JAKARTA - Polda Metro Jaya bakal melimpahkan berkas tiga tersangka kasus dugaan tuduhan ijazah palsu Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta setelah dinyatakan lengkap (P21). Ketiga tersangka tersebut yakni Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah yang sudah dalam tahap penyelesaian proses administrasi sebelum nantinya dilimpahkan atau tahap II.

“Untuk berkas perkara yang klaster yang lainnya sedang dalam proses pemberkasan. Dalam waktu dekat kami akan mengirimkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Tinggi DKI,” kata Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imannuddin, Selasa (30/6/2026).

Dengan begitu, untuk Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah kasusnya akan menyusul tersangka Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa yang telah lebih dulu dilimpahkan untuk proses persidangan.

Adapun untuk Kurnia Tri Royani; M. Rizal Fadillah; dan Rustam Effendi merupakan tersangka dari klaster pertama terkait dugaan penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum.

Pada klaster pertama itu, sedianya ada Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Namun keduanya bersepakat damai dengan pihak Jokowi yang status tersangka dicabut dengan diterbitkannya SP3.

Selain itu, untuk pihak yang mendapat SP3 lainnya adalah Rismon Hasiholan Sianipar yang sebelumnya masuk bersama klaster kedua Roy dan Tifa. Namun statusnya dicabut, setelah mengakui kesalahan dalam penelitian dan menyatakan ijazah Jokowi asli.

Penyerapan gabah yang kami lakukan merupakan penugasan negara

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan penyerapan gabah dan beras petani dalam negeri terus berlangsung sepanjang tahun sesuai penugasan pemerintah guna menjaga harga, memperkuat cadangan, serta ketahanan pangan nasional.

“Penyerapan gabah yang kami lakukan merupakan penugasan negara. Selama masih terdapat hasil panen petani yang harus diserap sesuai ketentuan, Bulog akan terus hadir menjalankan tugas tersebut secara konsisten sepanjang tahun,” kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan hal itu menanggapi berbagai masukan dari pelaku usaha penggilingan padi terkait dinamika pasokan gabah pada akhir musim panen.

Mengenai hal tersebut, Rizal menegaskan kegiatan penyerapan gabah hasil panen petani tetap dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang tahun sebagai pelaksanaan penugasan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026.

Rizal menyampaikan pihaknya berkewajiban hadir untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik dan memperoleh harga yang layak sesuai ketentuan pemerintah.

Ia menyebutkan hingga 29 Juni 2026 realisasi penyerapan gabah beras dalam negeri yang dilakukan BUMN pangan tersebut telah mencapai 3,24 juta ton setara beras atau sebesar 81 persen dari target 4 juta ton sepanjang tahun.

Menurutnya, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 menjadi landasan bagi perusahaan dalam memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP), menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional.

Bulog memahami adanya berbagai masukan dari pelaku usaha penggilingan padi mengenai dinamika pasokan gabah. Namun demikian, penugasan penyerapan gabah merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi petani sebagai produsen utama pangan nasional.

“Kami menghormati setiap masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Namun di sisi lain, Bulog memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanat pemerintah," ucap Rizal.

"Prinsip kami adalah menjaga keseimbangan, melindungi petani, memperkuat cadangan pangan nasional, serta membangun kolaborasi dengan seluruh pelaku usaha perberasan,” tambahnya.

Bulog menegaskan keberadaannya bukan untuk bersaing dengan penggilingan padi maupun pelaku usaha lainnya, melainkan menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas perberasan nasional.

"Selama ini Bulog juga menjalin kemitraan dengan ribuan penggilingan padi di berbagai daerah dalam pengadaan beras untuk memenuhi cadangan beras pemerintah," kata dia.

Ke depan, tambah Rizal, Bulog akan terus melaksanakan penugasan pemerintah secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan ekosistem perberasan nasional yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan PT Grab Teknologi Indonesia mengumumkan penerapan potongan tarif 8 persen untuk angkutan ojek online (ojol) akan resmi berlaku per 1 Juli 2026.

Hal itu disampaikan jajaran direksi dua perusahaan tersebut usai bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucu Ahmad Syamsurizal di kompleks parlemen.

"Jadi ini akan efektif kembali lagi, sekali lagi, tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8 persen potongan komisi ini," ujar Wakil Direktur Utama GoTo Catherine Hindra Sutjahyo usai pertemuan.

Senada, CEO Grab Neneng Goenadi juga memastikan penerapan potongan 8 persen untuk jasa ojol di aplikasinya akan berlaku per tanggal yang sama.

"Kami ingin menyampaikan bahwa Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8 persen untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua, kalau di Grab namanya GrabBike, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026," katanya.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal menyambut baik keputusan dua aplikator ojol tersebut.

Menurut Cucun, pemangkasan potongan tarif bagi pengemudi ojol itu dilakukan melalui proses panjang. Hal itu sebagai wujud komitmen pemerintah dan DPR mengawal kesejahteraan para mitra.

"Sekali lagi, per 1 Juli 2026 tarif 8-92 persen ini sudah berlaku, ya," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan komitmen perusahaan mengawal swasembada pangan yang berkelanjutan melalui penguatan penyerapan hasil panen, stabilisasi pasokan, dan keberpihakan kepada petani dan nelayan.

"Bulog berkomitmen untuk terus hadir mendukung petani, nelayan, dan seluruh pelaku pangan nasional dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan," kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan sebelumnya komitmen tersebut juga disampaikan dalam agenda Temu Wicara Pekan Nasional Petani Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo yang diikuti lebih dari 370 petani dan nelayan dari seluruh Indonesia.

Rizal menyampaikan pencapaian swasembada pangan tidak dapat dilepaskan dari kerja keras para petani, nelayan, dan pelaku pangan di seluruh nusantara.

Ia mengatakan Bulog sebagai badan usaha milik negara (BUMN) sektor pangan akan terus memperkuat perannya sebagai stabilisator pangan sekaligus mitra strategis bagi petani dengan memastikan hasil panen terserap pada harga yang adil.

Menurut Rizal, petani dan nelayan merupakan pahlawan pangan bangsa yang memiliki peran besar dalam menjaga ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga harus mendapat dukungan yang berkelanjutan.

Dia menegaskan ketahanan pangan tidak hanya berbicara mengenai ketersediaan stok, tetapi juga tentang keberpihakan kepada petani, nelayan, dan seluruh pelaku pangan yang menjadi ujung tombak produksi nasional.

Karena itu, Bulog akan terus hadir sebagai mitra strategis melalui penyerapan hasil panen, penguatan cadangan pangan, serta stabilisasi pasokan dan harga guna mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.

Sebagai salah satu langkah konkret, Bulog terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, khususnya gabah kering panen (GKP) sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Berdasarkan data per 19 Juni 2026, lanjut Rizal, realisasi pengadaan beras Perum Bulog telah mencapai 3.151.332 ton atau 78,55 persen dari target pengadaan tahun 2026 yang diproyeksikan sebesar kurang lebih 4 juta ton.

Selain pengadaan, perusahaan itu juga menjalankan fungsi stabilisasi hilir melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta bantuan pangan yang menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Hingga saat ini, stok beras yang dikelola Bulog tercatat mencapai 5,19 juta ton, menjadi modal penting dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Melalui SPHP, Bulog telah menyalurkan lebih dari 357 ribu ton beras ke pasar rakyat, ritel modern, Gerakan Pangan Murah (HPM), dan Rumah Pangan Kita (RPK).

Rizal menambahkan, swasembada pangan harus dijaga melalui kolaborasi berkelanjutan. Petani dan nelayan tidak hanya menjadi penerima manfaat kebijakan, tetapi juga aktor utama dalam menjaga keberlanjutan pangan nasional.

Oleh karena itu, kata Rizal, forum tersebut menjadi momentum penting untuk mendengar aspirasi, memperkuat jejaring, dan memastikan kebijakan pangan berjalan semakin dekat dengan kebutuhan pelaku di lapangan.

Perum Bulog menegaskan perannya sebagai bagian dari orkestrasi besar pemerintah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan nasional, sekaligus memperkuat keberpihakan kepada petani, nelayan, dan seluruh pelaku pangan Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) mengusulkan skema hybrid dalam pengembangan Blok Andaman sebagai jalan tengah antara kepentingan investasi dan manfaat ekonomi bagi daerah. Usulan tersebut muncul di tengah pembahasan rencana pengembangan atau Plan of Development (POD) South Andaman yang saat ini menunggu keputusan pemerintah.

Ketua Umum Asprindo Jose Rizal mengatakan, terdapat dua opsi yang saat ini mengemuka dalam pengembangan proyek gas tersebut. Opsi pertama adalah seluruh gas diproses di laut menggunakan fasilitas Floating Production Storage Offloading (FPSO) sebagaimana usulan operator, sementara opsi kedua adalah seluruh gas diproses di darat melalui Onshore Processing Facility (OPF) yang didorong Pemerintah Aceh.

Menurut Jose, masing-masing opsi memiliki konsekuensi berbeda terhadap investasi maupun manfaat ekonomi yang diterima daerah.

Pada skema FPSO, gas diproses langsung di laut sehingga dinilai lebih efisien dari sisi investasi dan memungkinkan percepatan keputusan investasi atau Final Investment Decision (FID). Namun, dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat daerah dinilai relatif terbatas.

Sebaliknya, skema OPF membutuhkan pembangunan infrastruktur tambahan di darat sehingga membutuhkan investasi yang lebih besar. Di sisi lain, model tersebut dinilai mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mendukung kebutuhan energi industri di Aceh.

Jose menilai skema hybrid dapat menjadi solusi untuk mengakomodasi kedua kepentingan tersebut.

“Investor dipermudah, pemerintah pusat tidak dirugikan, dan masyarakat Aceh juga tetap mendapatkan benefit jangka panjang,” kata Jose dalam keterangan tertulis, Ahad (14/6/2026).

Dalam usulannya, sekitar 60 persen gas diproses melalui fasilitas FPSO untuk menjaga keekonomian proyek dan memberikan kepastian bagi investor. Sementara 40 persen sisanya dialirkan ke fasilitas pengolahan di darat yang dibangun di Aceh.

“Jangan semua di laut. Jangan semua di darat. Bagi dua, 60 persen gas diproses di FPSO, biar investor Mubadala yakin dan FID 2026 jalan. Selebihnya, 40 persen gas dipipa ke OPF mini di Lhokseumawe. Cukup buat menyalakan PLTU PLN Aceh dan menghidupkan Pupuk Iskandar Muda. Ini sekaligus bisa membuka 3.000-5.000 lapangan kerja tetap untuk anak Aceh,” paparnya.

Menurut Jose, pendekatan tersebut dapat menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, kepastian investasi, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Pusat tetap dapat penerimaan negara. Investor dapat kepastian. Rakyat Aceh dapat kerja dan gas murah untuk bangun industri sendiri,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar pembahasan pengembangan Blok Andaman tidak berlarut-larut sehingga menghambat realisasi investasi yang nilainya diperkirakan mencapai 7 miliar dolar AS.

Jose juga mendorong Pemerintah Aceh untuk mengusulkan opsi hybrid kepada pemerintah pusat sebagai salah satu alternatif penyelesaian polemik pengembangan proyek gas tersebut. “Aceh setuju POD, asal skemanya hybrid dan gas untuk rakyat Aceh diprioritaskan,” imbuhnya.

Menurut Jose, pengembangan Blok Andaman perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek investasi, tetapi juga dampak ekonomi jangka panjang yang dapat dirasakan masyarakat di daerah penghasil.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djaka Budi Utama buka suara namanya terseret dalam kasus dugaan suap perusahaan Blueray Cargo.

Djaka terlihat hadir dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Mengenakan baju batik lengan panjang, Djaka duduk di bagian belakang kanan Purbaya.

Dalam konferensi pers tersebut, Djaka sempat berdialog bersama Purbaya, terutama mengenai penerimaan kepabeanan dan cukai. Ia juga berbincang mengenai upaya Bea Cukai dalam menindak rokok ilegal.

Kehadiran Purnawirawan TNI itu cukup menarik perhatian awak media karena ia menjadi salah seorang pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang banyak ditanya awak media.

Pertanyaannya beragam. Ada yang mengenai peran Bea Cukai setelah kehadiran BUMN ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia, kelanjutan kasus dugaan praktik pelanggaran impor oleh penjual perhiasan mewah Tiffany & Co, dan soal kasus dugaan suap dan gratifikasi impor di Bea Cukai.

Ketika ditanya mengenai dugaan kasus tersebut, Djaka hanya menjawab singkat.

"Terkait dengan permasalahan importasi di Bea Cukai, kita sama-sama ikuti perkembangan persidangan saja," ujar Djaka.

KPK menetapkan enam orang tersangka dalam suap dan gratifikasi importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT).

Mereka ialah mantan Direktur Penyidikan & Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026 Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC) Sisprian Subiaksono.

Kemudian Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC) Orlando; Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, Andri; Pegawai Ditjen Bea dan Cukai Budiman Bayu Prasojo; Pemilik PT Blueray bernama John Field; dan Manajer Operasional PT Blueray Dedy Kurniawan.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan terdakwa Pemilik PT Blueray bernama John Field dan kawan-kawan, Rabu (20/5), terungkap adanya amplop berisi 213.600 dolar Singapura dengan kode Sales 2-1 DIR. Jaksa KPK menyebut amplop itu merujuk kepada Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama.

[Gambas:Youtube]

Perum Bulog kembali mencatatkan realisasi serapan gabah dan beras petani telah mencapai 3.008.626 kg setara beras (3,01 juta ton) per 3 Juni 2026, atau sekitar 75 persen dari target nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah untuk tahun ini.

Capaian ini pun menjadi tonggak penting dalam sejarah pengadaan pangan nasional. Dalam waktu kurang dari enam bulan, Bulog berhasil mendekati target tahunan yang selama ini menjadi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan petani, penguatan cadangan pangan pemerintah, dan stabilitas harga pangan nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, penyuluh pertanian, penggilingan padi, hingga seluruh insan BULOG yang bekerja tanpa mengenal waktu selama musim panen berlangsung.

"Alhamdulillah hingga awal Juni 2026, Bulog telah berhasil menyerap 3 juta ton setara beras. Ini menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional," ujar Ahmad Rizal pada Selasa (3/6).

Menurutnya, capaian tersebut membuktikan keefektifan kebijakan pemerintah dalam menjaga harga gabah kering petani melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram, dan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di seluruh Indonesia.

Keberhasilan serapan turut berdampak langsung terhadap penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini berada pada level tertinggi dalam sejarah modern pengelolaan pangan nasional. Stok beras yang dikelola Bulog yang telah melampaui 5 juta ton, menjamin ketersediaan pangan yang kuat untuk menghadapi berbagai kebutuhan, mulai dari stabilisasi harga, bantuan pangan, hingga mitigasi potensi bencana dan gejolak pasar.

Untuk itu, Bulog optimistis bahwa target pengadaan 4 juta ton setara beras pada 2026 dapat tercapai sebelum akhir tahun. Terlebih, musim panen masih berlangsung di sejumlah wilayah strategis. Bulog menyatakan akan terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani melalui penguatan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan.

Capaian ini juga menandai Indonesia yang semakin kokoh menuju kemandirian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan global, Bulog hadir sebagai instrumen negara yang memastikan hasil kerja keras petani terserap secara optimal, kesejahteraan petani meningkat, dan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin.

"Bulog akan terus berada di garis depan menjaga pangan Indonesia. Keberhasilan serapan mencapai 3 juta ton ini bukan hanya angka, tetapi wujud nyata keberpihakan negara kepada petani dan komitmen bersama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional," tutup Ahmad Rizal.

Totalnya dengan hari ini jadi 39 ekor sapi dan 26 ekor kambing yang dilaksanakan di jajaran Bulog di DKI

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyalurkan 65 ekor hewan kurban kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya berbagi berkah pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Ditemui di sela pemotongan hewan kurban di Jakarta, Jumat, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan total hewan kurban yang disalurkan tersebut terdiri atas 39 ekor sapi dan 26 ekor kambing.

"Jadi pagi hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei (2026), ini bagian dari rangkaian kegiatan Idul Adha yang kami laksanakan kemarin. Totalnya dengan hari ini jadi 39 ekor sapi dan 26 ekor kambing yang dilaksanakan di jajaran Bulog di DKI," kata Rizal.

Ia nampak bertindak langsung menjadi penyembelih hewan kurban dalam pelaksanaan penyembelihan di Kantor Pesat Perum Bulog di Jakarta.

Dia menyampaikan pemotongan hewan kurban tersebut merupakan lanjutan rangkaian kegiatan Idul Adha yang dilaksanakan Bulog selama hari tasyrik sebagai bagian dari kegiatan sosial perusahaan kepada masyarakat.

Rizal menuturkan kegiatan pemotongan hewan kurban di lingkungan Kantor Bulog pusat ditujukan membantu para pekerja pendukung operasional seperti petugas kebersihan, satpam, pengemudi dan pegawai lainnya yang membutuhkan bantuan.

Bulog menilai pelaksanaan kurban menjadi momentum memperkuat kepedulian sosial serta kebersamaan di lingkungan perusahaan sekaligus menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat dan pekerja sekitar.

"Tujuannya tidak lain dan bukan, kebetulan di Kantor Bulog ini ada beberapa karyawan-karyawan yang perlu mendapat bantuan hewan kurban, seperti para OB pembersih-pembersih kantor, satpam, pengemudi.

Ia juga menyampaikan penyaluran 65 hewan kurban tersebut khusus dilaksanakan Perum Bulog pusat di Jakarta, dan jumlahnya akan jauh lebih besar apabila digabungkan dengan hewan kurban dari seluruh kantor wilayah dan cabang di Indonesia.

Adapun penyembelihan hewan qurban bagi perusahaan BUMN pangan tersebut menjadi bagian agenda rutin tahunan yang dilaksanakan bersama karyawan dan keluarga di lingkungan Perum Bulog.

Rizal memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi sebagai momentum untuk memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial dalam menjalankan amanah menjaga ketahanan pangan nasional.

Menurutnya nilai keikhlasan, tanggung jawab, dan kepedulian diharapkan menjadi energi bersama dalam memperkuat peran Bulog menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia.

Rizal juga menyampaikan momentum Idul Adha tidak hanya menjadi peringatan atas keteladanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi seluruh insan BUMN pangan itu untuk memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa melalui tugas menjaga pangan.

Bagi Rizal nilai itu sejalan dengan tugas Bulog dalam menjaga ketahanan, memastikan ketersediaan pangan, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Ia juga menegaskan semangat qurban memiliki relevansi yang kuat dengan peran Bulog sebagai institusi yang menjalankan penugasan negara di bidang pangan.

Lebih lanjut dia mengatakan nilai pengorbanan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi penting bagi insan Bulog dalam bekerja, terutama dalam memastikan pangan hadir bagi masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan.

Selain sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT, kata Rizal, penyembelihan hewan qurban juga menjadi simbol kepasrahan, pengorbanan dan kepedulian kepada sesama.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan nilai-nilai spiritual yang tidak hanya hidup dalam ibadah, tetapi juga tercermin dalam budaya kerja, pelayanan publik, dan pengabdian perusahaan kepada masyarakat," tambah Rizal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada tahun ini sebagai momentum untuk memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial dalam menjalankan amanah menjaga ketahanan pangan nasional.

"Dengan semangat Idul Adha, insan Bulog memiliki tanggung jawab besar untuk terus mengabdi bagi negeri, meneladani makna kurban dalam setiap langkah pengabdian," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Jakarta, Rabu.

Rizal menegaskan hal itu saat menyampaikan khutbah dalam pelaksanaan Sholat Idul Adha yang digelar di Masjid Al-Balagh, Komplek Bulog Pos Pengumben, Jakarta Barat.

Menurutnya nilai keikhlasan, tanggung jawab, dan kepedulian diharapkan menjadi energi bersama dalam memperkuat peran Bulog menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia.

"Ketahanan pangan bukan hanya dibangun melalui sistem, infrastruktur, dan kebijakan, tetapi juga melalui nilai-nilai kemanusiaan yang kuat," ucapnya.

Rizal menyampaikan momentum Idul Adha tidak hanya menjadi peringatan atas keteladanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi seluruh insan BUMN pangan itu untuk memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa melalui tugas menjaga pangan.

“Qurban mengajarkan kita tentang ketaatan total kepada Allah SWT, keikhlasan dalam memberi, dan keberanian untuk berkorban demi kemaslahatan yang lebih besar," ucapnya.

Bagi Rizal nilai itu sejalan dengan tugas Bulog dalam menjaga ketahanan, memastikan ketersediaan pangan, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Ia juga menegaskan semangat kurban memiliki relevansi yang kuat dengan peran Bulog sebagai institusi yang menjalankan penugasan negara di bidang pangan.

Lebih lanjut dia mengatakan nilai pengorbanan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi penting bagi insan Bulog dalam bekerja, terutama dalam memastikan pangan hadir bagi masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan.

Rizal menambahkan pada tahun ini Perum Bulog menyalurkan 56 ekor hewan kurban kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial dan upaya berbagi berkah saat Hari Raya Idul Adha, terdiri atas 36 ekor sapi dan 20 ekor kambing.

Penyembelihan hewan kurban tersebut menjadi bagian dari agenda rutin tahunan yang dilaksanakan bersama karyawan dan keluarga di lingkungan Perum Bulog.

Selain sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT, kata Rizal, penyembelihan hewan kurban juga menjadi simbol kepasrahan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan nilai-nilai spiritual yang tidak hanya hidup dalam ibadah, tetapi juga tercermin dalam budaya kerja, pelayanan publik, dan pengabdian perusahaan kepada masyarakat," tambah Rizal.

Dia juga menuturkan semangat berbagi, kepedulian, dan keberpihakan kepada masyarakat menjadi bagian penting dari peran Bulog dalam menjaga pangan untuk negeri.

Adapun kegiatan itu dimulai sejak pukul 06.30 WIB tersebut diikuti Direktur Utama, Direktur SDM dan Transformasi, karyawan Bulog beserta keluarga yang tinggal di lingkungan Komplek Bulog Pos Pengumben.

Sholat Idul Adha dipimpin Ustadz KH. Nasrullah sebagai imam. Sementara itu, khutbah Idul Adha disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dengan mengangkat tema “Meneladani Qurban untuk Membangun Ketahanan Pangan Umat.”

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama apabila terbukti menerima suap dalam kasus dugaan gratifikasi dan fasilitas impor yang menyeret Bos Blueray Cargo, John Field.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya merespons munculnya nama Djaka dalam persidangan kasus dugaan suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (20/5).

Dalam sidang tersebut, jaksa menyebut Djaka diduga menerima uang sebesar 213.600 dolar Singapura atau sekitar Rp2,9 miliar.

"Kalau orang nuduh bisa aja, tapi kalau terbukti ya sudah," kata Purbaya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Purbaya mengatakan pencopotan terhadap pejabat terkait semestinya dilakukan apabila dugaan penerimaan suap tersebut terbukti dalam proses hukum.

"Harusnya iya (dicopot), kalau terbukti ya," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Meski demikian, Purbaya menegaskan dirinya tidak ingin ikut campur dalam proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan.

"Kalau persidangan saya enggak akan ikut campur, saya lihat aja seperti apa hasilnya kan," katanya.

Ia juga mengaku masih berkomunikasi rutin dengan Djaka di tengah mencuatnya kasus tersebut. Namun, Purbaya enggan menjelaskan lebih jauh soal dugaan penerimaan uang yang menyeret bawahannya itu.

Saat ditanya apakah dirinya sudah meminta klarifikasi langsung kepada Djaka terkait dugaan suap tersebut, Purbaya hanya tertawa singkat.

"Saya enggak ikut campur soal itu," katanya.

Meski begitu, ia mengaku memahami perkembangan perkara yang kini bergulir di pengadilan.

"Tapi yang jelas saya ngerti apa yang terjadi," ujar Purbaya.

Nama Djaka sebelumnya disebut dalam sidang pemeriksaan Orlando Hamonangan di Pengadilan Tipikor.

Dalam persidangan, jaksa mengungkap adanya pembagian amplop berkode angka yang diduga berkaitan dengan aliran uang suap dari John Field. Jaksa menyebut kode "1" merujuk kepada Djaka Budhi Utama selaku Dirjen Bea dan Cukai.

Jaksa menyatakan jumlah uang yang diduga diterima Djaka mencapai 213.600 dolar Singapura.

Kasus tersebut bermula dari dugaan suap yang diberikan John Field bersama sejumlah pihak dari Blueray Cargo kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jaksa mendakwa total suap dan pemberian fasilitas mencapai Rp61 miliar serta barang mewah senilai Rp1,8 miliar. Uang itu diduga diberikan agar proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo dapat lebih cepat lolos dari pengawasan kepabeanan.

Selain Djaka, sejumlah pejabat Bea Cukai lain turut disebut dalam perkara tersebut, di antaranya Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, Kasubdit Intelijen Sisprian Subiaksono, serta Orlando Hamonangan.

Jaksa menyebut klaster perkara yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan diproses dalam berkas terpisah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Djaka Budhi Utama apabila terbukti menerima suap dalam perkara dugaan gratifikasi dan fasilitas impor yang menyeret Bos Blueray Cargo John Field.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya merespons munculnya nama Djaka dalam persidangan kasus dugaan suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (20/5).

Dalam sidang tersebut, jaksa menyebut Djaka diduga menerima uang sebesar 213.600 dolar Singapura atau setara Rp2,9 miliar (asumsi kurs Rp13.822 per dolar Singapura).

"Kalau orang nuduh bisa aja, tapi kalau terbukti ya sudah," kata Purbaya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Purbaya mengatakan pencopotan semestinya dilakukan apabila dugaan penerimaan suap tersebut terbukti dalam proses hukum yang berjalan.

"Harusnya iya (akan dicopot) , kalau terbukti ya," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Meski demikian, Purbaya menegaskan dirinya tidak ingin ikut campur terhadap proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Ia mengatakan akan menunggu hasil persidangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

"Kalau persidangan saya enggak akan ikut campur, saya lihat aja seperti apa hasilnya kan," katanya.

Purbaya juga mengaku tetap berkomunikasi rutin dengan Djaka di tengah mencuatnya kasus tersebut. Namun, ia enggan mengomentari lebih jauh soal dugaan penerimaan uang yang menyeret bawahannya itu.

Ketika ditanya apakah dirinya sudah meminta penjelasan langsung kepada Djaka terkait dugaan penerimaan uang tersebut, Purbaya hanya tertawa singkat dan menyebut tidak ingin mencampuri perkara hukum yang sedang diproses.

"Saya enggak ikut campur soal itu," katanya.

Meski begitu, ia menyebut memahami perkembangan perkara yang kini bergulir di pengadilan.

"Tapi yang jelas saya ngerti apa yang terjadi," ujar Purbaya.

Nama Djaka sebelumnya disebut dalam sidang pemeriksaan Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di PN Tipikor.

Dalam persidangan, jaksa mengungkap adanya pembagian amplop berkode angka yang diduga terkait aliran uang suap dari Bos Blueray Cargo, John Field. Jaksa menyebut kode "1" merujuk kepada Djaka Budhi Utama selaku Dirjen Bea dan Cukai.

Jaksa menyatakan jumlah uang yang diduga diterima Djaka mencapai 213.600 dolar Singapura.

Kasus tersebut bermula dari dugaan suap yang diberikan John Field bersama sejumlah pihak dari Blueray Cargo kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jaksa mendakwa total suap dan pemberian fasilitas mencapai Rp61 miliar serta barang mewah senilai Rp1,8 miliar. Uang itu diduga diberikan agar proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo bisa lebih cepat lolos dari pengawasan kepabeanan.

Selain Djaka, sejumlah pejabat Bea Cukai lain turut disebut dalam perkara tersebut, antara lain Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, Kasubdit Intelijen Sisprian Subiaksono, serta Orlando Hamonangan.

Jaksa menyebut klaster perkara yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan diproses dalam berkas terpisah.

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog mengusulkan optimalisasi pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) melalui skema penyaluran beras natura bagi aparatur sipil negara (ASN), hingga TNI dan Polri sebagai penguatan distribusi pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas harga di masyarakat.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan usulan itu menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan stok beras pemerintah yang saat ini dalam kondisi sangat kuat dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.

“Dengan kondisi stok beras nasional yang mencukupi, Bulog mengusulkan pemanfaatan beras CBP untuk kebutuhan ASN, TNI, dan Polri melalui skema natura," kata Rizal.

Dia menyebutkan hingga pertengahan Mei 2026, stok CBP yang dikelola perusahaan BUMN sektor pangan tersebut tercatat mencapai lebih dari 5,3 juta ton dan menjadi salah satu capaian tertinggi dalam sejarah pengelolaan cadangan beras pemerintah.

"Langkah ini diharapkan dapat memperkuat distribusi beras dalam negeri sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional,” ujar Rizal.

Dalam usulan tersebut, penyaluran beras natura bagi ASN, TNI, dan Polri diproyeksikan mencapai sekitar 2,8 juta ton per tahun. Penyaluran dilakukan menggunakan beras Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog.

Menurutnya, skema tersebut memiliki dampak ganda, yaitu memperkuat pemanfaatan stok hasil serapan dalam negeri sekaligus menjaga kesinambungan penyerapan gabah dan beras petani di tengah produksi nasional yang meningkat.

Selain penyaluran natura, Bulog juga mengusulkan optimalisasi penggunaan beras CBP sebagai bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan potensi kebutuhan sekitar 1,5 juta ton per tahun.

Disamping itu, Bulog juga mengusulkan tambahan penyaluran pada pasar khusus sekitar 1,3 juta ton melalui program bantuan pangan beras guna menjaga daya beli masyarakat dan mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan pada periode tertentu.

“Langkah ini merupakan bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara penyerapan hasil panen petani, penguatan cadangan pangan pemerintah, dan distribusi beras kepada masyarakat secara tepat sasaran,” tutur Rizal.

Bulog menilai penguatan penyaluran melalui berbagai saluran strategis penting dilakukan untuk menjaga kualitas stok, memperkuat cadangan pangan pemerintah, serta memastikan distribusi beras tetap berjalan secara efektif dan terukur.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026