Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons rekomendasi majelis hakim agar tuntutan uang pengganti senilai Rp4,8 triliun terhadap eks Mendikbudristek Nadiem Makarim diusut melalui tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pihaknya saat ini masih mempelajari putusan terhadap Nadiem Makarim.

"Akan dipelajari putusannya terlebih dahulu oleh penuntut umum dan penyidik atas pertimbangan majelis hakim," ujar Anang saat dihubungi, Rabu (1/7/2026).

Sebelumnya, majelis hakim menolak tuntutan jaksa untuk membebankan pembayaran uang pengganti sekitar Rp4,8 triliun kepada Nadiem Makarim dalam kasus korupsi Chromebook.

Sebagaimana diketahui, uang Rp4,8 triliun tersebut merupakan salah satu unsur uang pengganti yang dituntut jaksa agar dibebankan dalam putusan terhadap Nadiem Makarim.

Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim mengakui tuntutan tersebut diajukan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.

Hakim menjelaskan sejumlah alasan permohonan jaksa penuntut umum itu ditolak. Salah satunya, mekanisme hukum yang ditempuh dalam perkara tersebut dinilai tidak tepat.

Majelis hakim juga menegaskan tidak bermaksud menyangkal adanya dugaan peningkatan harta yang tidak wajar berdasarkan LHKPN Nadiem Makarim.

"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh alasan ini permohonan uang pengganti sebesar Rp4 triliun sekian tidak dapat dikabulkan dalam perkara a quo, bukan karena menyangkal keberadaan harta tidak seimbang, melainkan karena jalur hukum yang dipilih tidak tepat," ujar hakim dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Oleh karena itu, majelis hakim merekomendasikan kepada penyidik Kejaksaan Agung untuk menerapkan ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam menelusuri dugaan harta tidak wajar milik Nadiem secara lebih komprehensif.

"Majelis hakim merekomendasikan agar penyidik Kejaksaan Agung RI melanjutkan penelusuran harta dimaksud melalui penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal Pasal 3 UU Tipikor yang telah terbukti sebagaimana putusan ini," pungkasnya.

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Nadiem Makarim bersalah dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Putusan majelis hakim ini tidak bulat, karena Hakim Andi Saputra menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda.

"Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider, maka terdakwa Nadiem Anwar Makarim haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum," kata Andi, Selasa (30/6/2026).

Andi menyoroti terkait penandatanganan Nadiem terhadap Permen Nomor 5 Tahun 2021 yang dipersoalkan belum dapat dikategorikan perbuatan jahat. "Ditambah ternyata Permendikbud 5 2021 tidak mengunci merek tertentu, melainkan mengunci operating system," ujarnya.

Andi turut menyoroti adanya grup WhatsApp yang selama ini disebutkan selama persidangan belum dapat masuk dalam kategori perbuatan persiapan. "Karena tidak lebih dari percakapan rencana aksi kebijakan apabila terdakwa benar-benar terpilih menjadi menteri. Menimbang, oleh karena tidak cukup bukti telah terjadi meeting of minds di antara terdakwa dengan terdakwa Mul, terdakwa Sri untuk melakukan kejahatan secara bersama-sama, maka dalam batas penalaran yang wajar, terdakwa tidak terlibat dalam perbuatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa Mulyatsyah dan terdakwa Sri Wahyuningsih secara bersama-sama," ucapnya.

Andi menambahkan, "Bahwa tidak cukup alat bukti yang meyakinkan atau setidak-tidaknya meragukan karena tidak disertai persesuaian dan kausalitas alat bukti yang terang benderang."

Profil Andi Saputra

Andi Saputra merupakan mantan wartawan yang juga pernah memimpin Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum). Dia dilantik sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025), oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Hendri Tobing.

"Mas Andi membuktikan bahwa wartawan hukum tidak hanya bisa menulis tentang keadilan, tapi juga bisa terlibat langsung dalam menegakkannya. Ini momen yang membanggakan dan bersejarah bagi kami di Iwakum," kata Ketua Umum Iwakum Irfan Kamil.

Andi lahir di Banyumas, Jawa Tengah, 25 Januari 1982. Dia merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) pada 2006. Andi melanjutkan pendidikan S2 Program Pascasarjana Magister Hukum di Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Jakarta, kemudian lulus pada 2017.

Sebelum menjadi hakim, Andi dikenal sebagai wartawan. Dia pernah menjadi wartawan Koran Sindo dan detik.com. Dia disumpah sebagai advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banten Charis Mardiyanto, setelah bergabung menjadi anggota Persatuan Advokat Indonesia (Peradi).

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat angkat bicara soal tindakan majelis hakim yang langsung meninggalkan ruang sidang usai membacakan vonis terhadap eks Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Selasa (30/6/2026).

Dalam pantauan Bisnis di lokasi, setelah pembacaan vonis, para hakim langsung berbalik badan dan meninggalkan ruang sidang.

Padahal, dalam praktik persidangan, hakim umumnya terlebih dahulu menanyakan sikap penuntut umum maupun tim kuasa hukum terdakwa terkait putusan yang telah dibacakan.

"Kenapa mesti buru-buru, Yang Mulia? Takut ya? Wah gawat ini, ini kan hak kita untuk menyatakan," ujar salah satu kuasa hukum Nadiem di ruang sidang.

Perilaku majelis hakim itu kemudian menjadi sorotan masyarakat, khususnya di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara PN Jakarta Pusat Firman Akbar menyatakan bahwa pertanyaan mengenai sikap penuntut umum dan kubu terdakwa setelah pembacaan vonis bukan merupakan kewajiban.

"Sebenarnya dalam praktik peradilan tidak masalah jika itu tidak ditanyakan," ujar Firman saat dikonfirmasi, dikutip Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, peristiwa tersebut tidak perlu dipersoalkan karena hak terdakwa untuk menyatakan menerima putusan, pikir-pikir, atau mengajukan banding tetap dapat digunakan dalam tenggat waktu yang diatur undang-undang.

"Karena hak-hak terdakwa selama dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang tetap bisa dinyatakan apakah menerima, pikir-pikir, atau menyatakan banding," pungkasnya.

Sekadar informasi, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim serta denda Rp1 miliar.

Selain itu, salah satu pendiri Gojek tersebut juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar dengan pidana subsider lima tahun penjara.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) menyatakan kerugian negara yang disebabkan Nadiem Makarim dalam kasus Chromebook mencapai Rp1,56 triliun selama periode 2020-2022.

Hakim anggota Mardiantos mengatakan kerugian keuangan negara itu merupakan kesimpulan dari hasil audit BPKP dalam laporan kerugian negara kasus Chromebook.

"Majelis hakim berkesimpulan bahwa hasil audit BPKP sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian negara yang menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.567.888.662.716,74 adalah valid," ujar Mardiantos.

Dia menambahkan, metode perhitungan kerugian negara ini dilakukan dengan menghitung selisih antara realisasi pembayaran antara realisasi pembayaran neto dengan nilai wajar yang seharusnya dibayar oleh negara.

Secara terperinci, kerugian negara pada 2020 dihitung dari pengadaan 107.040 unit laptop Chromebook dengan pembayaran netto Rp554 miliar. Namun, nilai wajarnya sebesar Rp426 miliar.

Alhasil, ada selisih yang dihitung menjadi kerugian negara untuk tahun 2020 adalah Rp127,9 miliar. Sementara pada 2021, pengadaan 494.647 unit laptop Chromebook memiliki selisih Rp544,5 miliar

Kemudian, pada anggaran 2022, pemerintah telah mengadakan 597.640 unit laptop Chromebook dengan selisih antara pembayaran netto dengan nilai wajarnya mencapai Rp 895,3 miliar.

"Menimbang bahwa dengan demikian total kerugian keuangan negara atas pengadaan keseluruhan 1.199.327 unit selama tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022 adalah Rp1,56 triliun," imbuhnya.

Adapun, Mardiantos menyatakan bahwa kerugian negara ini merupakan angka kerugian secara nyata yang disebabkan oleh penyalahgunaan kewenangan Nadiem Makarim.

"Kerugian tersebut bersifat nyata dan pasti telah terjadi, memiliki hubungan sebab akibat langsung dengan penyalahgunaan kewenangan terdakwa dan jumlahnya didukung dokumen dokumen yang dapat diverifikasi untuk setiap variabel perhitungan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim telah divonis 10 tahun dan denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook periode 2019-2022.

Nadiem dinyatakan sah dan bersalah dalam korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan subsider jaksa penuntut umum. Selain itu, Nadiem juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp809 miliar dengan subsider penjara lima tahun.

Divonis 10 tahun lamanya, Nadiem menyatakan kekecewaannya terhadap majelis hakim. Dia pun menuding bahwa majelis hakim yang meyakini dirinya bersalah telah mengabaikan fakta persidangan yang ada.

"Saya sudah tidak tahu apa kata-kata yang bisa saya ucapkan untuk menjelaskan perasaan saya pada hari ini," ujar Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dia pun menyatakan, sejumlah tokoh anti korupsi memiliki pendapat yang sama bahwa perbuatan Nadiem tidak memiliki unsur korupsi.

Bahkan, kata Nadiem, pakar hukum juga telah menilai bahwa dirinya sudah seharusnya mendapatkan vonis bebas dalam perkara ini.

"Pakar hukum, pakar undang-undang korupsi, bahkan ketua tim perumus undang-undang Tipikor membilang saya harusnya bebas. Jadi saya sudah tidak tahu lagi mau minta tolong ke siapa, di mana saya bisa mendapatkan keadilan," imbuhnya.

Tak hanya itu, satu dari majelis hakim menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang pada intinya menilai Nadiem harus dibebaskan dari seluruh dakwaan.

"Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi, yang telah membeberkan kebenaran secara lugas dan menyebut saya harus bebas tanpa syarat," pungkasnya.

JAKARTA - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Pascaputusan, Nadiem menyatakan banding dengan harapan hukumnya dikurangi.

"Saya tentunya akan terus berjuang. Demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding," kata Nadiem usai persidangan di PN Tipikor PN Jakpus, Selasa (30/6/2026).

Keputusan banding ini akan diperjuangkan agar dikemudian hari tidak ada sosok yang dikriminalisasi. Nadiem pun berharap keputusan banding ini mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak.

"Untuk terus maju, demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana, demi semua orang jujur yang dikriminalisasi. Saya tidak akan berhenti," tuturnya.

Diketahui, Majelis Hakim menyatakan Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan tersebut.

Lihat video: Tangis Nadiem Makarim Pecah Jelang Vonis Korupsi Chromebook!

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun," kata Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah saat membacakan amar putusan, Selasa (30/6/2206).

Nadiem juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider 190 hari penjara. Selain itu, Nadiem turut dijatuhi hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar subsider 5 tahun penjara.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan banding terkait vonisnya dalam kasus Chromebook.

Hal tersebut disampaikan Nadiem usai divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan tipikor Jakarta pada Selasa (30/6/2026).

"Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk terus maju," ujar Nadiem.

Dia menyatakan dirinya sudah berjuang untuk membuktikan tidak bersalah dalam kasus Chromebook ini selama satu tahun lamanya. Namun, perjuangan itu seolah-olah tidak ada artinya lantaran Nadiem tetap divonis bersalah.

Namun demikian, perjuangan itu masih terus berlanjut di tingkat banding. Perjuangan ini dilakukan tak semata-mata untuk dirinya, namun demi kepentingan keluarga dan khalayak umum.

"Saya tentunya akan terus berjuang. Demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang," pungkasnya.

Sebelumnya, majelis hakim pengadilan tipikor telah memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim selama 10 tahun dalam kasus korupsi Chromebook.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah menyatakan, pihaknya telah meyakini Nadiem Makarim telah secara sah bersalah dalam kasus korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Purwanto saat membaca amar putusan di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kemudian, Nadiem juga telah dihukum untuk membayar denda Rp1 miliar juga dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka bakal diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Selain itu, salah satu founder Gojek ini juga dibebani pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp809 miliar. Namun, apabila Nadiem tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana lima tahun.

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman pidana penjara 10 tahun kepada Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah turut membacakan hal-hal yang memberatkan dam meringankan sebelum membacakan amar putusan. Salah satunya Nadiem sebagai menteri tidak memberikan teladan.

"Terdakwa selaku menteri yang seharusnya menjadi teladan justru menyalahgunakan kewenangan jabatannya," kata Hakim Purwanto, Selasa (30/6/2026).

Hakim melanjutkan, hal yang memberatkan lainnya berupa tindakan tersebut dilakukan secara sitematis hingga menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.

"Perbuatan dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar serta berdampak luas terhadap penyelenggaraan pendidikan khususnya bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar," ujarnya.

Lihat video: Tangis Nadiem Makarim Pecah Jelang Vonis Korupsi Chromebook!



"Keadaan ekonomi terdakwa yang sangat berkecukupan sehingga tidak terdapat alasan kebutuhan ekonomi yang mendorong perbuatannya," sambungnya.

Selain itu, perbuatan Nadiem bertentangan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara yang meringankan, Nadiem belum pernah dijatuhi pidana, bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, dan sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang berkontribusi dalam inovasi pendidikan dan teknologi.

JAKARTA - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim merespons putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang memvonis dirinya 10 tahun penjara dalam kasus pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Menurut Nadiem, para hakim sebenarnya tahu dirinya tidak bersalah.

"Saya mendengarkan para hakim berbicara, tapi keempat hakim yang memvonis saya 10 tahun penjara, tidak bisa melihat saya ke ke mata saya langsung. Saya tahu isi hati mereka. Mereka tahu saya tidak bersalah," ujar Nadiem seusai sidang, Selasa (30/6/2026).

Diberitakan sebelumnya, majelis hakim memvonis bersalah Nadiem Makarim terkait kasus pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Nadiem pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun.

Majelis hakim menyatakan Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan tersebut.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah saat membacakan amar putusan, Selasa (30/6/2206).

Nadiem juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider 190 hari penjara. Selain itu, Nadiem turut dijatuhi hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar subsider 5 tahun penjara.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) menyatakan Jurist Tan dan Fiona Handayani telah melampaui kewenangan sebagai stafsus Nadiem Makarim saat menjadi menteri.

Hakim Anggota, Sunoto mengatakan keduanya terbukti melampaui kewenangannya selaku stafsus menteri sebagaimana keterangan saksi selama persidangan.

Dalam hal ini, Nadiem dinyatakan telah menyalahgunakan wewenang sebagai menteri karena menempatkan Jurist dan Fiona sebagai stafsus yang melampaui kewenangannya secara normatif.

"Saudari Jurist Tan selaku staf khusus menteri bidang pemerintahan dan saksi Fiona Handayani selaku staf khusus menteri bidang isu strategis dalam posisi yang jauh melampaui kewenangan normatifnya," ujar Sunoto di ruang sidang PN Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan berdasarkan aturan yang ada terkait organisasi kementerian negara, stafsus secara normatif hanya berwenang dalam pemberian saran dan pertimbangan kepada menteri dalam bidang tertentu.

Oleh karenanya, stafsus menteri tidak memiliki kewenangan operasional atas jajaran eselon 1 dan eselon 2, dan tidak pula memiliki kewenangan untuk merumuskan atau memutuskan kebijakan.

"Menimbang bahwa penempatan staf khusus menteri dalam posisi yang melampaui kewenangan ini bukan terjadi secara kebetulan melainkan dirancang secara sistematis sejak sebelum terdakwa dilantik sebagai menteri," imbuhnya.

Selain itu, Nadiem juga telah menyalahgunakan kewenangannya saat menempatkan konsultan teknologi menjadi pimpinan pada tim teknologi di bawah pusat data dan informasi kementerian.

"Saudara Ibrahim Arief tidak memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara, tetapi diberikan peran sangat substansial dalam perumusan kajian teknis pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim yang mengadili perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dipimpin oleh hakim karier Purwanto S. Abdullah sebagai hakim ketua.

Purwanto merupakan hakim karier yang telah menangani perkara tindak pidana korupsi selama lebih dari satu dekade. Berdasarkan informasi resmi yang dihimpun dari profil pengadilan dan rekam jejak peradilan, Purwanto memulai karier sebagai hakim pada 2001 di Pengadilan Negeri Kendari sebelum bertugas di sejumlah pengadilan di kawasan Indonesia timur.

Ia memperoleh sertifikasi sebagai hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Juni 2009 setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tipikor Angkatan VI. Sertifikasi tersebut menjadi syarat bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara korupsi di pengadilan tipikor.

Sebelum bertugas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Purwanto juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parigi, Sulawesi Tengah, pada 2023.

Dalam persidangan perkara Nadiem, Purwanto menjadi sorotan karena beberapa kali menunjukkan ketegasan dalam memimpin jalannya sidang. Salah satunya ketika menegur personel TNI yang berjaga di ruang sidang agar tidak mengganggu independensi proses peradilan. Ia juga tetap melanjutkan persidangan meski sempat terjadi perdebatan antara jaksa penuntut umum dan tim penasihat hukum terkait kehadiran saksi.

Majelis hakim yang dipimpin Purwanto beranggotakan Eryusman, hakim karier yang memperoleh sertifikasi hakim tipikor pada 2019 dan pernah menangani sejumlah perkara besar, serta Mardiantos, hakim ad hoc tindak pidana korupsi yang ditunjuk untuk memeriksa perkara tersebut.

Perkara yang dipimpin Purwanto merupakan salah satu perkara korupsi dengan perhatian publik terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Sidang terhadap Nadiem berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan perangkat Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek pada periode 2020–2022. Putusan perkara dijadwalkan dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Bisnis.com, JAKARTA - Puluhan pendukung, simpatisan, hingga driver Gojek memadati Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat (PN Jakpus) jelang sidang vonis eks Mendikbudristek Nadiem Makarim, Selasa (30/6/2026) pagi.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, terlihat simpatisan hingga driver Gojek menunggu kedatangan Nadiem Makarim, yang juga merupakan salah satu founder Gojek tersebut.

Nadiem terlihat mendekati driver Gojek yang berjaga di depan pintu ruang sidang di PN Jakpus. Sambil memberikan semangat, para driver Gojek tersebut justru meminta Nadiem untuk menandatangani jaket Gojek mereka yang berwarna hijau.

Nadiem pun menangis terharu sambil membubuhkan tanda tangannya di dada para driver Gojek yang setia menantinya.

Diberitakan sebelumnya, Polisi menerjunkan 171 personel untuk mengawal jalannya sidang vonis Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi Reynold E.P. Hutagalung mengatakan pihaknya bakal melakukan pengamanan secara optimal untuk mengawal jalannya persidangan tersebut.

"Pengamanan sidang yang pasti kita akan lakukan optimal, melakukan pengamanan baik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ujar Reynold di Jakarta, dikutip Selasa (30/6/2026).

Dia menambahkan pengamanan bakal dilakukan, baik itu terhadap pelaksana persidangan, Nadiem sendiri, hingga simpatisan yang menunggu hasil persidangan ini.

Kemudian, Reynold juga menyatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan pihak pengadilan untuk mengatur pengamanan pada persidangan kali ini

"Kami akan berkoordinasi dengan pihak pengadilan dalam hal ini, bagaimana aturan main, pembatasan-pembatasan di ruang sidang dan lain-lain, tentu itu menjadi kewenangan dari pihak pengadilan," imbuhnya.

Namun demikian, Reynold menekankan pihaknya tidak akan ikut campur terkait siapa saja yang bisa masuk ke area persidangan. Pasalnya, itu sudah ranah dari PN Jakarta Pusat.

"Kalau untuk siapa yang boleh masuk dan lain-lain itu dari ranah pengadilan, dalam hal ini baik hakim ketua selaku pelaksana dari persidangan tersebut," pungkasnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengungkap pengamanan sidang kali ini mencapai 171 personel gabungan.

"Personel gabungan pam di PN Jakpus 171 orang," ujar Erlyn.