Bisnis.com, JAKARTA — Sektor manufaktur tengah dihadapkan tantangan di balik minimnya pasokan gas industri dan melonjaknya biaya energi di tengah pelemahan rupiah yang tengah terjadi.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa apabila ketidakpastian pasokan gas tersebut tidak segera tertangani, dikhawatirkan bakal berpotensi menahan ekspansi modal sekaligus menggerus daya saing industri domestik.

Pasalnya, tambah Rendy, keterbatasan volume alokasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memaksa pelaku usaha membeli gas alternatif dengan harga tinggi mencapai US$11,5 hingga US$15 per MMBTU.

"Menurut saya, risiko yang lebih perlu diwaspadai adalah deindustrialisasi secara bertahap. Ketidakpastian pasokan dan tingginya biaya energi dapat menahan ekspansi investasi serta mengurangi daya saing industri nasional," ujar Yusuf kepada Bisnis, dikutip Minggu (7/6/2026).

Yusuf menambahkan, beban operasi juga dilaporkan makin membengkak bagi sektor padat energi seperti industri keramik. Di mana, porsi biaya energi kini meroket ke kisaran 33% hingga 35% dari total struktur biaya produksi.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto menjelaskan bahwa dinamika pasokan gas industri memang menjadi salah satu tantangan yang saat ini tengah dihadapi.

Edy menuturkan bahwa kemampuan suplai industri yang disalurkan oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS) sepanjang tahun ini baru mencapai 45% dari total kebutuhan.

“Lima bulan di tahun ini, suplai gas dari PGN untuk HGBT itu di bawah rata-rata. Itu hanya di range 40% sampai 45% yang [bisa dibeli] dengan menggunakan harga US$ 7 dollar. Selebihnya kami harus membayar dengan harga regasifikasi LNG yang amat sangat mahal,” ujarnya.

Edy memberikan gambaran, harga regasifikasi LNG didapatkan para pelaku industri di harga US$21 dolar per MMBTU. Sehingga, secara rata-rata total biaya energi yang dikeluarkan mencapai US$15 MMBTU, membuat biaya produksi mengalami kenaikan.

Kendati demikian, Edy memastikan kenaikan biaya produksi tersebut belum sampai dirasakan ke level konsumen.

Hal itu dilakukan lantaran mempertimbangkan daya beli masyarakat dan daya saing produk keramik dari gempuran produk impor murah. Dampaknya, margin penjualan dilaporkan mengalami penipisan hingga 4%.

“Kalau kita lihat dengan kondisi hari ini ya kita akan mengurangi margin. Ini akan tergerus sekitar 3% sampai 4%. Itu besar, karena mayoritas industri ini margin-nya paling hebat berapa sih? Paling ya 9-10%,” pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah sektor manufaktur Indonesia mengalami deindustrialisasi dini apalagi deindustrialisasi. Hal ini didasarkan pada data Produk Domestik Bruto (PDB) dan statistik tenaga kerja Badan Pusat Statistik (BPS).

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menjelaskan bahwa industri pengolahan tetap menjadi penyumbang utama perekonomian nasional.

Berdasarkan data BPS, kontribusi PDB industri pengolahan terhadap PDB nasional memiliki tren peningkatan dalam periode triwulan II-2022 sampai triwulan I-2026 yakni dari 17,92 persen menjadi 19,20 persen.

Adanya tren kenaikan rasio PDB ini memiliki arti bahwa industri pengolahan Indonesia tidak dalam fase deindustrialisasi sebagaimana yang diindikasikan oleh teori deindustrialisasi (Rowthorn dan Ramaswamy, 1999) di mana industri disuatu negara dikatakan mengalami deindustrialiasasi ketika rasio PDB nya terhadap PDB nasional menurun.

"Berulang kali kami membantah bahwa tidak terjadi deindustrialisasi dini apalagi deindustrialisasi pada sektor manufaktur Indonesia. Dasarnya adalah data BPS yang menunjukkan bahwa ada tren peningkatan pada kontribusi PDB industri pengolahan terhadap PDB nasional,” ujar Febri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut Febri, kalangan yang menilai adanya deindustrialisasi pada manufaktur Indonesia telah keliru dalam memahami data PDB BPS terutama data time series PDB industri pengolahan dalam periode 2005-2025.

Kekeliruan tersebut diduga terjadi karena gagal memahami perubahan konsep dan definisi sektor industri pengolahan dan metode perhitungan nilai PDB industri pengolahan oleh BPS.

Pertama, konsep dan definisi industri pengolahan atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) telah berubah pada periode tertentu. Konsep dan definisi industri pengolahan padakk 2000 misalnya, masih memasukkan tiga subsektor ekonomi ke dalam sektor industri pengolahan.

Tiga subsektor ekonomi tersebut adalah subsektor Pengadaaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, subsektor informasi dan komunikasi, dan subsektor Jasa Lainnya. Pada 2010, tiga subsektor ini kemudian dipisah menjadi sektor tersendiri dalam KBLI BPS dengan perhitungan PDB terpisah dari perhitungan PDB industri pengolahan.

Akibat pemisahan ini, PDB industri pengolahan berkurang karena perhitungannya tidak lagi memasukkan PDB tiga sektor baru tersebut. Pengurangan PDB ini kemudian juga diikuti dengan pengurangan rasio PDB industri pengolahan terhadap PDB nasional.

Kedua, metode perhitungan PDB masing-masing subsektor ekonomi juga berubah terutama metode perhitungan PDB seri 2000 dan seri 2010. Perhitungan PDB seri 2000 didasarkan pada harga produsen sedangkan PDB seri 2010 didasarkan pada harga dasar dimana merupakan harga keekonomian barang dan jasa di tingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk.

Akibatnya, nilai PDB industri pengolahan semakin berkurang dan kemudian juga diikuti oleh penurunan rasio PDB Industri Pengolahan terhadap PDB nasional.

Dengan demikian maka nilai PDB industri pengolahan dan rasio perbandingan nya terhadap PDB nasional dalam periode 2005-2025 tidak dapat dibandingkan karena konsep dan definisi industri pengolahan dan serta metode perhitungan PDB telah berubah. Oleh karena itu, perbandingan rasio PDB hanya bisa dilakukan pada periode tertentu dimana konsep dan definisi Industri Pengolahan dan metode perhitungan nilai PDB nya sama.

“Kami menduga ada kekeliruan pemahaman atas data PDB industri pengolahan dan kontribusinya periode 2005-2025 yang terjadi pada kalangan yang menilai industri pengolahan Indonesia telah mengalami deindustrialisasi. Sayangnya, hal tersebut membawa mereka pada kesimpulan dan rekomendasi yang salah,” ujar Febri.

Bukti lain yang menunjukkan industri pengolahan Indonesia tidak mengalami deindustrialisasi adalah tidak adanya shifting atau pergeseran tenaga kerja dari sektor Industri Pengolahan ke sektor lain terutama sektor jasa.

Pada masa pasca pandemi Covid 19 pada 2021 sampai tahun 2025, industri pengolahan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 18,7 juta orang dan naik menjadi 20,3 juta orang atau naik sebesar 8,63 persen. Pada periode yang sama, angkatan kerja juga tumbuh 11,82 persen melebihi pertumbuhan tenaga kerja manufaktur.

Data ini menunjukkan bahwa industri pengolahan terus tumbuh dan juga telah menyerap tenaga kerja lebih banyak dari periode sebelumnya. Pekerja industri tetap bekerja pada industri pengolahan dan tidak pindah kerja pada sektor ekonomi lainnya. Jika ada sektor ekonomi diluar industri pengolahan yang pertumbuhan tenaga kerjanya lebih tinggi maka hal tersebut diisi oleh angkatan kerja baru yang terus tumbuh.

“Industri pengolahan tetap mampu mempertahankan jumlah tenaga kerjanya sampaikan tahun 2025 dan bahkan tumbuh rata-rata sebesar 2,78 persen per tahunnya. Tidak ada shifting atau pergeseran tenaga kerja industri pengolahan keluar sektor ini. Pekerjaan pada industri pengolahan tetap kompetitif dan berkelanjutan dimata pekerjanya ataupun calon tenaga kerja baru yang akan memasuki sektor tersebut,” ujar Febri.

Manufaktur Tumbuh Lebih Tinggi

Dalam kurun waktu 13 tahun terakhir, untuk pertama kalinya pertumbuhan industri pengolahan berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan industri yang melebihi pertumbuhan ekonomi pernah terjadi pada tahun 2011 di mana pertumbuhan industri pengolahan sebesar 6,26 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,17 persen.

Setelah 2011, pertumbuhan industri pengolahan terus dibawah pertumbuhan ekonomi. Akhirnya, pada 2025, pertumbuhan industri pengolahan kembali berada pada pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30 persen dan 5,11 persen.

“Pertumbuhan industri pengolahan diatas pertumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai dalam 13 tahun terakhir tercapai berkat arahan Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita yang berpihak dan melindungi industri nasional dan pekerjanya,” ujar Febri.

Selain itu, investasi dan fasilitas baru juga melonjak. Sampai tanggal 23 April 2026, terdapat 633 perusahaan yang melaporkan pembangunan fasilitas produksi baru. Nilai investasinya tinggi,mencapai Rp418,62 triliun dengan potensi menyerap 219.684 tenaga kerja.

Febri mengajak seluruh pelaku industri untuk tetap optimistis dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

“Pemerintah akan selalu membela kepentingan industri dan pekerja dalam menghadapi peningkatan ketidakpastian global ke depan,” ujar dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan bahwa fenomena deindustrialisasi prematur terjadi di Indonesia sehingga turut menekan perekonomian nasional dan memperbesar dominasi sektor informal.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus menyusut dalam dua dekade terakhir. Padahal, pengalaman negara-negara maju menunjukkan industrialisasi menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi tinggi.

Menurutnya, perekonomian negara seperti Jepang, Korea Selatan, hingga China mampu tumbuh 8%–10% per tahun ketika kontribusi sektor manufaktur mereka berada di atas 30% terhadap PDB.

“Kalau kita lihat, sepanjang 2005 sampai 2025 sektor manufaktur tumbuh konsisten di bawah pertumbuhan PDB kita. Karena itu kontribusi manufaktur makin lama makin turun,” kata Bob dalam Rapat Panja Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Dia lantas menjelaskan bahwa kontribusi sektor manufaktur Indonesia kini hanya sekitar 19% terhadap PDB. Bahkan, jika sektor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah dikeluarkan, kontribusinya tinggal sekitar 16%.

Padahal, sebelum era reformasi, kontribusi manufaktur sempat mencapai sekitar 30% terhadap PDB nasional.

“Inilah yang disebut dengan fenomena deindustrialisasi prematur yang ada di Indonesia. Sebab, PDB kita belum sampai 12.000 tetapi sudah mengalami deindustrialisasi,” ujarnya.

Menurut Bob, dampak paling nyata dari deindustrialisasi terlihat dari membesarnya sektor informal. Saat ini sekitar 60% pekerja Indonesia berada di sektor informal.

Sementara itu, sektor formal khususnya manufaktur yang memiliki rantai pasok panjang dan nilai tambah tinggi disebutnya terus melemah. Kondisi tersebut juga dinilai berdampak terhadap basis perpajakan nasional karena mayoritas wajib pajak berasal dari pekerja formal.

“Taxpayer yang umumnya muncul dari tenaga kerja formal juga makin turun sehingga rasio pajak sekarang di bawah 10%, sekitar 9,31%,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap sektor sumber daya alam yang berdampak terhadap penguatan sektor industri nasional.

Terdapat pula permasalahan upah minimum yang selalu naik di atas angka inflasi, tetapi pendapatan riil pekerja justru menurun karena dominasi pekerja informal yang penghasilannya tumbuh di bawah inflasi.

Menurut Bob, masalah kepastian hukum menjadi akar utama penyebab deindustrialisasi. Oleh karenanya, kepastian hukum dinilai menjadi salah satu syarat utama agar regulasi ketenagakerjaan baru mampu mendorong kebangkitan sektor manufaktur dan memperkuat industrialisasi nasional.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah keras anggapan bahwa Indonesia sedang mengalami gejala deindustrialisasi dini. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menegaskan bahwa indikator yang digunakan para pengamat tidak mencerminkan kondisi riil industri manufaktur saat ini.

Pemerintah menyoroti kekeliruan dalam membandingkan data kontribusi PDB industri pengolahan sebelum dan sesudah tahun 2009. "Data kontribusi tersebut tidak dapat diperbandingkan karena konsep, definisi, dan metodologi perhitungan Industri Pengolahan telah berubah," ujar Febri, Rabu (29/5/2026).

Penurunan persentase kontribusi yang sering diperdebatkan terjadi akibat perubahan perhitungan dari harga produsen menjadi harga dasar sejak 2010. Selain itu, sektor industri pengolahan kini terpecah menjadi empat lapangan usaha berbeda, sehingga nilai nominalnya tampak mengecil dibandingkan metodologi lama.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB nasional mencapai 19,07% pada 2025. Tren positif ini didorong oleh efektivitas kebijakan hilirisasi industri serta penguatan konsumsi domestik pascapandemi.

Sektor manufaktur juga dilaporkan tetap tumbuh stabil di kisaran 4% hingga 6%, mengimbangi pertumbuhan ekonomi nasional yang rata-rata berada di angka 5%. "Jadi tidak terjadi indikasi yang kedua ini," tegas Febri menanggapi isu pertumbuhan manufaktur yang dianggap lambat.

Terkait isu perpindahan tenaga kerja, Kemenperin mencatat tidak ada pergeseran pekerja dari sektor industri ke sektor jasa. Saat ini, jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan tetap stabil di angka 21,6 juta orang dan terus bertambah setiap tahunnya.

Peningkatan jumlah pekerja di sektor jasa lebih disebabkan oleh masuknya angkatan kerja baru yang belum terserap sepenuhnya oleh pabrikan. Dengan demikian, stabilitas penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur dinilai masih menjadi tulang punggung perekonomian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah anggapan Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi, menyusul munculnya pandangan bahwa kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus menurun dan investasi sektor industri mulai bergeser ke jasa.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengatakan narasi deindustrialisasi tidak tepat karena tidak mencerminkan perkembangan data dan perubahan metodologi statistik yang digunakan pemerintah.

“Ada kalangan yang menyampaikan investasi manufaktur menurun dan kontribusi PDB manufaktur terus menurun, bahkan disebut ada deindustrialisasi. Kami membantah itu dengan fakta dan data,” kata Febri dalam rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) April 2026 di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Gaikindo Ilustrasi industri komponen lokal.

Menurut Febri, setidaknya ada empat argumen yang kerap dipakai untuk mendukung narasi deindustrialisasi, yakni turunnya kontribusi PDB industri terhadap ekonomi nasional, pertumbuhan manufaktur yang dinilai lebih rendah dari ekonomi nasional, pergeseran investasi ke sektor jasa, serta perpindahan tenaga kerja dari manufaktur ke sektor jasa.

Namun, ia menilai kesimpulan tersebut tidak sepenuhnya tepat, terutama bila merujuk pada perubahan basis penghitungan statistik oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia menjelaskan data kontribusi manufaktur terhadap PDB sejak 2001 tidak bisa dibandingkan secara langsung karena terdapat perubahan klasifikasi lapangan usaha (KBLI) pada 2009 dan 2020 yang mengubah cakupan industri pengolahan.

Sebelum perubahan itu, sejumlah subsektor masih tercatat dalam kelompok industri pengolahan, lalu dipisahkan menjadi kategori tersendiri.

Oleh karena itu, menurut Febri, tren jangka panjang yang sering dipakai menunjukkan penurunan kontribusi manufaktur tidak sepenuhnya setara.

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Sebaliknya, jika dilihat pada periode yang memakai basis penghitungan konsisten, terutama sejak 2022 hingga 2025, kontribusi PDB manufaktur justru menunjukkan tren meningkat.

“Kalau dilihat pasca-2020, terutama 2022 sampai 2025, justru trennya positif,” ujar Febri.

Ia juga menepis anggapan pertumbuhan industri manufaktur berada di bawah setengah pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut dia, pertumbuhan manufaktur selama ini tetap berada di kisaran 4 persen hingga 6 persen, atau jauh di atas ambang yang kerap dijadikan indikator deindustrialisasi.

Di sisi investasi, Febri mengatakan sektor manufaktur tetap menjadi tujuan investasi yang menarik.

Ia merujuk kontribusi investasi sektor sekunder yang masih besar dalam realisasi investasi nasional.

Sementara dari sisi tenaga kerja, Kemenperin mencatat serapan tenaga kerja manufaktur masih bertambah rata-rata 200.000 hingga 300.000 pekerja per tahun.

Menurut dia, bertambahnya pekerja di sektor jasa lebih banyak dipicu pertumbuhan angkatan kerja baru yang lebih cepat dibanding penciptaan lapangan kerja di manufaktur, bukan karena terjadi migrasi pekerja keluar dari industri.

“Bukan pekerja manufaktur pindah ke jasa, tapi tenaga kerja baru yang banyak masuk ke sektor-sektor lain,” katanya.

Dengan indikator tersebut, Kemenperin menilai struktur industri nasional masih menunjukkan ekspansi, bukan gejala pelemahan industrialisasi.

Pertumbuhan ekonomi setiap negara sangat dipengaruhi dari pertumbuhan industri yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong integrasi rantai pasok dalam negeri, pengembangan ekosistem industri nasional yang terhubung dari hulu ke hilir, dan peningkatan investasi manufaktur domestik, guna mengatasi gejala deindustrialisasi yang kini tengah terjadi.

Dia pun menjelaskan bahwa fenomena deindustrialisasi ini ditandai dengan penurunan pertumbuhan industri, PHK serta ketergantungan impor, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Deindustrialisasi dini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena produktivitas sektor jasa lebih rendah dibandingkan manufaktur.

“Pertumbuhan ekonomi setiap negara sangat dipengaruhi dari pertumbuhan industri yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas," kata Chusnunia di Jakarta, Rabu.

Meskipun terjadi perkembangan di sektor ekonomi gig, menurut dia, hal tersebut hanya memberikan solusi jangka pendek terhadap pengangguran, ia tidak bisa menjadi solusi utama untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dia mengatakan gejala deindustrialisasi ini sendiri diakibatkan kurangnya investasi teknologi, infrastruktur kurang memadai, biaya logistik tinggi, produktivitas tenaga kerja rendah, serta ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Penurunan itu juga, kata dia, mengindikasikan bahwa Indonesia semakin bergantung pada sektor jasa, termasuk ekonomi gig, sebelum mencapai tingkat industrialisasi yang optimal.

Selain itu, dia mengatakan deindustrialisasi dini merupakan ancaman nyata bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia. Menurut dia, pemerintah perlu mengarahkan kembali kebijakan hilirisasi ke sektor industri padat karya, bukan hanya ke industri ekstraktif atau berbasis komoditas.

"Hal ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja formal,meningkatkan produktivitas nasional dan menaikkan pendapatan rumah tangga," kata dia.

Untuk itu, dia juga menyarankan agar pemerintah memperkuat kebijakan terkait pendidikan vokasi dan pelatihan kerja industri.

"Indonesia harus membangun kembali sektor manufaktur yang kuat agar tak mengalami stagnasi ekonomi dan terjebak dalam middle-income trap, di mana negara gagal naik ke level pendapatan tinggi karena lemahnya basis industry,” kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan variabel produksi industri manufaktur kembali berada pada zona kontraksi selama enam bulan berturut-turut, meski pesanan baru menunjukkan penguatan pada November 2025. Nilai produksi dalam Indeks Kepercayaan Industri (IKI) tercatat turun 1,08 poin ke level 47,49, sedangkan variabel pesanan naik 0,68 poin ke 55,93.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, mengatakan pelemahan produksi terjadi di tengah permintaan yang belum pulih sepenuhnya serta tekanan eksternal terkait fluktuasi nilai tukar dan dinamika geopolitik yang memengaruhi rantai pasok global. Meski demikian, peningkatan pesanan dari pasar domestik memberikan sinyal pemulihan yang mulai terbentuk.

“Kontraksi pada variabel produksi ini dipengaruhi oleh pelaku industri yang mengambil sikap wait and see dalam meningkatkan output, seiring permintaan yang belum sepenuhnya pulih, serta tekanan eksternal lain seperti fluktuasi nilai tukar dan dinamika geopolitik yang berdampak pada rantai pasok global,” ujar Febri dalam rilis IKI November 2025, dikutip Jumat (28/11/2025).

Terbantu naiknya permintaan domestik

Kemenperin mencatat permintaan domestik bergerak naik ke level 52,71, sedangkan permintaan berorientasi ekspor berada di posisi 54,18. Peningkatan pada pasar domestik mencerminkan dorongan kebijakan belanja dalam negeri yang memperkuat kontribusi industri pengolahan. Secara bersamaan, risiko limpahan produk dari negara terdampak perang tarif global tetap perlu diwaspadai agar kapasitas industri nasional tetap terjaga.

Optimisme pelaku industri menunjukkan tren positif dengan tingkat ekspektasi usaha enam bulan mendatang mencapai 71 persen, naik dari 70,5 persen pada Oktober. Pada periode yang sama, tingkat pesimisme turun ke 5,2 persen. Hasil survei mencatat 78 persen responden menyatakan kegiatan usahanya membaik atau stabil, sementara 22 persen menilai kondisi menurun.

Kinerja subsektor turut memberikan kontribusi positif terhadap IKI November 2025. Sebanyak 22 dari 23 subsektor berada dalam fase ekspansif dan memberikan sumbangan hingga 98,8 persen terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas Triwulan III 2025. Industri Pengolahan Tembakau menjadi subsektor dengan indeks tertinggi, ditopang kenaikan produksi rokok pada Oktober 2025 yang mencapai 27,9 miliar batang atau naik 7,3 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Produksi rokok secara kumulatif Januari–Oktober 2025 mencapai 250,9 miliar batang atau turun 1,91 persen dibandingkan periode 2024. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh maraknya rokok ilegal yang mendorong pelaku industri melakukan penyesuaian produksi. “Rokok ilegal ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengganggu iklim usaha,” kata Febri.

Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional mencatat ekspansi pada level 57,68 poin. Subsektor ini terdorong peningkatan pesanan luar negeri setelah nilai ekspor pada September 2025 mencapai 81,87 juta dolar AS, naik 12,35 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Kemenperin menegaskan komitmen menjaga keberlanjutan ekspansi industri manufaktur melalui penguatan pasar domestik berbasis P3DN, ketersediaan energi kompetitif, perlindungan impor melalui SNI dan kebijakan selektif, serta dukungan hilirisasi berbasis sumber daya lokal. Upaya ini diperkuat melalui langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membatasi impor selektif dan pemberantasan barang ilegal yang berpotensi mengganggu struktur industri nasional.

Kondisi makroekonomi yang stabil turut menopang industri, dengan inflasi terjaga di 2,86 persen dan indikator permintaan domestik menguat. Penjualan eceran September tumbuh 3,7 persen dan Indeks Keyakinan Konsumen Oktober naik ke 121,2. PMI S&P Global Manufaktur Indonesia berada pada level 51,2, menandakan ekspansi tiga bulan beruntun.

Penguatan permintaan domestik menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan aktivitas industri. Kemenperin yakin dinamika ini mampu mendorong masuknya investasi baru ke sektor manufaktur melalui fasilitas fiskal, nonfiskal, dan kawasan industri yang telah disiapkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan industri hulu tekstil mengalami penurunan produksi yang signifikan. Seiring dengan itu, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.

“Diperkirakan terjadi pemutusan karyawan sebesar 3.000 orang. Hal ini menjadi tanda deindustrialisasi benar-benar terjadi,” kata Sekretaris Jenderal APSyFI, Farhan Aqil Syauqi, dalam keterangannya yang diterima Republika, Jumat (28/11/2025).

Menurut catatannya, terdapat lima pabrik tekstil yang telah setop produksi hingga menutup usahanya pada 2025. Kelima perusahaan tersebut yakni PT Polychem Indonesia yang memproduksi tekstil di Karawang dan Tangerang; PT Asia Pacific Fibers yang memproduksi serat polyester di Karawang; PT Rayon Utama Makmur, bagian dari Sritex Group, yang memproduksi serat rayon; serta PT Susilia Indah Synthetics Fiber Industries (Sulindafin) yang memproduksi serat dan benang polyester di Tangerang.

“Tutupnya lima perusahaan tersebut disebabkan kerugian serius akibat penjualan yang tidak maksimal di pasar domestik. Banjirnya produk impor dengan harga dumping berupa kain dan benang menjadi faktor utama tutupnya perusahaan-perusahaan ini. Saat ini, enam pabrik lainnya produksinya sudah di bawah 50 persen, bahkan ada yang sudah on-off. Lima mesin polimerisasi sudah setop, tidak produksi lagi,” terangnya.

Farhan menyebut, diprediksi akan terjadi penutupan pabrik tekstil lainnya pada 2026 mendatang. Hal itu akan terjadi apabila pemerintah tidak dapat mengontrol dan memberikan transparansi kepada publik mengenai pihak-pihak yang mendapat kuota impor terbesar, yang menyebabkan banjirnya produk impor di pasar domestik.

Pemerintah, lanjutnya, tentu mengetahui setiap produk impor yang masuk melalui pelabuhan besar karena tercatat dalam sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu).

“Data itu mudah didapatkan bagi pemerintah. Kami tinggal menunggu action-nya saja. Sebab jika tidak ada tindakan korektif, enam perusahaan lainnya akan menyusul bangkrut karena tidak bisa menjual produknya di pasar domestik. Selain itu, anggota kami tidak dapat menentukan rencana produksi tahun depan karena tidak ada transparansi kuota impor yang diberikan pemerintah,” tegasnya.
Eva Rianti

ASOSIASI Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyatakan produksi industri hulu tekstil sedang menurun tajam. Sepanjang 2025, APSyFI mencatat ada lima pabrik tekstil yang telah menutup usahanya.

Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil Syauqi mengatakan dari jumlah pabrik yang tutup itu setidaknya ada tiga ribu pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). “Tutupnya lima perusahaan tersebut disebabkan kerugian serius akibat penjualan yang tidak maksimal di pasar domestik. Banjirnya produk impor dengan harga dumping berupa kain dan benang jadi faktor utama tutupnya perusahaan ini,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 November 2025.

Farhan mengatakan fenomena ini menjadi tanda deindustrialisasi. Dia mengatakan kelima perusahaan yang tutup itu meliputi PT Polychem Indonesia yang memproduksi tekstil di Karawang dan Tangerang, PT Asia Pacific Fibers yang memproduksi serat polyester di Karawang, PT Rayon Utama Makmur yang merupakan bagian Sritex Group yang memproduksi serat rayon, dan PT Susilia Indah Synthetics Fiber Industries (Sulindafin) yang memproduksi serat dan benang polyester di Tangerang.

Di samping itu, Farhan mengatakan saat ini masih ada enam pabrik yang kapasitas produksinya sudah di bawah 50 persen, bahkan ada yang on-off. “Ada lima mesin polimerisasi sudah stop, tidak produksi lagi,” ucap Farhan.

Farhan mengatakan kondisi ini bisa saja terjadi lagi pada tahun depan apabila pemerintah tidak mengontrol impor tekstil. Kontrol itu termasuk membuka secara transparan tentang penerima kuota impor terbanyak yang menyebabkan banjir produk di pasar domestik saat ini.

Menurut Farhan, data penerima jatah impor ini seharusnya ada di Direktorat Bea Cukai. Karena itu, tidak sulit bagi pemerintah untuk mengambil langkah dari temuan ini. “Ini kami tinggal tunggu action-nya saja. Karena jika tidak ada tindakan korektif, enam perusahaan lainnya akan menyusul bangkrut karena tidak bisa menjual produknya di pasar domestik,” ujarnya.

Selain itu, Farhan menambahkan, anggota APSyFI saat ini tidak bisa menentukan rencana produksi pada tahun depan karena tidak ada transparansi kuota impor dari pemerintah. Dia mengatakan deindustrialisasi sekarang sudah benar-benar terjadi.

Di sisi lain, Farhan mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berkomitmen untuk menghentikan laju impor ilegal. Penyelidikan impor thrifting (barang bekas impor) diyakini bisa membongkar praktik kecurangan dalam mekanisme tata niaga impor. “Dalam impor thrifthing itu bisa ketahuan siapa pengimpornya hingga backing-nya. Penegak hukum juga bisa didalami siapa menyebabkan kerugian negara, kami meyakini bahwa birokrat yang terlibat sama-sama saja dan sudah terafiliasi dengan matang,” kata Farhan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kontribusi manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pulih ke level prapandemi. Beberapa faktor seperti tekanan permintaan global hingga gejala deindustrialisasi dinilai menjadi penyebabnya.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 sebesar 5,04% (yoy) atau lebih rendah dari kuartal II/2025 yang mencapai 5,12% (yoy). Berdasarkan lapangan usahanya, industri pengolahan masih memberikan sumbangsih terbesar yakni 19,15% dengan pertumbuhan secara tahunan 5,54% (yoy).

Kendati demikian, sudah hampir 10 tahun distribusi manufaktur terhadap PDB selama periode kuartal III tidak sampai menyentuh 20%. Catatan Bisnis, kontribusi manufaktur terhadap PDB terakhir menyentuh level 20% pada kuartal III yakni 20,10% pada kuartal III/2016. Pada kuartal I/2019, porsi manufaktur pernah menyentuh 20,07% terhadap PDB alias enam tahun yang lalu.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyampaikan, penyebab utama dari lemahnya kontribusi manufaktur terhadap perekonomian Indonesia adalah karena berbagai tekanan seperti permintaan global yang belum stabil, tingginya biaya produksi, serta proses otomatisasi dan digitalisasi yang mulai menggantikan sebagian jenis pekerjaan tradisional.

"Selain itu, fenomena deindustrialisasi dini ikut berperan, di mana pertumbuhan sektor manufaktur melambat lebih cepat sebelum benar-benar mencapai potensi maksimalnya. Akibatnya, lapangan kerja baru di sektor ini belum tumbuh secepat yang diharapkan," terang Yusuf kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025),

Yusuf mengakui kebijakan-kebijakan deregulasi serta reformasi struktural yang didorong pemerintah berpotensi besar untuk mendorong penyerapan tenaga kerja ke depan. Namun, kunci keberhasilan upaya tersebut ada pada konsistensi pelaksanaannya.

Dia menekankan, deregulasi tidak boleh hanya berhenti di tataran aturan, tetapi juga harus diikuti dengan kemudahan berusaha yang nyata di lapangan, sekaligus perbaikan iklim investasi serta kepastian hukum.

Pemerintah juga diminta tidak hanya fokus pada sektor hilirisasi industri manufaktur saja, tetapi juga menyentuh sektor pendukung lainnya seperti logistik, energi, dan pendidikan vokasi.

"Kalau semua itu berjalan selaras, maka rantai pasok industri bisa lebih efisien dan daya serap tenaga kerja ikut meningkat," tuturnya.

Menurut Yusuf, untuk bisa kembali ke periode di mana manufaktur berkontribusi 20% terhadap PDB, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan sektor manufaktur yang bernilai tambah lebih tinggi.

"Bukan hanya berbasis komoditas mentah, tetapi juga yang mengandalkan inovasi, teknologi, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan begitu, bukan hanya penyerapan tenaga kerja yang membaik, tapi juga kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB bisa kembali meningkat secara berkelanjutan," terangnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Lonjakan kebangkrutan perusahaan di Jerman mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Menurut data awal dari Kantor Statistik Federal (Destatis) yang dirilis pada Senin (13/10/2024), jumlah perusahaan yang tergelincir ke jurang kebangkrutan pada September naik 10,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan ini memperburuk data final untuk bulan Juli, yang menunjukkan insolvensi melonjak 13,4% secara year-on-year. Hal ini pun mendapat respons keras dari pelaku usaha.

Asosiasi Kamar Industri dan Perdagangan Jerman (DIHK), sebuah organisasi lobi berpengaruh, menyebut angka kebangkrutan tersebut sebagai "mengejutkan". Bahkan, angka tersebut diklaim mewakili nilai tertinggi untuk kebangkrutan korporasi dalam dua belas tahun terakhir.

Kepala Ekonom DIHK, Volker Treier, menyalahkan kenaikan insolvensi pada perpaduan antara kelesuan ekonomi umum di Jerman, yang diperburuk oleh menurunnya ekspor-terutama ke Amerika Serikat-dan berlanjutnya proses deindustrialisasi.

"Ini bukan berita baik untuk ekonomi Jerman," kata Volker Treier dikutip media Belgia, Brussels Signal.

Selain kenaikan jumlah kasus, jumlah utang yang harus ditanggung oleh perusahaan yang bangkrut juga meningkat signifikan. Perusahaan yang dinyatakan bangkrut pada Juli berutang total 3,7 miliar euro (Rp 69,73 triliun) kepada kreditur mereka . Angka ini merupakan peningkatan lebih dari 15% dibandingkan Juli 2024.

Sektor-sektor yang paling parah terkena dampaknya adalah transportasi dan bisnis penyimpanan (12,7 kasus insolvensi per 10.000 perusahaan), diikuti oleh pemilik restoran (9,9 kasus insolvensi per 10.000 perusahaan). Secara keseluruhan, tingkat kebangkrutan di Jerman mencapai 6,3 kasus insolvensi per 10.000 perusahaan.

DIHK memperkirakan bahwa secara keseluruhan, sebanyak 22.000 perusahaan Jerman harus mengajukan kebangkrutan sepanjang tahun 2025. Jumlah ini setara dengan lebih dari 60 kasus insolvensi per hari.

Menanggapi kondisi ini, Treier menekankan perlunya faktor lokasi yang lebih baik bagi Jerman. Ia mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan.

"Kami sangat perlu menjauhi biaya energi dan personel yang tinggi serta beban pajak dan birokrasi yang tinggi dibandingkan negara-negara lain," tambahnya.

Hilirisasi adalah kunci emas untuk menanggulangi deindustrialisasi dan mewujudkan pemerataan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Aktivitas industri manufaktur Indonesia menunjukkan denyut ekspansi berkelanjutan di level 50,4 pada September 2025, yang merupakan sebuah sinyal positif, bahkan melampaui kinerja manufaktur Jepang dan Jerman.

Hanya saja, seperti dikutip S&P Global, optimisme jangka pendek ini menyamarkan sebuah krisis laten yang jauh lebih mematikan.

Oleh sebagian ekonom, Indonesia, kini disebut berada dalam cengkeraman deindustrialisasi prematur, yaitu penurunan peran industri sebelum ekonomi nasional mencapai kematangan yang memadai, sebuah diagnosis kritis yang dikemukakan oleh ekonom Dani Rodrik.

Kontribusi sektor manufaktur yang seharusnya menjadi motor utama pertumbuhan, terus merosot tajam, anjlok dari 27,4 persen produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2001, tersisa di angka 18,3 persen pada tahun 2023.

Krisis struktural yang mengancam jebakan pendapatan menengah (middle-income trap) inilah yang membuat program Hilirisasi menjadi mandat utama pembangunan, saat ini.

Krisis struktural ini berakar dari kegagalan tata kelola industri masa lalu. Evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menemukan dua sangkaan utama: sentralisme kebijakan dan ketergantungan kronis.

Investasi dan pembangunan industri terpusat di Jawa, sementara kawasan luar Jawa yang kaya raya hanya dijadikan pemasok bahan mentah.

Imbasnya, industri domestik terlalu bergantung pada impor bahan baku, menyebabkan rendahnya nilai tambah dalam negeri (TKDN) dan lemahnya daya saing global.

Program Hilirisasi yang dicanangkan pemerintah hadir sebagai respons radikal dan wajib terhadap krisis ini. Hilirisasi bukan sekadar agenda ekonomi, melainkan strategi transformasi struktural total.

Tujuannya jelas, memaksa Indonesia bertransisi dari penjual komoditas mentah menjadi produsen produk jadi bernilai tinggi, sekaligus mematahkan rantai sentralisme pembangunan di Jawa.

Komitmen ini telah menarik kepercayaan investor dan kini menuntut reformasi kelembagaan yang adaptif di seluruh Indonesia.

Investasi lintas wilayah

Kepercayaan investor terhadap janji hilirisasi terbukti kuat di tengah ketidakpastian global. Realisasi investasi nasional sepanjang Semester I Tahun 2025 mencapai Rp942,9 triliun, dengan kontribusi sektor hilirisasi mencapai Rp280,8 triliun, setara 29,8 persen dari total keseluruhan.

Kontribusi ini melonjak 55 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor mineral memimpin, didukung ekspansi manufaktur yang tercermin dari indeks manajer pembelian (PMI) yang ekspansif.

Hal yang terpenting adalah pergeseran spasial. Komitmen pemerataan pembangunan kini menjadi nyata. Peta proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi menunjukkan 67 persen dari proyek strategis tersebut direncanakan berlokasi di luar Pulau Jawa. Ini adalah upaya nyata membangun klaster industri di lokasi sumber daya berada.

Sebagai contoh, Klaster Morowali, Bantaeng, dan Konawe menjadi sentra bagi industri pengolahan nikel dan metalurgi, sementara Gresik berfungsi sebagai hub pemurnian logam mulia untuk tembaga dan emas.

Sementara di luar Jawa, Sei Mangkei dan Kuala Tanjung diproyeksikan menjadi klaster pengembangan industri berbasis agro dan aluminium.

Pergeseran ini sejalan dengan pendekatan Smart Specialization, membangun sektor unggulan berbasis keunggulan komparatif regional. Meskipun demikian, hilirisasi harus seimbang. Mengandalkan mineral saja berbahaya karena proyeknya padat modal.

Pemerintah harus fokus pada sektor padat karya. Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan menyerap 28,54 persen tenaga kerja nasional. Oleh karena itu, fokus pada enam komoditas perkebunan strategis, yakni kelapa, kopi, mete, tebu, kakao, dan lada, sangatlah vital.

Hilirisasi komoditas ini diproyeksikan dapat menyerap hingga 1,6 juta tenaga kerja baru, seperti dikutip dari data Kementerian Pertanian. Inilah janji konkret hilirisasi untuk mengatasi pengangguran di tingkat akar rumput.

Membangun fondasi adaptif

Keberhasilan hilirisasi ditentukan oleh seberapa cepat negara mereformasi tata kelola yang kaku. Kita perlu menggeser model hirarkis lama menuju tata kelola jaringan (Network Governance). Reformasi struktural menuntut dua hal, yakni desentralisasi asimetris dan kebijakan adaptif.

Pertama, di tingkat daerah, sentralisme harus diputus. Banyak pemerintah daerah belum mampu menyusun rencana pembangunan industri daerah (RPI-D) yang terintegrasi dengan rencana tata ruang mereka.

Untuk mengatasi kegagalan kelembagaan ini, pemerintah pusat harus menerapkan konsep desentralisasi asimetris, memberikan kewenangan fleksibel kepada daerah untuk merancang RPI-D yang bottom-up.

Desentralisasi ini harus diimbangi dengan insentif fiskal berbasis kinerja, memberikan penghargaan bagi daerah yang berhasil mencapai target strategis industri, sejalan dengan kerangka UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD).

Kedua, daya saing menuntut adaptasi. Dalam konteks ekosistem baterai dan kendaraan listrik, target tingkat komponen dalam negeri (TKDN) harus mencapai 40 persen. Target ambisius ini menuntut penguatan SDM.

Prioritas harus diberikan pada peningkatan link and match antara sekolah menengah kejuruan (SMK) atau politeknik dengan dunia industri. Program pelatihan dan sertifikasi kompetensi nasional harus dipercepat agar lulusan vokasi siap diserap oleh proyek-proyek teknologi tinggi.

Ketiga, regulasi harus fleksibel. Untuk menghadapi disrupsi global, kebijakan harus dirumuskan secara adaptif (Adaptive Policy Framework). Pemerintah perlu melembagakan mekanisme regulatory sandbox di Kementerian Investasi/BKPM.

Mekanisme ini memberi ruang uji coba kebijakan industri baru dalam lingkungan terkendali, memastikan regulasi tidak kaku dan selalu responsif terhadap inovasi, sebuah pendekatan yang telah sukses diterapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sektor fintech.

Langkah ini, ditambah penguatan kolaborasi quadruple helix (pemerintah, bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil), akan memastikan kebijakan industri tidak menjadi penghalang, melainkan pendorong utama kemajuan.

Bahkan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sendiri tengah menerbitkan aturan yang mewajibkan perusahaan besar penerima insentif fiskal untuk bermitra dengan UMKM dalam rangka penguatan hilirisasi nasional, yang harmonisasinya rampung pada September 2025.

Hilirisasi adalah kunci emas untuk menanggulangi deindustrialisasi dan mewujudkan pemerataan ekonomi. Ia telah berhasil memutus rantai sentralisme investasi.

Meskipun demikian, keberhasilan final bergantung pada penguatan fondasi kelembagaan. Pemerintah harus mempraktikkan desentralisasi asimetris dan mengadopsi kerangka kebijakan adaptif secara total.

Hanya dengan mengombinasikan proyek padat modal dan padat karya, didukung tata kelola yang fleksibel dan SDM berkualitas, cita-cita menggeser jantung ekonomi nasional ini dapat tercapai secara inklusif, berkelanjutan, dan benar-benar berdaya saing global.

*) Rioberto Sidauruk adalah pemerhati hilirisasi industri dan saat ini bertugas sebagai Tenaga Ahli AKD DPR RI

Copyright © ANTARA 2025