EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai pemerintah harus berhati-hati dengan rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tekstil. Ia berpendapat langkah pemerintah membentuk BUMN tekstil adalah kebijakan yang mengagetkan. Sebab, BUMN masuk ke sektor yang sesungguhnya lebih efisien dikelola swasta.

Wijayanto mengatakan jika pemerintah salah langkah, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi meningkat. “Jangan sampai BUMN ini justru menjadi pesaing produsen tekstil eksisting yang sudah kembang kempis,” kata Wijayanto ketika dihubungi pada Sabtu, 17 Januari 2026.

Menurut Wijayanto, kesan state capitalism dalam kebijakan tersebut sangat kentara. State capitalism merupakan sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki peran bebas dan aktif dalam kegiatan ekonomi komersial.

Wijayanto menjelaskan jika target kebijakan tersebut adalah untuk melengkapi supply chain industri tekstil demi mengurangi ketergantungan asing, maka pemerintah harus memastikan BUMN tersebut beroperasi secara efisien. “Jangan sampai dia kalah bersaing dan ujung-ujungnya produsen lokal dipaksa membeli produk BUMN dengan harga yang lebih tinggi,” katanya.

Rencana pemerintah membentuk BUMN tekstil diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menyebut rencana tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto saat rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, 11 Januari 2026.

Menurut Airlangga, alasan pembentukan BUMN tersebut adalah karena industri tekstil dan garmen merupakan garda terdepan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif Amerika Serikat. "Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$ 6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara," kata Airlangga dalam acara Indonesian Business Council (IBC) Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu, mengutip Antara.

Airlangga mengatakan saat ini masih ada kelemahan pada rantai nilai (value chain) tekstil, terutama pada produksi benang, kain, dyeing, printing, dan finishing. Ia berharap pembentukan BUMN tekstil baru bisa mendorong modernisasi dan pendalaman industri di sektor tersebut.

PEMUTUSAN Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Tangerang sepanjang 2025 mengalami lonjakan signifikan. Data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang mencatat jumlah PHK meningkat dari 5.058 pekerja pada 2024 menjadi 9.776 pekerja pada 2025.

Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Hendra mengatakan lonjakan PHK paling banyak terjadi pada Januari 2025 dengan 3.134 buruh terdampak, disusul November 2025 sebanyak 2.807 buruh. “Naik-turunnya angka PHK dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan-perusahaan padat karya, terutama di sektor alas kaki, garmen, dan tekstil,” ujar Hendra, Kamis 31 Desember 2025.

Berdasarkan data Disnaker, perusahaan penyumbang pemutusan hubungan kerja terbanyak pada 2025 berasal dari sektor alas kaki dari tiga perusahaan sepatu dengan total sekitar 6000 pekerja. Selain itu, gabungan PHK dari sejumlah perusahaan lain mencapai sekitar 3.900 pekerja.

Hendra menjelaskan alasan PHK yang dilaporkan perusahaan bervariasi. Mayoritas disebabkan oleh efisiensi, yakni sebanyak 7.007 pekerja. Alasan lainnya meliputi indisipliner sebanyak 919 pekerja, perusahaan tutup 864 pekerja, pengunduran diri 420 pekerja, serta rasionalisasi sebanyak 311 pekerja.

“Secara umum, perusahaan menyampaikan beberapa faktor utama, antara lain biaya produksi di Kabupaten Tangerang yang semakin tinggi, factory overhead cost yang besar, penurunan order dari buyer akibat persaingan global, peralihan teknologi, hingga perubahan status pekerja menjadi pemagangan atau alih daya,” tutur Hendra.

Untuk menekan dampak sosial akibat PHK, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang melakukan sejumlah langkah mitigasi. Bersama BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, Disnaker menggelar sosialisasi dan membuka layanan “Pojok Naker” guna memberikan informasi manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Selain itu, Disnaker juga menyiapkan rencana restrukturisasi pekerja terdampak PHK dari pabrik alas kaki agar dapat mengikuti pelatihan kewirausahaan serta memperoleh hak manfaat JKP. Layanan pelatihan upskilling dan reskilling juga dibuka bagi pekerja korban PHK agar memiliki kompetensi baru. “Pendekatan persuasif dengan serikat pekerja terus kami lakukan, termasuk optimalisasi pembinaan perundingan bipartit dalam penyelesaian perselisihan PHK agar proses PHK massal tetap berjalan kondusif,” kata Hendra.

Langkah lainnya yang dilakukan untuk mencegah PHK di sektor alas kaki pada 2026 diterapkan kebijakan khusus untuk kenaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dilakukan berdasarkan kesepakatan antarpekerja dan perusahaan. "Hal ini diatur dalam keputusan Gubernur Banten Nomor 704 tahun 2025 tentang UMSK tahun 2026 ditetapkan pada 24 Desember 2025," kata Hendra.

ANGGOTA Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Edy Wuryanto meminta pemerintah segera mengambil sikap korektif atas maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 79.302 pegawai yang kehilangan pekerjaan sejak Januari-November 2025.

Edy mengatakan angka PHK tersebut berpotensi meningkat hingga akhir 2025 dan berlanjut pada 2026. “Ini bisa terjadi jika tidak ada langkah korektif dari pemerintah. Ini bukan sekadar data statistik, tetapi gambaran nyata tekanan ekonomi yang dirasakan pekerja dan dunia usaha,” ujar Politikus Partai Demokrasi Perjuangan itu dalam keterangan tertulis, Jumat, 26 Desember 2025.

Edy mengingatkan meningkatnya pemutusan hubungan kerja akan berdampak langsung pada pengangguran terbuka dan kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik pada Agustus 2025 menunjukkan pembukaan lapangan kerja hanya 1,99 juta, didominasi sektor informal. “Lapangan kerja formal yang sedikit dan tidak berkualitas akan memperburuk perlindungan pekerja dan meningkatkan risiko kemiskinan baru,” ujarnya.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp 13.032 triliun selama 2025–2029 atau rata-rata Rp 2.606 triliun per tahun. Menurut Edy, jumlah itu dengan asumsi setiap Rp 1 triliun investasi membuka 1.600 lapangan kerja, seharusnya tercipta sekitar 4,17 juta lapangan kerja per tahun. “Faktanya, capaian pembukaan lapangan kerja kita masih jauh dari kebutuhan tersebut,” ucap Edy.

Menurut Edy, sektor pengolahan menjadi penyumbang terbesar PHK, disusul sektor perdagangan dan pertambangan. Edy menilai salah satu pemicu utama adalah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang membuka arus impor secara luas. “Dampaknya produk lokal, terutama di sektor tekstil, alas kaki, dan industri padat karya, kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah dan diminati pasar domestik,” kata dia.

Selain itu, penurunan upah riil pekerja sejak 2018 hingga 2024 seperti dicatat Bank Dunia, telah menekan daya beli buruh. Edy mengatakan kondisi ini tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal III 2025 yang hanya 4,89 persen atau masih di bawah 5 persen. “Daya beli yang melemah berdampak pada penurunan konsumsi barang dan jasa, menekan produksi, dan berujung pada PHK lanjutan,” katanya.

Edy juga menyoroti masih tingginya biaya produksi. Kondisi ini membuat harga barang dan jasa tidak kompetitif sehingga produk sulit terserap pasar dan dunia usaha terpaksa melaksanakan efisiensi tenaga kerja.

Menurut Edy, pertumbuhan ekonomi yang lemah turut memengaruhi pembukaan lapangan kerja dan keberlangsungan usaha. Iklim investasi yang belum membaik menyebabkan jumlah lapangan kerja baru, khususnya formal, sangat terbatas. “Pemerintah harus segera memetakan persoalan PHK ini dan mengambil langkah konkret,” tuturnya.

Senyampang mengambil sikap, Edy mendorong pemerintah merevisi Permendag Nomor 8 2024. Menurut dia, perlu pembatasan impor agar tidak mematikan produk lokal, penurunan suku bunga perbankan untuk mendukung industri padat karya, pemberian insentif pajak dan harga energi, serta perpanjangan stimulus ekonomi.

Edy juga meminta pemerintah menyediakan pinjaman berbunga murah bagi perusahaan yang kesulitan modal kerja. Selain itu dia mendorong negosiasi ulang dengan kreditor bagi perusahaan yang dipailitkan melalui dukungan atau penjaminan pembayaran utang agar usaha masih bisa diselamatkan dan lapangan kerja tidak hilang.

Dalam jangka menengah, perbaikan iklim investasi menjadi kunci peningkatan lapangan kerja. Edy mendorong pemberian insentif pajak dan kemudahan perizinan bagi investor baru, termasuk mengajak investor mengelola aset perusahaan pailit dengan skema insentif pajak jangka panjang, seperti pada kasus Sritex.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tingginya jumlah PHK ini mengindikasikan adanya perlambatan ekonomi. “PHK terjadi ketika permintaannya lemah sekali. Itu terjadi sepuluh bulan awal, sembilan bulan pertama, tahun sebelumnya juga jelek kan. Tahun ini sepuluh bulan pertama ekonomi slow,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 23 Desember 2025. Meski begitu, ia meyakini tahun depan kondisinya akan membaik.

Menurut Purbaya, ekonomi tahun depan akan membaik karena telah ada penyelarasan antara kebijakan pemerintah dengan kebijakan Bank Indonesia. Ia menilai akses ke pembiayaan modal kerja juga berpengaruh terhadap kondisi lapangan kerja.

“Ketika demand naik, kalau dia nggak punya akses ke modal kerja juga nggak bisa tumbuh. Makanya saya concern itu dan ingin membantu mereka semaksimal mungkin,” ucap Purbaya. Atas dasar itu, kata dia, pemerintah melakukan perubahan kebijakan baik di lingkup fiskal maupun moneter.

Anastasya Lavenia berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

ASOSIASI Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyatakan produksi industri hulu tekstil sedang menurun tajam. Sepanjang 2025, APSyFI mencatat ada lima pabrik tekstil yang telah menutup usahanya.

Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil Syauqi mengatakan dari jumlah pabrik yang tutup itu setidaknya ada tiga ribu pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). “Tutupnya lima perusahaan tersebut disebabkan kerugian serius akibat penjualan yang tidak maksimal di pasar domestik. Banjirnya produk impor dengan harga dumping berupa kain dan benang jadi faktor utama tutupnya perusahaan ini,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 November 2025.

Farhan mengatakan fenomena ini menjadi tanda deindustrialisasi. Dia mengatakan kelima perusahaan yang tutup itu meliputi PT Polychem Indonesia yang memproduksi tekstil di Karawang dan Tangerang, PT Asia Pacific Fibers yang memproduksi serat polyester di Karawang, PT Rayon Utama Makmur yang merupakan bagian Sritex Group yang memproduksi serat rayon, dan PT Susilia Indah Synthetics Fiber Industries (Sulindafin) yang memproduksi serat dan benang polyester di Tangerang.

Di samping itu, Farhan mengatakan saat ini masih ada enam pabrik yang kapasitas produksinya sudah di bawah 50 persen, bahkan ada yang on-off. “Ada lima mesin polimerisasi sudah stop, tidak produksi lagi,” ucap Farhan.

Farhan mengatakan kondisi ini bisa saja terjadi lagi pada tahun depan apabila pemerintah tidak mengontrol impor tekstil. Kontrol itu termasuk membuka secara transparan tentang penerima kuota impor terbanyak yang menyebabkan banjir produk di pasar domestik saat ini.

Menurut Farhan, data penerima jatah impor ini seharusnya ada di Direktorat Bea Cukai. Karena itu, tidak sulit bagi pemerintah untuk mengambil langkah dari temuan ini. “Ini kami tinggal tunggu action-nya saja. Karena jika tidak ada tindakan korektif, enam perusahaan lainnya akan menyusul bangkrut karena tidak bisa menjual produknya di pasar domestik,” ujarnya.

Selain itu, Farhan menambahkan, anggota APSyFI saat ini tidak bisa menentukan rencana produksi pada tahun depan karena tidak ada transparansi kuota impor dari pemerintah. Dia mengatakan deindustrialisasi sekarang sudah benar-benar terjadi.

Di sisi lain, Farhan mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berkomitmen untuk menghentikan laju impor ilegal. Penyelidikan impor thrifting (barang bekas impor) diyakini bisa membongkar praktik kecurangan dalam mekanisme tata niaga impor. “Dalam impor thrifthing itu bisa ketahuan siapa pengimpornya hingga backing-nya. Penegak hukum juga bisa didalami siapa menyebabkan kerugian negara, kami meyakini bahwa birokrat yang terlibat sama-sama saja dan sudah terafiliasi dengan matang,” kata Farhan.

KONFEDERASI Serikat Pekerja Nasional (KSPN) melaporkan sebanyak 126.160 buruh dari anggota serikatnya menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam kurun waktu 2023 hingga Oktober 2025. “Dari jumlah tersebut sebanyak 99.666 pekerja berasal dari sektor padat karya,” kata Presiden KSPN Ristadi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 November 2025.

Adapun jumlah data ratusan ribu buruh korban PHK merupakan data laporan anggota KSPN yang melaporkan kepada dewan pengurus pusat (DPP) KSPN pada tahun ini. Jumlah data tersebut merupakan akumulasi laporan periode Januari–Oktober 2025 dan beberapa di antara pekerja yang menjadi korban PHK pada 2023.

Ristadi menyatakan 126 ribu buruh korban PHK terdiri dari karyawan yang bekerja di 59 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) dan sisanya pekerja sektor non-TPT. Ia mengatakan tiga dari 59 perusahaan merupakan perusahaan yang berorientasi pada pasar ekspor. Sementara sisanya merupakan campuran dan ada yang sepenuhnya berorientasi pasar domestik.

Menurut Ristadi, 99 ribu atau 79 persen dari total buruh KSPN yang terkena PHK itu merupakan pekerja dari sektor padat karya y,akni tekstil, garmen, dan sepatu. Sementara itu sisanya bekerja di sektor retail, perkebunan/perhutanan, otomotif, hingga pertambangan.

Berdasarkan sebaran wilayah, Ristadi mengungkapkan Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah buruh anggota KSPN yang paling banyak terkena PHK. Jumlah buruh KSPN yang terkena PHK di Jawa Tengah sebanyak 47.940 orang atau 38 persen dari total.

Disusul Jawa Barat sebanyak 39.109 pekerja (31 persen), Banten 21.447 pekerja (17 persen), dan Sulawesi Tenggara 7.569 pekerja (6 persen). Sementara 10.095 pekerja atau 8 persen terjadi di Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan wilayah lain.

Pada dasarnya, Ristadi menyatakan PHK merupakan dampak tertekannya perusahaan lokal atas banjir produk impor. “Isu ini memang menjadi sentimen negatif terhadap kondisi ekonomi ataupun terhadap eksistensi organisasi kami,” tutur dia.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan masing-masing perusahaan, Ristadi mengungkapkan, salah satu penyebab PHK adalah berkurangnya pesanan. Alasan lain adalah karena tidak adanya pesanan sama sekali sehingga manajemen menghentikan total produksi.

Selain itu, Ristadi mengatakan PHK terjadi karena penurunan kualitas dan kuantitas produk akibat faktor mesin produksi yang tidak diperbarui. Akibatnya, harga produk tidak bisa bersaing karena menutup ongkos produksi.

Dalih PHK lain adalah kondisi gagal bayar utang dan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Faktor kalah saing dengan produk impor di pasar domestik juga menjadi salah satu alasan perusahaan melakukan PHK.

PRESIDEN Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Mirah Sumirat menyatakan keprihatinan atas rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan pekerja di pabrik ban PT Michelin Indonesia. Dia mengatakan demonstrasi yang terjadi di pabrik itu merupakan protes dan kegelisahan atas ancaman hilangnya mata pencaharian ribuan keluarga pekerja di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Mirah mengatakan PHK harus menjadi langkah terakhir, bukan keputusan sepihak yang diambil tanpa dialog sosial yang terbuka dan adil. Menurut dia, perusahaan multinasional seperti Michelin harus mengedepankan tanggung jawab sosial dan moral.

“Pekerja bukan sekadar angka dalam laporan efisiensi, tetapi manusia yang telah memberi kontribusi nyata terhadap keberhasilan perusahaan,” kata Mirah dalam keterangan tertulis, Selasa, 4 November 2025.

Mirah mengatakan serikatnya mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, untuk segera memfasilitasi perundingan tiga pihak antara manajemen, serikat pekerja, dan pemerintah. Langkah ini, kata dia, agar penyelesaian hubungan industrial bisa konstruktif dan sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan.

Selain itu, Mirah menekankan korporasi global seperti Michelin perlu menghormati prinsip keberlanjutan tenaga kerja nasional. Dia mengatakan Indonesia bukan sekadar lokasi produksi, tetapi rumah bagi jutaan pekerja yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok dunia.

“Menjaga keberlangsungan kerja berarti menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jangan biarkan keputusan korporasi global merusak tatanan sosial yang telah dibangun oleh para pekerja,” kata Mirah.

Di balik setiap seragam kerja, Mirah menambahkan, ada keluarga yang menanti dengan harapan. Jangan biarkan harapan itu padam karena keputusan sepihak. “Mari kita berdiri bersama, memastikan keadilan dan kemanusiaan tetap menjadi fondasi dalam dunia kerja,” katanya.

Mirah berharap dalam memperjuangkan hak, para pekerja Michelin melakukannya secara konstitusional dan mendorong terciptanya solusi yang berkeadilan bagi semua pihak.

PRODUSEN sepatu olah raga, PT Victory Chingluh Indonesia, di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang resmi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 2.200 karyawan. Kabar PHK massal yang menghantam ribuan buruh alas kaki ini dibenarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.

"PHK efektif per tanggal 31 Oktober 2025, Jumat hari ini," ujar Kepala Bidang Hubungan Industri Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Hendra, saat dihubungi Jumat pagi. Menurut Hendra, manajemen perusahaan telah menyampaikan pemberitahuan terkait dengan rencana PHK massal itu kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang pada awal Oktober.

Adapun tahapan PHK dimulai dari sosialiasasi pada 10 Oktober 2025 dan dilanjutkan dengan proses pemberian surat pemberitahuan PHK pada 14-16 Oktober 2025. "Tahap selanjutnya adalah penandatanganan surat PHK pada 27-30 Oktober 2025," kata Hendra.

Menurut Hendra, perusahaan penyampaikan alasan pemutusan hubungan kerja terpaksa dilakukan untuk efisiensi dampak dari penurunan order yang terjadi beberapa bulan terakhir ini.

Awalnya, kata Hendra, manajemen perusahaan yang memproduksi sepatu Nike ini mengajukan PHK 2.804 buruh. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, ujar Hendra, sudah berupaya maksimal untuk mencegah terjadinya PHK di PT Victory Chingluh Indonesia, melalui dialog sosial dengan pengusaha dan serikat. Termasuk dengan pekerja yang terkena PHK. Upaya ini berhasil menekan jumlah buruh yang di PHK menjadi 2.200 orang.

Sementara menurut Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), PT Victory Chingluh Indonesia telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 1.800 dari total 2.400 pekerja. “Jumlah buruh yang sudah proses PHK sekitar 1.800 orang, sisanya sekitar 1.200 orang masih berproses,” kata Sekretaris Jenderal KASBI Andi Kristiantono ketika dihubungi pada Kamis, 30 Oktober 2025.

Menurut Andi, keputusan perusahaan melakukan pemecatan ribuan karyawan karena penurunan kuantitas pemesanan akibat permasalahan kualitas produk sepatu. Andi mengatakan perusahaan menyatakan tidak sanggup menghidupi jumlah pekerja sebanyak 15 ribu orang akibat penurunan jumlah pemesanan. Dengan kondisi tersebut, kata Andi, PT Victory Chingluh Indonesia mesti melakukan PHK.

Alfitria Nefi berkontribusi pada tulisan ini

MENTERI Ketenagakerjaan Yassierli menolak menjawab pertanyaan awak media tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Oktober 2025 usai menyampaikan hasil kinerja kementeriannya selama setahun Prabowo-Gibran sejak Oktober tahun lalu hingga sekarang. Yassierli hanya menjawab kementeriannya sedang memantau. “Sedang kami monitor,” katanya di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.

Dalam kegiatan media briefing bertajuk “Refleksi Satu Tahun Asta Cita Bidang Ketenagakerjaan” di Kementerian Ketenagakerjaan, Yassierli justru meminta awak media menulis capaian baik pemerintah. “Yang baik-baik, ya,” ujar Menaker.

Pada semester I 2025, jumlah pemutusan hubungan kerja ada 42.385 orang meningkat 32,18 persen secara tahunan. Sekitar 60 persen PHK terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten.

Pada Juli 2025, Yassierli mengatakan terdapat industri yang pasarnya mengalami penurunan. Selain itu, ada pula industri yang telah mengubah bisnis modelnya. “Kemudian ada isu yang terkait hubungan internal industrial dan seterusnya,” kata Yassierli seperti dikutip dari Antara, Selasa, 22 Juli 2025.

Terkait dengan jumlah PHK, Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebelumnya memprediksi ada 280 ribu pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Hingga April 2025, ada 24,36 ribu korban PHK. “Prediksi dan potensi korban PHK yang akan terjadi untuk tahun 2025 ada sekitar 280 ribu korban PHK,” kata Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri saat rapat dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 20 Mei 2025.

Zuhri mengatakan dewan pengawas telah meminta Direksi BPJS Ketenagakerjaan memberikan pelayanan bagi masyarakat yang menjadi korban PHK. Dia menambahkan Dewan Pengawas juga meminta direksi untuk menjemput bola dengan menambah kantor wilayah dan cabang. Selain dengan optimalisasi layanan digital, dewan pengawas juga meminta agar direksi membuat kanal alternatif pengajuan klaim bagi korban PHK terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan.