perlu orang juga yang betul-betul di level teknis di lapangan. Mungkin bulan depan dibuka," ujar Purbaya di kantornya, Selasa (7/4) lalu.

Purbaya mendorong pelaksanaan perekrutan kali bisa segera dieksekusi.

Sang Bendahara Negara menilai proses rekrutmen sebelumnya berjalan cukup lama.

Lebih lanjut, terkait rekrutmen CPNS secara umum tahun ini, Purbaya menegaskan tidak ada kendala anggaran.

Namun, Purbaya mengingatkan kewenangan rekrutmen ada di tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"CPNS ada di MenpanRB. Anggaran harusnya ada," ujarnya.

JAKARTA - Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama disebut dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (12/6/2026). Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya aliran uang dari PT Blueray Cargo ke Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama.

Aliran sebesar Rp3 miliar per bulan itu berlangsung pada periode Juli 2025-Januari 2026 yang ditotal berada di angka Rp21 miliar. Hal itu diungkapkan JPU saat membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Pemilik PT Blueray Cargo John Field ketika diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap importasi barang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Pemberian tersebut menggunakan kode BC1 untuk Djka Budi, BC2 untuk Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI (September 2024 s.d. Januari 2026), dan BC3 untuk Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC). John Field membetulkan kode tersebut.

"Pemberian di bulan Juli 2025 ini akumulasinya Rp8,2 M. BC1 Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Rp3 M, BC2 Bang Rizal itu Rp2 M, BC3 Sis itu Rp 1 M," tanya JPU.

"Betul," jawab John.

JPU kemudian membacakan pemberian pada Agustus 2025 sebesar Rp8.950.000.000 dalam bentuk SGD. Jumlah tersebut kemudian dibagikan untuk BC1 Rp3 M, BC2 Rp2 M, dan BC3 Rp 1 M.

"Betul," kata John membenarkan.

"Kemudian untuk di bulan September akumulasinya Rp8.950.000.000. Untuk BC1 Djaka Budhi Utama Rp3 M, BC2 Bang Rizal itu Rp2 M, BC3 Sis itu Rp1 M," ujar JPU.

"Kemudian untuk di bulan Oktober 2025 ini Rp8.950.000.000. BC1 Djaka Budhi Utama Rp3 M, BC2 Bang Rizal itu Rp2 M, BC3 Sis itu Rp1 M. Kemudian di bulan November 2025, Rp8.950.000.000. BC1 Djaka Budhi Utama Rp3 M, BC2 Bang Rizal Rp2 M, BC3 Sis Rp1 M," sambungnya.

Untuk Desember dan Januari, besaran yang diserahkan hingga jumlah pembagian kepada tiga pihak tersebut sama jumlahnya. "Baik, izin Majelis itu penegasan aja untuk melengkapi catatan keuangan sebagaimana penjelasan," ujar JPU.

John meyakini penyerahan uang tersebut sampai kepada pihak-pihak yang dimaksud. "Jadi Pak John, izin majelis 'memahami dan yakin dari ucapan Pak Ocoy (Orlando Hamonangan) bahwa Pak Ocoy tidak pernah menyampaikan keluh kesah atau keluhan oleh pihak-pihak yang menerima bahwa uangnya punya Pak John itu tidak sampai'. Tidak pernah ya?," tanya JPU.

"Tidak pernah," jawab John.

"Dan itu menyakinkan Pak John dan Pak John memahami uang itu sampailah kepada kode-kode itu sesuai dengan apa yang dibilang oleh Pak Ocoy?," sambung JPU bertanya.

"Iya," timpal John.

Sementara itu, di hari yang sama, Djaka tampil dalam konferensi pers dan mengklaim keberhasilan operasi penindakan rokok ilegal. Menurut pengusaha rokok HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau akrab disapa Gus Lilur, situasi tersebut sebagai bentuk “selebrasi tanpa esensi”.

Gus Lilur menyarankan Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi bahkan mencopot Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama tersebut. Sebagai pengusaha rokok, Gus Lilur mengaku memahami betul rekam jejak dan kepemimpinan Djaka Budhi Utama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurutnya, pejabat setingkat direktur jenderal seharusnya menjadi pembantu Presiden dalam menjaga penerimaan negara, menertibkan tata kelola cukai, dan menyelamatkan uang negara. Bukan justru menjadi beban moral bagi pemerintahan.

“Kita ingin seluruh pembantu Presiden betul-betul membantu Presiden. Tapi saya melihat pembantu Presiden yang satu ini, Dirjen Bea Cukai, tidak membantu. Malah bikin malu Presiden,” tegas Gus Lilur yang juga sebagai Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (Barong Grup) itu dalam pernyataannya, Minggu (14/6/2026).



HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau akrab disapa Gus Lilur.

Gus Lilur menegaskan, kritiknya tidak lahir dari ruang kosong. Ia merujuk pada fakta persidangan yang terungkap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap importasi barang pada 12 Juni 2026, Jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa John Field, pemilik Blueray Cargo.

Dalam keterangan yang dibenarkan terdakwa, kode “BC1” dalam amplop cokelat yang diberikan secara berkala disebut merujuk kepada Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama. Berdasarkan keterangan tersebut, setiap bulan kode “BC1” disebut berisi Rp3 miliar. Pemberian itu disebut berlangsung tujuh kali sejak Juli 2025 hingga Januari 2026, dengan total dugaan aliran dana mencapai Rp21 miliar.

Tidak hanya itu, pada 20 Mei 2026, Jaksa KPK juga mengungkap dugaan penerimaan suap sebesar 213.600 dolar Singapura atau setara hampir Rp3 miliar yang disebut mengalir kepada Djaka Budhi Utama. Ironisnya, hanya berselang beberapa hari dari persidangan tersebut, Djaka Budhi Utama tampil di hadapan publik dalam konferensi pers.

Pada 9 Juni 2026, ia mengumumkan keberhasilan operasi gabungan Bea Cukai, PJR Polda Metro Jaya, dan Puspom TNI dalam menyita 8.944.800 batang rokok ilegal tanpa pita cukai di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) KM 35,8. Nilai barang yang disita disebut mencapai Rp13,28 miliar, dengan potensi kerugian negara yang diklaim berhasil diselamatkan sebesar Rp8,66 miliar.

Namun bagi Gus Lilur, tampilan heroik itu justru memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar. “Penindakan yang dilakukan hanya selebrasi tanpa esensi. Tidak ada penegakan hukum sampai ke akar. Hanya tim penangkap truk di jalanan. Konferensi pers dan selebrasi seakan-akan melakukan penangkapan besar, faktanya hanya pura-pura. Nyata tanpa nilai,” kata Gus Lilur.

Ia bahkan menyebut penindakan semacam itu tidak lebih dari pertunjukan kosong. “Sebagai rakyat terdidik, saya tertawa menyaksikan Dirjen Bea Cukai menampilkan drama yang nyata-nyata hanya sampah tanpa harga. Ini bukan sekadar soal rokok ilegal. Ini soal kepemimpinan Bea Cukai yang rusak secara moral,” tegasnya.

Atas dasar itu, Gus Lilur secara tegas menyarankan Presiden Prabowo segera mencopot Djaka Budhi Utama dari jabatan Dirjen Bea Cukai. Menurutnya, keterangan yang muncul di persidangan itu sudah terlalu serius untuk diabaikan. Ia juga mengingatkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya pernah menyatakan akan melakukan pencopotan apabila bukti keterlibatan terbukti kuat.

“Sodoran bukti dari KPK sudah nyata bahwa Dirjen Bea Cukai justru menjadi biang masalah, bukan solusi dari masalah. Jika pejabat pembantu Presiden sudah tidak punya moral, apalagi disebut dalam persidangan KPK terkait dugaan penerimaan suap, tentu tidak ada hal lain yang bisa diharapkan,” tegas Gus Lilur.

Menurutnya, Presiden membutuhkan pembantu yang memiliki keberanian, integritas, patriotisme, dan harga diri dalam membela kepentingan negara. Bukan pejabat yang sibuk tampil di panggung konferensi pers, tetapi gagal menyentuh akar persoalan. “Kita ingin Presiden membangun negeri dengan dibantu oleh para pahlawan negeri. Bukan oleh sosok yang haus selebrasi, tetapi miskin esensi,” katanya.

Gus Lilur mengusulkan agar Presiden Prabowo tidak sekadar mengganti pejabat, tetapi juga berani mempertimbangkan tokoh-tokoh yang memiliki integritas dan rekam jejak keberanian dalam membela negara. Ia menyebut nama Komjen Pol (Purn) Oegroseno dan Mayjen TNI (Purn) Soenarko sebagai contoh figur yang layak diberi ruang pengabdian.

“Kenapa Presiden tidak mencoba merangkul orang yang selama ini dianggap berseberangan, tetapi punya kredibilitas? Jika mereka diberi panggung, bisa jadi mereka berbakti kepada negara. Pada saat yang sama, Presiden bisa menarik tokoh-tokoh penting yang selama ini dianggap mengganggu, gaduh, dan membuat kebisingan di republik ini,” ujarnya.

Menurut Gus Lilur, Presiden membutuhkan orang-orang yang berani bekerja, bukan sekadar pandai mengatur panggung. Negara, kata dia, memerlukan pejabat yang mampu menyelesaikan masalah sampai akar, bukan mempercantik kegagalan dengan konferensi pers.

“Saya bangga ketika Presiden membasmi transfer pricing. Saya bangga ketika Presiden membasmi underinvoicing dan menyatukan ekspor lewat satu pintu. Meskipun ada kekhawatiran korupsi baru, di organisasi dalam korupsi satu pintu, tapi itu layak dicoba agar negara tidak kehilangan ribuan triliun setiap tahunnya,” kata Gus Lilur.

Namun, menurutnya, semua kebijakan baik Presiden akan kehilangan kekuatan apabila dijalankan oleh pejabat yang bermasalah secara hukum, moral, dan integritas. “Sekali lagi, saya rakyat Indonesia yang terdidik. Saya marah melihat pejabat hanya mempertontonkan selebrasi, tetapi tindakannya miskin nilai dan esensi,” ujarnya.

Gus Lilur menutup pernyataannya dengan seruan agar Presiden segera mengambil langkah tegas. “Semoga Presiden segera mencopot dan mengganti Dirjen Bea Cukai dengan pengganti yang lebih punya patriotisme dan punya harga diri dalam membela kemuliaan Republik Indonesia. Republik ini terlalu mulia untuk dibantu oleh tangan yang kotor,” pungkasnya.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa pemilik PT Blueray Cargo John Field bersama dua anak buahnya menyuap pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp63 miliar (63.146.939.000) tekait importasi barang.

Dalam sidang pembacaan surat dakwaan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026), JPU merincikan pemberian uang dari pihak Blueray kepada pejabat Bea Cukai.

Penyerahan uang tersebut terjadi pada periode Juli 2025 hingga Januari 2026 yang terbagi berupa uang senilai Rp61.301.939.000 dalam bentuk SGD dan fasilitas hiburan serta barang mewah Rp1.845.000.000.

Suap tersebut dinikmati Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI (September 2024 s.d. Januari 2026), Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC), dan Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama mengungkap modus yang digunakan pelaku untuk menyelundupkan jutaan batang rokok ilegal melalui Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni.

Dalam operasi penindakan yang dilakukan pada 11 Juni 2026, petugas menemukan rokok ilegal yang ada di dalam sebuah truk disembunyikan di balik muatan pakan ternak untuk mengelabui pemeriksaan.

"Modusnya pelaku menutupi ataupun mengelabui petugas dengan menyamarkan angkutannya dengan ini kebetulan menggunakan pakan ternak," kata Djaka dalam konferensi pers di Kantor Wilayah DJBC Banten, Tangerang Selatan, Jumat (12/6).

Menurut dia, pakan ternak sengaja digunakan karena dapat mengaburkan aroma khas rokok. Dengan begitu, pelaku bisa menghindari identifikasi petugas saat kendaraan melintas.

"Ini untuk mengelabui ataupun menyamarkan. Kalau kita menghirup aroma rokok kan itu sangat spesifik. Nah ini digabung dengan pakan ternak. Pasti tujuannya adalah untuk menghindari identifikasi dari petugas karena beberapa kali kita menemukan modus seperti itu," ujar Djaka.

Dalam operasi ini, Bea Cukai menggagalkan peredaran 8.262.000 batang rokok ilegal. Detailnya, petugas menyita 2.912.000 batang rokok ilegal merek OK BOLD dan 5.350.000 batang rokok ilegal merek Double Happiness.

[Gambas:Youtube]

Djaka menjelaskan nilai barang yang diamankan mencapai Rp12,68 miliar. Sementara itu, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp7,9 miliar.

Detailnya, potensi kerugian meliputi penerimaan cukai sebesar Rp6,16 miliar, pajak rokok sebesar Rp616 juta, Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) sebesar Rp1,21 miliar.

Kepala Kanwil DJBC Banten Ambang Priyonggo menjelaskan pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat dan hasil analisis intelijen terkait dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.

Tim gabungan kemudian melakukan patroli dan pengawasan di sekitar pelabuhan pada Kamis (11/6) pukul 07.00 WIB.

Petugas pertama kali menghentikan sebuah truk Colt Diesel yang mengangkut 182 karton berisi 2.912.000 batang rokok ilegal tanpa pita cukai berjenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek Oke Bold.

Pengembangan kemudian dilakukan terhadap target lain yang melintas dari Bakauheni menuju Merak.

Hasilnya, petugas kembali mengamankan sebuah truk Hino Fuso yang membawa 535 karton berisi 5.350.000 batang rokok ilegal jenis Sigaret Putih Mesin atau SPM merek Double Happiness tanpa dilekati pita cukai.

"Rokok disembunyikan di balik muatan pakan ternak," kata Ambang.

Terkait dengan tersangka yang telah ditetapkan, Djaka menjelaskan yang bersangkutan merupakan sopir truk yang sudah berulang kali terlibat dalam pengiriman rokok ilegal.

"Supir ini kenapa kita jadikan tersangka seperti tadi saya bilang bahwa dia sudah terbiasa karena sudah lima kali untuk melakukan pengiriman rokok ilegal," kata Djaka.

Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap pihak yang menjadi pemiliknya.

"Pastinya dengan kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya karena kita tidak bisa terserta merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses pendalaman lebih lanjut," ujar Djaka.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal dalam operasi penindakan di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama mengatakan penindakan dilakukan terhadap dua truk yang berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera pada 11 Juni 2026.

"Dalam hal ini kita berhasil menangkap dua truk. [Satu] berasal dari wilayah Pulau Jawa dan satu dari wilayah Pulau Sumatera yang berhasil kita tindak di wilayah Merak, Cilegon, Banten," kata Djaka dalam konferensi pers di kantor Bea Cukai Banten, Tangerang Selatan, Jumat (12/6).

Dari operasi tersebut, petugas menyita 2.912.000 batang rokok ilegal merek inisial OB dan 5.350.000 batang rokok ilegal merek DH. Totalnya 8.262.000 batang.

Djaka menjelaskan nilai barang yang diamankan mencapai sekitar Rp12,68 miliar. Sementara itu, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp7,9 miliar.

Detailnya, potensi kerugian meliputi penerimaan cukai sebesar Rp6,16 miliar, pajak rokok sebesar Rp616,34 juta, Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) sebesar Rp1,21 miliar.

Penindakan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai Merak, Kanwil DJBC Banten, Polda Banten, dan Kejaksaan Tinggi Banten. Djaka mengungkapkan pihaknya telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus tersebut.

"Kita sudah menetapkan satu orang tersangka karena yang bersangkutan sudah beberapa kali melakukan pengiriman dan sialnya ketangkap di Banten," ujarnya.

Kepala Kanwil DJBC Banten Ambang Priyonggo menjelaskan pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat dan hasil analisis intelijen terkait dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.

Tim gabungan kemudian melakukan patroli dan pengawasan di sekitar pelabuhan pada Kamis (11/6) pukul 07.00 WIB.

Petugas pertama kali menghentikan sebuah truk yang mengangkut 182 karton berisi 2.912.000 batang rokok ilegal tanpa pita cukai berjenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek OB.

Pengembangan kemudian dilakukan terhadap target lain yang melintas dari Bakauheni menuju Merak.

Hasilnya, petugas kembali mengamankan sebuah truk Hino Fuso yang membawa 535 karton berisi 5.350.000 batang rokok ilegal jenis Sigaret Putih Mesin atau SPM merek DH tanpa dilekati pita cukai

"Rokok disembunyikan di balik muatan pakan ternak," kata Ambang.

Terkait tersangka yang telah ditetapkan, Djaka menjelaskan yang bersangkutan merupakan sopir truk yang sudah berulang kali terlibat dalam pengiriman rokok ilegal.

"Supir ini kenapa kita jadikan tersangka seperti tadi saya bilang bahwa dia sudah terbiasa karena sudah lima kali untuk melakukan pengiriman rokok ilegal," kata Djaka.

Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap pihak yang menjadi pemilik atau pengendali jaringan.

"Pastinya dengan kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya," ujar Djaka.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, setelah menerima laporan penumpukan ribuan kontainer impor.

Sidak ini lebih tepatnya dilakukan di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Purbaya mengungkapkan penumpukan tersebut mencapai sekitar 3.100 kontainer dengan dokumen yang belum terselesaikan mencapai sekitar 3.000 surat.

"Saya ke sini hari ini untuk menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari yang lalu bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Suratnya sampai 3.000 surat dan itu berkaitan dengan kontainer sebanyak 3.100," ujar Purbaya usai sidak, Sabtu (6/6).

Ia mengatakan sejumlah pelaku usaha mengeluhkan gangguan pasokan bahan baku asal impor akibat kondisi tersebut. Selain itu, penumpukan juga menyebabkan dwelling time atau waktu tinggal kontainer di pelabuhan meningkat.

Menurut Purbaya, jumlah kontainer yang menumpuk sebenarnya sudah mulai berkurang setelah dilakukan langkah percepatan.

"Kemarin sudah diinstruksi untuk diperbaiki secepatnya sih. Sudah turun dari katanya dari 3.000 ke 2.500," ujarnya.

Dari hasil peninjauan, ia menemukan salah satu penyebab penumpukan adalah meningkatnya volume barang masuk, sehingga proses pelayanan menjadi lebih lambat.

Purbaya menilai alasan tersebut tidak masuk akal karena jika memang persoalannya seperti itu, ia tinggal meminta penambahan personal yang bekerja.

"Tadi saya tanya masalahnya apa. Ada beberapa masalah. Sebetulnya untuk saya enggak masuk akal. Peningkatan jumlah barang masuk, sehingga prosesnya lambat di sini," ujar Purbaya.

Akhirnya, guna mengatasi masalah tersebut, Purbaya meminta penambahan personel agar pelayanan dapat berlangsung selama 24 jam sampai jumlah kontainer kembali ke level normal.

"Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24 jam sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang ada di sini," katanya.

Selain itu, Purbaya juga menemukan banyak kontainer yang sebenarnya telah selesai proses kepabeanannya, tetapi tidak segera diambil oleh importir dan dibiarkan tertumpuk di situ selama berbulan-bulan.

Ia menduga sebagian importir sengaja membiarkan barang tetap berada di pelabuhan karena biaya penyimpanan di situ dinilai lebih murah dibanding menyewa gudang di luar kawasan pelabuhan.

"Mungkin karena dendanya lebih murah. Mereka biarkan saja di sini barangnya. Mereka mungkin hitungnya di sini lebih murah dibandingkan kalau mereka sewa gudang di luar sana," ujar Purbaya.

Ia pun meminta Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun mengkaji aturan baru berupa sanksi bagi importir yang terlalu lama meninggalkan barangnya di pelabuhan.

"Saya minta tadi Pak Djaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi macam punishment untuk orang yang selalu lama meninggalkan barangnya di sini," ujar Purbaya.

Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut harus diterapkan secara adil dan tidak memberatkan pelaku usaha yang masih berada dalam batas waktu wajar.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan aliran uang dalam kasus korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang diterima Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama, ternyata lebih dari SGD 213.600. Sebab, Djaka disebut telah menerima sedikitnya enam kali aliran uang.

"Itu (nilai SGD 213.600) untuk satu kali penerimaan ya," ujar Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir kepada wartawan, dikutip Kamis (21/5/2026).

Takdir menyampaikan, dalam persidangan penuntut umum hanya memberikan satu sampel untuk memenuhi fakta hukum temuan jaksa terkait aliran dana. Namun, Djaka disebut menerima aliran dana sedikitnya enam kali dalam catatan pembuktian JPU.

"Karena tabel tadi itu menunjukkan satu bulan, bukan untuk enam kali, bukan. Makanya tadi kami tegaskan bahwa tiap bulan sampai tadi kita berapa kali sih? Enam kali, beda-beda tuh tabelnya," kata dia.

Karena itu, jaksa sebelumnya mendakwa John Field atas akumulasi suap senilai Rp63 miliar. Uang tersebut diduga digunakan untuk menyuap sejumlah pejabat di DJBC dan nilainya disebut sesuai dengan total penerimaan yang ditemukan penyidik.

"Makanya kalau teman-teman akumulasi di dakwaan kami ya nilai itu dikali enam bulan ya dapatnya sampai Rp61 miliar," tandas dia.

Sebelumnya, Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap adanya delapan amplop berkode berisi uang tunai dari pemilik Blueray Cargo, John Field, untuk sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Salah satu amplop diduga merupakan jatah untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama.

Fakta itu terungkap dalam persidangan kasus korupsi importasi barang di lingkungan DJBC saat pemeriksaan saksi Kasi Intel DJBC, Orlando Hamonangan alias Ocoy, Rabu (20/5). Jaksa penuntut umum M. Takdir awalnya menampilkan foto amplop berkode yang kemudian dikaitkan dengan data bagian keuangan Blueray Cargo.

Takdir menegaskan bahwa berdasarkan barang bukti yang dimiliki JPU, kode SALES 2-1 DIR merujuk pada jatah untuk Djaka Budi Utama. Jaksa menyebut nilai jatah tersebut mencapai SGD 213.600.

"Kami tegaskan yang Sales 2-1 adalah (jatah) Dirjen Bea Cukai nilainya 213.600 dolar Singapura. Itu kami tegaskan ya, karena kami yang punya bukti ini," lanjut Takdir.

Dalam persidangan yang sama, Ocoy mengaku dirinya yang membagikan langsung uang-uang tersebut atas perintah John Field dan Sisprian. Uang disebut dibagikan ke ruangan masing-masing pejabat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan langsung memberhentikan sementara Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama usai namanya terseret dalam sidang dakwaan kasus dugaan korupsi pejabat kepabeanan.

Purbaya menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan masih memantau jalannya proses hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dia menilai penonaktifan pejabat eselon I tersebut belum diperlukan untuk saat ini karena proses peradilan yang menyeret petinggi Grup Blueray Cargo itu baru saja bergulir.

"Tidak [diberhentikan sementara]. Tidak sampai clear [jelas] di sana seperti apa. Prosesnya kan baru mulai, namanya baru muncul. Masa langsung berhenti? Kita lihat sampai clear, sejelas-jelasnya seperti apa kasus itu baru kita akan ambil tindakan," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Lebih lanjut, bendahara negara itu mengaku telah meminta klarifikasi langsung dari Djaka terkait kemunculan namanya dalam dakwaan tersebut. Menurutnya, pensiunan perwira TNI itu menyatakan komitmennya untuk bersikap kooperatif terhadap proses peradilan yang sedang berjalan.

Terkait potensi pemanggilan Djaka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Purbaya memastikan bahwa Kementerian Keuangan akan menyediakan pendampingan hukum. Dia menggarisbawahi bahwa langkah ini merupakan prosedur standar bagi aparatur negara, bukan bentuk intervensi terhadap hukum.

"Ada pasti [pendampingan hukum] kalau ada. Kalau Pak Djaka misalnya dipanggil dan segala macam. Yang lain kan ada pendampingan juga. Bukan intervensi, keduanya juga kan sama," tambahnya.

Dakwaan Blueray Cargo

Sebagai informasi, nama Djaka Budi Utama muncul dalam surat dakwaan KPK nomor 38/TUT.01.04/24/04/2026 yang diterbitkan pada 8 April 2026. Perkara ini mendudukkan tiga petinggi Blueray Cargo sebagai terdakwa, yakni John Field selaku Pimpinan Grup, Dedy Kurniawan Sukolo selaku Manager Operasional Custom Clearance, dan Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi.

Nama Djaka Budi Utama disebut hadir dalam sebuah pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada bulan Juli 2025. Pertemuan itu mempertemukan jajaran pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan sejumlah pengusaha kargo.

Selain Djaka, pejabat Bea Cukai yang hadir pada pertemuan itu antara lain Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, Kasubdit Intelijen Sisprian Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Orlando Hamonangan Sianipar. Sementara dari pihak pengusaha, turut hadir Terdakwa I, John Field dari Blueray Cargo.

Meski hadir dalam pertemuan tersebut, surat dakwaan KPK tidak merinci lebih lanjut aliran dana yang mengarah kepada Djaka Budi Utama. Dakwaan KPK merinci bahwa suap dengan total Rp61.301.939.000 dalam bentuk Dolar Singapura (SGD) dan gratifikasi berupa fasilitas hiburan serta barang mewah senilai Rp1.845.000.000 mengalir kepada Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan Sianipar, dan pejabat lainnya bernama Enov Puji Winarko.

Pemberian uang dan fasilitas bernilai puluhan miliar rupiah yang terjadi antara bulan Juli 2025 hingga Januari 2026 itu bertujuan agar proses pengeluaran barang-barang impor milik Blueray Cargo dipermudah. Para terdakwa melobi pejabat Bea Cukai agar barang mereka tidak melalui proses pengawasan dan pemeriksaan mendetail serta bisa lebih cepat keluar dari pengawasan kepabeanan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan belum akan memberhentikan sementara Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Djaka Budi Utama dari jabatannya karena terseret kasus suap pimpinan Blueray Cargo John Field.

Ia mengatakan masih akan melihat lebih jauh lagi mengenai kasus tersebut.

"Ya kita lihat saja nanti. Nanti kita lihat proses hukumnya seperti apa," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (7/5).

Purbaya belum akan memberhentikan sementara atau menonaktifkan Djaka hingga keterlibatannya di kasus tersebut terungkap lebih jelas.

"Tidak (diberhentikan sementara atau dinonaktifkan) sampai clear di sana seperti apa. Prosesnya kan baru mulai, namanya baru muncul, masa langsung berhenti? Kita lihat sampai clear, sejelas-jelas seperti apa kasus itu, baru kita akan ambil tindakan," ujar Purbaya.

Ia sendiri mengaku sudah bertemu Djaka setelah nama dia muncul dalam persidangan kasus tersebut pada Rabu (6/5). Purbaya menyebut Djaka akan mengikuti proses hukum yang ada.

[Gambas:Youtube]

"Dia akan ikuti proses hukum yang berlaku. Ini kan belum apa-apa, kan? Masih baru. Nanti kita lihat seperti apa kelanjutan prosesnya," ucap Purbaya.

Ia memastikan Djaka akan mendapatkan pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan jika ia dipanggil KPK untuk dimintai keterangan.

Sementara itu secara terpisah, Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai DJBC Kementerian Keuangan Budi Prasetiyo mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5).

John Field didakwa menyuap sejumlah pejabat DJBC dengan uang sejumlah Rp61 miliar dan pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,8 miliar.

Tindak pidana itu dilakukan John Field bersama-sama dengan Terdakwa II Dedy Kurniawan Sukolo selaku Manager Operasional Custom Clearance Pelabuhan pada Blueray Cargo (Grup) dan Terdakwa III Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi pada Blueray Cargo (Grup).

Penerima suap terdiri dari Direktur Penindakan dan Penyidikan, Rizal; Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Sisprian Subiaksono; dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Orlando Hamonangan. Mereka akan dituntut dalam berkas terpisah.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (6/5), Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) membeberkan sejumlah pertemuan hingga pemberian uang untuk meloloskan kepentingan Blueray Cargo (Grup).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan belum ada rencana menonaktifkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Djaka Budi Utama meski namanya muncul dalam surat dakwaan kasus dugaan suap pengurusan impor yang menjerat pimpinan Blueray Cargo Group, John Field.

Purbaya mengatakan ia masih menunggu perkembangan proses hukum sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Menurut dia, kemunculan nama seseorang dalam dakwaan belum dapat dijadikan dasar untuk pemberhentian sementara.

“Ya kita lihat saja nanti. Nanti kita lihat proses hukumnya seperti apa,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kemenkeu, Jakarta, Kamis (6/5/2026).

Sehingga menurut bendahara negara opsi penonaktifan Dirjen Bea Cukai Djaka sementara dari jabatannya, Purbaya menegaskan belum ada keputusan ke arah tersebut.

“Tidak. Tidak sampai clear di sana seperti apa. Prosesnya kan baru mulai. Namanya baru muncul. Masa langsung berhenti,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah akan terlebih dahulu mencermati secara menyeluruh perkembangan kasus sebelum menentukan tindakan administratif terhadap pejabat terkait.

Terkait pendampingan hukum, Purbaya memastikan Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan apabila diperlukan, sebagaimana juga dilakukan terhadap pegawai lain yang menghadapi proses hukum.

“Ada pasti kalau ada. Kalau misalnya dipanggil dan segala macam, yang lain juga ada pendampingan,” ujarnya.

Namun ia menegaskan pendampingan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap proses penegakan hukum yang berjalan.

Purbaya juga mengaku telah berbicara langsung dengan Djaka terkait perkara tersebut.

Menurut dia, Djaka menyatakan akan mengikuti seluruh proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, kasus tersebut terungkap dalam surat dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 38/TUT.01.04/24/04/2026 yang dibacakan jaksa penuntut umum terhadap tiga terdakwa, yakni John Field, Dedy Kurniawan Sukolo selaku Manager Operasional Custom Clearance Pelabuhan, dan Andri sebagai Ketua Tim Dokumen Importasi.

Dalam dakwaan disebutkan, pada Juli 2025 berlangsung pertemuan di Hotel Borobudur yang dihadiri sejumlah pejabat Bea Cukai dan pengusaha kargo.

Nama Djaka tercantum bersama sejumlah pejabat lain seperti Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar.

Meski demikian, jaksa KPK tidak menguraikan adanya dugaan penerimaan uang maupun fasilitas oleh Djaka dalam perkara tersebut.

Dakwaan lebih banyak menyoroti dugaan suap kepada sejumlah pejabat Bea Cukai lain.

Jaksa mendalilkan para terdakwa memberikan uang sebesar Rp 61,3 miliar dalam bentuk dollar Singapura serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp 1,845 miliar kepada sejumlah pejabat Bea Cukai sepanjang Juli 2025 hingga Januari 2026.

Pemberian itu diduga bertujuan memperlancar proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo Group.

Dalam dakwaan juga diungkap dugaan pengondisian sistem pengawasan impor melalui penyusunan “rule set targeting” berdasarkan basis data internal Bea Cukai.

Informasi tersebut diduga digunakan untuk mengatur jalur pemeriksaan impor agar memiliki risiko pemeriksaan lebih rendah.

Selain uang tunai, para terdakwa disebut memberikan fasilitas hiburan senilai Rp 1,45 miliar, jam tangan merek Tag Heuer senilai Rp 65 juta, hingga satu unit Mazda CX-5 senilai Rp 330 juta.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan belum ada rencana menonaktifkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Djaka Budi Utama meski namanya muncul dalam surat dakwaan kasus dugaan suap pengurusan impor yang menjerat pimpinan Blueray Cargo Group, John Field.

Purbaya mengatakan ia masih menunggu perkembangan proses hukum sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Menurut dia, kemunculan nama seseorang dalam dakwaan belum dapat dijadikan dasar untuk pemberhentian sementara.

“Ya kita lihat saja nanti. Nanti kita lihat proses hukumnya seperti apa,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kemenkeu, Jakarta, Kamis (6/5/2026).

Sehingga menurut bendahara negara opsi penonaktifan Dirjen Bea Cukai Djaka sementara dari jabatannya, Purbaya menegaskan belum ada keputusan ke arah tersebut.

“Tidak. Tidak sampai clear di sana seperti apa. Prosesnya kan baru mulai. Namanya baru muncul. Masa langsung berhenti,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah akan terlebih dahulu mencermati secara menyeluruh perkembangan kasus sebelum menentukan tindakan administratif terhadap pejabat terkait.

Terkait pendampingan hukum, Purbaya memastikan Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan apabila diperlukan, sebagaimana juga dilakukan terhadap pegawai lain yang menghadapi proses hukum.

“Ada pasti kalau ada. Kalau misalnya dipanggil dan segala macam, yang lain juga ada pendampingan,” ujarnya.

Namun ia menegaskan pendampingan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap proses penegakan hukum yang berjalan.

Purbaya juga mengaku telah berbicara langsung dengan Djaka terkait perkara tersebut.

Menurut dia, Djaka menyatakan akan mengikuti seluruh proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, kasus tersebut terungkap dalam surat dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 38/TUT.01.04/24/04/2026 yang dibacakan jaksa penuntut umum terhadap tiga terdakwa, yakni John Field, Dedy Kurniawan Sukolo selaku Manager Operasional Custom Clearance Pelabuhan, dan Andri sebagai Ketua Tim Dokumen Importasi.

Dalam dakwaan disebutkan, pada Juli 2025 berlangsung pertemuan di Hotel Borobudur yang dihadiri sejumlah pejabat Bea Cukai dan pengusaha kargo.

Nama Djaka tercantum bersama sejumlah pejabat lain seperti Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar.

Meski demikian, jaksa KPK tidak menguraikan adanya dugaan penerimaan uang maupun fasilitas oleh Djaka dalam perkara tersebut.

Dakwaan lebih banyak menyoroti dugaan suap kepada sejumlah pejabat Bea Cukai lain.

Jaksa mendalilkan para terdakwa memberikan uang sebesar Rp 61,3 miliar dalam bentuk dollar Singapura serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp 1,845 miliar kepada sejumlah pejabat Bea Cukai sepanjang Juli 2025 hingga Januari 2026.

Pemberian itu diduga bertujuan memperlancar proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo Group.

Dalam dakwaan juga diungkap dugaan pengondisian sistem pengawasan impor melalui penyusunan “rule set targeting” berdasarkan basis data internal Bea Cukai.

Informasi tersebut diduga digunakan untuk mengatur jalur pemeriksaan impor agar memiliki risiko pemeriksaan lebih rendah.

Selain uang tunai, para terdakwa disebut memberikan fasilitas hiburan senilai Rp 1,45 miliar, jam tangan merek Tag Heuer senilai Rp 65 juta, hingga satu unit Mazda CX-5 senilai Rp 330 juta.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) buka suara terkait terseretnya nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama dalam surat dakwaan kasus dugaan suap pengurusan impor yang menjerat pimpinan Blueray Cargo Group, John Field.

Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta menjunjung asas praduga tak bersalah.

“Karena perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan, untuk menghormati dan menjaga independensi proses tersebut, kami tidak berkomentar mengenai substansi perkara,” ujar Budi dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Adapun kasus tersebut terungkap dalam surat dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 38/TUT.01.04/24/04/2026 yang dibacakan jaksa penuntut umum terhadap tiga terdakwa, yakni John Field, Dedy Kurniawan Sukolo selaku Manager Operasional Custom Clearance Pelabuhan, dan Andri sebagai Ketua Tim Dokumen Importasi.

Dalam dakwaan disebutkan, pada Juli 2025 berlangsung pertemuan di Hotel Borobudur yang dihadiri sejumlah pejabat Bea Cukai dan pengusaha kargo.

Nama Djaka tercantum bersama sejumlah pejabat lain seperti Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar.

Meski demikian, jaksa KPK tidak menguraikan adanya dugaan penerimaan uang maupun fasilitas oleh Djaka dalam perkara tersebut.

Dakwaan lebih banyak menyoroti dugaan suap kepada sejumlah pejabat Bea Cukai lain.

Jaksa mendalilkan para terdakwa memberikan uang sebesar Rp 61,3 miliar dalam bentuk dollar Singapura serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp 1,845 miliar kepada sejumlah pejabat Bea Cukai sepanjang Juli 2025 hingga Januari 2026.

Pemberian itu diduga bertujuan memperlancar proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo Group.

Dalam dakwaan juga diungkap dugaan pengondisian sistem pengawasan impor melalui penyusunan “rule set targeting” berdasarkan basis data internal Bea Cukai.

Informasi tersebut diduga digunakan untuk mengatur jalur pemeriksaan impor agar memiliki risiko pemeriksaan lebih rendah.

Selain uang tunai, para terdakwa disebut memberikan fasilitas hiburan senilai Rp 1,45 miliar, jam tangan merek Tag Heuer senilai Rp 65 juta, hingga satu unit Mazda CX-5 senilai Rp 330 juta.

Profil Djaka Budi Utama

Berdasarkan laman Kementerian Keuangan, Djaka lahir di Jakarta pada 9 November 1967 dan merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1990.

Dalam perjalanan karier militernya, ia menempuh pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat pada 2004 dan Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia pada 2014.

Djaka juga mengikuti pendidikan strategis di Lembaga Ketahanan Nasional pada 2017 dan meraih gelar Sarjana Sosial pada 2012.

Sebelum menjadi Dirjen Bea dan Cukai, Djaka pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam pada 2021, Asisten Intelijen Panglima TNI pada 2023, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan pada 2024, serta Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara pada tahun yang sama.

Djaka resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada 23 Mei 2025.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memberikan tanggapan resmi terkait disebutnya nama Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama, dalam dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Pihak otoritas menyatakan akan mengikuti prosedur yang berlaku serta menghargai kewenangan lembaga peradilan.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo menegaskan bahwa instansinya tetap mengedepankan prinsip hukum yang adil selama proses persidangan berlangsung.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Karena perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan, untuk menghormati dan menjaga independensi proses tersebut, kami tidak berkomentar mengenai substansi perkara," kata Budi dalam keterangan resmi, Kamis (7/5/2026).

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa KPK, nama Djaka Budi Utama muncul dalam rangkaian kronologi perkara suap importasi barang yang melibatkan bos Blueray Cargo, John Field. Jaksa menyebutkan adanya pertemuan antara sejumlah pejabat tinggi DJBC dengan pengusaha kargo di Hotel Borobudur pada Juli 2025, yang diduga menjadi awal dari pengondisian jalur impor.

"Dilakukan pertemuan antara pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain Djaka Budi Utama, Rizal Fadillah, Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonangan Sianipar dengan pengusaha-pengusaha kargo," bunyi surat dakwaan jaksa KPK.

Dalam persidangan terungkap bahwa pascapertemuan tersebut, yakni sepanjang Juli 2025 hingga Januari 2026, John Field diduga menyetorkan uang tunai dalam bentuk dolar Singapura dengan nilai total mencapai Rp61,3 miliar. Selain uang tunai, dakwaan juga mencatat adanya pemberian fasilitas hiburan serta barang-barang mewah senilai Rp1,84 miliar kepada oknum pejabat terkait.

Rincian aliran dana yang disebutkan dalam dakwaan meliputi Rizal Fadillah (Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan) diduga menerima sekitar Rp2 miliar dalam setiap termin penyerahan, Sisprian Subiaksono (Kasubdit Intelijen P2) diduga menerima Rp1 miliar dan Orlando Hamonangan (Kasi Intelijen) diduga menerima Rp450 juta hingga Rp600 juta, termasuk fasilitas hiburan senilai Rp1,45 miliar dan jam tangan mewah Tag Heuer.

Kasus ini menjadi sorotan tajam publik mengingat posisi para pihak yang disebutkan dalam dakwaan merupakan pejabat struktural kunci dalam pengawasan arus barang masuk ke wilayah Indonesia.