Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan digitalisasi dokumen pertanahan berjalan secara bertahap, terukur dan mengedepankan kepastian hukum.

“Digitalisasi dokumen pertanahan kami pastikan berjalan bertahap, terukur, dan mengedepankan kepastian hukum," ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Transformasi digital yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN menjadi fondasi bagi layanan pertanahan yang lebih modern.

Penerapan Sertipikat Elektronik tak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat. Nusron menyampaikan digitalisasi sertipikat tanah juga dapat dimanfaatkan oleh pihak perbankan.

"Tujuannya sederhana, memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan keamanan bagi lembaga keuangan,” katanya.

Nusron mengatakan, transformasi digital yang terus diperluas diharapkan menciptakan pelayanan yang lebih efisien dan transparan.

Sistem elektronik juga meningkatkan keamanan dokumen pertanahan karena tersimpan secara digital, minim risiko kerusakan fisik, dan dapat diverifikasi dengan cepat melalui basis data nasional.

Sebagai informasi, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid fokus memperkuat digitalisasi pertanahan untuk mempersempit ruang gerak mafia tanah.

Menurut dia, penguatan digitalisasi sistem pertanahan di Kementerian ATR/BPN mampu menekan kasus sengketa baru dalam setahun terakhir.

Sejak awal 2025, Kementerian ATR/BPN telah mengimplementasikan sejumlah layanan berbasis elektronik, mulai dari Sertipikat Elektronik hingga peralihan hak elektronik.

Langkah ini dibarengi dengan peningkatan keamanan siber berlapis untuk memastikan seluruh data pertanahan terlindungi dari risiko manipulasi maupun kebocoran.

Sebagai bagian dari peta jalan transformasi digital pertanahan, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan pada tahun 2028 layanan pertanahan akan berbentuk digital seluruhnya dengan penerapan teknologi blockchain.

Teknologi blockchain unggul dalam hal keamanan, transparansi, dan akuntabilitas data dibandingkan sistem konvensional.

Setiap transaksi atau perubahan data pertanahan yang terekam dalam blockchain bersifat permanen dan tidak dapat diubah tanpa jejak digital sehingga mencegah manipulasi dan pemalsuan dokumen.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Proses perpanjangan SIM saat ini bisa dilakukan secara online melalui HP atau laptop, sehingga tidak perlu lagi antre. SIM juga bisa langsung diantar ke rumah Anda ketika proses berjalan lancar.

Biaya perpanjangan SIM Nasional untuk SIM A adalah Rp80.000, sedangkan untuk SIM C adalah Rp75.000. Biaya tersebut belum termasuk biaya admin, biaya pengemasan, dan biaya pengiriman dari SATPAS ke rumah Anda.

Perlu dicatat, proses perpanjangan SIM memerlukan waktu 3-7 hari kerja tergantung dari antrean online. Jika antrean di SATPAS mengalami lonjakan, maka proses membutuhkan waktu yang lebih panjang, belum termasuk proses pengiriman dari SATPAS ke alamat pengiriman Anda.

Jam operasional SATPAS yaitu Senin-Sabtu pukul 08:00-15:00. Permohonan SIM di atas pukul 15:00 akan diproses keesokan harinya. Anda perlu mengecek status transaksi Anda secara berkala di aplikasi.

Pemohon juga perlu memastikan dokumen dan data yang disubmit lengkap dan benar untuk menghindari penolakan oleh ajudikator di SATPAS dan lakukan perpanjangan 30 hari sebelum masa berlaku habis.

Jika sudah mengetahui ketentuan di atas, selanjutnya perlu diketahui apa saja syarat dokumen yang perlu disiapkan untuk memperpanjang SIM online. Berikut daftarnya, dikutip dari situs resmi Digital Korlantas Polri:

1. SIM lama.
2. E-KTP.
3. Hasil RIKKES Jasmani.
4. Hasil Tes Psikologi.
5. Pas foto (bukan foto selfie) dengan background berwarna biru.
6. Foto tanda tangan di atas kertas putih polos dengan tinta yang tebal.

Jika dokumen tersebut sudah lengkap, berikut langkah melakukan perpanjangan SIM online di 2025:

1. Unduh aplikasi Digital Korlantas POLRI di Google Play Store.
2. Kemudian lakukan registrasi aplikasi dengan mengisi no handphone, lalu Anda akan menerima kode OTP via SMS.
3. Masukkan kode OTP.
4. Buat PIN dan konfirmasi PIN.
5. Lengkapi profile di menu profile dengan mengisi no NIK, Nama, dan email. Lalu Anda akan menerima email untuk mengaktifkan akun Anda.
6. Kemudian lakukan verifikasi E-KTP dengan melakukan foto Liveness.
7. Sebelum melakukan permohonan perpanjangan SIM, mohon untuk menyiapkan dokumen pendukung seperti; E-KTP, foto SIM lama, Tanda tangan di atas kertas putih, dan pas foto dengan latar berwarna biru.
8. Kemudian, lakukan tes rikkes jasmani di erikkes.id dan tes psikologi di app.eppsi.id. Anda dapat membuka website tersebut di browser handphone Anda. Biaya untuk melakukan tes psikologi sebesar Rp37.500 sedangkan untuk tes RIKKES jasmani sebesar mengikuti kebijakan tarif klinik yang Anda pilih.
9. Setelah itu lakukan permohonan perpanjangan SIM dengan mengklik Menu SIM dan pilih perpanjangan SIM.
10. Unggah dokumen yang diperlukan untuk melakukan perpanjangan SIM.
11. Pilih SATPAS penerbit.
12. Masukkan nomor rekening pengembalian untuk pengembalian dana jika pengajuan perpanjangan SIM ditolak oleh SATPAS dikarenakan dokumen pengajuan tidak memenuhi persyaratan.
13. Pilih metode pengiriman/metode pengambilan. Jika Anda memilih metode pengiriman POS Indonesia, masukkan alamat pengiriman.
14. Pilih metode pembayaran jangan lupa untuk mengklik Lihat Nomor Rekening dan lakukan pembayaran dengan virtual account BNI.
15. Periksa status transaksi Anda secara berkala di menu transaksi.
16. Jika SIM telah diterima, isi indeks kepuasan pelanggan.
17. Transaksi perpanjangan SIM selesai dan SIM baru akan terdigitalisasi setelah Anda mengklik tombol perbarui.

Semoga informasi ini membantu!

Jakarta, CNBC Indonesia - Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kini memiliki kemudahan dalam mencairkan saldo Jaminan Hari Tua (JHT). Proses pencairan dapat dilakukan langsung di kantor cabang atau secara daring melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

Melalui layanan online, proses pencairan menjadi lebih efisien dan praktis karena peserta tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan. Namun, sebelum melakukan pencairan dana tersebut, terdapat sejumlah ketentuan yang wajib dipenuhi.

Persyaratan ini berlaku untuk seluruh metode pencairan, baik secara langsung maupun online. Berikut penjelasan lengkap mengenai syarat dan cara mencairkan saldo JHT.

Syarat ini berlaku bagi Anda yang ingin mencairkan dengan metode apapun. Simak berikut ini merupakan syarat dan cara mencairkan JHT.

Kriteria Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan

Secara umum, berikut beberapa kriteria untuk bisa mencairkan saldo JHT, dikutip dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan:

1. Usia Pensiun 56 Tahun
2. Usia Pensiun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan
3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
4. Berhenti usaha Bukan Penerima Upah (BPU)
5. Mengundurkan diri
6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
7. Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
8. Cacat total tetap
9. Meninggal dunia
10. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 10%
11. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 30%

Syarat Dokumen

Untuk mencairkan saldo, Anda perlu menyiapkan berbagai dokumen. Simak daftarnya berikut ini:

1. Kartu Peserta BPJAMSOSTEK
2. E-KTP
3. Buku Tabungan
4. Kartu Keluarga
5. Surat Keterangan Berhenti Bekerja, Surat Pengalaman Kerja, Surat Perjanjian Kerja, atau Surat Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau Surat Keterangan Pensiun
6. NPWP (jika ada).

Pencairan Saldo JHT Lewat Aplikasi JMO

Berikut langkah-langkah untuk mengklaim saldo lewat aplikasi JMO:

• Download aplikasi JMO
• Lalu, daftar akun dengan menggunakan e-mail dan password
• Setelah menu utama terbuka, pilih 'Jaminan Hari Tua'
• Tekan tombol 'Klaim JHT'
• Pastikan telah memenuhi syarat untuk mencairkan saldo. Anda akan melihat syarat yang berlaku dan pastikan telah ketentuannya telah tercentang
• Berikutnya di layar akan terlihat jumlah saldo JHT
• Klik tombol 'Selanjutnya'
• Pilih dari 'Sebab klaim,' kemudian tekan 'Selanjutnya'
• Pastikan data yang muncul telah selesai. Klik 'Sudah'
• Klik 'Ambil Foto' untuk mengambil foto selfie Anda
• Berikutnya dengan data NPWP dan nomor rekening aktif. Klik 'Selanjutnya'

Anda akan masuk ke laman konfirmasi. Cek kembali data yang muncul dan klik 'Konfirmasi'. Lalu pengajuan pencairan saldo akan diproses. Setelah proses tersebut selesai, Anda juga bisa melihat proses klaim tersebut. Caranya dengan membuka menu 'Tracking Klaim'.

Cara Pencairan JHT Secara Online via Lapakasik

Selain lewat aplikasi JMO, peserta dapat mencairkan saldo secara langsung di kantor BPJS Ketenagakerjaan atau melalui portal online Lapakasik di lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Langkah-langkah pengajuan Lapakasik Online:

• Buka situs https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id
• Isi data diri (NIK, nama lengkap, nomor kepesertaan)
• Unggah dokumen persyaratan dan foto diri terbaru (format JPG/JPEG/PNG/PDF, maksimal 6 MB)
• Klik Simpan setelah konfirmasi data
• Tunggu jadwal wawancara online yang dikirim melalui email
• Petugas BPJS akan menghubungi Anda melalui video call untuk verifikasi data
• Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirim ke rekening yang terdaftar

Sebagai informasi, proses klaim saldo BPJS Ketenagakerjaan akan berlangsung selama satu hingga tiga hari. Demikian cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan beserta syaratnya tanpa harus resign terlebih dahulu. Semoga informasi ini membantu!